Pembangunan Berbasis Hak

1,265 views
1,097 views

Published on

Rights-based Approach to Development atau Pembangunan Berbasis Hak mengubah paradigma pembangunan dari yang berbasis kebutuhan menjadi berbasis hak-hak rakyat

Published in: Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,265
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pembangunan Berbasis Hak

  1. 1. PENDEKATAN BERBASIS HAKRights-based Approach to Development Khaerul Anam
  2. 2. Sekilas Sejarah• 1986, Sidang Umum PBB, Deklarasi Right toDevelopment• 1993, Konferensi Dunia tentang HAM, Wina• 1997, Pernyataan Sekjen PBB untuk integrasiHAM dan pembangunan• 1998, UNDP, integrasi HAM dan pembangunanberkelanjutan• Laporan pembangunan dunia 2000 &2002
  3. 3. Definisi Pembangunan BerbasisHak• Meletakkan achievement hak asasi manusiasebagai tujuan pembangunan.• Kerangka kerja yang mengintegrasikannorma2, prinsip2, standard2 dan tujuan2 darisistem HAM ke dalam perencanaan danproses pembangunan.• Karakternya padametodologi2, pendekatan2, kegiatan2 di manapembangunan dijiwai oleh atau berusahamerealisasikan sistem HAM
  4. 4. Prinsip-prinsip RBA• Partisipasi• Pemberdayaan• Non-diskriminasi & Kesetaraan• Accountability• Kesalingterkaitan dan saling ketergantungan• Indivisibility of rights
  5. 5. Sistem HAM (Internasional)DUHAMKovenan Ekosob& SipolKonvensi-konvensiProtokol & Instrumeninternasional lainnyaTanda-tangan-Ratifikasi-Pengesa-han UU
  6. 6. Pengantar: Apa itu RBA ?• RBA mampu mengenali kemiskinan disebabkanoleh ketidakadilan, termasukpeminggiran, diskriminasi dan eksploitasi• Dalam kerangka RBA, kemiskinan tidak semata2karena kesalahan individu (seperti kurangmotivasi, tidak adanya jiwaentrepreneurship, kurang pendidikan, dll); makapenyelesaiannya juga tidak bisa secara individual• Penerapan HAM sangat terkait dengan perannegara/state dalam realisasinya
  7. 7. Cara Kerja RBA• Identifikasi akar masalah kemiskinan,• Pemberdayaan pemegang hak (rights-holders)untuk meng-klaim hak-haknya, dan• Mendorong agar pengemban tugas (duty-bearers) mampu memenuhi kewajibannya.
  8. 8. Gambaran Kemiskinan &Pembangunan• Hubungan antara negara dan rakyat adalah hubungan tugas dan hak.Maka kewajiban pokok negara adalah mengurus rakyatnya yang palingrentan, termasuk mereka yang tidak mampu mengklaim hak-haknya.• Kemiskinan adalah pelanggaran HAM. Kemiskinan adalah akarpersoalan pelanggaran HAM. Kemiskinan adalah akibat tindakan aktifdiskriminasi dan peminggiran. Kemiskinan juga soal “tidak melakukanapa-apa” Kadang pelanggaran paling kasar dilakukan melalui tindakanpenghilangan/ pembiaran (by omission).• Kemiskinan lebih dari sekedar kebutuhan ekonomi. Pembangunan yangberbasis pertumbuhan harus berhadapan dengan persoalankemiskinan dan ketidaksetaraan yang makin kompleks dan mendasarseperti diskriminasi, eksploitasi dan dan pelecehan. Kemiskinan bukansekedar ketidakmampuan individu, namun berkaitan dengan strukturkekuasaan dan ketidakseimbangan dalam konteks lokal, nasional danglobal.
  9. 9. Konsekuensinya• Meningkatnya kebutuhan untuk bergeser daripendekatan pembangunan berbasiskebutuhan, dan increasing demand to shiftaway from a simple• Meningkatnya pengakuan atas kerumitankemiskinan.
