LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR ACEH                                               NOMOR : 26 Tahun 2010                    ...
Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 20...
Hasil evaluasi RPJM Aceh terdiri dari Buku I (berupa narasi) dan Buku II(berupa rincian program/kegiatan), menggambarkan b...
DAFTAR ISIRINGKASAN PERUBAHAN RPJM ACEH 2007-2012 ..............................................                          ...
2.4 Pendidikan .....................................................................................      II-48           ...
BAB   IV   STRATEGI PEMBANGUNAN ACEH.....................................................                              IV-...
6.3.3   Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik.....................            VI-10                    6.3.4   ...
DAFTAR TABEL 1. Tabel II.1      : Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh Tahun 2008 dan 2009                      Menurut Lapangan ...
17. Tabel II.17 : Jumlah Penduduk Aceh Menurut Kelompok Umur di Provinsi                  Aceh Tahun 2008 ...................
37. Tabel 5.1   : Proyeksi dan Prospek Pendapatan Daerah Aceh Tahun                  2007-2012...............................
DAFTAR GAMBAR1.   Gambar II.1 : Peta Kejadian Bencana Geologis di Aceh ................................ II-1042.   Gambar ...
BAB I                                    PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang        Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) m...
dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional, dari haltersebut maka RPJM Aceh sudah selayaknya dilakuk...
kepala daerah dilantik, yang kemudian menjadi suatu dokumen sebagai acuanuntuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah...
6.   Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah     sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor...
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tentang Petunjuk      Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJM Daerah;17. ...
1. Rencana pembangunan lima tahunan Satuan Kerja Perangkat Aceh yang   selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) SKP...
BAB IV     :   STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH               Strategis disesuaikan dengan kondisi akhir 2009 Terdiri dari     ...
BAB II                        GAMBARAN UMUM KONDISI ACEH2.1 Geografis       Aceh terletak di ujung Barat laut Pulau Sumate...
tanah kering semusim mencapai 449,514 Ha atau 7.59 persen dan selebihnyalahan pertambangan, industri, perkampungan peraira...
Tabel II.1                      Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh                Tahun 2008 dan 2009 Menurut Lapangan Usaha   ...
lebih rendah dibandingkan tahun 2008 yang sebesar 10,27 persen. Sedangkantingkat inflasi di Kota Lhokseumawe pada tahun 20...
sebanyak 1,793 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada tahun2009 adalah sebanyak 1,732 juta orang atau ber...
Walaupun TPT di Aceh terus mengalami penurun selama lima tahunterakhir, namun kondisi tersebut masih lebih tinggi jika dib...
Tabel. II.3                      Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin                        di Aceh Selama Periode 2007-20...
f.   Lemahnya akses petani terhadap sumber informasi terutama yang berkaitan     dengan teknologi, pasar, dan permodalan/p...
seperti penggunaan benih unggul, aplikasi teknologi pendukung lainnya (sepertipupuk dan pengendalian OPT), dan dukungan in...
TABEL II.4                 Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan                         Menurut Komoditi di Aceh     ...
(11,30 persen). Lebih jelas mengenai luas areal berbagai komoditi unggulanperkebunan di Aceh tahun 2007-2009 disajikan dal...
TABEL II.6                 Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat dan Besar                  Menurut Komoditi di Aceh Tahun 20...
beberapa hal diantaranya yang terpenting adalah akibat rendahnya kualitaspengolahan hasil panen, lemahnya sistim kelembaga...
dengan penumbuhan sebesar 0,93 persen, ayam buras sebesar 2,99 persen, itikdan puyuh masing-masing hanya tumbuh sebesar 3 ...
Tabel II.8                     Perkembangan Produksi Telur Menurut Jenis                            di Aceh tahun 2008 - 2...
terdiri dari perairan teritorial dan perairan kepulauan seluas               56.563 km2 danZona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 23...
dan layang. Kelompok udang dan bandeng memberi sumbangan terbesar darisubsektor budidaya perikanan.     Jumlah prasarana y...
pembangunan nasional di bidang sumberdaya alam yaitu melindungi danmerehabilitasi SDA agar kualitas dan daya dukungnya tet...
