1. Oleh:
Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, MS
Kepala Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian
Disampaikan pada:
Simposium Nasional dan Temu Alumni Fakultas Pertanian UNSRI
Palembang, 27 Oktober 2012
KEBIJAKAN PANGAN DAN
KETAHANAN PANGAN NASIONAL

2. POKOK BAHASAN
1. Kebijakan Umum
2. Permasalahan dan Tantangan
3. Kebijakan Ketahanan Pangan
4. RUU tentang Pangan

3. I. KEBIJAKAN UMUM

4.  Memainkan peran strategis sebagai lokomotif perekonomian
nasional karena kontribusinya yang sangat nyata:
 Penyediaan pangan 245 juta penduduk
 Penyediaan bahan baku industri
 Penyumbang PDB
 Penghasil devisa negara
 Penyediaan lapangan pekerjaan
 Peningkatan pendapatan petani, dan
 Pelestarian lingkungan hidup
 Peran Strategis Sektor Pertanian

5.  Secara empiris sebagai katup pengaman saat krisis
ekonomi
 Secara socio-historis sebagai landasan pembangunan
ekonomi berkelanjutan
 Berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan, jaring
pengaman sosial, dan pemerataan hasil pembangunan
 Andalan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,
termasuk salah satu andalan penghasil energi
terbarukan.
Peran strategis…(lanjutan)

6. Terwujudnya pertanian industrial
unggul berkelanjutan yang berbasis
sumberdaya lokal untuk meningkatkan
kemandirian pangan, nilai tambah,
ekspor, dan kesejahteraan petani
 Visi Pertanian 2009 - 2014

7. STRATEGI PEMBANGUNAN PERTANIAN 2010-2014
7

8. adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber
hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan,
perikanan, peternakan, perairan dan air, termasuk
bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan
bahan lain
baik yang diolah maupun tidak diolah,
yang diperuntukkan sebagai makanan atau
minuman bagi konsumsi manusia,
yang digunakan dalam proses penyiapan,
pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan
minuman.
SUMBERSUMBER KALORI, PROTEIN,KALORI, PROTEIN, VITAMINVITAMIN, ZAT GIZI, ZAT GIZI
MIKROMIKRO/MINERAL/MINERAL bagi seseorangbagi seseorang untukuntuk dapat hidupdapat hidup sehat,sehat,
aktif danaktif dan produktifproduktif 8

9.  Posisi Pangan dalam Pembangunan
Nasional
 Pangan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang
 pemenuhannya merupakan hak asasi
 pemenuhannya tidak dapat ditunda
 tidak dapat disubtitusi dengan bahan lain
 Pangan adalah bagian dari budaya yang merupakan hasil
adaptasi antara manusi dan lingkungan;
 Sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber
daya manusia yang berkualitas;
 Pilar utama bagi pembanguan nasional yang berperan
dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik.

10.  Kedaulatan Pangan:
Hak negara dan bangsa yang secara mandiri:
 menentukan kebijakan pangan
 menjamin hak atas pangan rakyat
 memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem
usaha pangannya sesuai dengan potensi sumber daya lokal
 Kemandirian Pangan:
• Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi
pangan yang beranekaragam dari dalam negeri
• yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang
cukup sampai di tingkat perseorangan
• dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia,
sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
10
 Pengertian

11.  Ketahanan Pangan:
Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan
bagi negara sampai dengan perseorangan, yang
tercermin dari
− tersedianya pangan yang cukup jumlah maupun
mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan
terjangkau;
− untuk hidup sehat, aktif, produktif, dan berkelanjutan
11
Pengertian..(lanjutan)

12. Ketahanan
Pangan
Kemandiria
n
Pangan
Kedaulatan
Pangan
Keamanan
Pangan
perseorangan
dan
masyarakat
yang sehat,
aktif, dan
produktif ,
secara
berkelanjutan
Landasan / ruh Ukuran kinerja Outcome
12
 Kerangka Pikir Pembangunan Pangan

