Analisis Penerapan Teknologi Informasi Dalam Otonomi Daerah

4,405 views
4,220 views

Published on

Otonomi daerah yang diberlakukan oleh pemerintah sejak 1 Januari 2001 merupakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemakmuran dan mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat di daerahnya.
Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kemajuan teknologi informasi saat ini juga berdampak pada pemerintah daerah dalam usaha untuk meningkatkan kemakmuran dan mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat di daerahnya.
Beberapa konsep yang ditawarkan dengan menerapkan teknologi informasi di daerah, seperti Virtual Enterprise, “Daerah Incorprorated”, maupun pembentukan ekosistem teknologi informasi, harus benar-benar dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam penerapannya.
Karena dalam penerapan teknologi informasi pemerintah daerah harus memperhatikan masalah dana dan kesejahteraan, sumber daya manusia, dan sosial budaya yang ada di daerahnya.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,405
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
110
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Analisis Penerapan Teknologi Informasi Dalam Otonomi Daerah

  1. 1. Analisis Penerapan Teknologi Informasi dalam Otonomi Daerah Andino Maseleno, Nur Khamid, Pratama Budhi Nugraha, Hendra Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Jalan SWK 104 (Lingkar Utara), Condong Catur, Yogyakarta 55283 andinomaseleno@yahoo.com, n khamid_ti2000@yahoo.comAbstrack Otonomi daerah yang diberlakukan oleh pemerintah sejak 1 Januari 2001 merupakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemakmuran dan mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat di daerahnya. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kemajuan teknologi informasi saat ini juga berdampak pada pemerintah daerah dalam usaha untuk meningkatkan kemakmuran dan mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat di daerahnya. Beberapa konsep yang ditawarkan dengan menerapkan teknologi informasi di daerah, seperti Virtual Enterprise, “Daerah Incorprorated”, maupun pembentukan ekosistem teknologi informasi, harus benar-benar dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam penerapannya. Karena dalam penerapan teknologi informasi pemerintah daerah harus memperhatikan masalah dana dan kesejahteraan, sumber daya manusia, dan sosial budaya yang ada di daerahnya. Kata kunci : Otonomi daerah, teknologi informasi, dana dan kesejahteraan, sumber daya manusia, sosial budaya.I. Problem Formulation 1
  2. 2. Otonomi daerah telah membawa dampak terhadap proses dan paradigma pembangunan.Hal ini berarti bahwa selain menjadi daerah otonom, pemerintah daerah juga dituntut untuk mampumelaksanakan pembangunan daerah secara berkesinambungan. Proses pembangunan di Indonesiaberjalan seiring dengan globalisasi. Globalisasi yang berarti setiap wilayah di Indonesia bersaingtidak hanya dengan sesamanya, namun dengan wilayah-wilayah lain di dunia. Era globalisasi yangditunjukkan oleh berbagai kemajuan teknologi khususnya di bidang informasi, komunikasi, dantransportasi telah memperluas jangkauan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga tidak lagi terbataspada suatu negara. Perluasan jangkauan kegiatan ekonomi mendorong percepatan mobilitaspenduduk, arus barang dan jasa, serta informasi dalam jumlah yang makin besar, dengan kualitasyang makin baik, dan dengan biaya yang makin murah (Dwijowijoto, 2000). Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pengelolaan informasi yang memadaimenjadi salah satu kunci keberhasilan (key success factor) yang menjadi competitive advantagedalam meningkatkan pembangunan daerah. Dalam otonomi daerah, daerah yang mampu menjaringpendapatan dan mampu melakukan optimalisasi penerimaan daerah akan mampu memberikankontribusi pada percepatan pembangunan daerah. Selain itu dalam upaya meningkatkan investasi didaerah dari sektor swasta, pemerintah yang mampu memaparkan kondisi daerah yang lengkap dankomprehensif akan mempunyai potensi lebih besar dibandingkan dengan daerah yang belummemaparkan kondisi daerah dengan baik (Mudiantoro, 2003). Kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) yang sedemikian pesatnyamenyebabkan informasi, dan pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapatsegera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik.Hal ini berarti bahwa setiap individu di berbagai negara di dunia dapat saling berkomunikasi secaralangsung kepada siapapun yang dikehendaki tanpa dibutuhkan perantara (median) apapun. Tentusaja buah dari teknologi ini akan sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah di masa modernharus bersikap dalam menjaring pendapatan dan melayani masyarakat di daerahnya. Banyak berbagai konsep yang ditawarkan untuk menjadikan daerah lebih berkembangdengan menempatkan teknologi informasi sebagai yang terdepan seperti menjadikan daerah sebagaisebuah Virtual Enterprise (Promasanti, 2000), memasarkan daerah melalui mobile applicationdalam sebuah “Daerah Incorprorated” (Maseleno, 2003), ataupun menciptakan sebuah ekosistemyang kondusif untuk menjalankan kegiatan bisnis yang “high-tech” (Rahardjo, 2003) denganinisiatif-inisiatif seperti Bandung High Tech Valley (BHTV), Bali Camp, dan Cybercity. Persiapan daerah dalam menghadapi tantangan era informasi serta penerapan konsep-konsep yang ditawarkan dengan memanfaatkan teknologi komputer dan telekomunikasi terutama 2
  3. 3. Internet sebagai platform utama, harus menghadapi beberapa kendala tidak hanya dari segiteknologi, tetapi juga dari segi dana, sumber daya manusia serta dari segi sosial budaya. Makalah ini akan membahas bagaimana cara pemecahan terhadap masalah yang dihadapioleh pemerintah daerah dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk kemajuan daerahnya darisegi dana dan kesejahteraan, sumber daya manusia serta dari segi sosial budaya.II. SubstanceII.1. Case Otonomi daerah sebagai kewenangan daerah Otonom untuk mengatur dan menguruskepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuaidengan peraturan perundang-undangan merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintahdaerah untuk lebih meningkatkan kemakmuran bagi daerahnya serta meningkatkan hubungan antarapemerintah daerah dan masyarakat. Kemakmuran daerah dan peningkatan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapatdiperoleh dengan memanfaatkan teknologi informasi yang saat ini berkembang dengan sangat pesat.Perkembangan dari teknologi komputer dan telekomunikasi telah menghadirkan beberapa konsepyang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan serta menjalin hubunganantara pemerintah daerah dan masyarakat di daerahnya. Ada tiga hal yang sering menjadi permasalahan bila suatu daerah ingin menerapkan konsep-konsep yang ditawarkan tersebut yaitu dana dan kesejahteraan, sumber daya manusia, dan sosialbudaya.II.2. AnalisisII.2.1. Analisis Dana dan Kesejahteraan Dana dan kesejahteraan merupakan permasalahan yang sangat penting dalam penerapanteknologi informasi dalam otonomi daerah. Teknologi informasi yang identik dengan teknologibiaya tinggi dan memerlukan modal yang besar dalam penerapannya memang tidak terlalu salah.Berkaitan dengan biaya tinggi pada penerapan teknologi informasi biasanya berhubungan denganpengadaan infrastruktur telekomunikasi dan pengadaan perangkat lunak. Infrastruktur informasi di Indonesia, seperti halnya di negara berkembang lainnya,tergolong lemah dan masih perlu banyak penyempurnaan, baik dari sudut jangkauan jaringan(coverage) maupun dari sudut kualitas komunikasi (kecepatan, bandwith, dsb). Keterbatasan danmahalnya infrastruktur telekomunikasi di Indonesia menghambat penetrasi pengembangan Internet 3
