Pedoman perizinan usaha perkebunan   permen no 26 thn 2007
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Pedoman perizinan usaha perkebunan permen no 26 thn 2007

on

  • 20,959 views

 

Statistics

Views

Total Views
20,959
Views on SlideShare
20,769
Embed Views
190

Actions

Likes
3
Downloads
406
Comments
0

1 Embed 190

http://abunajmu.wordpress.com 190

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Pedoman perizinan usaha perkebunan   permen no 26 thn 2007 Pedoman perizinan usaha perkebunan permen no 26 thn 2007 Presentation Transcript

  • PERATURAN MENTERI PERTANIAN No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
  • Landasan FilosofisI. Adanya perkembangan usaha perkebunan.II. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350 /5/2002 tidak sesuai lagi.III. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan: 1. Pasal 10 ayat (1) → penggunaan tanah untuk perkebunan 2. Pasal 17 ayat (3) → luasan tanah tertentu 3. Pasal 17 ayat (7) → izin usaha perkebunan 4. Pasal 22 ayat (3) → pola kemitraan
  • Landasan Hukum1. UU No. 5 Thn 1960; 13. Keppres No. 187/M Thn 2004;2. UU No. 5 Thn 1984; 14. Perpres No. 9 Thn 2005 juncto Perpres3. UU No. 23 Thn 1997; No. 62 Thn 2005;4. UU No. 18 Thn 2004; 15. Perppres No. 10 Thn 2005;5. UU No. 32 Thn 2004; 16. Perpres No. 5 Thn 2006;6. UU No. 11 Thn 2006; 17. Permentan No. 299/KPTS/OT.140/7. UU No. 21 Thn 2006; 7/2005 juncto Permentan No. 11/Permentan/OT.140 /2/2007;8. PP No. 17 Thn 1986; 18. Permentan No. 341/Kpts/OT.140/9. PP No. 40 Thn 1996; 9/2005 juncto Permentan No.10.PP No. 27 Thn 1999; 12/Permentan/OT.140/2/2007;11.PP No. 25 Thn 2000; 19. Kepmentan No.12.PP No. 79 Thn 2005; 511/Kpts/PD.310/9/2006;Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain; View slide
  • Ruang Lingkupvjenis & perizinan usaha perkebunan;vsyarat & tata cara permohonan izin usaha perkebunan;vkemitraan;vperubahan luas lahan, jenis tanaman, dan/atau perubahan kapasitas pengolahan, serta diversifikasi usaha;vpembinaan & pengawasan;vsanksi administrasi. View slide
  • JENIS USAHA PERKEBUNANvJenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.vBadan hukum asing/perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
  • JENIS PERIZINAN USAHA PERKEBUNANv Izin Usaha Perkebunan (IUP) wajib untuk usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 hektar/lebih dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahnya sama atau melebihi kapasitas paling rendah.v Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) wajib untuk usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 hektar/lebih dan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sampai dengan kapasitas paling rendah.v Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) wajib untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas olah sama atau melebihi kapasitas paling rendah.
  • PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN (Lanjutan)v IUP, IUP-B, atau IUP-P diberikan oleh bupati/walikota untuk lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 wilayah kabupaten/kota dengan memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi.v IUP, IUP-B, atau IUP-P diberikan oleh gubernur untuk lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota, dengan memperhatikan rekomendasi dari bupati/walikota berkaitan dengan RTRW kabupaten/kota.
  • PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN (Lanjutan)v Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.v Pembangunan kebun untuk masyarakat: - dapat dilakukan a.l. melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil. - dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan. - rencana pembangunan kebun untuk masyarakat harus diketahui oleh Bupati/Walikota.
  • PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN (Lanjutan)v Khusus usaha industri pengolahan hasil kelapa sawit, untuk mendapatkan IUP-P: - harus memenuhi paling rendah 20% kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri. - melengkapi permohonan dengan pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal budidaya tanaman berasal dari kawasan hutan) dan rencana kerja budidaya tanaman perkebunan.
  • BATASAN PENGGUNAAN LAHAN PERKEBUNANv IUP untuk 1 perusahaan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis komoditas (Lampiran 3).v Batasan paling luas tidak berlaku untuk: - Perusahaan Perkebunan yang pemegang saham mayoritasnya Koperasi Usaha Perkebunan; - Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar/seluruh saham dimiliki oleh Negara baik Pemerintah, Provinsi atau Kabupaten/Kota; atau - Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka go public.v Batas luasan areal usaha budidaya perkebunan di Provinsi Papua paling luas 2 kali dari batasan paling luas.
  • SYARAT PERMOHONAN IUP-BPermohonan secara tertulis dilengkapi persyaratan: n Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir; n Nomor Pokok Wajib Pajak; n Surat keterangan domisili; n Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur); n Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota); n Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000; n Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan); n Rencana kerja pembangunan perkebunan; n Hasil AMDAL, UKL, dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; n Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian OPT; n Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran; n Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan n Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
