02 sosialisasi pp ri nomor 50 tahun 2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

02 sosialisasi pp ri nomor 50 tahun 2012

on

  • 10,551 views

Peraturan pemerintah mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

Peraturan pemerintah mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

Statistics

Views

Total Views
10,551
Slideshare-icon Views on SlideShare
9,508
Embed Views
1,043

Actions

Likes
2
Downloads
406
Comments
2

3 Embeds 1,043

http://abunajmu.wordpress.com 1041
http://www.facebook.com 1
https://www.facebook.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

12 of 2

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    02 sosialisasi pp ri nomor 50 tahun 2012 02 sosialisasi pp ri nomor 50 tahun 2012 Presentation Transcript

    • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
    • Pendahuluan• Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 atau yang biasa disebut PP 50 ditandatangani pada tanggal 12 April 2012 oleh Presiden Repubik Indonesia DR.H. Susilo Bambang Yudhoyono. dimana pada tanggal 24 Mei 2012 dilakukan louching PP 50 oleh Bapak Menteri Muhaimin Iskandar dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di kota Surabaya.• Dengan terbitnya PP 50 secara hirarki peraturan perundangan mengantikan peraturan yang berada di bawahnya seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. P2K3 - BSP Sumut 1
    • Latar BelakangSistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) awalnya diaturdi dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1996 tentangSistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).Penerapan SMK3 dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, Pasal 87 yang menyatakan :a) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.b) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja diatur dengan Peraturan Pemerintah.Sebagai pelaksanaan ketentuan UU 13/2003 tersebut, saat ini pelaksanaanSMK3 mengacu pada PP No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem ManajemenKeselamatan dan Kesehatan Kerja yang baru saja ditetapkan. P2K3 - BSP Sumut 1
    • APA YANG BERUBAHJika membandingkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor:PER.05/MEN/1996 yangdigunakan sebagai rujukan untuk dari PP 50 maka, terlihat mengalami perubahanyang cukup berarti dimana perubahan tersebut dapat dilihat dari point - point sbb :• Batang tubuh dari PP 50 menetapkan VI BAB dan 22 Pasal dan PER.05/MEN/1996 menetapkan X BAB dan 12 Pasal.• Penjelasan yang lebih lengkap atas Lampiran I Tentang Pedoman Penerapan SMK3, sesuai dengan siklus 5 prinsip dasar SMK3 ( Plan, Do, check, Action).• Penyederhanaan dan penyelarasan kriteria dari Lampiran II Tentang Pedoman Penilaian SMK3, serta perubahan tingkat pelaksanaan, hasil penilaian audit dan kategori ketidaksesuaian dengan jumlah kriteria yang sama 166 kriteria.• Pada lampiran III format laporan audit dengan format yang sama, hanya ditambahkan daftar hadir dan respon tindak lanjut dilampirkan dalam laporan dan penambahan distribusi laporan kepada Departemen terkait. P2K3 - BSP Sumut 1
    • RINGKASAN PERUBAHANBatang Tubuh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012Pasal 1Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnyadisingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secarakeseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengankegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien danproduktifPasal 2Penerapan SMK3 bertujuan untuk:a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; sertac. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. P2K3 - BSP Sumut 1
    • RINGKASAN PERUBAHANBatang Tubuh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012Pasal 5Kewajiban Penerapan SMK3(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan: a. mempekerjakan pekerja / buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.(3) Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(4) Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional. P2K3 - BSP Sumut 1