  4. 4. sebagai media penyampai informasi serta sebagai media pemasaran potensi-potensi yang ada didaerah. Permasalahan pada infrastruktur informasi juga sama saja dengan kebutuhan perangkatlunak untuk pengembangan aplikasi yang dirasa sangat mahal dan mewah bagi daerah-daerah yangada di Indonesia, sebagai gambaran suatu sistem operasi yang sangat terkenal dimasyarakatIndonesia mempunyai harga $200 per mesin dan untuk Network Operating System akan seharga$589. sehingga bila dibutuhkan instalasi terhadap 25 mesin, harga fantastis tersebut sudah tidakdapat diabaikan lagi. Karena sebagian besar konsumen di daerah-daerah tidak mampu membayarbiaya sesungguhnya untuk sebuah perangkat lunak, maka terjadilah praktek pembajakan.II.2.2. Analisis Sumber Daya Manusia Pemanfaatan teknologi komputer dan telekomunikasi pada suatu daerah, menuntut daerahuntuk memperhatikan aspek sumber daya manusianya. Masyarakat di daerah yang sangat bervariasimulai dari masyarakat agraria, masyarakat industri, sampai masyarakat informasi, merupakantantangan yang berat dalam menuju suatu masyarakat yang benar-benar memahami teknologiinformasi serta memiliki keunggulan kompetitif. Berdasarkan Human Development Index yang dipublikasikan oleh United NationsDevelopment Programme (UNDP) pada tahun 2002, Indonesia pada tahun 2001 berada padaperingkat 110 dari 173 negara yang dianalisa, dengan nilai (value) 0,684. Peringkat ini tidak lebihbaik dibandingkan dengan tahun 2000 (104), tahun 1999 (105), tahun 1998 dan 1997 (99), dantahun 1996 (102). Ini menunjukkan betapa kinerja sumber daya pembangunan bukannya membaik,bahkan sebaliknya memburuk. Mungkin kita tidak perlu terlalu terkejut akan kondisi empirik diatas, karena pada dasarnya negara kita sendiri kurang memperhatikan aspek peningkatan sumberdaya manusia. Dalam publikasi tersebut, UNDP juga menunjukkan bahwa bila dilihat dari HumanPoverty Index, Indonesia berada pada peringkat 33 dari 88 developing countries yang dianalisa(jauh di bawah Malayaia, Singapore, Thailand, Brunei, dan Philippines). Kemajuan teknologi informasi yang ditandai oleh beberapa perubahan dalam sistem yaituperubahan manajemen, organisasi dan budaya kerja. Kemajuan teknologi informasi yang demikiancepat juga mempercepat perubahan yang harus dihadapi dan diantisipasi. Teknologi informasi dankomunikasi menjadi sektor yang paling mendekati ramalan Alfin Toffler dalam bukunya FutureShock, bahwa perubahan yang terjadi begitu cepatnya sehingga perlu persiapan dalammenghadapinya (Toffler, 1990). Pengembangan sektor teknologi informasi dan komunikasi yangdinamis ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan strategi sukses denganmelakukan pembenahan untuk memperoleh sumber daya manusia yang memiliki keunggulankompetitif. 4
  5. 5. II.2.3. Analisis Sosial Budaya Implikasi sosial dilihat dari seberapa jauh penerapan teknologi komputer dantelekomunikasi di suatu daerah dipengaruhi oleh kualitas pendidikan, angka kemiskinan, kesehatanmasyarakat, kriminalitas, dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas sosial (Roes Setiyadi, 2001).Data yang ada di masing-masing daerah berbeda satu dengan yang lainnya, tetapi kita dapat melihatsecara umum gambaran lingkungan sosial di Indonesia berdasarkan data hasil penelitian darilembaga internasional. Menurut laporan Bank Dunia No. 1639-IND, riset IAEA (International Association for theEvaluation of Educational Achievement) menemukan bahwa kemampuan membaca siswa kelas IVsekolah dasar Indonesia berada pada peringkat terendah di antara negara-negara Asia Timur,dengan indek sebesar 30%. Artinya, daya penguasaan materi bacaan hanyalah 30%, padahal diSingapura sebesar 74%. Berdasarkan pada survei Political Risk Consultancy (PERC), kondisi pendidikan Indonesiaberada dalam rangking paling bawah di antara 17 negara Asia, di bawah Vietnam. Selanjutnya, dari83 perguruan tinggi besar di Asia Pasifik, perguruan tinggi seperti UI, UGM, UNAIR, beradadalam rangking di atas 65. Berdasarkan publikasi UNDP, rata-rata public education expenditure Indonesia sebagaipersentase dari total pengeluaran pemerintah hanya 7,9 %, sementara di Malaysia sekitar 15, 4 %, diPhilipines 15,7 %, di Thailand 20,1%, dan di Singapore 23,3 %. Menurut data Balitbang Depdiknas tahun 2000, pada tahun 2000 ada 17 juta orang masihbuta aksara. Diramalkan, rata-rata tiap tahun ada 1 juta anak usia 7-12 tahun yang