• Save
Per 22 tahun 2013 Perjalanan Dinas
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Per 22 tahun 2013 Perjalanan Dinas

on

  • 15,032 views

Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

Statistics

Views

Total Views
15,032
Views on SlideShare
14,954
Embed Views
78

Actions

Likes
16
Downloads
0
Comments
6

1 Embed 78

http://neeaniio.blogspot.com 78

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

15 of 6 Post a comment

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Per 22 tahun 2013 Perjalanan Dinas Per 22 tahun 2013 Perjalanan Dinas Presentation Transcript

  • PERDIRJEN PERBENDAHARAANPER–22/PB/201330 MEI 2013KETENTUAN LEBIH LANJUTPELAKSANAAN PERJALANAN DINASDALAM NEGERI BAGI PEJABATNEGARA, PEGAWAI NEGERI, DANPEGAWAI TIDAK TETAP
  • BAB IIPRINSIP PERJALANAN DINASPRINSIP PERJALANAN DINAS :a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yangsangat tinggi dan prioritas yang berkaitandengan penyelenggaraan pemerintahan;b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian denganpencapaian kinerja KementerianNegara/Lembaga;c. efisiensi penggunaan belanja negara; dand. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaanPerjalanan Dinas dan pembebanan biayaPerjalanan Dinas.
  • PRINSIP WAJIB DILAKSANAKAN OLEH :a. atasan Pelaksana SPD dalam menerbitkan danmengawasi pelaksanaan Surat Tugas;b. PPK dalam melakukan pembebanan biaya;c. PPSPM dalam melakukan pengujian danpenerbitan perintah pembayaran;d. Bendahara Pengeluaran dalam pengujian ataspembayaran kepada pelaksana SPD; dane. Pelaksana SPD dalam melaksanakan PerjalananDinas.BAB IIPRINSIP PERJALANAN DINAS View slide
  • PRINSIP DIWUJUDKAN DALAM HAL :a. kepastian tidak tumpang tindih atau rangkap;b. tidak dipecah-pecah apabila dapat dilaksanakansecara sekaligus (sasaran, tempat tujuan, dankinerja dihasilkan sama);c. hanya dilaksanakan oleh Pelaksana SPD yangbenar-benar diharapkan memberikan kontribusinyata dalam hasil yang akan dicapai;d. tidak terdapat kegiatan yang seharusnya dapatdilakukan di kantor;e. utamakan pencapaian kinerja.BAB IIPRINSIP PERJALANAN DINAS View slide
  • PENERBIT SURAT TUGAS:1) melakukan monitoring penerbitan Surat Tugas;2) membatasi pelaksanaan Perjalanan Dinasdalam Kota hanya sampai dengan 8 jam,kecuali memang sangat diperlukanpenyelesaiannya lebih dari 8 jam; dan3) memastikan pelaksanaan Perjalanan DinasJabatan dalam Kota sampai dengan 8 jamsesuai Surat Tugas yang dibuktikan denganForm Bukti Kehadiran dan menjadi bagian ataulampiran pada Surat Tugas.BAB IIPRINSIP PERJALANAN DINAS
  • PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN melakukan :1) pengujian kesesuaian pelaksanaan Perjalanan Dinasdengan pencapaian kinerja;2) pembebanan biaya Perjalanan Dinas denganmemperhatikan ketersediaan anggaran dan tetapmemprioritaskan pencapaian kinerja; dan3) pembebanan biaya Perjalanan Dinas denganberpedoman pada Peraturan Menteri Keuanganmengenai Standar Biaya.PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaranmelakukan pengujiansesuai tugas dan kewenangannya dengan berpedoman pada PMKmengenai tata cara pembayaran atas beban APBN.BAB IIPRINSIP PERJALANAN DINAS
  • PELAKSANA SPD memperhatikan sbb:1) melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai tugasyang diberikan;2) segera kembali ke tempat kedudukan semulaapabila kinerja telah tercapai; dan3) segera mempertanggungjawabkan pelaksanaanPerjalanan Dinas setelah Perjalanan Dinasdilaksanakan.BAB IIPRINSIP PERJALANAN DINAS