    • RINGKASAN PERUBAHANBatang Tubuh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012Pasal 6SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat meliputi:a. penetapan kebijakan K3;b. perencanaan K3;c. pelaksanaan rencana K3;d. pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dane. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.Pasal 16Penilaian SMK3(1) Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan.(2) Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Audit SMK3 yang terdiri dari 12 elemen audit dan 166 kriteria P2K3 - BSP Sumut 1
    • RINGKASAN PERUBAHANBatang Tubuh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012Pasal 17Pelaporan hasil audit(1) Hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3.(2) Bentuk laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman yang tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.Pasal 18Pengawasan(1) Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.(2) Pengawasan meliputi : pembangunan dan terjaminnya komitmen, organisasi, SDM, pelaksanaan peraturan, keamanan bekerja, pemeriksaan, pengujian dan pengukuran SMK3, keadaaan darurat industri, pelaporan kekurangan dan tindak lanjut audit. P2K3 - BSP Sumut 1
    • RINGKASAN PERUBAHANBatang Tubuh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012Pasal 19(1) Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.Pasal 21Ketentuan peralihan.Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Perusahaan yang telahmenerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan PeraturanPemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun. P2K3 - BSP Sumut 1
    • LAMPIRAN I PEDOMAN PENERAPAN SMK3Pada lampiran ini sama menjelaskan secara menyeluruh 5 Prinsipdasar penerapan SMK3 dimana dengan mengunakan pendekatanPlan, Do, Check and Action (PDCA) yaitu : Penetapan Kebijakan,Perencanaan K3, Pelaksanaan Rencana K3, Pemantauan danEvaluasi Kinerja, Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3Pada Lampiran I cukup banyak mengalami perubahan, dimanaperubahan tersebut dengan tujuan memberikan penjelasan danpenegasan terhadap penerapan SMK3 seperti :Penetapan KebijakanPenjelasan yang lebih lengkap terhadap persyaratan Kebijakan K3seperti: Kebijakan disyahkan oleh pucuk pimpinan , tertulis danditandatangani dan sosialisasi (mengikuti kriteria penilaian). P2K3 - BSP Sumut 1
    • LAMPIRAN I PEDOMAN PENERAPAN SMK3Perencanaan K3 ₋ Mempertegas keterlibatan setiap pekerja/buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3. ₋ Penegasan dalam sistem pertanggungjawaban dimana ditetapkan, pengusaha menetapkan tanggung jawab dan tanggung gugat dan adanya prosedur perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat dan reaksi yang cepat dan tepat terhadap kondisi menyimpang. ₋ Dalam penetapan tujuan dan sasaran K3 harus berkonsultasi dengan : wakil pekerja/buruh, ahli K3, P2K3 dan pihak lain terkait. P2K3 - BSP Sumut 1
    • LAMPIRAN I PEDOMAN PENERAPAN SMK3Pelaksanaan Rencana K3₋ Penjelasan tambahan terhadap penyediaan prasarana dan sarana yang memadai dengan adanya : organisasi yang bertanggung jawaban, anggaran, prosedur operasi/kerja.₋ Prosedur pelaporan ekternal laporan harus disampaikan kepada pihak manajemen dan/atau pemerintah terhadap terjadinya ketidaksesuaian.₋ Penjelasan tambahan terhadap Instruksi Kerja.₋ Tambahan terhadap penjelasan penyerahan sebahagian pekerjaan kepada perusahaan lain harus menjamin bahwa perusahaan lain tersebut memenuhi persyaratan K3 dan dilakukanverifikasi terhadap persyaratan K3 tersebut dilakukan oleh personal yang kompeten dan berwenang serta mempunyai tanggung jawab yang jelas. P2K3 - BSP Sumut 1
    • LAMPIRAN I PEDOMAN PENERAPAN SMK3Pelaksanaan Rencana K3₋ Penjelasan tambahan dalam proses pembelian / penggadaan barang dan jasa dimana Produk akhir berupa barang atau jasa harus dapat dijamin keselamatannya dalam pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan serta pemusnahannya.₋ Penjelasan tambahan upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri, Prosedur menghadapi keadaan darurat harus diuji secara berkala oleh personil yang memiliki kompetensi kerja, dan untuk instalasi yang mempunyai bahaya besar harus dikoordinasikan dengan instansi terkait yang berwenang untuk mengetahui kehandalan pada saat kejadian yang sebenarnya Dan Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat, Dalam melaksanakan rencana dan pemulihan keadaan darurat setiap perusahaan harus memiliki prosedur rencana pemulihan keadaan darurat secara cepat untuk mengembalikan pada kondisi yang normal dan membantu pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma.Pemantauan dan Evaluasi KinerjaTidak ada perubahanPeninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3Tidak ada perubahan P2K3 - BSP Sumut 1