putus sekolahdasar, dan rata-rata tiap tahun ada 2 juta anak tidak tertampung di sekolah dasar. Sedangkan databalitbang Depdiknas 1999, tiap ada sekitar 3 juta anak putus sekolah, tidak melanjutkan sekolah dantidak mempunyai keterampilan hidup. Gambaran kemiskinan tidak terlepas dari jumlah pengangguran dan setengah penganggurandi Indonesia. Menurut Sakernas, pada tahun 2001 jumlah penganggur terbuka di Indonesia sekitar 8juta orang, sementara jumlah setengah penganggur, yakni mereka yang bekerja kurang dari 35 jamdalam seminggu, sekitar 27,7 juta orang. Pada aspek kesehatan masyarakat, belum terbukti bahwa teknologi telekomunikasi daninformatika telah memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kesehatan masyarakat, yangsifatnya fisik dan nonfisik. Aplikasi teknologi informasi yang mendukung upaya peningkatankesehatan jasmani seperti telehealth belum banyak tersedia di Indonesia. Demikian pula untukkesehatan rohani, meski dalam kebijakan sudah dicantumkan perlunya membangun kesehatanspiritual, namun aplikasi yang mendukung kebijakan ini belum banyak tersedia. Tetapi karena 5
  6. 6. pengguna teknologi komputer dan telekomunikasi juga masih relatif sedikit, dampak negatif dariInternet seperti penyimpangan perilaku sosial, misalnya, masih tergolong sedikit. Bentuk kriminalitas baru yang menggunakan media Internet belum sebanyak kejahatankonvensional. Meski demikian kecenderungan kejahatan di dunia maya (cyber crime) cenderungmeningkat. Yang perlu diwaspadai, kualitas kejahatan juga makin meningkat, sehinggamenimbulkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum untuk mencari solusi dan pencegahan bagiterjadinya kejahatan di bidang telematika yang memiliki dampak sosial ekonomi besar sekali.Ketiadaan perangkat hukum yang mengatur dunia cyber sudah dirasakan menjadi kendala bagipencegahan dan penyidikan kasus-kasus kriminal di bidang telekomunikasi dan informatika. Sedangkan implikasi budaya dilihat dari seberapa jauh penerapan teknologi komputer dantelekomunikasi dipengaruhi oleh budaya bangsa. Terdapat perbedaan dalam satu daerah antaramasyarakat yang tinggal di kota dan masyarakat pedesaan. Masyarakat kota cenderung lebih cepatberadaptasi dalam perkembangan teknologi informasi. Sebaliknya pada masyarakat yang tinggal dikota kecil atau bahkan pedesaan, proses perubahan budaya berjalan sangat pelan dan dalam jangkapanjang cenderung tidak dapat dirasakan bila sudah ada pengaruhnya.III. Pemecahan MasalahIII. 1. Pemecahan Masalah secara umum Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan teknologiinformasi di daerahnya perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah dan instansi yang ada didaerah serta kerjasama dari segenap masyarakat. Pemerintah daerah memegang peranan utamauntuk melakukan koordinasi baik ke atas dengan pemerintah pusat maupun ke bawah denganmasyarakat yang ada di daerahnya.III. 2. Pemecahan Masalah Tiap sub TemaIII. 2. 1. Pemecahan Masalah Dana dan Kesejahteraan Melihat permasalahan infrastruktur informasi yang ada pada suatu daerah, tentunya tidakmungkin bagi daerah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur informasi dengan membeli teknologiyang cepat sekali berkembang. Sebaiknya daerah harus merubah cara pandang dan cara berpikirbahwa sebenarnya ada peluang untuk membangun infrstruktur Internet dengan teknologi yangmurah tetapi handal (low cost and high reliability). Keterbatasan infrastruktur kabel dapat diatasidengan menggunakan teknologi stasiun bumi kecil (VSAT-Very Small Apperture Terminal) danteknologi Wireless LAN (2,4 Ghz dan 5,8 Ghz). Pemanfaatan VSAT pada dasarnya sudah banyak digunakan oleh hampir semua ISP(Internet Service Provider), dan terutama digunakan sebagai jalan bebas hambatan untuk keluar dan 6
