DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI

14,744 views

Published on

PKn kelas X semester 2

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
14,744
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
73
Actions
Shares
0
Downloads
291
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI

  1. 1. Kelompok 6 (konstitusi)Nama Anggota :
  2. 2. DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
  3. 3. Hubungan Pembukaan Dengan Batang Tubuh UUD 1945 Pembukaan dalam hubungannya dengan pasal- pasal UUD 1945 batang tubuh UUD 1945 pembukaan mempunyi kedudukan sebagai berikut : a. Dalam hubungannya dengan tertib hukum Indonesia pembukaan mempunyai kedudukan yang terpisah dari batang tubuh UUD 1945. b. Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum dan mempunyai kedudukan lebih tinggi dan terpisah dari batang tubuh UUD 1945.
  4. 4. c. Pembukaan merupakan pokok kaidah Negara yang fundamental yang menentukan adanya UUD Negara, jadi ia merupakan sumber hukum dasar .d. Pembukaan UUD 1945 yang berkedudukan sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental, mengandung pokok-pokok pikiran yang harus diciptakan atau di wujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945A
  5. 5. Periodesasi Konstitusi di Indonesia1. Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)a. Keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945.b. Berita Negara RI II No.7 tanggal 15 Febuari 1946. Sistematika UUD 1945 yaitu sebagai berikut : • Pembukaan terdiri dari 4 alinea • Batang Tubuh terbagi dalam 16 Bab, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan • Penjelasan yang meliputi Penjelasan Umum dan Penjelasan pasal demi pasal.
  6. 6. 2. Konstitusi RIS (27 Desember 1945-17 Agustus 1950) Berdasarkan KMB yang menghasilkan tiga induk persetujuan yakni : a. Piagam Penyerahan Kedaulatan b. Piagam Uni Nederland dengan lampiran persetujuan Pemerintah Belanda dan Pemerintah RIS c. Persetujuan peralihan yang memuat peraturan- peraturan yang bertlian dengan penyerahan kedaulatan
  7. 7. Konstitusi RIS berlaku tanggal 27 Desember 1949s.d. 17 Agustus 1950 dengan Kepres No. 48 tahun 1950tanggal 31 Januari 1950. Sifat berlakunya sementara sesuaipasal 186, yaitu Konstituante bersama-sama pemerintahselekas-lekasnya menetapkan Konstitusi RIS yang akanmenggantikan Konstitusi pertama. Sistematika Konstitusi RIS a. Mukadima terdiri dari 4 alinea b. Batang Tubuh terdiri dari 6 Bab dan 197 pasal.
  8. 8. 3. Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 ( 17 agustus 1950 – 5 Juli 1959) Lahirnya Negara RIS merupakan siasat parapimpinan kita untuk memperoleh pengakuan kedaulatandari Belanda. Tetapi cita-cita tetap Negara kesatuan.Untuk mempercepat kembali ke bentuk Negarakesatuan, dibentuk panitia bersama dengan tugasmerancang UUD sementara. Sistematika UUDS, yaitu sebagai berikut : a. Mukadimah terdiri dari 4 alinea b. Batang Tubuh terdiri dari 6 Bab dan 146 pasal c. Tidak ada penjelasan.
  9. 9. 4. Kembali ke UUD 1945 ( 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999) Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga sekarang, UUD 1945 terus berlaku dan di berlakukan sebagai hukum dasar. Sifatnya masih sebagai, UUD sementara. Namun, pada masa orde baru, konsolidasi kekuasaan lama kelamaan semakin terpusat. Di sisi lain, siklus kekuasaan mengalami stagnasi yang statis karena pucuk pimpinan pemerintah tidak mengalami pergantian selama 32 tahun.
