PPh 26

11,520 views
11,174 views

Published on

3 Comments
11 Likes
Statistics
Notes
  • thx
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • saya tertarik dengan sharemu.harapan saya bisa membagi ilmu menganai perpajakan. klo berkenang bisa dishare ke r10ganteng@yahoo.com
    sebelumnya sy terimakasih
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • makasih atas sharingnya
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
11,520
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
679
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
3
Likes
11
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PPh 26

  1. 1. 11 August 2011<br />2011<br />PAJAK PENGHASILAN<br />PASAL 26<br />Distributed by <br />http://anindya-auditor.blogspot.com<br />
  2. 2. Bagan PPh Pasal 26<br />
  3. 3. 11 August 2011<br />DASAR HUKUM<br />PEMOTONGAN PPh PASAL 26<br /><ul><li>UU No.6/ 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.16/2000
  4. 4. UU No.7/ 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.36/2008</li></ul>UU<br />PP<br />PP No.138/2000<br /><ul><li>No.624/KMK.04/1994
  5. 5. No.434/KMK.04/1999
  6. 6. No.541/KMK.04/2000
  7. 7. PMK .No. 82/2009</li></ul>KEP<br />MENKEU<br />
  8. 8. 11 August 2011<br />PPh Pasal 26 :<br />Pelunasan Pajak atas penghasilan yang diterima WPLN dari Indonesia yang dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayarkan penghasilan<br />
  9. 9. 11 August 2011<br />ALIRAN PEMBAYARAN KEPADA WPLN<br />DN<br />LN<br />WPLN<br />WPDN<br />BUT<br />5<br />
  10. 10. 11 August 2011<br />SAAT TERHUTANG PPh PASAL 23/26<br />Cfm. UU No. 36 tahun 2008<br /><ul><li>Pada saat dibayarkan
  11. 11. Disediakan untuk dibayarkan
  12. 12. Telah jatuh tempo pembayarannya</li></li></ul><li>11 August 2011<br />PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 26<br />PRINSIP DESENTRALISASI :<br />DI T4 TERJADINYA PEMBAYARAN ATAU TERUTANGNYA OBJEK PPh 23/26; (KANTOR PUSAT ATAU CABANG)<br />KEWAJIBAN PEMOTONG :<br /><ul><li>MEMOTONG PPh 23/26 Sesuai Saat Terutang PPh 23/26 dgn membuat BUKTI PEMOTONGAN;
  13. 13. MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh 23/26 Kepada PENERIMA PENGHASILAN
  14. 14. MENYETOR PPh 23/26 Dg. SSP P.l. Tgl 10 Bulan Berikut setelah Bulan Saat Terutang PPh 23/26;
  15. 15. MELAPOR PPh 23/26 Dg. SPT Masa P.l. Tgl 20 Bulan Berikut setelah Bulan Saat Terutang PPh 23/26 ;</li></li></ul><li>11 August 2011<br />TARIF & DPP PPh PASAL 26<br />20% DARI BRUTO<br /> - Pasal 26 (1)<br />20% DARI PERK. PH NETO<br /> - Pasal 26 (2)<br /> - Pasal 26 (2a)<br />20% DARI PKP SETELAH PAJAK<br /> - Pasal 26 (4)<br />
  16. 16. 11 August 2011<br />PPh PASAL 26 (1)<br />PIHAK YANG BERKEWAJIBAN MEMOTONG PPh PASAL 26<br />Badan Pemerintah;<br />Subjek Pajak Badan Dalam Negeri;<br />Penyelenggara Kegiatan;<br />Bentuk Usaha Tetap;<br />Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya;<br />
  17. 17. 11 August 2011<br />PPh PASAL 26 (1)<br />OBJEK Pajak :<br />DEVIDEN<br />BUNGA,TERMASUK PREMIUM, DISKONTO, DAN IMBALAN KARENA JAMINAN PENGEMBALIAN HUTANG<br />ROYALTY, SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DNG PENGGUNAAN HARTA<br />IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA PEKERJAAN DAN KEGIATAN<br />Cont. <br />