13. KETAHANAN
PANGAN
• Kebijakan Ekonomi dan Pangan
• Kebijakan Otonomi dan
Desentralisasi
Ketersediaan
Keterjangkauan
Pemanfaatan
(Konsumsi)
Sumberdaya
Lahan
Air
SDM
Teknologi
Kelembagaan
Budaya
SDM yang
tangguh
(sehat, aktif,
produktif)
Pasar Pangan
DN/LN Lingstrat LN & DN: Penduduk, Perubahan
Iklim, Kinerja Ekonomi, Dinamika Pasar
Pangan, Shock/Bencana
 Sistem Ketahanan Pangan Nasional
13

14. II. PERMASALAHAN DAN
TANTANGAN

15. 1515
 Penyediaan dan Produksi Pangan
 Perubahan iklim global.
Penurunan kapasitas produksi
Ketidakpastian panen
 Ketidakseimbangan produksi dan stok pangan antar
kawasan, yaitu US, Eropa vs Afrika.
 Ketidakseimbangan penguasaan dan kemampuan
menerapkan teknologi produksi dan pengolahan
pangan antar kawasan.
 Degradasi kualitas lahan dan air serta kerusakan
lingkungan.
A. Permasalahan Pangan Global

16. 1616
 Permintaan dan Konsumsi Pangan
 Jumlah penduduk dunia terus bertambah, terutama di
Afrika dan Asia.
 Kompetisi pemanfaatan komoditas pangan antara
food-feed-fuel.
 Pasar dan Harga Pangan
 Trend harga pangan yang terus meningkat dan lebih
bergejolak (volatile).
 Pasar pangan internasional yang tidak menentu
(unreliable) karena tiap negara cenderung
mendahulukan ketahanan pangan domestiknya
secara berlebihan pada saat krisis pangan.
A. Permasalahan…(lanjutan)

17. 17
PERKEMBANGAN INDEKS HARGA PANGAN DAN SEREALIA
DUNIA TH 2000 – 2012
Sumber Data: FAO (2012)

18. PRODUKSI,STOK DAN PERDAGANGAN SEREALIA DUNIA
(2001 – 2012)
18
Sumber Data: FAO (2012)

19. 1919
2010 : 6,9 milyar
2011 : 7,0 milyar
2030 : 8,3 milyar
2050 : 9,1 milyar
Perlu tambahan produksi pangan global sekitar
70% - 100% di tahun 2050 (dari kondisi saat ini)
 Perkembangan Jumlah Penduduk DuniaPerkembangan Jumlah Penduduk Dunia
Dunia : 1,02 milyar orang (15,8 %)
Asia & Pasifik : 462 juta
 Jumlah PendudukJumlah Penduduk Rawan PanganRawan Pangan 20120111

20. 2020
Rata-rata Ketersediaan Energi/Kapita/Tahun
Dunia (2007) : 2.796 Kkal
Standard (2011) : 2.200 Kkal
Permasalahan utama penyediaan pangan terletak
pada:
 Ketimpangan distribusi pangan antar negara
dan antar daerah
(Eropa & Amerika vs. Asia & Afrika)
 Ketimpangan daya beli masyarakat
 Pemborosan pangan (budaya dan kebiasaan
makan)
 Cukupkah produksi pangan saat ini?Cukupkah produksi pangan saat ini?

