Dokumen tersebut membahas peraturan perundang-undangan terkait pengendalian pencemaran air dan pengelolaan air limbah industri di Indonesia dan Jawa Barat, termasuk baku mutu limbah cair, persyaratan izin pembuangan, dan perubahan yang dibawa oleh UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1. PT. FUJIKASUI ENGINEERING INDONESIA
MEMBER OF KUBOTA KASUI JAPAN
HUKUM DAN KEBIJAKAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DAN PENGELOLAAN AIR
LIMBAH INDUSTRI

2. POKOK BAHASAN
 Peraturan perundang-undangan(PUU) mengenai pengelolaan lingkungan
hidup
 Peraturan Propinsi Jawa Barat mengenai pengelolaan lingkungan hidup
 Ketentuan mengenai pengelolaan limbah B3
 Aktualisasi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan pengendalian
pencemaran air dan pengelolaan air limbah industri
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??
Kontak : 0878 7373 3767 / 0852 8832 5902 (Mr. Anggi)

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TIPOLOGI MUATAN
* COMMAND
- LARANG
- WAJIB
- MEKANISME & PROSEDUR
* CONTROL
- PENGAWASAN ( INSPEKSI )
- SANKSI
- INSENTIF/DISINSENTIF
• PRE- EMTIF, a/l : ISO, Cleaner Production, Ecolabel, CSR, ECR
• PEDOMAN (“Juklak” & “Juknis”)
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??
Kontak : 0878 7373 3767 / 0852 8832 5902 (Mr. Anggi)

4. KEBIJAKAN
Sumber
Hukum?
INDUSTRI
TOLAK UKUR
KETAATAN
RENCANA PENTATAAN
•LARANGAN
•KEWAJIBAN
•PERSYARATAN
•SANKSI
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??
Kontak : 0878 7373 3767 / 0852 8832 5902 (Mr. Anggi)

5. PROSES
PRODUKSI
AIR LIMBAH
KELOLA
LIMBAH
AIR LIMBAHUNIT-UNIT
PENUNJANG
INPUT
LINGKUNGAN
BUANGAN
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??
Kontak : 0878 7373 3767 / 0852 8832 5902 (Mr. Anggi)

6. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
HIRARKI
KONSTITUSI : UUD
TAP MPR
PERATURAN & KEPUTUSAN
UU
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??
Kontak : 0878 7373 3767 / 0852 8832 5902 (Mr. Anggi)

7. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
NASIONAL
 Konstitusi : UUD
 Ketetapan MPR ( TAP MPR )
 Undang-undang
 Peraturan pengganti undang-undang (PERPU)
 Peraturan Pemerintah (PP)
 Peraturan Presiden (PERPRES)
 Keputusan Presiden ( KEPRES)
 Peraturan Mentri ( PERMEN)
 Keputusan Mentri (KEPMEN)
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??
Kontak : 0878 7373 3767 / 0852 8832 5902 (Mr. Anggi)

8. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAERAH
 Peraturan daerah (PERDA) Provinsi
*Peraturan Gubernur
*Keputusan Gubernur
 Peraturan daerah(PERDA) kabupaten / Kota
*Peraturan Bupati / Walikota
*Keputusan Bupati / Walikota
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??
Kontak : 0878 7373 3767 / 0852 8832 5902 (Mr. Anggi)

9. UNDANG-UNDANG
UUD 1945 Amandemen II
Pasal 28 H
Hak setiap orang
- Kesejahteraan dan Keselamatan
- Kesehatan yang lebih baik
- Kualitas lingkungan yang baik
 Pasal 33
Ekonomi Nasional didasarkan ……
- Keberlanjutan
- Berwawasan Lingkungan
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??
Kontak : 0878 7373 3767 / 0852 8832 5902 (Mr. Anggi)

