• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
PPh 26
 

PPh 26

on

  • 9,033 views

 

Statistics

Views

Total Views
9,033
Views on SlideShare
8,401
Embed Views
632

Actions

Likes
5
Downloads
0
Comments
3

6 Embeds 632

http://anindya-auditor.blogspot.com 600
http://anindyaherdiani.blogspot.com 14
http://www.anindya-auditor.blogspot.com 8
http://retnomickey.blogspot.com 8
http://anindya-auditor.blogspot.jp 1
http://anindyaherdiani.blogspot.sg 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

13 of 3 previous next Post a comment

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • thx
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • saya tertarik dengan sharemu.harapan saya bisa membagi ilmu menganai perpajakan. klo berkenang bisa dishare ke r10ganteng@yahoo.com
    sebelumnya sy terimakasih
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • makasih atas sharingnya
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    PPh 26 PPh 26 Presentation Transcript

    • 11 August 2011
      2011
      PAJAK PENGHASILAN
      PASAL 26
      Distributed by
      http://anindya-auditor.blogspot.com
    • Bagan PPh Pasal 26
    • 11 August 2011
      DASAR HUKUM
      PEMOTONGAN PPh PASAL 26
      • UU No.6/ 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.16/2000
      • UU No.7/ 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.36/2008
      UU
      PP
      PP No.138/2000
      • No.624/KMK.04/1994
      • No.434/KMK.04/1999
      • No.541/KMK.04/2000
      • PMK .No. 82/2009
      KEP
      MENKEU
    • 11 August 2011
      PPh Pasal 26 :
      Pelunasan Pajak atas penghasilan yang diterima WPLN dari Indonesia yang dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayarkan penghasilan
    • 11 August 2011
      ALIRAN PEMBAYARAN KEPADA WPLN
      DN
      LN
      WPLN
      WPDN
      BUT
      5
    • 11 August 2011
      SAAT TERHUTANG PPh PASAL 23/26
      Cfm. UU No. 36 tahun 2008
      • Pada saat dibayarkan
      • Disediakan untuk dibayarkan
      • Telah jatuh tempo pembayarannya
    • 11 August 2011
      PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 26
      PRINSIP DESENTRALISASI :
      DI T4 TERJADINYA PEMBAYARAN ATAU TERUTANGNYA OBJEK PPh 23/26; (KANTOR PUSAT ATAU CABANG)
      KEWAJIBAN PEMOTONG :
      • MEMOTONG PPh 23/26 Sesuai Saat Terutang PPh 23/26 dgn membuat BUKTI PEMOTONGAN;
      • MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh 23/26 Kepada PENERIMA PENGHASILAN
      • MENYETOR PPh 23/26 Dg. SSP P.l. Tgl 10 Bulan Berikut setelah Bulan Saat Terutang PPh 23/26;
      • MELAPOR PPh 23/26 Dg. SPT Masa P.l. Tgl 20 Bulan Berikut setelah Bulan Saat Terutang PPh 23/26 ;
    • 11 August 2011
      TARIF & DPP PPh PASAL 26
      20% DARI BRUTO
      - Pasal 26 (1)
      20% DARI PERK. PH NETO
      - Pasal 26 (2)
      - Pasal 26 (2a)
      20% DARI PKP SETELAH PAJAK
      - Pasal 26 (4)
    • 11 August 2011
      PPh PASAL 26 (1)
      PIHAK YANG BERKEWAJIBAN MEMOTONG PPh PASAL 26
      Badan Pemerintah;
      Subjek Pajak Badan Dalam Negeri;
      Penyelenggara Kegiatan;
      Bentuk Usaha Tetap;
      Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya;
    • 11 August 2011
      PPh PASAL 26 (1)
      OBJEK Pajak :
      DEVIDEN
      BUNGA,TERMASUK PREMIUM, DISKONTO, DAN IMBALAN KARENA JAMINAN PENGEMBALIAN HUTANG
      ROYALTY, SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DNG PENGGUNAAN HARTA
      IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA PEKERJAAN DAN KEGIATAN
      Cont. 
    • 11 August 2011
      PPh PASAL 26 (1)
      OBJEK Pajak :
      HADIAH DAN PENGHARGAAN
      PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAIN
      PREMI SWAP DAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI LAINNYA
      KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG
    • 11 August 2011
      PPh PASAL 26 (1)
      PPh Pasal 26 terutang
      20% X JML BRUTO
      atau
      Tax Treaty
      FINAL
    • 11 August 2011
      PPh PASAL 26 (2)
      Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh
      1
      Penghasilan dari penjualan saham di dalam negeri yang diperoleh atau diterima WPLN
      2
      Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri  
      3