  18. 18. 11 August 2011<br />PPh PASAL 26 (1)<br />OBJEK Pajak :<br />HADIAH DAN PENGHARGAAN<br />PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAIN<br />PREMI SWAP DAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI LAINNYA<br />KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG <br />
  19. 19. 11 August 2011<br />PPh PASAL 26 (1)<br />PPh Pasal 26 terutang<br />20% X JML BRUTO<br />atau<br />Tax Treaty<br />FINAL<br />
  20. 20. 11 August 2011<br />PPh PASAL 26 (2)<br />Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh<br />1<br />Penghasilan dari penjualan saham di dalam negeri yang diperoleh atau diterima WPLN <br />2<br />Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri  <br />3<br />
  21. 21. 11 August 2011<br />PPh PASAL 26 (2)Jo PMK-82 /PMK.03/ 2009<br />New<br />Final<br />1<br /> Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh, terdiri dari:<br /><ul><li> Perhiasan mewah - Berlian
  22. 22. Emas - Intan
  23. 23. Jam tangan mewah - Barang antik
  24. 24. Lukisan - Mobil
  25. 25. Kapal pesiar, dan/atau - Pesawat terbang ringan</li></ul>Kecuali  yang diterima/diperoleh oleh WPOP Luar Negeri yang nilainya tidak melebihi  Rp 10.000.000(Sepuluh  juta rupiah) untuk setiap transaksi<br />Tarif = 20% dariperkiraanpenghasilannetoPerkiraanpenghasilanneto = 25% x hargajualTarifefektif = 5% x hargajual<br />DipotongolehPembeli (yang ditunjuk)<br />
  26. 26. Per-52/PJ/2009<br />Pasal 3 ayat (2) Per-52/PJ/2009 mengatur bahwa Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Harta di Indonesia, adalah:<br />Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris, yang melakukanpekerjaan bebas;<br />Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.<br />
  27. 27. 11 August 2011<br />PPh PASAL 26 (2)Jo KMK-434/KMK.04/ 1999<br />Final<br />2<br />Penghasilan dari penjualan saham di dalam negeri yang diperoleh atau diterima WPLN<br />Tarif = 20% dari perkiraan penghasilan neto Perkiraan penghasilan neto = 25% x harga jualTarif efektif = 5% x harga jual<br />
  28. 28. 11 August 2011<br />PPh PASAL 26 (2)Jo KMK -624/ KMK.04/1994<br />Final<br />3<br />Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri (baik secara langsung maupun melalui pialang)<br />20% X Perkiraan Ph. Neto ;<br />Pembayar /Pemotong ->Tertanggung : 20% x 50% = 10 % Tarif efektif<br />Pembayar /Pemotong ->Perush.Asuransi : 20% x 10% = 2 % Tarif efektif<br />Pembayar/Pemotong-> Perush.ReAsuransi :20% x 5% = 1 % Tarif efektif<br />
  29. 29. 11 August 2011<br />PPh PASAL 26 (2a)Jo PMK-258/ PMK.03/2008<br />Final<br />Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) UU PPh<br />Tarif = 20% dari perkiraan penghasilan neto Perkiraan penghasilan neto = 25% x harga jualTarif efektif = 5% x harga jual<br />
  30. 30. ILUSTRASI (1)<br />X Co.<br />(1) X Co. memiliki 50% saham BVI Ltd.<br />Transaksi Formal<br />X Co. & Y Co. menjual saham BVI Ltd. yg dimilikinya kepada PT Z<br />BVI Ltd<br />LN<br />Y Co.<br />(2) Y Co. memiliki 50% saham BVI Ltd.<br />(3) BVI Ltd. memiliki 100% PT/BUT BVI<br />DN<br />PT BVI<br />PT Z<br />(Perlakuan Pajak= Pasal 26 ayat 2a)<br />PT Z wajib memungut PPh Pasal 26 (2a) sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto pada waktu pembelian saham BVI Ltd.<br />