10. PERATURAN PEMERINTAH
- PP No.82/2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian
Pencemaran Air
- PP No.35/1991 Tentang sungai
- PP No.13/1987 Tentang Izin Usaha Industri
- PP No.18/1999 Jo PP No.85/1999 Tentang Limbah B3
- PP No.102/2000 Tentang Standarisasi Nasional
KONSEKTUAL
- Pengendalian pencemaran air
- Air Limbah Industri
- Kompetensi Personel
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??
Kontak : 0878 7373 3767 / 0852 8832 5902 (Mr. Anggi)

11. PERATURAN MENTRI
- KEPMEN-PERIN No.12/M/SK/1/78Tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Pencemaran Lingkungan Hidup sebagai akibat dari usaha industri
- KEPMEN-PERIN No. 148 Th.1985 Tentang Pengamanan B3
- KEPMEN-PERIN No.250 Th.1994Tentang pedoman teknis penyusunan pengendalian
dampak terhadap lingkungan hidup pada sektor industri
- Permen LH No.206 Tahun 2006 tentang prosedur Umum untuk lembaga jasa
lingkungan dan standarisasi kompetensi
- Permen LH No.03 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan standar
kompetensi MPPA
KONSEKTUAL
- Pengendalian pencemaran air
- Air Limbah Industri
- Kompetensi Personel
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??
Kontak : 0878 7373 3767 / 0852 8832 5902 (Mr. Anggi)

12. PERATURAN MENTRI
- KEPMEN-PERIN No.150 Th.1995 Tentang Tata cara pemberian izin usaha
industri dan izin perluasan
- KEPMEN-PERINDAG No.590 Th.1999 Tentang Tata cara Pemberian Izin
Usaha Industri, Izin perluasan dan tanda daftar industri
- PERMEN-PU No.45 Th.1990 Tentang pengendalian mutu air pada sumber-
sumber air
- Permen LH No. Kep 51/MENLH/10/1995 tentang baku mutu limbah cair
bagi kegiatan industri
- PERMENAKER No.PER-05/MEN/1996 Tentang sistem manajemen K3
- KEPMEN LH- kepmen LH berkenaan dengan pengawasan
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??
Kontak : 0878 7373 3767 / 0852 8832 5902 (Mr. Anggi)

13. KEPUTUSAN KEPALA BAPEDAL
- KEPKA-BAPEDAL No.29/1997 Tentang standarisasi, Akreditasi dan
Sertifikasi Bidang Lingkungan
- KEPKA-BAPEDAL No.1/1995 Tentang Tata cara dan persyaratan teknis
penyimpanan dan pengumpulan limbah B3
- KEPKA-BAPEDAL No.2/1995 Tentang dokumen limbah B3
- KEPKA-BAPEDAL No.3/1995 Tentang persyaratn teknis pengelompokan
limbah B3
- KEPKA-BAPEDAL No.4/1995 Tentang tata cara persyaratan penimbunan
hasil pengolahan, persyaratan lokasi bekas pengolahan dan lokasi bekas
penimbunan limbah B3
- KEPKA-BAPEDAL No.5/1995 Tentang simbol dan label limbah B3
- KEPKA-BAPEDAL No.3/1998 Tentang program kemitraan dalam
pengelolaan limbah B3
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??
Kontak : 0878 7373 3767 / 0852 8832 5902 (Mr. Anggi)

14. PERATURAN DI PROPINSI JAWA BARAT
- PERDA JAWA BARAT No. 3/2004 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air
- Peraturan Gubernur No.24tahun 2007 tentang pengendalian pencemaran air
(mekanisme sertifikasi EPCM)
- Surat keputusan gubernur No.6 tahun 1999 tentang baku mutu limbah cair bagi
kegiatan industri di Jawa Barat
- Peraturan di Kabupaten/kota ?? (termasuk untuk perizinan pembuangan limbah cair)
KONSEKTUAL
- Pengendalian pencemaran air
- Air Limbah Industri
- Kompetensi Personel- EPCM
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??
Kontak : 0878 7373 3767 / 0852 8832 5902 (Mr. Anggi)