  7. 7. masuk (gateway) ke dunia Internet ke dunia luar. Teknologi VSAT sebenarnya relatif mahal, tetapiteknologi ini reliable dan masih dimanfaatkan sampai beberapa tahun mendatang. Selain ituteknologi ini masih akan menjadi tulang punggung jaringan Internet di Indonesia khususnyadigunakan sebagai backbone (jaringan tulang punggung atau dianalogikan seperti sebuah jalan rayabebas hambatan menuju dunia maya). Sedangkan berkaitan dengan teknologi Wireless LAN, teknologi ini menjadi primadonauntuk beberapa tahun mendatang. Ini terbukti dengan meluasnya penggunaan teknologi WirelessLAN yang tidak hanya dipergunakan oleh Warung Internet (Warnet), tetapi juga digunakan olehberbagai instansi yang membutuhkan akses ke Internet. Untuk kondisi Indonesia, Wireless LANmenjadi salah satu alternatif teknologi untuk membuat infrastruktur yang murah dan handal. Sistem ini berkembang tidak hanya dengan menggunakan radio dan keturunannya sepertiWireless LAN (2,4 Ghz dan 5,8 Ghz) tetapi juga menggunakan semua teknologi satelit, serat optik,dan kabel tembaga (konvensional). Berkaitan dengan penggunaan software pembangun aplikasi, saat ini dengan hadirnyasoftware open source memungkinkan kita untuk menggunakannya pada beragam aplikasi Opensource adalah model lisensi penggunaan software yang menekankan pada aspek keterbukaan(openness) dan kebebasan (freedom) dalam menggunakan software(www.opensource.org/docs/definition.html). Keterbukaan berarti tidak ada restriksi apapun yangditerapkan untuk usaha-usaha melihat, mengamati, dan mempelajari setiap aspek desain danimplementasi dari software tersebut. Kebebasan berarti keterbukaan di atas berlaku untuk setiaporang. Pengertian kebebasan bahkan diperluas sampai pada aspek penggunaan, seseorang diijinkanuntuk menggunakan software tersebut untuk berbagai keperluan, bahkan diijinkan untuk melakukanmodifikasi atasnya. Besarnya pangsa pasar sebuah software menunjukkan tingkat keberhasilansoftware open source. Beberapa data menunjukkan bahwa pangsa pasar software open sourcesemakin berkembang dengan pesat terutama pada pemakaian web server dan sistem operasi. Web Server yang paling popular dari awal lahirnya Internet senantiasa merupakan webserver open source. Web server terpopuler pertama kali adalah NCSA, yang kemudian diikuti olehApache yang merupakan turunan dari NCSA. Berdasarkan hasil survei darihttp://www.netcraft.com/survey, seperti yang terlihat pada Gambar 1, saat ini pangsa pasar WebServer Apache sekitar 64.52%, diikuti oleh Microsoft IIS dengan pangsa pasar sekitar 23.54%,SunONE sekitar 3.48% dan Zeus sebesar 1.72%. 7
  8. 8. Gambar 1. Market Share for Top Servers Across All Domains August 1995 - September 2003 Lisensi Apache sangat fleksibel sehingga banyak perusahaan besar membuat turunan webserver dari Apache. Misalnya IBM Web Sphere, Oracle Web Server, Yahoo, Google.com, danmasih banyak lagi. Berdasarkan survei dari zeobelin (http://www.leb.net/hzo/ioscount) Linux merupakansistem operasi yang paling banyak digunakan di Internet. Urutannya Linux 28.5%, Windows24.4%, Solaris/SunOS 17.7%, BSD (FreeBSD, NetBSD, dsb) 15.0%, Irix 5.3%.III. 2. 2. Pemecahan Masalah Sumber Daya Manusia Sejak revolusi industri beberapa ratus tahun yang lalu hingga memasuki gelombang kedua,ketiga, dan saat ini, dunia usaha mengalami perkembangan yang sangat pesat akibat tuntutanperkembangan teknologi. Persaingan yang ketat juga membayangi dunia usaha. Anthony Carnevaledan kawan-kawan dalam satu tulisannya yang terkenal menyusun suatu pola pikir tentang Realitiesof Business and Industri Today, mengatakan bahwa dalam menghadapi persaingan dunia usahaperlu memiliki tenaga kerja yang terampil/kompeten. Banyak cara dilakukan oleh dunia usahauntuk itu, antara lain yang terpenting adalah melakukan program pelatihan. Hal ini diperlukankarena perusahaan harus berkembang lebih baik (dapat memberikan nilai tambah terhadap barangdan jasa yang diproduksinya); harus memperbaiki mutu produk, pelayanan pelangggan, penyerahan(delivery) produk kepada pelanggan; harus mengembangkan keterampilan yang bersifat umum dankhusus/spesialis; harus mengembangkan visi, tujuan, kepercayaan masyarakat, kepemimpinan yang 8