  • Biaya Perjalanan Dinas tidak dapat dibebankanapabila terdapat:a. bukti-bukti pengeluaran/dokumen yang palsu;b. melebihi tarif tiket/biaya penginapan resmi(mark up);c. Perjalanan Dinas rangkap pada waktu yangsama; dan/ataud. tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturanyang berlakuBAB IIPRINSIP PERJALANAN DINAS
  • BAB IIIPENERBITAN SURAT TUGAS1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh PelaksanaSPD dilakukan sesuai perintah atasanPelaksana SPD yang tertuang dalam SuratTugas.2) Dalam hal Pelaksana SPD tidak mempunyaiatasan, Surat Tugas diterbitkan oleh penerbitSurat Tugas pada pihak penyelenggarakegiatan.
  • BAB IVPENERBITAN SPD(1) Surat Tugas menjadi dasar penerbitan SPDoleh PPK.(2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan di dalamKota yang dilaksanakan sampai dengan 8jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.(3) Pembebanan terhadap biaya PerjalananDinas Jabatan di dalam Kota yangdilaksanakan sampai dengan 8 jamdicantumkan oleh PPK dalam Surat Tugas.
  • BAB IVPENERBITAN SPDPerjalanan Dinas dalam rangka rapat, seminar,dan sejenisnya dengan beban biaya oleh satuankerja penyelenggara, SPD dapat dibuat secarakolektif dengan melampirkan daftar peserta yangtelah disahkan oleh PPK pada satuan kerjapenyelenggara.format dan petunjuk pengisian sesuai LampiranIII dan Lampiran IV
  • BAB VRAPAT, SEMINAR & SEJENISNYAMELIPUTI KEGIATAN:a. sosialisasi/ bimbingan teknis/ diseminasi/workshop/ Focus Group Discussion (FGD)/pertemuan/ rapat koordinasi/ rapat pimpinandi dalam atau di luar kantor.b. konsinyering; danc. rapat di dalam kantor di luar jam kerja.OUTPUT berupa:a. Transkrip hasil rapat;b. Notulensi rapat; dan/atauc. Laporan.
  • BAB VRAPAT, SEMINAR & SEJENISNYAKegiatan di LUAR KANTOR dgn ketentuan:o Berpedoman pada PMK Standar Biaya.o Fasilitas di kantor tidak mencukupi.o Fasilitas di kantor tidak mencukupi dibuktikandengan surat pernyataan dari penanggungjawab kegiatan.o Di dalam kota atau di luar kota penyelenggarakegiatan.
  • BAB VRAPAT, SEMINAR & SEJENISNYAKegiatan di LUAR KOTA dengan ketentuan:a. melibatkan kantor vertikal;b. berskala regional/nasional/internasional;c. mendapat persetujuan dari PPK denganpertimbangan:1) dari sisi teknis harus dilaksanakan di luarKota satuan kerja penyelenggara, atau2) diselenggarakan pada lokasi yang terdekatdengan Kota satuan kerja penyelenggara.
  • BAB VRAPAT, SEMINAR & SEJENISNYANARASUMBER diatur sbb:a. Narasumber setingkat pejabat eselon I dan pejabateselon II dapat membawa maksimal 2 (dua) orangpendamping sebagai narasumber;b. Narasumber setingkat pejabat eselon III dapatmembawa maksimal 1(satu) orang pendampingsebagai narasumber; atauc. Narasumber setingkat pejabat eselon IV kebawahtanpa pendamping.Dalam hal memerlukan INSTRUKTUR, jumlahinstruktur disesuaikan dengan kebutuhan materiyang disampaikan narasumber.
  • BAB VRAPAT, SEMINAR & SEJENISNYAUANG SAKU RAPATo Dapat diberikan kepada peserta rapat yangdiselenggarakan di dalam kantor DI LUAR JAM KERJA,diberikan sesuai ketentuan dalam PMK Standar Biaya.o Pemberian uang saku rapat diberikan sepanjangmemenuhi ketentuan sebagai berikut:a. minimal 4 (empat) jam di luar jam kerja;b. tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.o Satu orang peserta rapat hanya berhak mendapatkanuang saku rapat satu kali dalam satu hari.o Hanya dapat dibayarkan untuk rapat di luar jam kerjapada hari kerja satuan kerja bersangkutan.