15. PEMBUANGAN YANG DIIZINKAN?
BAKU MUTU LIMBAH CAIR
( KEPMEN LH )
BAKU MUTU LIMBAH CAIR CAIR
( KEPUTUSAN GUBERNUR )
A M D A L
PERSYARATAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??
Kontak : 0878 7373 3767 / 0852 8832 5902 (Mr. Anggi)

16. BAKU MUTU
Baku Mutu Limbah Cair membatasi 3 hal:
1. Kadar maksimum atau kadar tertinggi yang masih diperbolehkan
dibuang ke lingkungan
2. Beban Pencemaran Maksimum atau beban tertinggi yang masih
diperbolehkan dibuang ke lingkungan
3. Debit Limbah Maksimum atau debit tertinggi yang masih
diperbolehkan ke lingkungan
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??
Kontak : 0878 7373 3767 / 0852 8832 5902 (Mr. Anggi)
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??

17. LIMBAH CAIR
Baku Mutu Limbah Cair Industri,
Adalah batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan di
buang ke lingkungan
Limbah Cair adalah limbah dalam wujud yang dihasilkan oleh
kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat
menurunkan kualitas lingkungan
Mutu Limbah Cair adalah keadaan limbah cair yang dinyatakan
dengan debit, kadar dan beban pencemaran.
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??
Kontak : 0878 7373 3767 / 0852 8832 5902 (Mr. Anggi)

18. Istilah-Istilah Penting
• Limbah Cair
• Baku Mutu Limbah Cair
• Mutu limbah Cair
• Debit Maksimum
• Kadar Maksimum
• Beban Pencemaran Maksimum
• Produksi Sebenarnya
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??
Kontak : 0878 7373 3767 / 0852 8832 5902 (Mr. Anggi)

19. PERSYARATN IZIN PEMBUANGAN
AIR LIMBAH
PEMANTAUAN
( Ketaatan Kepada
Persyaratan Izin)
CATATAN KETAATAN
(Dalam Periode tertentu)
CATATAN
KETAATANNYA BAIK
INSENTIVE SANKSI ADMINISTRATIF PENYIDIKAN
CATATAN KETAATANNYA
BURUK
TINDAK LANJUT
PENGAWASAN
PEMERIKSAAN
LAPORAN
MASYARAKAT

20. SK Gub No.6 tahun 1999
KEWAJIBAN :
- Pengelolaan limbah cair : sehingga tidak melampaui Baku Mutu Limbah cair
yang telah ditetapkan
- Saluran pembuangan limbah cair : kedap air, tidak merembes
- Alat Ukur debit : catat harian
- Tidak Mengencerkan
- Swa pantau: minimal 1x per bulan
- Pemisahan saluran air limbah dan saluran air hujan
- Pencatatan produksi bulanan
- Pelaporan : 1x per tiga bulan
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??
Kontak : 0878 7373 3767 / 0852 8832 5902 (Mr. Anggi)

21. SALURAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH ?
Konstruksi
- Pengukuran Debit
- Kedap Air
- ( Jika tidak kedap, dianggap membuang ke tanah)
Mudah dipantau / diperiksa
- Pengambilan sampel & pengukuran in-situ
- Menjamin keselamatan petugas
Cara Pembuangan
- Pada satu “tempat”
- Pada beberapa “tempat”
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??
Kontak : 0878 7373 3767 / 0852 8832 5902 (Mr. Anggi)

22. CARA PEMBUANGAN
SATU TEMPAT TERSEBAR
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??
Kontak : 0878 7373 3767 / 0852 8832 5902 (Mr. Anggi)

23. ISI UU
32/2009
127
PASAL
17 BAB
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??
Kontak : 0878 7373 3767 / 0852 8832 5902 (Mr. Anggi)

24. RUANG LINGKUP
PERENCANAAN
PENEGAKAN HUKUM
PENGAWASAN
PEMANFAATAN
PENGENDALIAN
PEMELIHARAAN
PERIZINAN
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??
Kontak : 0878 7373 3767 / 0852 8832 5902 (Mr. Anggi)