Tabel II.10                           Perkembangan Industri Di Aceh                                Tahun 2007 - 2009      ...
barang modal masih sangat kecil, dan gejala ini tidak sehat dalam mendorongpengembangan industri daerah.       Seiring den...
Jumlah anggota Koperasi tahun 2009 sebanyak 519.314 orang ataumeningkat dari tahun 2008 sebanyak 1.199 orang seiring berta...
2.2.2.7     Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk     Perkembangan tingkat          penganguran di Aceh selama periode 2006-...
membuka peluang berusahan dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya. Untuklebih jelas dapat dilihat dalam tabel II.12       ...
daerah. Produktivitas pekerja Aceh memang masih sangat rendah. Kemajuan yangdiharapkan nampaknya belum membuahkan hasil ya...
dengan aspirasi masyarakat, sehingga pemerintah daerah dapat merencanakan,melaksanakan,        mengendalikan      dan     ...
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Buku i final
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Buku i final

5,016 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,016
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
57
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Buku i final

  1. 1. LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR : 26 Tahun 2010 TANGGAL : 1 Mei 2010 RINGKASAN PERUBAHAN RPJM ACEH 2007-2012 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan satu tahapanrencana pembangunan yang harus disusun oleh semua tingkatan pemerintahan,baik pemerintah pusat maupan pemerintah daerah, sebagaimana yangdiamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (UNDANG-UNDANG SPPN). Pemerintah Acehdalam hal ini sudah mempunyai RPJM Aceh priode 2007 - 2012 yang ditetapkandengan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 tahun 2007tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam 2007 - 2012. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang SPPN, RPJMAceh ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulansetelah kepala daerah dilantik, dan seterusnya merupakan suatu dokumen yangmenjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerahdalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA), sebagai landasanpenyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA). Berdasarkan Undang-Undang SPPN, ditegaskan bahwa RPJMA disusundengan maksud untuk menjabarkan Visi dan Misi Gubernur kepala daerah jangkawaktu lima tahun. Dalam RPJMA harus tergambar rencana pembangunan yangterukur baik anggaran maupun target capaian yang diinginkan dalam rangkamelakukan perubahan dari suatu kondisi kepada kondisi yang lebih baik. RPJM Aceh Tahun 2007 - 2012 yang sudah ditetapkan dengan PeraturanGubernur Aceh pada tanggal 7 Mei 2007 sudah dilaksanakan selama priode 2007,2008, 2009 dan 2010. Namun demikian dalam pelaksanaannya ada sebagianprogram/kegiatan yang dilaksanakan tidak tercantum dalam RPJM Aceh tersebut,maka untuk mengadopsi program/kegiatan tersebut perlu dilakukan evaluasi danperubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 huruf b Peraturan i
  2. 2. Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014. Tujuan review dan perubahan RPJM Aceh Tahun 2007 - 2012 adalahuntuk menilai tingkat capaian target dan capaian program kegiatan yang telah danakan dilaksanakan serta penyesuaian target nasional. Selanjutnya hasil evaluasidan perubahan RPJM Aceh ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh(RKPA) sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan danBelanja Aceh (RAPBA). Selama kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 sudahdilaksanakan berbagai program/kegiatan pembangunan di Aceh dari berbagaisumber dana baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), APBAmaupun donor serta swasta. Akan tetapi belum semua program/kegiatan yangdirencanakan sudah dilaksanakan sesuai periode waktu dan sumber dana yangdirencanakan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhi rencanatersebut, seperti keterbatasan dana yang tersedia, adanya bencana alam yangterjadi diluar perkiraan sebelumnya serta adanya kebutuhan mendesak yang tidakdapat ditunda-tunda. Review dan perubahan RPJM Aceh 2007 - 2012 dilakukan dengan membagikelompok program/kegiatan dalam empat kuadran (kelompok). Hasil review danperubahan yang dilakukan terhadap RPJM Aceh Priode 2007 - 2012 sebagaiberikut:1. Kuadran I ; berisi program/kegiatan prioritas yang ada dalam RPJM Aceh 2007 – 2012 dan sudah tuntas dilaksanakan (6 persen).2. Kuadran II ; berisi program/kegiatan yang ada dalam RPJM Aceh 2007 – 2012, tetapi belum mencapai target (26 persen).3. Kuadran III; berisi program/kegiatan yang ada dalam RPJM Aceh 2007-2012, tetapi bukan prioritas sehingga tidak dilaksanakan (28 persen).4. Kuadran IV ; berisi program/kegiatan yang tidak ada dalam RPJM Aceh 2007–2012, tetapi dilaksanakan pada tahun 2007-2010 dan masih perlu dituntaskan pada tahun 2011-2012 (40 persen). ii
