0
KONSEP PARADIGMA KEPEMERINTAHAN
(GOVERNANCE)
By. Yopik Gani S.IP., M.Si

STIK LEMDIKPOL
JANUARI 2011

1
KONSEP PARADIGMA KEPEMERINTAHAN
(GOVERNANCE)
Dalam masyarakat kontemporer yang dinamis, dan kompleks terdapat
beberapa kar...
Penyelenggaraan Pemerintahan (Governing)
Proses koordinasi, pengendalian, (steering),
pemengaruhan (influencing) dan penye...
Dalam masyarakat modern atau post-modern dewasa ini pola
pemerintahan yang dapat dikembangkan sesuai dengan
karakteristikn...
Pengertian Kepemerintahan (Governance)






Pemerintah atau Government : The authoritative direction and
admnistration...
Governance

Pemerintahan

pengurusan, pengelolaan,
pengarahan, pembinaan,
penyelenggaraan dan bisa
juga diartikan
pemerint...
United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen
kebijakannya yang berjudul “Governance for Sustainable Human
Devel...
Tiga (3) Model Kepemerintahan






Model Kepemerintahan Ekonomi (Economic
Governance Model), meliputi proses pembuatan...
Kelembagaan dalam governance meliputi 3
domain
Negara
Sektor Swasta
&

Menciptakan lingkungan politik &
hukum yang kondusi...
Dalam kaitan dengan masyarakat
“Governance is more government”
Hubbard (2001)

Bank Dunia (World Bank) merumuskan konsep
g...
Bagan Interaksi antar pelaku
dalam kerangka Kepemerintahan
PEMERINTAH

SWASTA

MASYARAKAT

11
Pada dasarnya unsur kepemerintahan dapat
dikelompokan 3 kategori :






Negara/Pemerintahan : Konsepsi kepemerintahan ...
Prinsip mendasar yang melandasi perbedaan
antara konsepsi kepemerintahan (Governance)
dengan pola pemerintahan yang tradis...
Kesimpulan dari hasil studi interaksi antara
pemerintahan dan masyarakat sebagaimana
dikemukakan oleh Duclaud Williams :
B...
Kondisi subyektif yang harus dimunculkan dalam diri setiap aktor
yang terlibat dalam rangka pengembangan konsep
kepemerint...
Pedoman sebagai kerangka acuan dalam perumusan dalam
mengaktualisasikan gagasan Konsepsional Kepemerintahan :
Bahwa orient...
KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (Good Governance)
Secara konseptual pengertian kata baik (good)
dalam istilah kepemerintah...
Good Governance

PARTISIPASI
TRANSPARASI
AKUNTABILITAS
EFEKTIVITAS
MEMPERLAKUKAN SEMUA SAMA

UNDP memberikan definisi good...
Rencana Strategi
Perlunya pendekatan baru dalam penyelenggarakan negara dan
pembangunan yang terarah pada terwujudnya kepe...
Empat unsur utama yang dapat memberikan
gambaran administrasi publik yang berciri
kepemerintahan yang baik.
Akuntabilitas
...
UNDP (1997) Mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus
dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan...
6. Berkeadilan (Equity)  Pemeritahan yang baik akan memberikan
kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan d...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Good governence p yopi

418

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
418
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Good governence p yopi"