25. HAL BARU DALAM UU 32/2009
1. RPPLH
2. EKOREGION
3. KLHS
4. PENGUATAN AMDAL( SERTIFIKASI, LISENSI, SANKSI)
5. IZIN LINGKUNGAN
6. IMSTRUMENT EKONOMI LINGKUNGAN
7. PERATURAN PER UU BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP
8. ANGGARAN BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP
9. ANALISA RESIKO LINGKUNGAN
10.AUDIT LINGKUNGAN HIDUP
11.PENINGKATAN PERAN PPLH PNS
12.SANKSI DENDA MINIMAL DAN MAKSIMAL
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??
Kontak : 0878 7373 3767 / 0852 8832 5902 (Mr. Anggi)

26. Pengertian Pencemaran menurut UU 32 Tahun
2009
1. Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan komponen lainnya
ke dalam lingkungan hidup
2. Oleh kegiatan MANUSIA
3. Sehingga Melampaui BAKU MUTU lingkungan hidup yang telah ditetapkan
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??
Kontak : 0878 7373 3767 / 0852 8832 5902 (Mr. Anggi)

27. PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
Baku Mutu Lingkungan :
1. Air
2. Air limbah
3. Air laut
4. Udara Ambien
5. Emisi
6. Gangguan
7. Baku mutu lain yang sesuai dengan perkembangan IPTEK
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??
Kontak : 0878 7373 3767 / 0852 8832 5902 (Mr. Anggi)

28. BAKU MUTU LINGKUNGAN
( Pasal 20 )
 Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku
mutu lingkungan hidup ( ayat 1 )
 Setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup
dengan syarat :
1. Memenuhi baku mutu ingkungan hidup
2. Mendapat izin dari Mentri, Gubernur, Bupati
- Baku Mutu Lingkungan Hidup meliputi :
1. Baku mutu air : baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu
lain sesuai dengan perkembangan iptek dan diatur dalam peraturan
pemerintah ( ayat 4)
2. Baku mutu air limbah, Baku mutu emisi, baku mutu gangguan (ayat 2) dan
diatur dalam Peraturan Mentri ( ayat 5)
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??
Kontak : 0878 7373 3767 / 0852 8832 5902 (Mr. Anggi)

29. PERIZINAN
Izin Lingkungan ( Pasal 36 ) :
1. Setiap usaha / kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UPL dan UKL wajib
memiliki izin lingkungan
2. Izin Lingkungan diterbtkn berdasrkan keputusn kelayakan lingkungan hidup
atau rekomendasi UPL-UKL
3. Izin Lingkungan wajib mencatumkan persyaratan yang dimuat dalam
keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UPK- UKL
4. Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan
kewenanganya
Penolakan izin lingkungan (Pasal 37)
Mentri, Gubernur, Bupati wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila
tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UPL –UPK ( ayat 1)
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??
Kontak : 0878 7373 3767 / 0852 8832 5902 (Mr. Anggi)

30. BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Hak
Pasal 65
(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai
bagian dari hak asasi manusia
………………………………………………………………………
(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup
Pasal 66
Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??
Kontak : 0878 7373 3767 / 0852 8832 5902 (Mr. Anggi)

31. BAB XII
PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pengawasan ( Pasal 71)
- Mentri, gubernur, bupati wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan
penanggung jawab usaha/ kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup
- Mentri, gubernur, bupati wajibmendelegasikan kewenangan dalam
melakukan pengawasan kepada pejabat/ instansi teknis yang bertanggung
jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Dalam melaksanakan pengawasan mentri, gubernur, bupati menetapkan
pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??
Kontak : 0878 7373 3767 / 0852 8832 5902 (Mr. Anggi)