  • BAB VIPERJALANAN DINAS JABATANKOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATANa. uang harian;b. biaya transpor;c. biaya penginapan;d. uang representasi;e. sewa kendaraan dalam Kota; dan/atauf. biaya menjemput/mengantar jenazah.
  • BAB VIPERJALANAN DINAS JABATAN Dibayarkan secara lumpsum dan batas tertinggi PDJ dalam kota lebih dari 8 jam dan melewati batas Kota Pembayaran sesuai hari yang tercantum dalam SuratTugas dan jumlah hari riil pelaksanaan Perjalanan DinasJabatan. Paket meeting dibayarkan sebesar uang saku paketmeeting sesuai dengan jumlah hari riil Ujian dinas/ujian jabatan dan pendidikan setaraDiploma/S1/S2/S3 dibayarkan uang harian 1 hari saatkedatangan dan/atau 1 hari saat kepulangan. Peserta diklat dalam hal tidak disediakan asrama/penginapan dan akomodasi tidak ditanggung oleh panitiapenyelenggara.UANG HARIAN
  • BAB VIPERJALANAN DINAS JABATAN Dalam Kota s.d. 8 jam diberikan secara lumpsum danmerupakan batas tertinggi PMK Standar Biaya.a. sesuai jumlah hari riil pelaksanaan PDJ; ataub. sesuai jumlah penugasan PDJ dalam satu hari. Penugasan lebih dari satu tujuan pelaksanaan PDJ danmerupakan satu kesatuan penugasan diberikan sebesar 1kali biaya transpor dalam Kota. Dalam Kota lebih dari 8 jam melebihi biaya transpordalam Kota diberikan biaya transpor sesuai bukti riilmoda transportasi yang digunakan. Melewati batas Kota diberikan sesuai biaya riilberdasarkan Fasilitas TransporBIAYA TRANSPOR
  • BAB VIPERJALANAN DINAS JABATAN Tidak menggunakan biaya penginapan diberikan biayapenginapan sebesar 30% dari tarif hotel di Kota TempatTujuan, dengan ketentuan:a. tidak terdapat hotel atau tempat menginap lainnya,yang menyediakan kuitansi/bukti biaya penginapan;b. Pelaksana SPD tidak menginap di hotel atau tempatmenginap lainnya tersebut. Biaya penginapan sebesar 30% tidak diberikan untuk:a. Dalam Kota lebih dari 8 jam (pergi dan pulang dalamhari yang sama);b. Paket meeting fullboard; danc. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.BIAYA PENGINAPAN
  • BAB VIPERJALANAN DINAS JABATAN Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikandan pelatihan diberikan biaya penginapan 1 (satu) haripada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saatkepulangan. Biaya penginapan selama mengikuti pendidikan danpelatihan dapat diberikan kepada Pelaksana SPD yangmelakukan Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikutipendidikan dan pelatihan dalam hal tidak disediakanpenginapan. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dan ayat (5) diberikan sesuai bukti riil.BIAYA PENGINAPAN
  • BAB VIIPERJALANAN DINAS PINDAHPERJALANAN DINAS PINDAH dalam rangka :a. Pindah Tugas;b. Pemulangan karena diberhentikan dengan hormatdengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu;c. Pemulangan keluarga yang sah karena meninggal dunia;d. Pemulangan Pegawai Tidak Tetap karena telah berakhirmasa kerjanya, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja;e. Pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Tidak Tetapyang meninggal dunia, diatur dalam perjanjian kerja;f. Pengembalian Pejabat Negara/Pegawai Negeri yangmendapat uang tunggu ke Tempat Tujuan yangditentukan untuk dipekerjakan kembali.
  • BAB VIIPERJALANAN DINAS PINDAHTempat Tujuan Menetap :a. Kota tempat pengangkatan pertama sebagai PegawaiNegeri/Pegawai Tidak Tetap; ataub. Kota tempat kelahiran Pegawai Negeri/Pegawai TidakTetap yang dibuktikan dengan akta kelahiran.Biaya Perjalanan Dinas Pindah disesuaikan ketersediaandana DIPA satuan kerja bersangkutan dan dibebankanpada DIPA penerbitkan surat keputusan pindah/mutasiatau ditetapkan lain oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga.