  • SYARAT PERMOHONAN IUP-PPermohonan secara tertulis dilengkapi persyaratan:n Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;n Nomor Pokok Wajib Pajak;n Surat keterangan domisili;n Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur;n Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;n Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;n Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;n Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota;n Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;n Hasil AMDAL, atau UKL dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dann Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
  • Permohonan secara tertulis dilengkapi persyaratan:n Akte pendirian perusahaan n Pertimbangan teknis n Pernyataan kesanggupan dan perubahannya yang ketersediaan lahan dari memiliki sarana, terakhir; instansi Kehutanan prasarana dan sistemn Nomor Pokok Wajib Pajak; (apabila areal berasal dari untuk melakukann Surat keterangan domisili; kawasan hutan); pengendalian OPT;n Rekomendasi kesesuaian n Jaminan pasokan bahan n Pernyataan kesanggupan dengan RTRW baku yang diketahui oleh memiliki sarana, kabupaten/kota dari bupati/walikota; prasarana dan sistem bupati/walikota untuk IUP n Rencana kerja untuk melakukan yang diterbitkan oleh pembangunan kebun dan pembukaan lahan tanpa gubernur; unit pengolahan hasil pembakaran sertan Rekomendasi kesesuaian perkebunan; pengendalian kebakaran; dengan rencana makro n Hasil AMDAL, atau n Pernyataan kesediaan dan pembangunan perkebunan UKL dan UPL sesuai rencana kerja provinsi dari gubernur peraturan perundang- pembangunan kebun untuk IUP yang diterbitkan undangan yang berlaku; untuk masyarakat; dan oleh bupati/walikota; n Pernyataan perusahaan n Pernyataan kesediaan dann Izin lokasi dari belum menguasai lahan rencana kerja kemitraan. bupati/walikota yang melebihi batas luas dilengkapi dengan peta maksimum; calon lokasi dengan skala 1: 100.000 atau 1:50.000;
  • TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNANv Bupati/walikota atau gubernur dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima, harus memberikan jawaban menunda, menolak atau menerima.v Permohonan dianggap telah lengkap apabila dalam jangka waktu 30 hari kerja bupati/walikota atau gubernur belum memberikan jawaban, kemudian dapat diterbitkan IUP, IUP-B atau IUP-P.v Permohonan ditunda apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.v Permohonan ditolak apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum, dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan
  • KEMITRAANv Dapat dilakukan melalui kemitraan pengolahan dan/atau kemitraan usaha.vKemitraan pengolahan dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah kepada pekebun sebagai upaya pemberdayaan pekebun.vKemitraan usaha dilakukan antara perusahaan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.
  • KEMITRAAN (Lanjutan)Kemitraan usaha dapat dilakukan melaluipola:n penyediaan sarana produksi;n kerjasama produksi;n pengolahan dan pemasaran;n transportasi;n kerjasama operasional;n kepemilikan saham; dan/ataun kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.
  • PERUBAHAN LUAS LAHANn Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perluasan lahan, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin.n Untuk mendapat persetujuan perluasan lahan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin dengan dilengkapi persyaratan Pasal 15 & Pasal 17, serta laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.n Persetujuan perluasan lahan diberikan kepada perusahaan perkebunan yang memiliki penilaian kelas 1 atau kelas 2.n Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuan perluasan berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.
  • PERUBAHAN JENIS TANAMANn Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin.n Untuk mendapat persetujuan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin dengan dilengkapi persyaratan: a. IUP-B atau IUP; b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir; c. Rekomendasi dari Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi atau kabupaten/kota; dan d. Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman.n Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.
  • PERUBAHAN KAPASITAS UNIT PENGOLAHn Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin pengolahan hasil dan akan melakukan penambahan kapasitas, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin.n Persetujuan diperlukan apabila untuk penambahan kapasitas lebih dari 30% dari kapasitas yang telah diizinkan.n Untuk mendapat persetujuan penambahan kapasitas, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin dengan dilengkapi persyaratan Pasal 16 dan laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.n Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuan penambahan kapasitas berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.
  • DIVERSIFIKASI USAHAn Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin dengan berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.n Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha, permohonan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. IUP-B atau IUP; b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir; c. Rekomendasi dari Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi atau kabupaten/kota; d. Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman; dan e. Surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait.
