Pengawasan apbd untuk bintek pangkep
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Pengawasan apbd untuk bintek pangkep

on

  • 396 views

 

Statistics

Views

Total Views
396
Slideshare-icon Views on SlideShare
385
Embed Views
11

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

2 Embeds 11

http://www.ajiepdpdri.com 6
http://www.blogger.com 5

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Pengawasan apbd untuk bintek pangkep Pengawasan apbd untuk bintek pangkep Presentation Transcript

    • PENGAWASAN APBD ( Fungsi dan Peran DPRD) Oleh DR.H.AJIEP PADINDANG,SE.MM Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sulsel Disajikan pada Orientasi dan Pendalaman Tugas Fungsi Pengawasan Anggota DPRD Pangkep Kerjasama dengan Pusat Kajian Kebijakan Publik Makassar Sabtu, 22 Desember, 2012.
    • EKSISTENSI DPRD • • • UU N0.27 Tahun 2009 tentang SUSDUK yang dijabarkan dalam PP 16 Tahun 2010, Pasal 9 : DPRD mempunyai hak:a. Interpelasi;b. angket; dan c. menyatakan pendapat. Pasal 10 : Anggota DPRD mempunyai hak: a. mengajukan rancangan peraturan daerah; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan pendapat;d. memilih dan dipilih; e. membela diri;f. imunitas; g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; h. protokoler; dan i. keuangan dan administratif. Pasal 43 (1). Huruf b UU 32/2004 Yang dimaksud dengan “hak Angket” dalam ketentuan ini adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 43 (1). Huruf a UU 32/2004 Yang dimaksud dengan “hak Interpelasi” dalam ketentuan ini adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara. Pasal 43 (1). Huruf c UU 32/2004 Yang dimaksud dengan “hak menyatakan pendapat” dalam ketentuan ini adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
    • FUNGSI PENGAWASAN FUNGSI PENGAWASAN merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi ketiga ini bermakna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (early warning system), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan saran, berupa tindakan perbaikan. PENGAWASAN MEMILIKI TUJUAN UTAMA, ANTARA LAIN:  Menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana;  Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan;  Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan;  Meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
    • Lanjutan..... PP N0.16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tatib menjelaskan bahwa : Fungsi pengawasan diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. ( Penegasan tentang Fungsi Pengawasan bagi DPRD, padahal dapat saja dengan semua bentuk perundang-undangan dengan demikian PP ini membatasi fungsi pengawasan DPRD). Untuk menjalankan fungsi pengawasan DPRD dilaksanakan melalu alat kelengkapan DPRD , dengan kegiatan berupa : • Rapat-rapat kerja dan dengar pendapat • Kunjungan kerja. • Menggunakan HAK yang melekat pada DPRD yakni Hak Angket, Interplesi, menyatakan pendapat. • Untuk HAK Anggota dapat mengajukan pertanyaan dan menyampaikan usul dan pendapat. PP N0.16 Tahun 2010, juga mengatur tentang KONSULTASI dengan Pemerintah daerah sebagai suatu Forum yang dapat dijadikan sebagai suatu bentuk pengawasan yakni membahas hal-hal yang perlu ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah.
    • PELAKSANAAN KONSULTASI ANTARA DPRD DENGAN KEPALA DAERAH (2) Konsultasi antara DPRD kabupaten/kota dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan bupati/walikota. (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dalam rangka: a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh kepala daerah. (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan kepala daerah didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait. (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan. (6) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun kepala daerah. (7) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
    • IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DGN PEMERINTAH DAERAH 1. PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH YANG MENGATUR URUSAN DAN KEWENANGAN DAERAH @ DPRD berhak mengawasi semua peraturan perundangan yang berlaku untuk daerah, apakah Peraturan Pemerintah (PP) tersebut sudah dijabarkan di daerah atau belum. @ Apakah PP tersebut sudah dijabarkan dalam PERDA secara konsisten ? 2. PENGAWASAN TERHADAP PERDA DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA @ Fungsi pengawasan PERDA diwujudkan melalui rapat-rapat kerja terhadap pelaksanaan PERDA bahkan dengan kunjungan kerja. @ Pengawasan terhadap penjabaran PERDA yakni penerbitan PERGUB/PERBUB, untuk mengetahui apakah PERDA sudah dijabarkan sebagaimana mestinya. @ APBD ditetapkan dengan PERDA, namun mekansime pengesahannya berbeda dengan PERDA yang lain, sebab PERDA APBD sesuai PP N0.58 Tahun 2005, ditetapkan setelah konsultasi dengan Gubernur kalau APBD Kabupaten/Kota dan Kementerian Dalam Negri kalau APBD Provinsi Sulsel.
    • PENGAWASAN PELAKSANAAN APBD • Jika dicermati peran anggota DPRD, dalam pengawasan APBD, diawali dengan pengawasan terhadap perencanaan, penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, namun karena fokus bahasan kita adalah pada pelaksanaan APBD, maka : A. Anggota DPRD harus mencermati melalui DPA, meskipun itu merupakan kewenangan sudah di pemerintah daerah, tetapi sesudah ditetapkan RAPBD, sering terjadi ada masalah dalam penjabaran pada DPA-nya, terutama tentang penjadualan kegiatan ( Skeduling) dan konsistensi antara RKA ke DPA-APBD. B. Evaluasi secara bertahap setiap Triwulan, dilaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan APBD, sekalipun yang diatur dalam mekanisme adalah secara semesteran dibuat laporan pelaksanaan kegiatan APBD bersangkutan ( Di DPRD Sulsel dilaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan APBD pertriwulan).
    • FOKUS PENGAWASAN a. b. c. d. e. Ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, misalnya Pengadaan Barang dan Lelang. Kewajaran harga. Sebab meskipun sudah ditetapkan dalam APBD sesuai Standar Analisa Belanja (SAB), tapi itu adalah pagu tertinggi, sehingga kewajaran harga saat pelaksanaan kegiatan. Kepatuhan terhadap Mekanisme dan Sistem pelaksanaan kegiatan, misalnya sesuai STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) atau minimal STANDAR OPERASIONAL (SOP). Penerapan Sistem Akuntansi ( Akuntansi Keuangan dan Barang). Evaluasi KINERHA atas INPUT BIAYA dengan CAPAIAN KINERJA secara bertahap ( Enam bulanan). Ketika dievaluasi pada semester pertama bahwa dengan input biaya dan target kinerja yang diharapkan sulit tercapai, maka direkomendasikan untuk dilaksanakan perubahan pada saat PERUBAHAN APBD.
    • TINDAK LANJUT PENGAWASAN  Temuan-Temuan yang terkait dengan APBD tentunya akan ditindaklanjuti dalam pembahasan APBD. Temuan pada APBD Pokok dapat ditindaklanjuti pada APBD Perubahan dan Temuan setelah APBD Perubahan, tentu diakomodir dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.  Temuan yang sifatnya masalah, tentu harus dibahas tersendiri dan disinilah perlunya KOORDINASI dengan INSPEKTORAT sebab anggota DPRD bukan pengawasan teknis, sehingga hasil temuan itu perlu ditindak lanjuti oleh pengawasan fungsional yang secara teknis mengetahui berbagai hal.  DPRD dan INSPEKTORAT harus mampu membangun sinerjitas dalam meningkatkan fungsi pengawasan dewan. Masalahnya, Pejabat/Auditor Inspektorat adalah ‘Bawahan’ dari Kepala Daerah dan merupakan salah satu SKPD Pemda ? Disisi lain DPRD adalah juga pengguna Anggaran, sehingga menghadapi masalah tersendiri.  Temuan DPRD disampaikan kepada Kepala Daerah kemudian ke Inspektorat, namun disisi lain dapat dilakukan rapat kerja dengan Inspektorat.
    • Identitas diri Dr. H.Ajiep Padindang, SE.MM; nama lengkap H.A.Jamaluddin.P, lahir di Bone, 30 September 1959. Menyelesaikan Study S-3, Pada Program Pasca Sarjana-UMI, 2012. Menjadi anggota DPRD Sulsel sejak tahun 1997 dari Golkar dan hingga kini, Anggota FPG DPRD Sulsel, Ketua Komisi A. Wakil Ketua Golkar Sulsel, Wakil Ketua Dekopinwil Sulsel, Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna Sulsel. Dstrnya.