  31. 31. ILUSTRASI (2)<br />X Co.<br />(1) X Co. memiliki 50% saham BVI Ltd.<br />Transaksi Formal<br />X Co. & Y Co. menjual saham BVI Ltd. yg dimilikinya kepada Z Ltd<br />BVI Ltd<br />Y Co.<br />LN<br />(2) Y Co. memiliki 50% saham BVI Ltd.<br />(3) BVI Ltd. memiliki 100% PT/BUT BVI<br />DN<br />PT BVI<br /> Z Ltd<br />(Perlakuan Pajak= Pasal 26 ayat 2a)<br />PT BVI wajib memungut PPh Pasal 26 (2a) sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto pada waktu pembelian saham BVI Ltd.<br />
  32. 32. 11 August 2011<br />PPh PASAL 26 (4)<br />LABA NETO SETELAH PAJAK DARI SUATU BUT DI INDONESIA ( BRANCH PROFIT TAX )<br />20% X PKP Minus PPh BUT ;<br />FINAL, <br />Kecuali Ditanamkan kembali (Reinvest) <br />di Indonesia<br />
  33. 33. 11 August 2011<br />PPh PASAL 26 (4)<br />Final<br />DIKENAKAN TARIF 20% DR LABA SETELAH PAJAK BUT<br />Contoh:PKP BUT di Indonesia dalam tahun 2009 Rp17.500.000.000,00Pajak Penghasilan:28% x Rp17.500.000.000,00 = Rp 4.900.000.000,00 (-) -----------------------------Penghasilan Kena Pajak setelah pajak Rp12.600.000.000,00Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang 20% x Rp12.600.000.000 = Rp2.520.000.000,00Apabila penghasilan setelah pajak sebesar Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah) tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.<br />
  34. 34. 11 August 2011<br />PPh PASAL 26 (4)<br />PMK 257/PMK.03/2008<br />SYARAT DITANAMKAN KEMBALI DI INDONESIA<br /><ul><li> DITANAMKAN SELURUHNYA
  35. 35. PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN BARU DI </li></ul> INDONESIA<br /><ul><li> PERUSAHAAN BARU TSB HARUS AKTIF PALING LAMA 1 THN SEJAK</li></ul> BERDIRI<br /><ul><li> PALING LAMBAT TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEJAK DITERIMA </li></ul> PENGHASILAN<br /><ul><li> TDK DIALIHKAN SAMPAI 2 TH SETELAH PRODUKSI KOMERSIAL</li></li></ul><li>DPP PPh PASAL 26<br />PENGH.<br />BRUTO<br />PENGH.<br />NETO<br />20 %<br />FINAL<br /> HARTA<br />PREMI ASURANSI<br />SAHAM<br />DIVIDEN<br />BUNGA (PREMIUM, DISKONTO, IMBALAN KARENA JAMINAN PENGEMBALIAN HUTANG<br />ROYALTI<br />HADIAH / PENGHARGAAN<br />IMBALAN SEHUBUNGAN DNG JASA,PEKERJAAN, KEGIATAN<br />PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAIN<br />PREMI SWAP/LINDUNG NILAI<br />PKP <br />MINUS<br />TAX<br />20 %<br />FINAL<br />ATAS BUT, KECUALI PENGHASILAN<br />TERSEBUT DITANAMKAN<br />KEMBALI DI INDONESIA<br />
  36. 36. 11 August 2011<br />PRINSIP PEMUNGUTAN PPh PASAL 26<br />Tidak ada Tax Treaty, dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% atas pembayaran penghasilan modal maupun penghasilan usaha (jika belum lewat time test)<br />Ada Tax Treaty :<br /> - Pembayaran penghasilan modal, sesuai tarif tax<br /> treaty, kecuali punya BUT dipungut PPh pasal 23.<br /> - Pembayaran pekerjaan bebas, bebas PPh pasal<br /> 26 sepanjang tidak punya BUT di Indonesia atau<br /> tidak melebihi time test<br />
  37. 37. 11 August 2011<br />LABA USAHA (BUSINESS INCOME)<br />Laba Usaha yang diterima perusahaan yang bertempat kedudukan atau didirikan di luar Indonesia<br /><ul><li> HANYA DIKENAKAN PAJAK DI INDONESIA JIKA ADA BUT
  38. 38. KECUALI DG NEGARA: JERMAN, LUXEMBOURGE, SWISS, </li></ul> DAN PAKISTAN UNTUK JASA TEKNIK, MANAJEMEN, DAN <br /> KONSULTAN<br />PENENTUAN TIME TEST BUT ATAS JASA BERBEDA-BEDA <br />
  39. 39. 11 August 2011<br />KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 26<br />MEMBUAT BUKTI POTONG (RANGKAP 3)<br />MENYETORKAN TGL 10 BULAN BERIKUTNYA SEJAK SAAT TERUTANGNYA PAJAK<br />3. MELAPORKAN SPT MASA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA<br />
  40. 40.
