Dokumen ini membahas pengaruh besar internet terhadap perekonomian global, terutama melalui e-commerce yang memungkinkan transaksi internasional. Terdapat tantangan dalam penerapan pajak e-commerce akibat kesulitan pelacakan transaksi dan perlunya perundangan yang jelas. Kerjasama antara pemerintah dan pihak terkait diperlukan untuk mengoptimalkan sistem pemungutan pajak e-commerce di masa depan.

1. Agung Ariyanto
E0009010
Kelas
Analisis
Internet sebagai jaringan komputer terbesar di dunia pada saat ini digunakan oleh berjuta-juta orang yang
tersebar di seluruh penjuru dunia. Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap
perekonomian dunia. Makin banyak kegiatan perekonomian dilakukan menggunakan media internet.
E-Commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen
dan dari perusahaan ke perusahaan dengan computer sebagai perantara transaksi bisnis. Berkembangnya e-
commerce ternyata berhasil menggerakkan roda perkonomian sebuah negara. Transaksi – transaksi yang terjadi
memang sangat menggiurkan.
Transaksi e-commerce sangat dimungkinkan terjadi perdagangan yang melibatkan para pihak yang berada
di luar negeri atau lintas teritori. Ini bisa menjadi sebuah hambatan terhadap proses pemungutan dan pengenaan
pajak, karena adanya kesulitan tentang penentuan dari pihak mana lebaga yang berwenang dapat melakukan
penarikan pajak atas transaksi tersebut.
Tantangan pemberlakuan pajak e-commerce antara lain, transaksi melalui media digital atau e-commerce di
Indonesia perlu pembenahan dari sisi perundangan (CyberLaw) agar di kemudian hari tidak tejadi perselisihan
dalam menjalankannya. Hal ini terjadi karena sulitnya melacak transaksi yang digunakan lewat e-commerece baik
itu B-to-B (bisnis ke bisnis) atau B-to-C (bisnis to konsumen). Misalnya hubungan antara pemasok dengan pabrik,
bagaimana aparat mengawasi telah ada transaksi atau belum antar keduanya lewat e-commerce tersebut.
Mengenai Model Adaptasi Integratif dalam pemberlakuan pajak e-commerce yang melibatkan pihak –
pihak internasional, terdapat suatu persetujuan antara pihak – pihak tersebut di mana persetujuan tersebut dapat
disesuaikan oleh pemerintah.suatu negara sebagai dasar pengenaan pajak atas transaksi e-commerce. Perlu diketahui
pula dalam menerapkan strategi ini, pemerintah dituntut untuk memiliki teknologi dan birokrasi yang sangat maju
guna memonitor arus transaksi e-commerce yang melibatkan negaranya.
Telah dijelaskan di atas, bahwa perlu kerjasama antara pemrintah melalui kebijakan – kebijakannya dengan
para pengusaha atau pihak – pihak yang terlibat dalam transaksi e-commerce karena hal inilah yang diperlukan guna
mencapai tujuan dalam pemberlakuan pajak untuk masa yang akan datang. Dan kita juga tahu, bahwa hal tersebut
dangat sulit dilakukan. Hal tersebut sangatlah beralasan, mengingat denganketerbatasan informasi dan teknologi,
pihak pemungut pajak tidak bisa memaksimalkan sistem yang ada sebagai langkah untuk menarik pajak e-
commerce.