21. 1. Laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi (periode
2000-2010 = 1,49 per tahun) dengan jumlah penduduk
yang besar.
2. Jumlah penduduk miskin dan rawan pangan masih
relatif tinggi (12.4 dari total penduduk).
3. Ketergantungan konsumsi beras dalam pola konsumsi
pangan yang masih tinggi (konsumsi beras 139,15
kg/kapita/th).
4. Konversi lahan pertanian masih tinggi dan tidak
terkendali (sekitar 65.000 ha/th) serta degradasi
kesuburan lahan.
5. Kompetisi pemanfaatan dan degradasi sumber daya air
semakin meningkat.
6. Infrastruktur pertanian/pedesaan masih kurang memadai
(jaringan irigasi yang rusak 52).
21
B. Permasalahan Pangan Nasional

22. 7. Prasarana dan sarana transportasi pangan belum
memadai, sehingga meningkatkan biaya distribusi/
pemasaran pangan.
8. Sebaran produksi pangan yang tidak menentu, baik
antar waktu (panen raya dan paceklik) ataupun antar
daerah (di Jawa surplus, di Papua dan Papua Barat
defisit).
9. Sering kali tidak sinkronnya waktu antara pola
tanam/produksi pangan dan pola pembiayaan melalui
APBN/APBD.
10. Beberapa daerah di Indonesia rawan bencana alam,
mengakibatkan frekuensi rawan pangan lokal sangat
tinggi.
22
Permasalahan ..... (lanjutan)

23.  Penerapan pembangunan
pertanian yang berkelanjutan
mengantisipasi perubahan iklim;
 Perbaikan dan pembangunan
infrastruktur pertanian (jaringan
irigasi, sarana jalan dan
perluasan lahan pertanian)
 Penerapan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan
 Pengembangan sistem
perbenihan dan perbibitan
nasional
 Pengembangan sistem
pembiayaan pertanian yang
berpihak kepada petani.
 Penguatan kelembagaan
ekonomi petani dan
pemantapan kelembagaan
penyuluhan.
 Kampanye nasional
penganekaragaman
pangan
 Peningkatan koordinasi
integrasi, dan sinkronisasi
antarsektor, karena
pembangunan pangan
multi-sektor.
TANTANGAN

24. III. KEBIJAKAN KETAHANAN
PANGAN

25. Pendekatan jalur ganda (twin-track approach),
yaitu:
Memprioritas pembangunan ekonomi berbasis pertanian
dan pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan
pendapatan;
Memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan
rawan pangan melalui pemberian bantuan langsung agar
tidak semakin terpuruk serta pemberdayaan agar mereka
semakin mampu mewujudkan ketahanan pangannya
secara mandiri.
 Strategi Pembangunan Ketahanan Pangan

26. KEBIJAKAN OPERASIONAL (2010-2014)
 Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan
swasembada jagung, kedele, gula, daging sapi pada
tahun 2014 antara lain:
• rehabilitasi irigasi dan pencetakan sawah
• subsidi input (pupuk, benih)
• jaminan harga output (HPP)
• perlindungan dari gagal panen
• diseminasi teknologi dan revitalisasi penyuluhan
 Impor pangan pokok dilakukan bila produksi domestik
dan cadangan pangan tidak memenuhi (the last resort)
 Ketersediaan Pangan
26

27.  Penyediaan beragam pangan berdasarkan potensi
sumberdaya dan budaya lokal dengan pendekatan
efisiensi dan proteksi.
• kebijakan promosi dan proteksi
• pemberdayaan petani dan pelaku usaha sepanjang
rantai nilai (value chain)
 Menyediakan cadangan beras nasional yang cukup
untuk mengatasi gejolak pasokan dan harga.
• cadangan beras pemerintah yang memadai sekitar
2 juta ton
• cadangan beras dan pangan lain Pemda Prop,
Kab/Kota
• lumbung pangan masyarakat
 Ketersediaan Pangan (lanjutan)
27
KEBIJAKAN .... (lanjutan)

28. 28
Target Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Lima
Komoditas Pangan Utama 2011 – 2014
Versi Revisi (September 2012)
Komoditas
Sasaran
Rata-rata
Pertumbuhan/Ta
hun ()2010 2011 2012 2013 2014
Padi 1)
66,47 65,72 6)
67,82 6)
72,06 6)
76,57 6)
3,64
Jagung 2)
18,33 17,61 18,86 19,83 20,82 3,33
Kedelai 3)
0,91 0,84 1,10 2,00 2,70 35,02
Gula 2,69 2,23 2,66 2,82 3,10 4,53
Daging Sapi 4)
0,42 0,45 0,52 0,55 0,58 8,48
KET :
1)
GKG, 2)
Pipilan Kering (PK), 3)
Biji Kering, 4)
Karkas
5)
Rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun (2010-2014)
6)
Angka produksi padi tahun 2011 – 2014 mengalami penyesuaian sesuai Direktif Presiden.
(Juta Ton)
KEBIJAKAN .... (lanjutan)