    • 11 August 2011
      PPh PASAL 26 (2)Jo PMK-82 /PMK.03/ 2009
      New
      Final
      1
      Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh, terdiri dari:
      • Perhiasan mewah - Berlian
      • Emas - Intan
      • Jam tangan mewah - Barang antik
      • Lukisan - Mobil
      • Kapal pesiar, dan/atau - Pesawat terbang ringan
      Kecuali  yang diterima/diperoleh oleh WPOP Luar Negeri yang nilainya tidak melebihi  Rp 10.000.000(Sepuluh  juta rupiah) untuk setiap transaksi
      Tarif = 20% dariperkiraanpenghasilannetoPerkiraanpenghasilanneto = 25% x hargajualTarifefektif = 5% x hargajual
      DipotongolehPembeli (yang ditunjuk)
    • Per-52/PJ/2009
      Pasal 3 ayat (2) Per-52/PJ/2009 mengatur bahwa Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Harta di Indonesia, adalah:
      Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris, yang melakukanpekerjaan bebas;
      Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.
    • 11 August 2011
      PPh PASAL 26 (2)Jo KMK-434/KMK.04/ 1999
      Final
      2
      Penghasilan dari penjualan saham di dalam negeri yang diperoleh atau diterima WPLN
      Tarif = 20% dari perkiraan penghasilan neto Perkiraan penghasilan neto = 25% x harga jualTarif efektif = 5% x harga jual
    • 11 August 2011
      PPh PASAL 26 (2)Jo KMK -624/ KMK.04/1994
      Final
      3
      Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri (baik secara langsung maupun melalui pialang)
      20% X Perkiraan Ph. Neto ;
      Pembayar /Pemotong ->Tertanggung : 20% x 50% = 10 % Tarif efektif
      Pembayar /Pemotong ->Perush.Asuransi : 20% x 10% = 2 % Tarif efektif
      Pembayar/Pemotong-> Perush.ReAsuransi :20% x 5% = 1 % Tarif efektif
    • 11 August 2011
      PPh PASAL 26 (2a)Jo PMK-258/ PMK.03/2008
      Final
      Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) UU PPh
      Tarif = 20% dari perkiraan penghasilan neto Perkiraan penghasilan neto = 25% x harga jualTarif efektif = 5% x harga jual
    • ILUSTRASI (1)
      X Co.
      (1) X Co. memiliki 50% saham BVI Ltd.
      Transaksi Formal
      X Co. & Y Co. menjual saham BVI Ltd. yg dimilikinya kepada PT Z
      BVI Ltd
      LN
      Y Co.
      (2) Y Co. memiliki 50% saham BVI Ltd.
      (3) BVI Ltd. memiliki 100% PT/BUT BVI
      DN
      PT BVI
      PT Z
      (Perlakuan Pajak= Pasal 26 ayat 2a)
      PT Z wajib memungut PPh Pasal 26 (2a) sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto pada waktu pembelian saham BVI Ltd.
    • ILUSTRASI (2)
      X Co.
      (1) X Co. memiliki 50% saham BVI Ltd.
      Transaksi Formal
      X Co. & Y Co. menjual saham BVI Ltd. yg dimilikinya kepada Z Ltd
      BVI Ltd
      Y Co.
      LN
      (2) Y Co. memiliki 50% saham BVI Ltd.
      (3) BVI Ltd. memiliki 100% PT/BUT BVI
      DN
      PT BVI
      Z Ltd
      (Perlakuan Pajak= Pasal 26 ayat 2a)
      PT BVI wajib memungut PPh Pasal 26 (2a) sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto pada waktu pembelian saham BVI Ltd.
    • 11 August 2011
      PPh PASAL 26 (4)
      LABA NETO SETELAH PAJAK DARI SUATU BUT DI INDONESIA ( BRANCH PROFIT TAX )
      20% X PKP Minus PPh BUT ;
      FINAL,
      Kecuali Ditanamkan kembali (Reinvest)
      di Indonesia
    • 11 August 2011
      PPh PASAL 26 (4)
      Final
      DIKENAKAN TARIF 20% DR LABA SETELAH PAJAK BUT
      Contoh:PKP BUT di Indonesia dalam tahun 2009 Rp17.500.000.000,00Pajak Penghasilan:28% x Rp17.500.000.000,00 = Rp 4.900.000.000,00 (-) -----------------------------Penghasilan Kena Pajak setelah pajak Rp12.600.000.000,00Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang 20% x Rp12.600.000.000 = Rp2.520.000.000,00Apabila penghasilan setelah pajak sebesar Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah) tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.
    • 11 August 2011
      PPh PASAL 26 (4)
      PMK 257/PMK.03/2008
      SYARAT DITANAMKAN KEMBALI DI INDONESIA
      • DITANAMKAN SELURUHNYA
      • PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN BARU DI
      INDONESIA
      • PERUSAHAAN BARU TSB HARUS AKTIF PALING LAMA 1 THN SEJAK
      BERDIRI
      • PALING LAMBAT TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEJAK DITERIMA
      PENGHASILAN