  1. 1. KONSEP PARADIGMA KEPEMERINTAHAN (GOVERNANCE) By. Yopik Gani S.IP., M.Si STIK LEMDIKPOL JANUARI 2011 1
  2. 2. KONSEP PARADIGMA KEPEMERINTAHAN (GOVERNANCE) Dalam masyarakat kontemporer yang dinamis, dan kompleks terdapat beberapa karakteristik sebagai berikut :  Permasalahan sosial dalam masyarakat pada umumnya disebabkan oleh interaksi berbagai faktor (yang tidak semuanya selalu dapat diidentifikasi) dan tidak bisa dibatasi oleh sebab munculnya sesuatu faktor tertentu secara terisolasi.  Pengetahuan politis maupun teknis mengenai berbagai permasalahan dan kemungkinan pemecahannya, pada kenyataan sangat tersebar diantara berbagai faktor.  Tujuan kebijakan publik tidak mudah untuk dirumuskan, bahkan lebih sering menjadi bahan untuk disempurnakan: ketidakpastian menjadi aturan dan bahkan sebagai pengecualian. 2
  3. 3. Penyelenggaraan Pemerintahan (Governing) Proses koordinasi, pengendalian, (steering), pemengaruhan (influencing) dan penyeimbangan (balancing) setiap hubungan interaksi. Format pemerintahan yang baru diperlukan, untuk dapat memenuhi tuntutan perubahan pola interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat. 3
  4. 4. Dalam masyarakat modern atau post-modern dewasa ini pola pemerintahan yang dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing adalah sebagai berikut :    Kompleksitas : dalam menghadapi kondisi yang kompleks, maka pola penyelengaraan pemerintah perlu ditekankan pada fungsi koordinasi dan komposisi. Dinamika : dalam hal ini pola pemerintahan yang dapat dikembangkan adalah pengaturan atau pengendalian dan kolibrasi. Keanekaragaman : masyarakat dengan berbagai kepentingan yang beragam dapat diatasi dengan pola penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pada pengaturan dan integrasi atau keterpaduan. “Intervensi pelaku politik dan sosial yang berorientasi hasil, diarahkan untuk menciptakan pola interaksi yang stabil atau dapat diprediksikan dalam suatu sistem (sosial-politik), sesuai harapan ataupun tujuan dari para pelaku intervensi tersebut.” 4
  5. 5. Pengertian Kepemerintahan (Governance)    Pemerintah atau Government : The authoritative direction and admnistration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc. (Pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dsb.) The Governing body of a nation, state, city, etc. (Lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dsb.) Istilah Kepemerintahan atau dalam bahasa Inggris Governance yang berarti “the act, fact, manner, of governing” berarti : “Tindakan, fakta, pola, dari kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan”. Suatu kegiatan (proses), bahwa governance lebih merupakan “…… serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut”. Kooiman (eds, 1993) 5
  6. 6. Governance Pemerintahan pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Kepemerintahan Kepemerintahan yang baik (Good Governance) 6
  7. 7. United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “Governance for Sustainable Human Development, January 1997” “Governance is the exercise of economic, political, and administrative authory to manage a country’s affairs all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well-being of their population”. (Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat). Konsep Kepemerintahan (governance) - Mencakup berbagai metode yang digunakan untuk mendistribusikan kekuasaan/kewenangan dan mengelola sumber daya publik, dan berbagai organisasi yang membentuk pemerintahan serta melaksanakan kebijakan-kebijakannya. - Meliputi mekanisme, proses, dan kelembagaan yang digunakan oleh masyarakat, baik individu maupun kelompok, untuk mengartikulasikan kepentingan mereka, memenuhi hak hukum, menemui tanggungjawab & kewajiban sebagai warga negara dan menyelesaikan perbedaan antara sesama. 7
  8. 8. Tiga (3) Model Kepemerintahan    Model Kepemerintahan Ekonomi (Economic Governance Model), meliputi proses pembuatan keputusan yang menfasilitasi kegiatan ekonomi di dalam negeri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi. Economic Governance mempunyai implikasi terhadap kesetaraan, kemiskinan dan kualitas hidup; Model Kepemerintahan Politik (Political Governance Model), mencakup proses pembuatan berbagai keputusan untuk perumusan kebijakan; Model kepemerintahan Administratif (Administrative Governance Model), sistem implementasi kebijakan. UNDP 8