29.  Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok
sepanjang tahun dan pangan strategis pada periode
khusus/tertentu (Ramadan, Lebaran, Natal, Tahun
Baru).
• Pembelian domestik.
• Operasi pasar.
• Penyaluran pangan dengan sasaran penerima tertentu
(temporer).
• Kebijakan impor/ekspor.
• Kebijakan fiskal.
 Memperlancar distribusi pangan ke seluruh wilayah
Nusantara (konektivitas, pengembangan jaringan, dan
sistem transportasi).
 Keterjangkauan Pangan
29
KEBIJAKAN .... (lanjutan)

30.  Melaksanakan penyaluran pangan bagi masyarakat
rawan pangan kronis/warga miskin.
• saat ini berupa program Raskin (ke depan perlu
diperluas menjadi Pangkin)
 Pemberian bantuan pangan untuk masyarakat rawan
pangan transien akibat bencana alam, sosial, dan
ekonomi.
 Keterjangkauan Pangan (lanjutan)
30
KEBIJAKAN .... (lanjutan)

31.  Konsumsi Pangan dan Gizi
 Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan :
• Perubahan pola pikir ke arah pola konsumsi B2SA
(beragam, bergizi, seimbang dan aman),
• Optimalisasi pemanfaatan lahan perkarangan / KRPL
(kawasan rumah pangan lestari),
• Penguatan UKM (usaha kecil mikro) dalam bisnis
pangan olahan berbasis tepung-tepungan,
 Perbaikan gizi keluarga dan kelompok khusus (bumil,
busui, balita, kelompok khusus rawan pangan)
 Pengembangan, pengawasan, dan penanganan
keamanan pangan olahan dan segar.
31
KEBIJAKAN .... (lanjutan)

32. IV. RUU TENTANG PANGAN

33.  Cakupan Pengaturan RUU tentang Pangan
 SISTEM KETAHANAN PANGAN
 Ketersediaan Pangan (Bab IV)
• Produksi pangan dalam negeri
• Cadangan pangan nasional
• Ekspor pangan
• Impor pangan
• Penganekaragaman pangan
• Penanganan krisis pangan
 Keterjangkauan Pangan (Bab V)
• Distribusi
• Pemasaran
• Perdagangan
• Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok
• Bantuan pangan
33

34.  Konsumsi Pangan dan Gizi (Bab VI)
• Konsumsi pangan
• Pengnekaragaman konsumsi pangan
• Perbaikan gizi
 INDUSTRI DAN PERDAGANGAN PANGAN
 Keamanan Pangan (Bab VII)
• Sanitasi pangan
• Pengaturan bahan tambahan pangan
• Pengaturan pangan produk rekayasa genetik
• Pengaturan iradiasi pangan
• Penetapan standar kemasan pangan
• Pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan
• Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan
 Label dan Iklan Pangan (Bab VIII)
34
 Cakupan Pengaturan .... (lanjutan)

35.  Cakupan Pengaturan .... (lanjutan)
 SISTEM PENUNJANG
 Perencanaan (Bab III)
 Sistem Informasi Pangan (Bab X)
 Litbang Pangan (Bab XI)
 Kelembagaan (Bab XII)
 Peran Serta Masyarakat (Bab XIII)
 PENGAWASAN DAN PENINDAKAN
 Pengawasan (IX)
 Penyidikan (Bab XIV)
 Ketentuan Pidana (Bab XV)
35

36. TERIMA KASIH