  9. 9. dapat diterima oleh pekerja; dan harus membangun sikap positif diantara para pekerja. Dalam skalamakro, gambaran di atas dapat dikonversi menjadi hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Intisari dari penjelasan di atas adalah bahwa salah satu strategi untuk memperoleh sumberdaya manusia yang kompetitif dalam era otonomi daerah dan perdagangan bebas adalah melaluipelatihan. Permasalahannya sekarang adalah, pelatihan seperti apa dan bagaimana yang harusdilaksanakan. Dalam pelaksanaan program pelatihan bagi tenaga kerja, kita harus memperhatikanbeberapa aspek penting di bawah ini: a. Pengembangan Kurikulum Kurikulum merupakan bahan pertama dan utama dalam suatu system pelatihan. Bila kita mengharapkan tenaga kerja yang memenuhi syarat kompetensi, maka kurikulum juga harus berbasis kompetensi tertentu. Dalam pemikiran ini, kurikulum harus senantiasa didinamisasi dalam kurun waktu tertentu yang tidak terlalu panjang. b. Akreditasi Pelatihan Agar pelatihan dapat menghasilkan lulusan yang memenuhi persyaratan kompentensi, maka pelatihan harus diakreditasi. Melalui akreditasi, kompetensi tenaga kerja kita akan diakui secara luas, dan memperoleh penghargaan yang sama dengan tenaga kerja pada kompetensi yang sama. c. Pemberdayaan Lembaga-lembaga Pelatihan Melalui Akreditasi Lembaga-lembaga pelatihan harus senantiasa diberdayakan sebagai mitra pemerintah. Untuk itu, perlu dilakukan akreditasi terhadap lembaga-lembaga pelatihan yang ada, agar lulusan mereka benar-benar memenuhi persyaratan kompetensi tertentu. d. Mendorong timbulnya lembaga-lembaga uji kompetensi berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Depnakertrans. e. Mendorong timbulnya lembaga-lembaga pelatihan di daerah dalam penyediaan sumber daya manusia yang memenuhi standar kompetensi.111. 2. 3. Pemecahan Masalah Sosial Budaya Pendidikan merupakan hal yang penting dalam penerapan teknologi informasi pada suatudaerah, karena teknologi informasi sangat padat dengan kepandaian manusia. Berdasarkan datapenelitian lembaga internasional yang menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia masih sangatrendah, memang merupakan masalah yang membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat maupundaerah. Permasalahan ini dapat ditangani dengan lebih memperbanyak pusat-pusat pendidikanmaupun pelatihan keterampilan yang berorientasi kepada masalah-masalah khusus, seperti lebihmengutamakan pendidikan komputer dan keahlian pembuatan perangkat lunak sejak dini kepadamasyarakat, maupun sekadar pemahaman terhadap teknologi informasi itu sendiri. 9
  10. 10. Pengangguran yang ada di Indonesia bisa ditekan dengan memperbaiki system pendidikanyang bertujuan untuk menghasilkan seseorang yang memiliki sikap mental entrepreneur. Untukdapat menghasilkan seseorang yang memiliki sikap mental entrepreneur, sistem pendidikan yangditerapkan harus memiliki tiga aspek, yaitu (Hadi, 2001) : 1. Aspek Kognitif, yaitu aspek yang berhubungan dengan pengetahuan termasuk didalamnya science dan knowledge. 2. Aspek Psikomotorik, yaitu aspek yang berhubungan dengan kegiatan fisik misalnya keterampilan (skill). 3. Aspek Afektif, yaitu aspek yang berhubungan dengan sikap (attitude), tanggungjawab, jujur, sopan dan mampu berinteraksi.Pada umumnya system pendidikan kita hanya mengacu pada aspek kognitif dan aspek psikomotoriksaja. Sementara aspek afektif lebih sedikit dilaksanakan. Aspek kognitif digunakan untuk memberiknowledge seseorang. Sedangkan aspek psikomotorik banyak digunakan untuk melatih skill atauketerampilan. Dari ketiga aspek tersebut seharusnya prosentase pelaksanaannya lebih banyak dititikberatkan pada aspek afektif yang lebih mengarah pada pengembangan sikap. Berkaitan dengan masalah kesehatan, penerapan teknologi informasi di daerah diharapkandapat memberikan kontribusi bagi pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Penerapannya dapatdilakukan dengan memberikan informasi secara online melalui Internet maupun konsultasi kepadapakar kesehatan atau dokter yang ada. Bentuk kriminalitas baru yang menggunakan media Internet belum sebanyak kejahatankonvensional. Meski demikian kecenderungan kejahatan di dunia maya (cyber crime) cenderungmeningkat. Yang