  10. 10. Akibatnya UUD 1945 mengalami proses sakralisasiyang irasional semasa rezim orde baru. UUD 1945 tidakdiizinkan bersentuhan dengan ide perubahan sama sekali.Padahal, UUD 1945 jelas merupakan UUD yang masihsementara dan belum pernah dipergunakan danditerapkan secara sungguh-sungguh.
  11. 11. 5. Perubahan (Amandemen ) UUD 1945Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalahmenyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara,kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan,eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, sertahal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasidan kebutuhan bangsa.
  12. 12. Dalam kurun waktu 1999 – 2002, UUD 1945mengalami 4x perubahan yang ditetapkan dalam sidangumum dan sidang tahunan MPR. Adapun 4 perubahantersebut sebagai berikut.a. Perubahan (Amandemen) pertama UUD 1945 (19 Oktober 1999 – 21 Oktober 1999)b. Perubahan (Amandemen) kedua UUD 1945 (18 Agustus 2000 - 9 November 2001)c. Perubahan (Amandenen) ketiga UUD 1945 ( 9 November 2001 – 10 Agustus 2002)d. Perubahan (Amandemen) keempat UUD 1945 ( 10 Agustus 2002 – sekarang)
  13. 13. Perubahan UUD 19451. Amandemen pertama pada 14 – 21 Oktober 1999 Dalam sidangnya tanggal 14 – 21 Oktober 1999 MPR telah melakukan perubahan pertama terhadap sepuluh pasal, yaitu pasal 5 ayat (1), pasal 7, pasal 9, pasal 13, ayat (2), pasal 14, pasal 15, pasal 17, ayat (2) dan (3), pasal 20 dan pasal 21.
  14. 14. 2. Amandemen kedua pada 7 – 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan pertama yang dilakukan MPR 7 –18 Agustus 2000. MPR kembali melakukan amandemenkedua terhadap sepuluh pasal, yaitu pasal 18, 18A dan18B, pasal 19, pasal 20 ayat 5, pasal 20A, pasal 22A, 22B,Bab IX A, pasal 25E, Bab X, pasal 26 ayat 2 dan 3, pasal27 ayat 3, Bab XA, Pasal 28A-28J, Bab XV, pasal 36A,36B, 36C.
  15. 15. 3. Amandemen ketiga pada 1- 9 November 2001 Dalam sidang tahunan pada1-9 november 2001 MPR melakukan amandemen ke 3 .Pasal- pasal yang diamandemenkan adalah Pasal 1 ayat (2)dan (3). Pasal 3 ayat (1),(3),dan(4). Pasal 6 ayat (1)dan(2). Pasal 6A ayat (1),(2),(3),dan (5). Pasal 7A,7B ayat(1),(2),(3),(4),(5),(6),dan (7). Pasal 7C ,pasal 8 ayat (1)dan(2). Pasal 11 ayat (2) dan (3) .
  16. 16. Pasal 17 ayat (4). Bab VIIA , Pasal 22 C ayat(1),(2),(3),dan (4). Pasal 22 D ayat (1),(2),dan (3).pasal 23 A . Pasal 23 C.Bab VIIB, Pasal 22 E ayat(1),(2),(3),(4),(5),(6). Pasal 23 ayat (1),(2),(3).Pasal 23 G ayat (1),(2). Pasal 24 ayat(1),(2).Pasal 24 A ayat (1),(2),(3),(4),(5). Pasal 24B ayat (1),(2),(3),(4). Pasal 24 C ayat(1),(2),(3),(4),(5),dan (6).
  17. 17. 4. Amandemen keempat pada 1 – 11 Agustus Sedangkan pasa Sidang Tahun MPR 1 -11Agustus 2002, amandemen keempat terhadap ketentuanUUD dilakukan terhadap pasal-pasal 2 ayat (1), pasal 6Aayat (4), pasal 8 ayat (3), pasal 11 ayat (1), pasal 16,pasal 23B, pasal 23D, pasal 24 ayat 3, Bab XIII, pasal31 ayat (1), (2), (3), (4), (5), pasal 32 ayat (1), (2), BabXIV, pasal 33, ayat (4), (5), pasal 34 ayat (1), (2), (3), (4),pasal 27 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan AturanPeralihanPasal I, II, III, serta Aturan Tambahan Pasal I,II, (UUD 1945 dan Amandemen terlampir).
  18. 18. Perubahan Konstitusi 1. Kesepakatan dasar dalam melakukanperubahan konstitusi Perubahan konstitusi dalam sistem ketatanegaraanmodern , terdapat 2 sistem yang berkembang yaitu :a. Sistem perubahan konstitusi renewal (pembaharuan ) Sitem perubahan konstitusi renewal adalahperubahan konstitusi secara keseluruhan sehingga yangdiberlakukan kemudian adalah konstitusi yang benar –benar baru.