  • BAB VIIIPENGENDALIAN INTERNALPengendalian internal paling kurang meliputi:a. penyusunan Standard Operating Procedure (SOP);b. penyusunan Rencana Kerja/Proposal/ToR dan RABc. pengawasan penerbitan Surat Tugas; dand. pengawasan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.Rencana Kerja/Proposal/ToR dan RAB disusun olehpenanggung jawab kegiatan, paling kurang memuat:a. latar belakang;b. tujuan;c. kinerja yang akan dihasilkan;d. bentuk pertanggungjawaban kinerja;e. personel yang melakukan Perjalanan Dinas;f. jumlah hari pelaksanaan; dang. RAB.
  • FORM MONITORINGPELAKSANAAN PDJ
  • FORM MONITORINGPENERBITAN SURAT TUGAS PDJ
  • CONTOH KASUSPERJALANAN DINASAtasan Pelaksana SPD:a. melakukan monitoring penerbitan Surat Tugas;b. membatasi pelaksanaan perjalanan dinas dalamKota hanya sampai dengan 8 jam, kecualipelaksanaan perjalanan dinas dimaksud memangsangat diperlukan penyelesaiannya lebih dari 8 jam.Contoh:Dalam Surat Tugas disebutkan pelaksanaan tugasdalam Kota dimulai tanggal 1 s.d. tanggal 10, waktuperjalanan dinas jabatan adalah pukul 09.00 s.d 17.00WIB (8 jam) setiap hari.Atas tugas tersebut diberikan transpor dalam Kota.
  • CONTOH KASUSPERJALANAN DINASContoh : Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakandi dalam kota penyelenggara kegiatan (Jakarta).a. Satker A menyelenggarakan rapat koordinasi dengan mengundangseluruh satker kantor vertikal menggunakan paket meetingfullboard.Semua biaya kegiatan meeting fullboard yang meliputi biayatransportasi, uang harian dan paket meeting (termasuk biayapenginapan) ditanggung oleh panitia penyelenggara.Pertanggungjawaban meeting fullboard menggunakan akun 524:1) Biaya transportasi peserta/panitia menggunakan akun 524114.2) Uang harian berupa uang saku paket meeting fullboard sesuaistandar biaya, menggunakan akun 524114.2) Paket meeting (termasuk penginapan) menggunakan akun524114.
  • CONTOH KASUSPERJALANAN DINASPada contoh kasus Satker A, dalam undangan dicantumkan bahwapanitia hanya menanggung biaya meeting fullboard (termasuk biayapenginapan) dan uang harian, sedangkan biaya transportasiditanggung oleh masing-masing satker peserta.Satker Penyelenggara:1) Uang harian berupa uang saku paket meeting fullboard sesuaistandar biaya menggunakan akun 524114.2) Paket meeting (termasuk penginapan) menggunakan akun524114.Masing-masing Satker Peserta:1) dari Jakarta, biaya transportasi menggunakan akun 524114,2) dari luar Jakarta, biaya transportasi menggunakan akun 524119.
  • CONTOH KASUSPERJALANAN DINASSatker Kantor Pusat di Jakarta menyelenggarakan diseminasi denganmengundang seluruh kantor daerah setiap provinsi. Kegiatan di kotaSemarang selama 3 hari menggunakan paket meeting fullboardditanggung panitia penyelenggara.Pertanggungjawaban sebagai berikut:1) Biaya transportasi seluruh peserta menggunakan akun 524119.2) Uang harian menggunakan akun 524119.3) Paket meeting (termasuk penginapan) menggunakan akun 524119.apabila transportasi ditanggung oleh peserta, maka :Satker Penyelenggara:1) Uang harian/uang saku paket meeting fullboard akun 524119.2) Paket meeting (termasuk penginapan) akun 524119.Masing-masing Satker Peserta:1) dari luar Semarang, biaya transportasi akun 524119.2) dari Semarang, biaya akun 524114.