  3. 3. Hasil evaluasi RPJM Aceh terdiri dari Buku I (berupa narasi) dan Buku II(berupa rincian program/kegiatan), menggambarkan bahwa realisasi capaiantarget yang ingin dicapai masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Hal inidisebabkan karena ada beberapa kegiatan yang mendesak yang harusdilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah. Program/Kegiatan yangtertera dalam Buku II RPJM Aceh hasil perubahan merupakan capaian target yangakan dilaksanakan kedepan, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaransetiap tahunnya. Hasil perubahan RPJM Aceh tahun 2007-2012 menjadi pedoman bagiPemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota dalam menyusun program/kegiatantahunan. iii
  4. 4. DAFTAR ISIRINGKASAN PERUBAHAN RPJM ACEH 2007-2012 .............................................. iDAFTAR ISI ......................................................................................................... ivDAFTAR TABEL...................................................................................................... viiiDAFTAR GAMBAR.................................................................................................. xiBAB I PENDAHULUAN.................................................................................. I-1 1.1 Latar Belakang ................................................................................ I-1 1.2 Maksud dan Tujuan ......................................................................... I-2 1.3 Landasan Hukum ............................................................................ I-3 1.4 Hubungan RPJM dan Review RPJM Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya........................................................................ I-5 1.5 Sistematika Penulisan ....................................................................... I-6BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.............................................. II-1 2.1 Geografis .......................................................................................... II-1 2.2 Perekonomian ................................................................................... II-2 2.2.1 Kondisi Ekonomi Makro ........................................................... II-2 2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.............................................. II-2 2.2.1.2 Tingkat Inflasi .......................................................... II-3 2.2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka................................. II-4 2.2.1.4 Tingkat Kemiskinan .................................................. II-6 2.2.2 Sektor-Sektor Produksi ........................................................... II-7 2.2.2.1 Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura .............. II-8 2.2.2.2 Perkebunan.............................................................. II-10 2.2.2.3 Peternakan .............................................................. II-13 2.2.2.4 Kelautan dan Perikanan ........................................... II-15 2.2.2.5 Kehutanan ............................................................... II-17 2.2.2.6 Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.......... II-18 2.2.2.7 Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk........................ II-22 2.2.2.8 Ketahanan Pangan ................................................... II-25 2.2.2.9 Penyuluhan .............................................................. II-29 2.2.2.10 Perkembangan dan Prospek Investasi........................ II-30 2.2.3 Keuangan Aceh ...................................................................... II-31 2.2.3.1 Pendapatan Asli Aceh (PAA) ...................................... II-32 2.2.3.2 Dana Perimbangan ................................................... II-33 2.2.3.3 Dana Otonomi Khusus .............................................. II-33 2.2.3.4 Tabungan Pemerintah Aceh ...................................... II-34 2.2.3.5 Sumber Pendapatan Aceh Lainnya............................. II-34 2.2.3.6 Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Aceh ................ II-35 2.3 Agama, Sosial dan Budaya ............................................................... II-36 2.3.1 Agama .................................................................................. II-36 2.3.2 Sosial Budaya ........................................................................ II-39 2.3.3 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .................. II-40 2.3.4 Pemuda dan Olah Raga .......................................................... II-40 2.3.5 Pariwisata .............................................................................. II-43 iv