  19. 19. b. Sistem perubahan konstitusi amandemen (perubahan) Sistem perubahan konstitusi amandemen adalahperubahan konstitusi dengan tetap memberlakukankonstitusi yang asli.
  20. 20. Prosedur Perubahan UUD 1945 Tata cara perubahan dalam UUD 1945 diatur dalam pasal 37 Pasal 37 mengenai prosedur perubahan UUD 1945 ,yaitu: 1. Untuk mengubah UUD,sekurang kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR harus hadir. 2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
  21. 21. Fungsi perubahan dalam konstitusia. Mengubah pasal- pasal dalam konstitusi yang tidak jelas dan tegas dalam memberikan pengaturan .Akibatnya banyak hal yang dengan mudah ditafsirkan oleh siapa saja , tergantung pada kepentingan orang-orang yang menafsirkannya.b. Mengubah dan/atau menambah peraturan - peraturan didalam konstitusi yang terlampau singkat dan tidak lengkap, kepada undang – undang dan ketetapan lainnya .
  22. 22. c. Memperbaiki berbagai kelemahan mendasar baik dalam isi maupun proses pembuatannya ,seperti tidak konsistennya hubungan antar bab,antar pasal,serta antara bab dan pasal.d. Memperbaharui beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi politik dan ketatanegaraan suatu negara
  23. 23. Sikap Positif Terhadap Konstitusidi Indonesia a. Bersikap terbuka Sikap terbuka atau transparan merupakan sikap apa adanya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dilakukan. Sikap terbuka sangat penting dilakukan sebagai upaya menghilangkan rasa curiga dan salah paham sehingga dapat dipupuk rasa saling percaya dan kerjasama guna enumbuhkan sikap toleransi dan kerukunan hidup.
  24. 24. b. Mampu mengatasi masalah Sikap ini penting untuk dikembangkan karenaakanmembentuk kebiasaan menghandapi masalah, sehinggakalau sebelumnya hanya menjadi penonton, pengkrikik ataumanyalahkan orang lain, sekarang menjadi orang yangmampu memberi solusi (jalan keluar).
  25. 25. c. Menyadari adanya perbedaan Adanya perbedaan harus di terimasebagai salah satu kenyataan atau realitasmasyarakat disekitar kita baik agama, sukubangsa, adat istiadat, dan budayanya. Denganmemahami adanya perbedaan pada lingkunganmasyarakat kita terhadap konstitusi negara, tentuakan sangat beragam pula cara menerimanya.
  26. 26. d. Memiliki harapan realistis Negara Indonesia dengan wilayah yang luas danjumlah penduduk terbesar ke 4 didunia memilikipermasalahan yang lebih kompleks dalam berbagaikehidupan. Dalam penyelenggaraan kehidupan negara,sangat penting bagi warga negara untuk memahami situasi dan kondisi negara dalam setiap kebijakan yang diambil.
  27. 27. e. Penghargaan terhadap bangsa sendiri Bangsa Indonesia harus bangga terhadap hasilkarya bangsa sendiri. Karya besar bangsa Indonesiayang tidak ternilai harganya adalah terbentuknya dasarnegara “Pancasila” dan konstitusi UUD 1945 yangharus kita hargai dan junjung tinggi dengan penuhkesadaran.
  28. 28. f. Mau menerima dan memberi umpan balik Kesadaran untuk tunduk dan patuh terhadapKonstitusi negara sangat diperlukan dalam rangkamenghormati produk produk Konstitusi yang dihasilkanoleh para penyelenggara negara.
  29. 29. TERIMA KASIH
  30. 30. Kami Kelompok 6, tut…tut…tut…. Kelompok Konstitusi….Pembukaan... Undang-Undang...Amandemen dan sebagainyaAyo Kawanku Mendekatlah…Disini kami presentasi…

×