  • KEWAJIBANKewajiban bagi Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP,IUP-B atau IUP-P:v menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkannya IUP, IUP-B, atau IUP-P;v merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku;v memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;v membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;v memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian OPT;v menerapkan AMDAL, atau UKL dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;v menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat; sertav melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada gubenur atau bupati/walikota sesuai kewenangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
  • PEMBINAAN & PENGAWASANvPerusahaan perkebunan yang telah mendapat IUP, IUP-B atau IUP-P dilakukan penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan paling kurang 1 tahun sekali.vPenilaian dan pembinaan dilakukan berdasarkan rencana kerja pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan yang diajukan pada saat permohonan izin usaha perkebunan.vUntuk kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan yang telah dibangun akan dilakukan penilaian dan pembinaan kinerja secara periodik 3 tahun sekali.vPenilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan dilakukan sesuai dengan Pedoman Penilaian dan Pembinaan Perusahaan Perkebunan.
  • SANKSI ADMINISTRASIPerusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B, atau IUP-P dan tidakmelaksanakan kewajiban:v merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku;v memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;v memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian OPT;v menerapkan AMDAL, atau UKL dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;v menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat; atauv melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada gubenur atau bupati/walikota sesuai kewenangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali,diberikan peringatan paling banyak 3 kali masing-masing dalam tenggangwaktu 4 bulan.Apabila dalam 3 kali peringatan tidak di indahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-Pperusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yangberwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya
  • SANKSI ADMINISTRASI (Lanjutan)n Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P dan tidak melaksanakan kewajiban membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari, izin usahanya dicabut, dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya.n Perusahaan perkebunan memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P dan mendapat persetujuan diversifikasi usaha tapi tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan, diberikan peringatan paling banyak 3 kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 bulan. Apabila dalam 3 kali peringatan tidak di indahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut HGU.
  • Ketentuan Peralihanv Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) yang telah diterbitkan sebelum peraturan ini, dinyatakan masih tetap berlaku.v Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan, dalam pelaksanaan usaha perkebunan harus tunduk pada Peraturan ini.
  • Ketentuan PenutupvPelaksanaan pelayanan perizinan usaha perkebunan di Provinsi NAD dan Provinsi Papua dengan otonomi khusus dilakukan oleh provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.vPemberian izin usaha budidaya perkebunan dan/atau izin industri pengolahan hasil perkebunan dalam rangka PMA atau PMDN, terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan.
  • (Lampiran 1) KAPASITAS MINIMAL UNIT PENGOLAHAN PRODUK PERKEBUNAN YANG MEMERLUKAN IZIN USAHANo. Komoditas Kapasitas Produk 1 2 3 4 1. Kelapa 5.000 butir kelapa/hari Kopra/Minyak Kelapa dan Serat (fiber), Arang Tempurung, Debu (dust), Nata de coco 2. Kelapa Sawit 5 ton TBS/jam CPO 3. Teh 1 ton pucuk segar/hari Teh Hijau 10 ton pucuk segar/hari Teh Hitam 4. Karet 600 liter lateks cair/jam Sheet/Lateks pekat 16 ton slab/hari Crumb rubber 5. Tebu 1.000 Ton Cane/Day (TCD) Gula Pasir dan Pucuk tebu, Bagas 6. Kopi 1,5 ton glondong basah/hari Biji kopi kering 7. Kakao 2 ton biji basah/1 kali olah Biji kakao kering 8. Jambu mete 1-2 ton gelondong mete/hari Biji mete kering dan CNSL 9. Lada 4 ton biji lada basah/hari Biji lada hitam kering 4 ton biji lada basah/hari Biji lada putih kering10. Cengkeh 4 ton bunga cengkeh segar/hari Bunga cengkeh kering11. Jarak pagar 1 ton biji jarak kering/jam Minyak jarak kasar12. Kapas 6.000-10.000 ton kapas berbiji/tahun Serat kapas dan Biji kapas13. Tembakau 35-70 ton daun tembakau basah Daun tembakau kering (krosok)
  • (Lampiran 2) LUAS AREAL YANG WAJIB MEMILIKI IUP-B IUP- Luas Areal No. Komoditas (ha) 1 2 3 1 Kelapa 25 s/d < 250 2 Kelapa Sawit 25 s/d < 1.000 3 Karet 25 s/d < 2.800 4 Kopi 25 s/d < 100 5 Kakao 25 s/d < 100 6 Teh 25 s/d < 240 7 Jambu Mete 25 s/d < 100 8 Tebu 25 s/d < 2.000 9 Lada 25 s/d < 200 10 Cengkeh 25 s/d < 1.000 11 Jarak Pagar 25 s/d < 1.000 12 Kapas 25 s/d < 6.000 13 Tembakau 25 s/d < 100
  • (Lampiran 3) BATAS PALING LUAS PENGGUNAAN AREAL PERKEBUNAN OLEH 1 PERUSAHAAN PERKEBUNAN Luas Areal No. Komoditas (ha) 1 2 3 1 Kelapa 25.000 2 Kelapa Sawit 100.000 3 Karet 25.000 4 Kopi 5.000 5 Kakao 5.000 6 Teh 10.000 7 Jambu Mete 5.000 8 Tebu 150.000 9 Lada 1.000 10 Cengkeh 1.000 11 Jarak Pagar 50.000 12 Kapas 25.000 13 Tembakau 5.000
  • TERIMA KASIH