  5. 5. 2.4 Pendidikan ..................................................................................... II-48 2.4.1 Pemerataan dan Perluasan Akses ............................................ II-49 2.4.2 Mutu, Relevansi dan Daya Saing.............................................. II-52 2.4.3 Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik....................... II-54 2.4.4 Pendidikan Berbasis Nilai Islami .............................................. II-55 2.5 Kesehatan ........................................................................................ II-56 2.5.1 Status Kesehatan.................................................................... II-57 2.5.2 Pelayanan Kesehatan.............................................................. II-61 2.5.3 Kondisi Kesehatan Lingkungan ................................................ II-64 2.5.4 Pembiayaan Kesehatan ........................................................... II-66 2.5.5 Fasilitas Kesehatan ................................................................ II-67 2.5.6 Sumber Daya Tenaga Kesehatan ............................................. II-67 2.6 Sarana dan Prasarana ....................................................................... II-68 2.6.1 Sumber Daya Air .................................................................... II-68 2.6.2 Bina Marga dan Cipta Karya .................................................... II-75 2.6.3 Perhubungan ........................................................................ II-78 2.6.3.1 Transportasi Darat .............................................. II-79 2.6.3.2 Angkutan Jalan Rel (Prasarana Kereta Api Aceh) ........ II-82 2.6.3.3 Transportasi Laut ..................................................... II-83 2.6.3.4 Transportasi Udara................................................... II-88 2.6.3.5 Pos dan Telekomunikasi ........................................... II-90 2.6.3.6 Komunikasi, Informasi dan Telematika ...................... II-92 2.6.4 Lingkungan Hidup ................................................................. II-94 2.6.5 Pertanahan.……………………… .................................................. II-96 2.6.6 Energi dan Sumber Daya Mineral ............................................ II-96 2.6.7 Kebencanaan......................................................................... II-102 2.7 Pemerintahan Umum ....................................................................... II-111 2.7.1 Pemerintahan Aceh .............................................................. II-111 2.7.2 Pemerintahan Mukim ............................................................ II-117 2.7.3 Pemerintahan Gampong ...................................................... II-118 2.7.4 Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil .......................... II-120 2.7.5 Perizinan .............................................................................. II-123 2.7.6 Keimigrasian ........................................................................ II-124 2.7.7 Ketertiban Umum ................................................................ II-124 2.8 Rencana Aksi Kesinambungan Rekonstruksi Aceh ............................... II-125 2.9 Badan Reintegrasi Aceh .................................................................... II-126BAB III VISI DAN MISI .................................................................................. III-1 3.1 Visi ............................................................................................... III-1 3.2 Misi ................................................................................................. III-1 v
  6. 6. BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN ACEH..................................................... IV-1 4.1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Perluasan Kesempatan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan.............................................. IV-1 4.2 Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Sumber Daya Energi Pendukung Investasi...................................................... IV-3 4.2.1 Sumber Daya Air ................................................................... IV-3 4.2.2 Bina Marga dan Cipta Karya................................................... IV-4 4.2.3 Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika.............. IV-5 4.2.4 Lingkungan Hidup ................................................................. IV-7 4.2.5 Pertanahan ........................................................................... IV-8 4.2.6 Energi dan Sumber Daya Mineral ........................................... IV-8 4.3 Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Belajar ............................................................................................. IV-10 4.3.1 Pemerataan dan Perluasan Akses .......................................... IV-10 4.3.2 Mutu, Relevansi dan Daya Saing ............................................ IV-11 4.3.3 Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik ..................... IV-11 4.3.4 Penerapan Sistem Pendidikan Bernuansa Islami ..................... IV-11 4.4 Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan ................... IV-12 4.5 Pembangunan Syari’at Islam, Sosial dan Budaya ................................ IV-13 4.5.1 Syari’at Islam ....................................................................... IV-13 4.5.2 Sosial Budaya....................................................................... IV-14 4.6 Penciptaan Pemerintah Yang Baik dan Bersih Serta Penyehatan Birokrasi Pemerintahan .................................................. IV-15 4.7 Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana .................................. IV-16BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH............................................ V-1 5.1 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan............................................ V-2 5.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja .................................................. V-6 5.3 Arah Kebijakan Umum Anggaran ...................................................... V-7BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM .................................................................. VI-1 6.1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Perluasan Kesempatan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan.............................................. VI-1 6.2 Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Sumber Daya Energi Pendukung Investasi...................................................... VI-3 6.2.1 Sumber Daya Air .................................................................. VI-4 6.2.2 Bina Marga dan Cipta Karya .................................................. VI-5 6.2.3 Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika ............. VI-6 6.2.4 Lingkungan Hidup ................................................................ VI-7 6.2.5 Pertanahan .......................................................................... VI-7 6.2.6 Energi dan Sumber Daya Mineral........................................... VI-8 6.3 Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Belajar ............................................................................................. VI-9 6.3.1 Pemerataan dan Perluasan Akses .......................................... VI-9 6.3.2 Mutu, Relevansi dan Daya Saing............................................ VI-10 vi
  7. 7. 6.3.3 Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik..................... VI-10 6.3.4 Penerapan Sistem Pendidikan Bernuansa Islami..................... VI-11 6.4 Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan ................... VI-11 6.5 Pembanguan Syari’at Islam, Sosial dan Budaya .................................. VI-12 6.6 Penciptaan Pemerintah Yang Baik dan Bersih Serta Penyehatan Birokrasi Pemerintahan................................................... VI-14 6.7 Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana .................................. VI-15BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN ACEH .......................................................... VII-1 7.1 Midterm Review Pelaksanaan RPJM 2007-2012 ................................. VII-1 7.2 Revisi dan Penyesuaian RPJM 2007-2012 ........................................... VII-4 7.3 Hasil Revisi Program dan Kegiatan..................................................... VII-4BAB VIII PENUTUP ........................................................................................... VIII-1 8.1 Program Transisi .............................................................................. VIII-1 8.2 Kaidah Pelaksanaan.......................................................................... VIII-1LAMPIRAN-LAMPIRAN vii
  8. 8. DAFTAR TABEL 1. Tabel II.1 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh Tahun 2008 dan 2009 Menurut Lapangan Usaha...................................................... II-3 2. Tabel. II.2 : Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Aceh Selama Periode 2006 – 2010.............................................................. II-5 3. Tabel. II.3 : Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Aceh Selama Periode 2007-2009............................................................................. II-7 4. Tabel II.4 : Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan Menurut Komoditi di Aceh Tahun 2007-2009 ........................................ II-10 5. Tabel II.5 : Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat dan Besar Menurut Komoditi di Aceh Tahun 2007-2009 ........................................ II-11 6. Tabel II.6 : Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat dan Besar Menurut Komoditi di Aceh Tahun 2007–2009* ...................................... II-12 7. Tabel II.7 : Perkembangan Populasi Ternak Menurut Jenis di Aceh Tahun 2008-2009............................................................................. II-14 8. Tabel II.8 : Perkembangan Produksi Telur Menurut Jenisd di Aceh tahun 2008-2009............................................................................. II-15 9. Tabel II.9 : Produksi Perikanan di Aceh Tahun 2007-2009 ......................... II-1610. Tabel II.10 : Perkembangan Industri Di Aceh Tahun 2007-2009................... II-1911. Tabel II.11 : Perkembangan Koperasi di Aceh Tahun 2004-2009.................. II-2212. Tabel II.12 : Kesempatan kerja Menurut Sektor Usaha Tahun 2009 ............. II-2313. Tabel II.13 : Produksi beberapa komoditi pangan penting tahun 2007-2008 . II-2614. Tabel II.14 : Kondisi Sebaran Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) per Kabupaten/Kota..................................................................... II-2915. Tabel II.15 : Jumlah BPP dan Koptan per Kabupaten/Kota Tahun 2009 ........ II-3016. Tabel II.16 : Jumlah Realisasi Sumber Penerimaan Daerah lainnya 2008-2009............................................................................. II-34 viii
  9. 9. 17. Tabel II.17 : Jumlah Penduduk Aceh Menurut Kelompok Umur di Provinsi Aceh Tahun 2008 .................................................................. II-4118. Tabel II.18 : Jumlah Objek Wisata Menurut Jenis di Aceh ........................... II-44419. Tabel II.19 : Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2005-2009 ..................... II-4520. Tabel II.20 : Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni Penduduk Usia Sekolah di Aceh 2007 – 2009. II-4921. Tabel II.21 : Proyeksi Angka Partisipasi Murni ............................................. II-5022. Tabel II.22 : Jumlah Sekolah di Aceh Tahun 2008/2009 .............................. II-5023. Tabel II.23 : Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2008/2009 .... II-5324. Tabel. II.24 : 10 (sepuluh) Jenis Penyakit Terbanyak Berbasis Puskesmas dan Rumah Sakit.......................................................................... II-5825. Tabel: II.25 : Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar di Aceh 2007- 2008 ..................................................................................... II-6226. Tabel. II.26 : Peningkatan Cakupan Imunisasi ............................................. II-6327. Tabel II.27 : Sumber Pembiayaan Kesehatan.............................................. II-6628. TabelL II.28 : Pengembangan Pengelolaan Wilayah Sungai (Ws) di Aceh ....... II-6929. TabelL II.29 : Pengembangan Daerah Irigasi (DI) di Aceh ............................. II-7230. TabelL II.30 : Pengembangan Waduk di Wilayah Aceh .................................. II-7431. Tabel II.31 : Kerusakan Lingkungan di Pemerintah Aceh ............................. II-9532. Tabel II.32 : Kapasitas Terpasang dan Daya Mampu Pembangkit Wilayah Aceh Tahun 2008 .................................................................. II-9733. Tabel II.33 : Komposisi Beban Puncak pada Tahun 2008 ............................. II-9934. Tabel II.34 : Bencana Gunung Api Aceh ..................................................... II-10535. Tabel II.35 : Rincian Jejang Pendidikan PNS Pada Pemerintah Aceh ............. II-11236. Tabel II.36 : Jumlah PNS pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh ..................................................................................... II-114 ix
  10. 10. 37. Tabel 5.1 : Proyeksi dan Prospek Pendapatan Daerah Aceh Tahun 2007-2012............................................................................. V-1038. Tabel 7.1 : Review Pelaksanaan Kegiatan/Anggaran Pembangunan periode tahun 2007 - 2010 menurut kriteria Kuadran ............... VII-239. Tabel 7.2 : Review perubahan RPJM 2007-2012 berdasarkan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan .......................................................... VII-4 x
  11. 11. DAFTAR GAMBAR1. Gambar II.1 : Peta Kejadian Bencana Geologis di Aceh ................................ II-1042. Gambar II.2 : Peta Kejadian Bencana Hidro-meteorologis di Aceh................. II-1073. Gambar VII.1 : Skema Kuadran dan Kriteria Review Program RPJM Aceh 2007-2012 ........................................................................... VII-2 xi
  12. 12. BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan satu tahapanrencana pembangunan yang harus disusun oleh semua tingkatan pemerintahan,baik pemerintah pusat maupan pemerintah daerah, sebagaimana yangdiamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Aceh dalam hal ini sudahmempunyai RPJM Aceh periode 2007-2012 yang ditetapkan dengan PeraturanGubernur Aceh Nomor 21 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Aceh 2007-2012. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJM) Pemerintah Daerah disusun dengan maksud untukmenjabarkan Visi dan Misi Gubernur sebagai kepala daerah dalam jangka waktulima tahun, kemudian RPJM tersebut harus menggambarkan rencanapembangunan yang terukur baik anggaran maupun target capaian yang diinginkandalam rangka melakukan perubahan dari suatu kondisi kepada kondisi yang lebihbaik. Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 sudah dilaksanakan berbagaiprogram/kegiatan pembangunan di Aceh dari berbagai sumber dana baik APBN,APBA maupun Donor dan swasta, namun program dan kegiatan yangdirencanakan belum semuanya dapat dilaksanakan sesuai dengan RPJM. Hal inidisebabkan oleh banyaknya faktor yang mempengaruhi rencana tersebut sepertiketerbatasan dana yang tersedia, terjadinya bencana alam serta adanya kegiatanmendesak lainnya yang harus segera dilaksanakan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2010-2014, pasal 2ayat 3.b yang disebutkan bahwa RPJMN berfungsi sebagai bahan penyusunan danperbaikan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas Pemerintah di DaerahRencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007-2012 I-1
  13. 13. dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional, dari haltersebut maka RPJM Aceh sudah selayaknya dilakukan evaluasi dan penyesuaiandengan tetap berorientasi pada VISI dan MISI Pemerintah Aceh yang sudahditetapkan. Evaluasi dan penyesuaian RPJM Aceh 2007-2012 dibagi dalam empatkwadran (kelompok) yaitu: kwadran pertama berisi semua program/kegiatanprioritas yang ada dalam RPJM dilaksanakan dengan sempurna dan mencapaitarget, kwadran kedua berisi program/kegiatan prioritas yang ada dalam RPJMdilaksanakan tapi belum mencapai target, kwadran ketiga berisi program/kegiatanprioritas tidak ada dalam RPJM tapi dilaksanakan dan kwadran keempat berisiprogram/kegiatan yang tidak prioritas dalam RPJM tapi dilaksanakan. Hasil evaluasi dan penyesuaian yang dilakukan terhadap RPJM Aceh Periode2007-2012 sebagai berikut:1. Kwadran Pertama yang berisi program/kegiatan prioritas yang ada dalam RPJM Aceh 2007 - 2012 dan dilaksanakan dengan sempurna sebesar 6 persen;2. Kwadran Kedua yang berisi program/kegiatan prioritas yang ada dalam RPJM Aceh 2007 - 2012 dilaksanakan tapi belum mencapai target sebesar 26 persen;3. Kwadran Ketiga yang berisi program/kegiatan prioritas yang ada dalam RPJM Aceh 2007-2012 tapi tidak dilaksanakan sebesar 28 persen;4. Kwadran Keempat yang berisi program/kegiatan yang tidak ada dalam RPJM Aceh 2007 - 2012 tapi dilaksanakan sebesar 40 persen. Hasil Evaluasi dan penyesuaian tersebut menggambarkan bahwa realisasicapaian target yang ingin dicapai masih jauh dari yang diharapkan, maka untukmengejar target yang sudah direncanakan perlu dilakukan penyesuaianprogram/kegiatan baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belumdilaksanakan dalam periode dua tahun lagi.1.2 Maksud dan Tujuan Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 tahun2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJM Daerahditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelahRencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007-2012 I-2
  14. 14. kepala daerah dilantik, yang kemudian menjadi suatu dokumen sebagai acuanuntuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah dalam bentukdokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan sebagai landasanpenyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RPJM Aceh Tahun 2007 - 2012 yang telah ditetapkan dengan PeraturanGubernur Aceh Nomor 21 tahun 2007 sudah dilaksanakan selama priode 2007,2008, 2009 dan 2010, namun banyak program/kegiatan yang dilaksanakan tidakada dalam RPJM Aceh tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaiansebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 5 tahun 2010 pasal 2 ayat 3 point b. Tujuan evaluasi dan penyesuaian RPJM Aceh priode 2007-2012 adalah untukmenilai tingkat capaian target dan program kegiatan yang telah dan akandilaksanakan serta penyesuaian target nasional (RPJMN 2010-2014). Selanjutnyahasil evaluasi dan penyesuaian RPJM Aceh ini akan menjadi acuan untukpenyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Aceh dalam bentuk dokumenRencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) sebagai landasan penyusunan RancanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA).1.3 Landasan Hukum Beberapa peraturan dan perundang-undangan yang mendasari evaluasi danpenyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh periode2007-2012 adalah sebagai berikut:1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Provinsi Sumatera Utara;2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;3. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007-2012 I-3
  15. 15. 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4550);10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009;14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias dan Provinsi Sumatera Utara dan Kesinambungan Rehabilitasi dan Rekontruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007-2012 I-4