32. BAB XII
PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Kewenangan PPLH (pasal 74)
- Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup berwenang (ayat 1)
a. Melakukan Pemantauan
b. Meminta Keterangan
c. Membuat salinan dari dokumen/ membuat catatan yang diperlukan
d. Memasuki tempat tertentu
e. Memotret
f. Membuat rekaman audio visual
g. Mengambil Sampel
h. Memeriksa Peralatan
i. Memeriksa instalasi / transportasi
j. Menghentikan Pelanggaran tertentu
- PPLH dapat berkoordinat dengan PPNS ( ayat 2)
- Penanggung jawab usaha dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLH
(ayat 3)
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??
Kontak : 0878 7373 3767 / 0852 8832 5902 (Mr. Anggi)

33. BAB XII
PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Paksaan Pemerintah ( Pasal 80):
Paksaan pemerintah berupa (ayat 1):
a. Penghentian sementara kegiatan produksi
b. Pemindahan sarana poduksi
c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi
d. Pembongkaran
e. Penyitaan terhadap barang yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
f. Penghentian sementara seluuh kegiatan
g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan
tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??
Kontak : 0878 7373 3767 / 0852 8832 5902 (Mr. Anggi)

34. BAB XII
PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Paksaan Pemerintah ( Pasal 80):
- Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didhului teguran
apabila pelanggaran yang dilakuakan menimbulkan (ayat 2) :
a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup
b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika segera dihentikan
pencemaraanya
c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera
dihentikan pencemarannya
- Sanksi atas kelalaian terhadap paksaan pemerintah :
Penanggung jawab usaha yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah
dapat didenda atas setiap keterlambatan pelaksana
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??
Kontak : 0878 7373 3767 / 0852 8832 5902 (Mr. Anggi)

35. BAB XII
PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Penegakan hukum terpadu (Pasal 95) :
- Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lngkungan
hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai
negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan dibawah koordinasi Mentri (ayat 1)
- Ketentuan Mengenai pelaksanaan penegakan hukum terpadu diatur dengan
peraturan perundang-undangan (ayat 2)

36. BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup
Pasal 92
1. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan
untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup
2. ………………………………………………………
3. Organisasi lngkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi
persyaratan:
a. Berbentuk badan hukum
b. Menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut
didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup
c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya
minimal 2 tahun

37. BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
- Pejabat yang tidak melakukan pengawasan
Setiap pejabat yang berwenang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan
terhadap ketaatan penanggungjawab usaha terhadap peraturan perundang-undangan
dan izin lingkungan(pasal71 dan pasal 72) yang mengakibatkan terjadinya pencemaran
lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 tahun dan paling banyak Rp.500.000.000 ( Lima ratus Juta
Rupiah)
- Keterangan yang tidak benar (pasal 113)
Setiap orang yang memberikan informasi palsu, merusak informasi yang diperlukan
dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakkan hukum yang berkaitan dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 tahun dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu Milyar Rupiah)
- Tidak melaksanakan paksaan pemerintah (pasal 114)
Setiap penanggung jawab usaha yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah
dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda Rp.1.000.000.000

38. BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
- Mengganggu penyidikan ( Pasal 115)
Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi pelaksanaan tugas pejabat
pengawas lingkungan hidup atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan paling banyak Rp.500.000.000
(Lima Ratus Juta Rupiah)
- Sanksi Bersama
1. Apabila tinak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh untuk atau atas nama badan
usaha, tuntutan pidana dan saksi pidana dijatuhkan kepada:
a. Badan Usaha
b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup tersebut diatas dilakukan oleh orang
berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi
pidana dijatuhkan kepada pemberi perintah dalam tindakan tersebut tanpa
memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama

39. KETENTUAN PIDANA
Jenis
pelanggaran
Akibat PIDANA DENDA
(RUPIAH)
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Sengaja BM 3 thun 10 thun 3 Milyar 10 milyar
Orang Luka 4 tahun 12 tahun 4 Milyar 12 Milyar
Orang Mati 5 tahun 15 tahun 5 Milyar 15 Milyar
Lalai BM 3 thun 10 tahun 3 Milyar 10 milyar
Orang Luka 4 tahun 12 tahun 4 Milyar 12 Milyar
Orang Mati 5 tahun 15 tahun 5 Milyar 15 Milyar
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??
Kontak : 0878 7373 3767 / 0852 8832 5902 (Mr. Anggi)