  10. 10. Dari Kebutuhan ke Hak• RBA adalah upaya untuk memperbaiki situasi manusia yangfokus pada kebutuhan, masalah dan potensi mereka.• RBA mempunyai isu yang sama dengan upaya pembangunanlainnya sepertipangan, air, shelter, kesehatan, pendidikan, keamanan dankemerdekaan untuk mencapai tujuan hidup.• NAMUN premis pokok RBA adalah kehidupan manusia takbisa dipisahkan dari hak-haknya. Penelantaran kebutuhandianggap sebagai penghancuran hak.– JADI: air minum yang bersih bukan sekedarkebutuhan, namun juga hak yang dipunyai sebagaimanusia.• KEBUTUHAN DASAR MANUSIA ADALAH DASAR HAK AZASI
  11. 11. Kebutuhan vs Hak• HAK melampaui persoalan kebutuhan fisik, tetapi perspektif yanglebih menyeluruh tentang kemanusiaan dalam hal peransipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya.• HAK selalu memicu KEWAJIBAN dan TANGGUNG JAWAB. SedangkanKEBUTUHAN tidak. HAK tak bisa diselesaikan tanpa menanyakansiapa yang mempunyai kewajiban berkaitan dengan hak-hak ini.Menimbulkan pertanyaan tentang TINDAKAN dan AKUNTABILITASdari penyandang tugas (duty bearer)• Orang diharapkan untuk berterimakasih ketika kebutuhannyadipenuhi, namun ini tidak berlaku untuk kasus ketika hak terpenuhi.Bukan kampanye soal “siapa yang butuh”, namun dukungan agarmasyarakat marginal sebagai manusia yang setara dalam upayamengklaim hak-haknya dan melawan kemiskinan, penderitaan danketidakadilan dalam kehidupannya.
  12. 12. Pendekatan Karitatif(Charity-based)Pendekatan Kebutuhan(Needs-based)Pendekatan Hak (Rights-based)Fokus pada input bukanoutcomeFokus pada input danoutcomeFokus pada proses danoutcomeOutput: Berapa besarbantuan yang diberikan?Output: Apakah kebutuhanterpenuhi?Output: Apakah hakterpenuhi?Kewajiban yang kaya(berkelebihan) kepadayang miskin(berkekurangan)Dikenali bahwa kebutuhanadalah klaim yang absahHak-hak individu dankelompok sebagai klaim(legal & moral) kpdpenyandang kewajibanBeneficiary: korban,penerima/obyekBeneficiary: obyekpembangunan dan sasaranintervensiBeneficiary: berdaya untukmengklaim hakBeneficiary: layakdisantuniBeneficiary: layakdifasilitasiBeneficiary: harusdifasilitasiFokus penyelesaian padamanifestasi masalahFokus penyelesaian padapenyebab masalah yangtampakFokus penyelesaian secarastruktural sertamanifestasi/ dampaknya
  13. 13. Kompleksitas KemiskinanMasalah vs Penyelesaian• Solusi dibuat berdasarkan bagaimana kita melihat dan mengidentifikasidunia di sekitar kita.– Seseorang kelaparan karena tak punya makanan, solusinya berikan makanan– Seseorang kelaparan karena dia tak bisa mempunyai pangan yang cukup darisebidang lahannya yang sempit, solusinya perluas lahannya, atau tingkatkanoutputnya.– Jika lahannya terlalu sempit karena sebagaian besar lahan di desa diambil alihperkebunan pemerintah, solusinya berbeda lagi– Jika seseorang itu adalah perempuan, dan karena dia perempuan maka tidakmendapatkan jatah redistribusi lahan dari pemerintah, maka persoalannya makinkompleks.• Solusi yang sederhana , barangkali hanya merupakan “solusi permukaan “saja dari penyebab kemiskinan• Ketika kita menyadari bahwa penyebab kemiskinan begitu kompleks, makakita membutuhkan cara penyelesaian yang mampu mengatasikompleksitas tersebut.