      • TDK DIALIHKAN SAMPAI 2 TH SETELAH PRODUKSI KOMERSIAL
    • DPP PPh PASAL 26
      PENGH.
      BRUTO
      PENGH.
      NETO
      20 %
      FINAL
      HARTA
      PREMI ASURANSI
      SAHAM
      DIVIDEN
      BUNGA (PREMIUM, DISKONTO, IMBALAN KARENA JAMINAN PENGEMBALIAN HUTANG
      ROYALTI
      HADIAH / PENGHARGAAN
      IMBALAN SEHUBUNGAN DNG JASA,PEKERJAAN, KEGIATAN
      PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAIN
      PREMI SWAP/LINDUNG NILAI
      PKP
      MINUS
      TAX
      20 %
      FINAL
      ATAS BUT, KECUALI PENGHASILAN
      TERSEBUT DITANAMKAN
      KEMBALI DI INDONESIA
    • 11 August 2011
      PRINSIP PEMUNGUTAN PPh PASAL 26
      Tidak ada Tax Treaty, dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% atas pembayaran penghasilan modal maupun penghasilan usaha (jika belum lewat time test)
      Ada Tax Treaty :
      - Pembayaran penghasilan modal, sesuai tarif tax
      treaty, kecuali punya BUT dipungut PPh pasal 23.
      - Pembayaran pekerjaan bebas, bebas PPh pasal
      26 sepanjang tidak punya BUT di Indonesia atau
      tidak melebihi time test
    • 11 August 2011
      LABA USAHA (BUSINESS INCOME)
      Laba Usaha yang diterima perusahaan yang bertempat kedudukan atau didirikan di luar Indonesia
      • HANYA DIKENAKAN PAJAK DI INDONESIA JIKA ADA BUT
      • KECUALI DG NEGARA: JERMAN, LUXEMBOURGE, SWISS,
      DAN PAKISTAN UNTUK JASA TEKNIK, MANAJEMEN, DAN
      KONSULTAN
      PENENTUAN TIME TEST BUT ATAS JASA BERBEDA-BEDA
    • 11 August 2011
      KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 26
      MEMBUAT BUKTI POTONG (RANGKAP 3)
      MENYETORKAN TGL 10 BULAN BERIKUTNYA SEJAK SAAT TERUTANGNYA PAJAK
      3. MELAPORKAN SPT MASA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA
    • 11 August 2011
    • 11 August 2011
      26-1
      PT. Indonesia Baru mengasuransikan gedung dan pabriknya kepada perusahaan asuransi luar negeri dengan nilai premi selama tahun 2006 sebesar Rp 800 juta, berapa PPh pasal 26 yang harus dipotong oleh PT. Indonesia Baru ??
      26-2
      PT. BKO adalah perusahaan PMA, salah satu pemegang sahamnya adalah Kawasaki, Ltd. perusahaan jepang, bulan Januari 2007 Kawasaki, Ltd menjual sebagian sahamnya kepada Sabah, Ltd. perusahaan Malaysia dengan nilai jual Rp 1,5 M, apa yang harus dilakukan oleh PT. BKO ??
      26-3
      PT. Maju jaya membayar marketing fee yang dilakukan oleh Four Season, Ltd. sebesar Rp 100 juta. Seluruh jasa marketing dilakukan Four Season di Amerika, dan tidak ada seorang pun pegawainya yang datang ke Indonesia untuk melaksanakan jasanya. Berapa PPh Pasal 26 yang terutang dan bagaimana cara pelaporannya, apabila
      Four Season, Ltd. memiliki SKD
      Four Season, Ltd. tidak memiliki SKD
    • 11 August 2011
      Data Pembukuan 2009 PT. Krisna ( Sebuah Perusahaan Perdagangan ) adalah
      sebagai berikut :
      Menerima pembayaran atas penjualan alat listrik ke Pemda DKI senilai Rp 850.000,-
      Menerima pembayaran atas penjualan 15 buah komputer ke Pemda Bekasi sebesar Rp 200.000.000,-
      Mendapat bunga deposito sebesar Rp 1.500.000,- atas deposito yang dimiliki senilai Rp 8.000.000,-
      Mendapat bunga deposito sebesar Rp 600.000 atas deposito yang dimiliki senilai Rp 6.500.000,-
      Membayar biaya pelaksanaan konstruksi untuk renovasi ruko kepada CV. Bangun (Bersertifikat Pengusaha Kecil) senilai Rp 400.000.000,-
      Membayar biaya kepada PT. Insan (tak bersertifikat) untuk pengawasan pelaksanaan konstruksi tersebut dengan nilai kontrak sebesar Rp 30.000.000,-
      Menerima penghargaan sebagai distributor terbaik, dengan hadiah senilai Rp 5.000.000,-
      Membayar carter pesawat Garuda Airlines sebesar Rp 150 juta
      Membayar biaya carter kapal Java Lines Surabaya sebesar Rp 90 juta.
      Membayar biaya sewa ruko yang baru disewa kepada CV. Maju senilai Rp 35.000.000,-
      Menjual tanah kosong yang dimiliki dengan harga jual sebesar Rp 100.000.000,-
      Saudara diminta untuk :
      1. Menghitung Pemotongan/Pemungutan Pajak atas transaksi tersebut, dan mekanisme pelaporan transaksi tertentu yang kewajiban pelaporan pada PT. Krisna.
      2. Menghitung Kredit Pajak yang dapat diperhitungkan di akhir tahun
    • 11 August 2011