perlu diwaspadai, kualitas kejahatan juga makin meningkat, sehinggamenimbulkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum untuk mencari solusi dan pencegahan bagiterjadinya kejahatan di bidang telematika yang memiliki dampak sosial ekonomi besar sekali.Ketiadaan perangkat hukum yang mengatur dunia cyber sudah dirasakan menjadi kendala bagipencegahan dan penyidikan kasus-kasus kriminal di bidang telekomunikasi dan informatika. Tersedianya perangkat hukum (peraturan dan perundangan yang dimaksudkan untukmenghadapi kejahatan menggunakan Internet atau kejahatan yang menargetkan jaringan informasi,sistem informasi, ataupun layanan informasi sebagai sasarannya mendapat perhatian daripemerintah pusat, oleh karena itu diperlukan kerjasama dari segenap pemerintah daerah diIndonesia untuk terus memprovokasi terbentuknya Undang-Undang Cyberlaw. Perbedaan tingkat adaptasi antara masyarakat kota dan masyarakat desa terhadapteknologi informasi perlu diperkecil dengan sering melakukan pelatihan ataupun sosialisasimengenai teknologi informasi. Pelatihan dan sosialisasi ini memerlukan peran serta 10
  11. 11. pemerintah daerah untuk dapat menjelaskan keuntungan penerapan teknologi informasibagi masyarakat desa.IV. Kesimpulan Penerapan konsep-konsep yang mengedepankan teknologi informasi sebagai penunjangkemajuan daerah dalam rangka otonomi daerah harus dipertimbangkan terlebih dahulu denganmemperhatikan aspek-aspek dana dan kesejahteraan, sumber daya manusia, serta sosial budaya darimasyarakat di daerah. Permasalahan yang ditimbulkan oleh aspek-aspek tersebut tidaklahsederhana, oleh karena itu diperlukan kerjasama dari pemerintah daerah dan segenap instansi yangada di daerah untuk memberikan solusi bagi permasalahan tersebut. Penyelesaian terhadap permasalahan yang ada dapat lebih meningkatkan kesiapan daerahdalam menerapkan teknologi informasi di daerahnya. Sehingga pemerintah daerah dapatmeningkatkan hubungan kerja antar instansi pemerintah serta dapat meyediakan pelayanan bagimasyarakat dan dunia usaha secara efektif dan transparan. Pemerintah daerah juga dapatmenerapkan konsep-konsep pembangunan teknologi informasi yang ada bagi kemajuan daerahnyadalam rangka otonomi daerah.Daftar PustakaCarnevale, et.al., 1991. Research for the American Society for Training and Development and US Departement Labor. Humber College. Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2000. Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi.Jakarta : PT Elex Media Komputindo.Hadi, Sugito. “Membangun Sikap Mental Enterpreneur dalam Menghadapi Perdagangan Bebas ASEAN”. Economic Forum 2001, 10 Mei 2001, dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Yogyakarta.Maseleno, Andino. 2003. “Pembangunan “Daerah Incorporated” Dengan Menggunakan Aplikasi WAP Sebagai Penunjang Potensi Otonomi Daerah.” Seminar Nasional Teknik Informatika : Penerapan dan Pemanfaatan Mobile Application dalam Dunia Bisnis, Industri dan Pendidikan, 16 September 2003 dilaksanakan oleh Teknik Informatika Universitas Atmajaya, Yogyakarta.Mudiantoro, Bagus. “Peran Teknologi Informasi Sebagai Penunjang Potensi Otonomi 11
  12. 12. Daerah.” Seminar Nasional Penggalian Potensi Daerah Dalam Mencari Sumber Pembiayaan dan Investasi, 5-6 Maret 2003, dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.Promasanti, Ira. 2001. “One-Stop Surfing Yogyakarta Dot Com Virtual Enterprise.” Seminar Nasional E-Business : Application and Strategy for Small and Medium Business, 5 Mei 2001 dilaksanakan oleh Magister Manajemen Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.Roes Setiyadi, Mas Wigrantoro. 2001. Implikasi Multidimensional dari kebijakan, Seminar Dies Natalis Fisipol Universitas Gajah Mada Ke-46, 19 september 2001, dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, Yogyakarta.Raharjo, Budi. 2003. Memahami Teknologi Informasi. Jakarta : PT. Elex Media KomputindoToffler, Alvin. 1990. Future Shock. Bantam Books.United Nations Development Programme (UNDP). 2003. Human Development Report 2002.Wahington DC 12

×