  14. 14. Kompleksitas Kemiskinan• Kemiskinan bukan sekedar kurang cukupnya sumberdaya• Meskipun sumberdaya tersedia , namun akses bagi kaum miskindirusak, karena– Siapa mereka– Dimana mereka tinggal– Ketidakpedulian, kurangnya perhatian• Diskriminasi tersebut barangkali hasil dari norma-norma dan nilai-nilaisosial dalam masyarakat atau rumah tangga, diskriminasikebijakan, ketidakadilan hukum, ketidakadilan status atau hak(entitlement)• Dalam perspektif ini kemiskinan adalah SESUATU YANG DIPERBUAT UNTUKORANG-ORANG.• Atau ORANG TIDAK MISKIN tetapi DIMISKINKAN.• Menurut RBA, orang yang dimiskinkan harus dilindungi dari diskriminasiketidakadilan, dipreteli kepemilikannya, dihancurkan dan disingkirkan
  15. 15. Right Holder & Duty Bearer• Hak Azasi Manusia:– Jaminan legal universal yang melindungi individu dankelompok melawan tindakan dan pembiaran yangmempengaruhi kemerdekaan dan martabat manusia.– Standard minimum dasar yang didasarkan pada kebutuhanmanusia.– Universal dan tak terpisahkan, contoh: manusia dilahirkandengan hak yang sama di manapun, kapanpun dan tidakbisa dicabut atau dihentikan.– Tak terbagi dan saling tergantung, contoh semua hakadalah sama pentingnya bagi kehidupan dan martabatmanusia.
  16. 16. Right Holder & Duty Bearer• HAM adalah isu pokok dari kovenan, konvensi, dandeklarasi internasional yang menentukanhak, standard dan mekanisme perlindungan, dimanaNEGARA harus berkomitmen• Legitimasi negara didasarkan pada bagaimana negaramenghormati, melindungi dan memenuhi hak-hakmasing-masing dan setiap individu.• Konsekuensi RBA adalahSetiap manusia adalah pemegang hak (rights-holder)dan setiap hak azasi manusia berhubungan denganpengemban tugas (duty-bearer).
  17. 17. Pemegang Hak• Mempunyai hak• Bisa melakukan klaim/tuntutan atas hak-hak• Bisa meminta pengemban tugas untukakuntabel• Mempunyai tanggung jawab untukmenghormati hak-hak pihak lain
  18. 18. InterplayDuty Bearer  fulfil right• Designated responsibilityand authority to performtheir functions• Data to plan and monitorthe realization of the rigths• Resources at their disposalor the capacity to securethe necessary resourcesfrom higher authoritiesRight Holder  exercise right• Access information• Organize• Advocate for policy change• Obtain redress
  19. 19. Karakteristik pelanggaran HAM• Kekerasan langsung• Kekerasan tidak langsung– By commission– By ommission (pembiaran)• Kekerasan termediasi• Kekerasan alienatif
  20. 20. Pergeseran Paradigma dalamPembangunanLAMA• Victims/Object• Needs• Power/Resources Owners• CharityBARU• Right Holders• Claims• Duty Bearers• Justice
  21. 21. Rights-based Programming• Integrasi prinsip-prinsip RBA dalam program• Partisipasi, Kesetaraan & Non diskriminasi, Akuntabilitas• Perencanaan, Pelaksanaan, Monev, Perencanaan Ulang• Membangun kapasitas• Right holder & Duty bearer;• Awareness-raising; campaign; social mobilization;institutional building; advocacy; partnerships;
  22. 22. Isu strategis realisasi hak• Respect; aturan, kebijakan, praktek-praktek, struktur, anggaran sesuai dengan HAM• Protect; ada aturan/kebijakan yang mencegahaktor nonnegara melakukan pelanggaran HAM• Fulfill; menetapkanaturan, kebijakan, menerapkan danmemonitor/evaluasi untuk memenuhi hak-hak
  23. 23. Tanggung Jawab Pemenuhan Hak• Tanggung jawab secara umum pemenuhanhak ada pada negara yang meliputi semuaorgan negara:– Parlemen (Legislatif)– Kementerian/Departemen (Eksekutif)– Otoritas pengadilan, kepolisian (Yudikatif)– Otoritas lokal (lembaga negara di tingkat daerah)– Pendidik, Petugas penyuluh, dll (civil servant/PNS)– Dll.