  41. 41. 11 August 2011<br />
  42. 42. 11 August 2011<br />26-1<br />PT. Indonesia Baru mengasuransikan gedung dan pabriknya kepada perusahaan asuransi luar negeri dengan nilai premi selama tahun 2006 sebesar Rp 800 juta, berapa PPh pasal 26 yang harus dipotong oleh PT. Indonesia Baru ??<br /> 26-2<br />PT. BKO adalah perusahaan PMA, salah satu pemegang sahamnya adalah Kawasaki, Ltd. perusahaan jepang, bulan Januari 2007 Kawasaki, Ltd menjual sebagian sahamnya kepada Sabah, Ltd. perusahaan Malaysia dengan nilai jual Rp 1,5 M, apa yang harus dilakukan oleh PT. BKO ??<br /> 26-3<br />PT. Maju jaya membayar marketing fee yang dilakukan oleh Four Season, Ltd. sebesar Rp 100 juta. Seluruh jasa marketing dilakukan Four Season di Amerika, dan tidak ada seorang pun pegawainya yang datang ke Indonesia untuk melaksanakan jasanya. Berapa PPh Pasal 26 yang terutang dan bagaimana cara pelaporannya, apabila <br />Four Season, Ltd. memiliki SKD<br />Four Season, Ltd. tidak memiliki SKD<br />
  43. 43. 11 August 2011<br />Data Pembukuan 2009 PT. Krisna ( Sebuah Perusahaan Perdagangan ) adalah<br />sebagai berikut :<br />Menerima pembayaran atas penjualan alat listrik ke Pemda DKI senilai Rp 850.000,-<br />Menerima pembayaran atas penjualan 15 buah komputer ke Pemda Bekasi sebesar Rp 200.000.000,-<br />Mendapat bunga deposito sebesar Rp 1.500.000,- atas deposito yang dimiliki senilai Rp 8.000.000,-<br />Mendapat bunga deposito sebesar Rp 600.000 atas deposito yang dimiliki senilai Rp 6.500.000,-<br />Membayar biaya pelaksanaan konstruksi untuk renovasi ruko kepada CV. Bangun (Bersertifikat Pengusaha Kecil) senilai Rp 400.000.000,-<br />Membayar biaya kepada PT. Insan (tak bersertifikat) untuk pengawasan pelaksanaan konstruksi tersebut dengan nilai kontrak sebesar Rp 30.000.000,-<br />Menerima penghargaan sebagai distributor terbaik, dengan hadiah senilai Rp 5.000.000,- <br />Membayar carter pesawat Garuda Airlines sebesar Rp 150 juta<br />Membayar biaya carter kapal Java Lines Surabaya sebesar Rp 90 juta.<br />Membayar biaya sewa ruko yang baru disewa kepada CV. Maju senilai Rp 35.000.000,-<br />Menjual tanah kosong yang dimiliki dengan harga jual sebesar Rp 100.000.000,-<br />Saudara diminta untuk :<br />1. Menghitung Pemotongan/Pemungutan Pajak atas transaksi tersebut, dan mekanisme pelaporan transaksi tertentu yang kewajiban pelaporan pada PT. Krisna. <br />2. Menghitung Kredit Pajak yang dapat diperhitungkan di akhir tahun <br />
  44. 44. 11 August 2011<br />

×