  9. 9. Kelembagaan dalam governance meliputi 3 domain Negara Sektor Swasta & Menciptakan lingkungan politik & hukum yang kondusif. Menciptakan pekerjaan & pendapatan Memfasilitasi interaksi sosial budaya Masyarakat politik, menggerakan kelompok dalam masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi, sosial & politik. Saling berinteraksi dalam menjalankan fungsinya masing-masing 9
  10. 10. Dalam kaitan dengan masyarakat “Governance is more government” Hubbard (2001) Bank Dunia (World Bank) merumuskan konsep governance sebagai : “The exercise of political powers to manage a nation’s affairs” (pelaksanaan kekuasaan politik untuk memanage masalah-masalah suatu Bintoro Tjokroamidjojo (2000:34) negara). Dasar konsep dalam Kepemerintahan Mengenai bagaimana pemerintahan berinteraksi dengan masyarakat bidang ekonomi, sosial dan politik dalam upaya pemenuhan kepentingan masyarakat. 10
  11. 11. Bagan Interaksi antar pelaku dalam kerangka Kepemerintahan PEMERINTAH SWASTA MASYARAKAT 11
  12. 12. Pada dasarnya unsur kepemerintahan dapat dikelompokan 3 kategori :    Negara/Pemerintahan : Konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani (Civil Society Organizations). Sektor Swasta : Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti : industri pengolahan (manufacturing), perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal. Masyarakat Madani (Civil Society) : Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau tengahtengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. 12
  13. 13. Prinsip mendasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi kepemerintahan (Governance) dengan pola pemerintahan yang tradisional. Terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah dikurangi dan peranan masyarakat (termasuk dunia usaha dan LSM/Ornop) semakin ditingkatkan dan semakin terbuka aksesnya. 13
  14. 14. Kesimpulan dari hasil studi interaksi antara pemerintahan dan masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Duclaud Williams : Bahwa keberadaan struktur kekuasaan, metode, dan instrumen pemerintahan tradisional dewasa ini telah gagal; Berbagai bentuk dan ruang lingkup kegiatan interaksi sosial politik yang baru telah muncul, tetapi format kelembagaan dan pola tindakan mediasi berbagai kepentingan yang berbeda pada kenyataannya masih belum tersedia; Terdapatnya berbagai isu baru yang sangat strategis dan menjadi pusat perhatian seluruh aktor yang terlibat dalam interaksi sosial politik, baik dari lingkungan pemerintah maupun masyarakat Diperlukan adanyakoveregnsi atau kesearahan tujuan dan kepentingan untuk menghasilkan dampak yang bersifat sinergis atau situasi “menang-menang” (Win-win solution). Kooiman (1993 : 251) 14
  15. 15. Kondisi subyektif yang harus dimunculkan dalam diri setiap aktor yang terlibat dalam rangka pengembangan konsep kepemerintahan, adalah adanya : Derajat tertentu dalam sikap saling mempercayai atau saling memahami; Kesiapan untuk memikul tanggung jawab (bersama); Derajat tertentu terlibat politik dan dukungan sosial masyarakat. Dalam masyaraka modern yang dinamis dan kompleks, serta sangat beraneka ragam dewasa ini, pemerintah (dan masyarakat umum) memiliki berbagai tugas baru sebagai berikut : Pemberdayaan interaksi sosial politik, hal ini mengandung arti penarikan diri dalam berbagai kesempatan, namun seringnya (dan pada saat yang sama) hal ini berarti mengambil tanggung jawab untuk mengorganisasikan interaksi sosial politik untuk mengatur dirinya sendiri. Pembentukan dan pemeliharaan kelangsungan berbagai jenis dan bentuk “Co Arrangements” dimana permasalahan tanggung jawab dan tindakan kolektif ditanggung bersama. 15
  16. 16. Pedoman sebagai kerangka acuan dalam perumusan dalam mengaktualisasikan gagasan Konsepsional Kepemerintahan : Bahwa orientasi interaksi dan eksternal bagi organisasi pemerintah merupakan salah satu hal yang sangat penting dan strategis; Administrasi publik harus mampu memberikan perhatian terhadap beragam sudut pandang administratif, poltik ilimiah, dan sosial; dan harus mampu mempertimbangkan berbagai pengertian yang berlaku mengenai permasalahan tindakan kolektif dan upaya pemecahannya, dari dalam diri adminsitrasi publik tersebut. Pemerintah harus mampu mencoba mendelegasikan tanggung jawab makro terhadap berbagai unsur pelaku sosial, dan pada saat yang bersamaan mendorong dan memberdayakan mereka untuk mengambil dan menerima tanggung jawab tersebut. Peranan pemerintah pada akhirnya perlu dibekali dengan kemampuan diri dan kompetensi untuk menjembatani konflik diantara berbagai kelompok kepentingan dan berbagai hambatan lainnya dalam kerangka sosial politik. 16