40. KETENTUAN PIDANA
Jenis Pelanggaran PIDANA DENDA
(RUPIAH)
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Melepaskan produk
rekayasa genetika
1 thun 3 Tahun 1 Milyar 3 milyar
Mengelola Limbah B3
tanpa Izin
1 tahun 3 Tahun 1 Milyar 3 Milyar
Tidak mengolah limbah
B3 yang dihasilkan
1 tahun 3 Tahun 1 Milyar 3 Milyar
Dumping _ 3 Tahun _ 3 milyar
Memasukkan Limbah 4 tahun 12 tahun 4 Milyar 12 Milyar
Memasukkan Limbah B3 5 tahun 15 tahun 5 Milyar 15 Milyar

41. KETENTUAN PIDANA
Jenis Pelanggaran PIDANA DENDA
(RUPIAH)
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Memasukkan B3 5 thun 15 Tahun 5 Milyar 15 milyar
Membakar Lahan 3 tahun 10 Tahun 3 Milyar 10 Milyar
Melakukan Usaha tanpa
izin
1 tahun 3 Tahun 1 Milyar 3 Milyar
Menyusun AMDAL tanpa
memiliki sertifikat
kompetensi penyusun
AMDAL
_ 3 Tahun _ 3 milyar
Menerbitkan Izin
lingkungan tanpa
dilengkapi AMDAL atau
UKL-UPL
_ 3 tahun _ 3 Milyar

42. KETENTUAN PIDANA
Jenis Pelanggaran PIDANA DENDA
(RUPIAH)
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Tidak melakukan
pengawasan
_ 1 Tahun 500 Juta
Memberikan informasi palsu _ 1 Tahun 1 Milyar
Tidak melaksanakan
perintah pemerintah
_ 1 Tahun 1 Milyar
Menghalangi
pengawas/PPNS
_ 1 Tahun 1 milyar
Menerbitkan Izin lingkungan
tanpa dilengkapi izin
lingkungan
_ 3 tahun 3 Milyar
Butuh Kontraktor/Konsultan Ahli Air & Air Limbah??
Kontak : 0878 7373 3767 / 0852 8832 5902 (Mr. Anggi)

43. Tentang Penulis
Penulis adalah salah seorang Project Development Head di
sebuah perusahaan water Engineering Internasional bernama
PT. Kubota Kasui Engineering Indonesia.
Penulis biasa melakukan riset, pengembangan, serta analisa
pada seluruh komponen yang terlibat dalam WTP & WWTP agar
dihasilkan penemuan, atau pengembangan yang lebih baik lagi.
Penulis memiliki latar belakang seorang Analis Kimia, dan saat
ini sedang melanjutkan pendidikan pada bidang Teknik Industri.
Jika Memerlukan bantuan untuk Training, Seminar ataupun
Konsultasi, Penulis dapat dihubungi langsung melalui :
Email : anggi.kkei@gmail.com
Phone : 0878 7373 3767

44. Sekilas Kubota Kasui
Kubota Kasui Engineering Indonesia
(d/h Fujikasui), atau biasa disebut Kubota
Kasui adalah sebuah perusahaan Water &
Gas Engineering International.
Perusahaan ini telah lama dipercaya untuk
memenuhi kebutuhan pembuatan Plant
pengolahan Air, Gas maupun Limbah
Cair.
Nissin Mfg, Aetra, Honda Mfg, Rinnai
adalah sebagian dari banyak Client yang
pernah ditangani oleh Perusahaan ini.
Info tentang Kubota Kasui bisa didapat
melalui :
www.fujikasui.co.id
Phone : 021 -824 333 91