    • LAMPIRAN II PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3Pada lampiran II dari PP 50 ini tidak banyak mengalami perubahanjumlah elemen audit 12 dan jumlah kriteria adalah 166 kriteria samadengan Per.05/MEN/1996, perubahan yang terjadi adalahpengabungan kriteria audit dalam satu kriteria danpenambahan, kriteria baru dimana penambahan kriteria auditadalah sbb :Sub elemen 1.41.4.7 Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerjaSub elemen 2.12.1.6 Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem manajemen perusahaan P2K3 - BSP Sumut 1
    • LAMPIRAN II PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3Sub elemen 2.34 kriteria tambahan peraturan perundangan dan peryaratan lain dibidang K32.3.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami peraturan perundang- undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 untuk seluruh tenaga kerja di perusahaan.2.3.2 Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru mengenai peraturan perundangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain telah ditetapkan2.3.3 Persyaratan pada peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 dimasukkan pada prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja.2.3.4 Perubahanpada peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 digunakan untuk peninjauan prosedur-prosedur dan petunjuk- petunjuk kerja. P2K3 - BSP Sumut 1
    • LAMPIRAN II PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3Sub elemen 5.15.1.5 Persayaratan K3 dievaluasi dan menjadi pertimbangan dalam seleksi pembelian.Sub elemen 5.42 kriteria Kemampuan telusur produk5.4.1 Semua produk yang digunakan dalam proses produksi dapat diidentifikasi di seluruh tahapan produksi dan instalasi, jika terdapat potensi masalah K3.5.4.2 Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk penelusuran produk yang telah terjual, jika terdapat potensi masalah K3 di dalam penggunaannya.Sub elemen 6.5.6.5.9 Terdapat prosedur yang dapat menjamin K3 tenaga kerja atau orang lain pada saat pemeriksaan, perawatan, perbaikan, dan perubahan. P2K3 - BSP Sumut 1
    • LAMPIRAN II PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3Sub elemen 6.9Rencana dan pemulihan keadaan darurat6.9.1 Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kerja maupun sarana dan peralatan produksi yang mengalami kerusakan telah ditetapkan dan dapat diterapkan sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.Sub elemen 7.2Pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja7.2.3 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan. P2K3 - BSP Sumut 1
    • Perubahan LainnyaPerubahan pelaksanaan penilaian dari tingkat resiko perusahaan yang diaturoleh Per.05/MEN/1996 yang menetapkan :1. Perusahaan kecil atau perusahaan tingkat resiko rendah2. Perusahaan sedang atau perusahaan dengan tingkat resiko menengah3. Perusahaan besar atau perusahaan dengan tingkat resiko tinggiMenjadi berdasarkan tingkatan penerapan yang terdiri dari 3 (tiga) tingkatan( tidak merubah jumlah kriteria audit) yaitu :1. Penilaian Tingkat awal Penilaian penerapan SMK3 terhadap 64 (enam puluh empat) kriteria sebagaimana tercantum dalam kolom 3 pada Tabel 1.2. Penilaian Tingkat Transisi Penilaian penerapan SMK3 terhadap 122 (seratus dua puluh dua) kriteria sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan kolom 4 pada Tabel 1.3. Penilaian Tingkat Lanjutan Penilaian penerapan SMK3 terhadap 166 (seratus enam puluh enam) kriteria sebagaimana tercantum dalam kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 pada Tabel 1. P2K3 - BSP Sumut 1
    • Perubahan LainnyaPenilaian hasil Audit SMK3 terdiri dari 3 kategori yaitu:1. Kategori Tingkat awal Perusahaan yang memenuhi 64 (enam puluh empat) kriteria, kriteria tersebut sebagaimana tercantum dalam kolom 3 pada Tabel 1.2. Kategori Tingkat Transisi Perusahaan yang memenuhi 122 (seratus dua puluh dua) kriteria, kriteria tersebut sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan kolom 4 pada Tabel 1.3. Kategori Tingkat Lanjutan Perusahaan yang memenuhi 166 (seratus enam puluh enam) kriteria, kriteria tersebut sebagaimana tercantum dalam kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 pada Tabel 1. P2K3 - BSP Sumut 1