  17. 17. KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (Good Governance) Secara konseptual pengertian kata baik (good) dalam istilah kepemerintahan yang baik (good governance) mengandung 2 pemahaman : Nilai yang menjungjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Kepemerintahan yang baik berorientasi kepada 2 hal Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional. 17
  18. 18. Good Governance PARTISIPASI TRANSPARASI AKUNTABILITAS EFEKTIVITAS MEMPERLAKUKAN SEMUA SAMA UNDP memberikan definisi good governance “sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat (society). UNDP mengajukan karakteristik good governance, partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab dan visi strategik. Good Governance : “ Kepemerintahan yang membangun dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparasi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat “. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 18
  19. 19. Rencana Strategi Perlunya pendekatan baru dalam penyelenggarakan negara dan pembangunan yang terarah pada terwujudnya kepemerintahan yang baik (Good Governance) yakni :”… Proses pengelolaan pemerintah yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supermasi hukum dan HAM, desentralistik, partisipatif, transparan, keadilan, bersih dan akuntable; selain berdaya guna, berhasil guna dan berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa”. “Unsur-unsur utama governance” (bukan prinsip), yaitu : akuntabilitas, (accountability), transparasi (transparancy), keterbukaan (opennes), dan aturan hukum (rule of law) ditambah dengan kompetensi manajemen (management competence) dan hak-hak azasi manusia (human right). Gambir Bhatta (1996 : 7 ) 19
  20. 20. Empat unsur utama yang dapat memberikan gambaran administrasi publik yang berciri kepemerintahan yang baik. Akuntabilitas Mengandung arti adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penaggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya. Transparasi Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik tingkat pusat maupun daerah. Keterbukaan Prinsip ini menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan. Aturan Hukum (Rule of Law) Prinsip ini mengandung arti kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. 20
  21. 21. UNDP (1997) Mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi : 1. Partisipasi (Participation)  Setiap orang atau warga masyarakat, baik lakilaki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. 2. Aturan Hukum (Rule Of Law)  Kerangka aturan hukum dan perundangundangan harus berkeadilan, ditegakan dan dipatuhi secara utuh (impartially), terutama aturan hukum tentang hak azasi manusia. 3. Transparasi (Transparency)  Transparasi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. 4. Daya Tanggap (Responsiveness)  Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (Stakeholders). 5. Berorientasi Konsesus (Consensus Orientation)  Pemerintahan yang baik (Good Governance) akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsesus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diperlakuan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah. 21
  22. 22. 6. Berkeadilan (Equity)  Pemeritahan yang baik akan memberikan kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. 7. Efektivitas & Efiseinsi (Effectiveness & Efficency)  Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benarbenar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaikbaiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia. 8. Akuntabilitas (Accountability)  Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggung jawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (Stakeholders). 9. Visi Strategis (Strategic Vision)  Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan manusia (human development) bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. 10. Saling Keterbukaan (Interrelated)  Keselurhan ciri Good Governance tersebut adalah saling memperkuat dan saling terkait (mutually Reinforcing) dan tidak bisa berdiri sendiri 22
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×