  24. 24. OrganisasiberbasishakMemperkuatakuntabilitasnegaraNegara:memenuhikewajiban asasiMendukung pemeganghak untuk meminta hakPemeganghakmengklaimhakPerubahan:1. Institusional2. Lingkungan3. Ekonomi4. Teknis5. Sosial danbudaya
  25. 25. Proses• Melakukan analisis konteks: apakahisunya, bagaimana persepsi rakyat akanhak, aktor2, masalah2 dan solusi2• Desain program• Mengimplementasikan dan mengevaluasi
  26. 26. PENERAPANRIGHTS BASED APPROACH
  27. 27. Prinsip realisasi hak• Tidak bisa diabaikan, tidak bisaditiadakan, tidak bisa ditidaktampakkan dansaling keterkaitan• Pemberdayaan dan partisipasi• Kesetaraan dan nondiskriminasi• Akuntabilitas
  28. 28. Empat Fokus Area• Fokus pada kelompok paling rentan• Fokus pada inti sumber masalah• Fokus pada hubungan antara pemegang hak(rakyat) dan pengampu kewajiban (negara)• Fokus pada pemberdayaan dan proses
  29. 29. Fokus pada Kelompok Paling Rentan(gender dan diskriminasi)• Upaya pembangunan harus mentargetkan/memasukkankelompok rentan, kurang beruntung, dan tersingkir.• Kerja-kerja pembangunan harus memperhatikan bentuk-bentuk kerentanan dan diskriminasi struktural dan tidaklangsung yang berkaitan dengan kebijakanpublik, struktur kekuasaan lokal atau praktek-praktekbudaya.• Strategi pembangunan harus menggarisbawahi tak hanyahal-hal yang sudah dicapai dan siapa yangmencapai, namun juga apa yang tidak terlaksana dansiapa yang terlupakan.
  30. 30. Fokus pada Inti Masalahkemiskinan, deprivatisasi, pelanggaran hak• Program pembangunan harus menjelaskan tak hanya haksecara sederhana, namun juga kewajiban masyarakat untukmenanggapi hak-hak individu• Pendekatan pembangunan harus menyeluruh danmempertimbangkan rentang luas hak-hak. Ini sebagai dasarmenentukan prioritas• Pembangunan tak hanya mentargetkan perbaikanekonomi, namun juga mengembangkan pilihan-pilihan orang-orang dan kemampuan memperjuangkan hak-hak dankebebasannya.• Upaya pembangunan harus mengatasi problem yang dilacakpada tingkat lokal, nasional dan internasional.
  31. 31. Fokus pada hubungan antara pemegang hak(rakyat) dan pengampu kewajiban (negara)• Program pembangunan harus mengacu pada rekomendasidari lembaga-lembaga hak azasi internasional• Pembangunan harus mengakui beneficiaries sebagaipemegang hak dan mengatasi kemampuan mereka untukmeng klaim hak-hak mereka.• Pembangunan harus mengupayakan kemampuan pengampukewajiban untuk memenuhi kewajibannya terhadappemegang hak.• Pelaku pembangunan harus menggunakan atau membidikhukum dan kebijakan untuk meminta akuntabilitas pengampukewajiban.• Upaya pembangunan harus membuat prosedur administrasidan hukum yang memperkuat akuntabilitas danmemungkinkan rakyat biasa mengklaim hak-haknya.
  32. 32. Fokus pada pemberdayaan & proses• Pembangunan harus melibatkan beneficiaries, stakeholdersdanmitra-mitra ketika memutuskan strategi dan tujuanpembangunan.• Pembangunan tak hanya menganggap partisipasi sebagaialat, namun juga tujuan pembangunan.• Akuntabilitas tak hanya mengenai hasil-hasil pembangunannamun juga proses bagaimana mencapai danmenjalankannya.• Pembangunan harus mendorong platform dan jaringan untukmobilisasi dan mendukung kemampuan rakyat mengambilbagian dalam pemerintahan dan mengklaim hak-haknyasecara individu maupun berkelompok.
  33. 33. Refleksikanterima kasih

×