    • Perubahan LainnyaTingkat penilaian penerapan SMK3 berubah dari Emas , Perak dan Tindakanhukum ditetapkan menjadi :1. Untuk tingkat pencapaian penerapan 0-59% termasuk tingkat penilaian penerapan kurang.2. Untuk tingkat pencapaian penerapan 60-84% termasuk tingkat penilaian penerapan baik.3. Untuk tingkat pencapaian penerapan 85-100% termasuk tingkat penilaian penerapan memuaskan. P2K3 - BSP Sumut 1
    • Perubahan LainnyaUntuk kategori terhadap ketidaksesuain kriteria ditetapkan berdasarkansifatnya dibagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu:1. Kategori Kritikal Temuan yang mengakibatkan fatality/kematian.2. Kategori Mayor • Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan; • Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3; dan • Terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi.3. Kategori Minor • Ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya.Dalam hal penilaian perusahaan termasuk kategori kritikal atau mayor, makadinilai belum berhasil menerapkan SMK3 dan penilaian tingkatpenerapan SMK3 tidak mengacu pada Tabel 2. P2K3 - BSP Sumut 1
    • LAMPIRAN IIILaporan penilaian SMK3 hanya mengalami perubahanterhadap distribusi laporan dengan menambahkanDinas yang membidangi ketenagakerjaan selain namatempat kerja, Kementrian yang membidangiketenagakerjaan, penyelenggara audit idependen.Menambahkan data pendukung laporan auditseperti daftar hadir pertemuan perusahaan yangdiaudit; dan respon perusahaan terhadap tindak lanjuttemuan ketidaksesuaian. P2K3 - BSP Sumut 1
    • Point2 Perubahan dari PP no 50 tahun 2012 tentang SMK3No Point Penambahan SMK3 No 50 tahun 2012 Permenaker no 5 tahun 19961 Menekankan efektifitas menekankan ke efektifitas menciptakan sistem K3 tujuan peraturan pelaksanaan perlindungan K3 Sehingga bisa saja ada perundangan persepsi yang penting ada dulu sistem SMK3 tanpa melihat efektifitasnya2 Arahan pembuatan Ditekankan kepada pengusaha dalam Pasal 1.3 tidak dijelaskan kebijakan SMK3 menentukankebijakan minimal harus: detail hanya menekankan • Identifikasi bahaya koordinasi antara pengurus • Pelaksanaan perbandingan dan wakil tenaga kerja terhadap perusahaan atau sektor yang lebih baik • Review tinjauan ulang terhadap kejadian yang membahayakan • Kompensasi & gangguna yang berkaitan dengan keselamatan • Penilaian efesiensi dan efektifitas sumber daya yang disediakan P2K3 - BSP Sumut 1
    • Poit2 Perubahan dari PP no 50 tahun 2012 tentang SMK3No Point Penambahan SMK3 No 50 tahun 2012 Permenaker no 5 tahun 19963 Isi Kebijakan Minimal harus ada visi dan tujuan Tidak dijelaskan perusahaan4 Menekankan Lebih memperjelas pelibatan Disebutkan pelaksana K3 keterlibatan Pengusaha pengusaha mulai dari tahap wajib dijalankan perencanaan sampai dengan oleh pengurus, pengusaha evaluasi atau peninjauan ulang. dan seluruh tenaga kerja.5 Isi rencana K3 Minimal rencana kegiatan meliputi: Tidak ada ketentuan - Tujuan mengenai skala prioritas, - Skala prioritas sistem - Upaya pengendalian pertanggungjawaban - Sumber daya yang dibutuhkan - Jangka waktu pelaksanaan - Indikator pencapaian - Sistem pertanggungjawaban P2K3 - BSP Sumut 1
    • Point2 Perubahan dari PP no 50 tahun 2012 tentang SMK3No Point Penambahan SMK3 No 50 tahun 2012 Permenaker no 5 tahun 19966 Pertimbangan tenaga K3 Menjelaskan secara jelas keterlibatan Disebutkan meminta dalam perencanaan Serikat Pekerja. pertimbangan perwakilan tenaga kerja. Bisa saja bukan serikat pekerja tetapi wakil karyawan7 Pemastian pelaksanaan • Adanya permintaan sertifikat dan Tidak dijelaskan secara detail perencanaan program wewenang K3 • Adanya ketentuan mempertimbangkan masukan pekerja atau serikat pekerja8 Memperjelas peranan Dimintai keterlibatan dalam Dijelaskan hanya wakil serikat buruh implementasi SMK3 pekerja9 Memperjelas apa saja Diarahkan lebih detail seperti pada: Tidak diarahkan yang menjadi minimal • Penentuan sumber bahaya kegiatan K3 (pasal 11 • Pelaksanaan desain dan rekayasa ayat 2) • Penyerahan pekerjaaan • Dst P2K3 - BSP Sumut 1
    • TERIMA KASIH P2K3 - BSP Sumut 1