• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Sejarah sistem pemerintahan indonesia
 

Sejarah sistem pemerintahan indonesia

on

  • 36,028 views

periode sistem pemerintahan indonesia

periode sistem pemerintahan indonesia

Statistics

Views

Total Views
36,028
Views on SlideShare
36,024
Embed Views
4

Actions

Likes
7
Downloads
675
Comments
0

1 Embed 4

https://twitter.com 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Sejarah sistem pemerintahan indonesia Sejarah sistem pemerintahan indonesia Document Transcript

    • Sejarah sistem pemerintahan IndonesiaWritten by fwzn on March 28th, 2011Perkembangan ketatanegaraan Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode, sejak masaProklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang. Walaupun sebenarnya tonggakketatanegaraan Indonesia telah ada jauh sebelum proklamasi.Sistem Pemerintahan Periode 1949-1950Lama periode : 27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950Bentuk Negara : Serikat (Federasi)Bentuk Pemerintahan : RepublikSistem Pemerintahan : Parlementer Semu (Quasi Parlementer)Konstitusi : Konstitusi RISPresiden & Wapres : Ir.Soekarno = presiden RIS (27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950)Assaat = pemangku sementara jabatan presiden RI(27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950)Pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 September 1949 dikota Den Hagg, (Belanda)diadakan konferensi Meja Bundar (KMB). Delegasi RI dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta,Delegasi BFO (Bijeenkomst voor Federale Overleg) dipimpin oleh Sultan Hamid Alkadriedan delegasi Belanda dipimpin olah Van Harseveen.Adapun tujuan diadakannya KMB tersebut itu ialah untuk meyelesaikan persengketaanIndonesia dan Belanda selekas-lekasnya dengan cara yang adil dan pengakuan kedaulatanyang nyata, penuh dan tanpa syarat kepada Republik Indonesia Serikat (RIS).Salah satu keputusan pokok KMB ialah bahwa kerajaan Balanda mengakui kedaulatanIndonesia sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949.Demikianlah pada tanggal 27 Desember 1949 Ratu Juliana menandatangani PiagamPengakuan Kedaulatan RIS di Amesterdam. Bila kita tinjau isinya, konstitusi itu jauhmenyimpang dari cita-cita Indonesia yang berideologi pancasila dan ber UUD 1945 karena :1. Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat (federalisme) yang terbagi dalam 16negara bagian, yaitu 7 negara bagian dan 9 buah satuan kenegaraan (pasal 1 dan 2,Konstitusi RIS).2. Konstitusi RIS menentukan suatu bentuk negara yang liberalistis atau pemerintahanberdasarkan demokrasi parlementer, dimana menteri-menterinya bertanggung jawab atasseluruh kebijaksanaan pemerintah kepada parlemen (pasal 118, ayat 2 Konstitusi RIS)3. Mukadimah Konstitusi RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa atau semangatpembukaan UUD proklamasi sebagai penjelasan resmi proklamasi kemerdekaan negaraIndonesia (Pembukaan UUD 1945 merupakan Decleration of independence bangsaIndonesia, kata tap MPR no. XX/MPRS/1996).Termasuk pula dalam pemyimpanganmukadimah ini adalah perubahan kata- kata dari kelima sila pancasila. Inilah yangkemudian yang membuka jalan bagi penafsiran pancasila secara bebas dan sesuka hati
    • hingga menjadi sumber segala penyelewengan didalam sejarah ketatanegaraanIndonesia.Sistem Pemerintahan Periode 1950-1959Lama periode : 15 Agustus 1950 – 5 Juli 1959Bentuk Negara : KesatuanBentuk Pemerintahan : RepublikSistem Pemerintahan : ParlementerKonstitusi : UUDS 1950Presiden & Wapres : Ir.Soekarno & Mohammad HattaUUDS 1950 adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus1950 hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentangPerubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang DasarSementara Republik Indonesia, dalam Sidang Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIStanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta.Konstitusi ini dinamakan “sementara”, karena hanya bersifat sementara, menungguterpilihnya Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru.Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih Konstituante secara demokratis, namunKonstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut.Dekrit Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkanUUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota konstituante mulai bersidang pada 10November 1956. Namun pada kenyataannya sampai tahun 1958 belum berhasil merumuskanUUD yang diharapkan. Sementara, di kalangan masyarakat, pendapat-pendapat untukkembali kepada UUD ’45 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden Soekarno lantasmenyampaikan amanat di depan sidang Konstituante pada 22 April 1959 yang isinyamenganjurkan untuk kembali ke UUD ’45. Pada 30 Mei 1959 Konstituante melaksanakanpemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju.Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak tetapi pemungutan suara ini harus diulang,karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum. Pemungutan suara kembali dilakukan padatanggal 1 dan 2 Juni 1959. Dari pemungutan suara ini, Konstituante juga gagal mencapaikuorum. Untuk meredam kemacetan, Konstituante memutuskan reses yang ternyatamerupkan akhir dari upaya penyusunan UUD.Pada 5 Juli 1959 pukul 17.00 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang diumumkandalam upacara resmi di Istana Merdeka.Isi dekrit presiden 5 Juli 1959 antara lain :1. Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 19502. Pembubaran Konstituante3. Pembentukan MPRS dan DPASSistem Pemerintahan Periode 1959-1966 (Orde Lama)Lama periode : 5 Juli 1959 – 22 Februari 1966Bentuk Negara : KesatuanBentuk Pemerintahan : RepublikSistem Pemerintahan : PresidensialKonstitusi : UUD 1945Presiden & Wapres : Ir.Soekarno & Mohammad Hatta
    • Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulurkepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinyamemberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu.Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, diantaranya:1. Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPAmenjadi Menteri Negara2. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup3. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September PartaiKomunis IndonesiaSistem Pemerintahan Periode 1966-1998 (Orde Baru)Lama periode : 22 Februari 1966 – 21 Mei 1998Bentuk Negara : KesatuanBentuk Pemerintahan : RepublikSistem Pemerintahan : PresidensialKonstitusi : UUD 1945Presiden & Wapres : Soeharto (22 Februari 1966 – 27 Maret 1968)Soeharto (27 Maret 1968 – 24 Maret 1973)Soeharto & Adam Malik (24 Maret 1973 – 23 Maret 1978)Soeharto & Hamengkubuwono IX(23 Maret 1978 –11 Maret 1983)Soeharto & Try Sutrisno (11 Maret 1983 – 11 Maret 1988)Soeharto & Umar Wirahadikusumah(11 Maret 1988 – 11 Maret 1993)Soeharto & Soedharmono (11 Maret 1993 – 10 Maret 1998)Soeharto & BJ Habiebie (10 Maret 1998– 21 Mei 1998)Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata menyimpangdari Pancasila dan UUD 1945 yang murni,terutama pelanggaran pasal 23 (hutangKonglomerat/private debt dijadikan beban rakyat Indonesia/public debt) dan 33 UUD 1945yang memberi kekuasaan pada pihak swasta untuk menghancurkan hutan dan sumber dayaalam kita.Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat “sakral”, diantaranyamelalui sejumlah peraturan:1. Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapanuntuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahanterhadapnya2. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lainmenyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahuluharus minta pendapat rakyat melalui referendum.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakanpelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.Sistem Pemerintahan Periode 1998 – sekarang
    • Lama periode : 21 Mei 1998 – sekarangBentuk Negara : KesatuanBentuk Pemerintahan : RepublikSistem Pemerintahan : PresidensialKonstitusi : UUD 1945Presiden & Wapres : B.J Habiebie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999)Abdurrahman Wahid & Megawati Soekarnoputri(20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001)Megawati Soekarnoputri & Hamzah Haz(23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004)Susilo Bambang Yudhoyono & Muhammad Jusuf Kalla(20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009)Susilo Bambang Yudhoyono & Boediono(20 Oktober 2009 – 2014)Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadapUUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa OrdeBaru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat),kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu “luwes”(sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentangsemangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanannegara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dannegara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhanbangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah PembukaanUUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atauselanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sertamempertegas sistem pemerintahan presidensiil.