  16. 16. 16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJM Daerah;17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;18. Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Propinsi NAD;19. Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Propinsi NAD sebagai salah satu Landasan Hukum;20. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11);21. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12).1.4 Hubungan RPJM dan Review RPJM dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sebagaimana kita ketahui bahwa perencanaan adalah suatu proses untukmenentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan denganmemperhitungkan sumber daya yang tersedia. Untuk mencapai proses tersebut,maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaanlainnya sangat erat dan menentukan. Dalam hal ini hubungan hasil evaluasi danpenyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh ini denganKebijakan Pembangunan Nasional maupun Rencana PembangunanKabupaten/Kota diharapkan tetap sinergis saling berkaitan suatu sama lain sesuaidengan kewenangan masing-masing. Hasil Penyesuaian RPJM Aceh ini menjadi pedoman dalam rangkapenyesuian dokumen-dokumen lainnya seperti:Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007-2012 I-5
  17. 17. 1. Rencana pembangunan lima tahunan Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) SKPA;2. Rencana Pembangunan Tahunan Aceh, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.3. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Aceh, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja-SKPA) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dengan demikian diharapkan akan terciptanya sinkronisasi programpembangunan antar sektor dan wilayah baik bersifat jangka panjang, menengah,maupun jangka pendek, sehingga terwujudnya pembangunan yang terpadu danberkelanjutan.1.5. Sistimatika PenulisanBAB I : PENDAHULUAN Terdiri dari latar belakang; maksud dan tujuan; landasan hukum; hubungan RPJM dengan dokumen perencanaan lainnya; dan Sistematika Penulisan.BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Dalam bab ini diuraikan kondisi akhir tahun 2009 Terdiri dari kondisi geografis; Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Perluasan Kesempatan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan; Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Sumber Daya Energi Pendukung Investasi; Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Belajar; Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan; Pembangunan Syari’at Islam, Sosial dan Budaya; Penciptaan Pemerintah yang Baik dan Bersih serta Penyehatan Birokrasi Pemerintahan; Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana.BAB III : VISI DAN MISI Tetap tidak berubahRencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007-2012 I-6
  18. 18. BAB IV : STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH Strategis disesuaikan dengan kondisi akhir 2009 Terdiri dari Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Perluasan Kesempatan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan; Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Sumber Daya Energi Pendukung Investasi; Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Belajar; Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan; Pembangunan Syari’at Islam, Sosial dan Budaya; Penciptaan Pemerintah yang Baik dan Bersih serta Penyehatan Birokrasi Pemerintahan; Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana.BAB V : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Disesuaikan dengan kondisi akhir 2009BAB VI : ARAH KEBIJAKAN UMUM Disesuaikan dengan kondisi 2009 Terdiri dari Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum; Ekonomi; Infrastruktur; Pendidikan; Kesehatan; Agama, Sosial dan Budaya.BAB VII : PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Disesuaikan dengan hasil pembahasan Pokja Tabel Program Pembangunan Daerah 2007-2012BAB VIII : PENUTUPLAMPIRAN-LAMPIRANRencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007-2012 I-7
  19. 19. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI ACEH2.1 Geografis Aceh terletak di ujung Barat laut Pulau Sumatera (2o-6o Lintang Utara dan95o-98o Bujur Timur) dengan Ibukota Banda Aceh, memiliki luas wilayah 5.675.841ha (12,26 persen dari luas pulau Sumatera), dan sekaligus terletak pada posisistrategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan Nasional dan Internasionalyang menghubungkan belahan dunia timur dan barat. Aceh memiliki 119 pulau, 35 gunung, 73 sungai besar, 2 buah danau dansebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan sebesar 3.862.249,26 hayang terdiri dari hutan yang dilindungi dan hutan produksi. Hutan yang dilindungiterdiri dari hutan suaka alam 115.122,15 ha, hutan pelestarian alam 647.344,82,hutan lindung 2.481.442,86, dan taman buru 84.962,53 ha, selanjutnya hutanproduksi terdiri dari hutan produksi terbatas 13.331,54, hutan produksi122.781,15 ha, dan hutan produksi konversi 37.284,20 ha. Aceh mempunyaiberagam kekayaan sumberdaya alam antara lain minyak dan gas bumi, pertanian,industri, perkebunan (kelapa sawit, karet, kelapa, cengkeh, kakao, kopi,tembakau), perikanan darat dan laut, pertambangan umum (logam, batu bara,emas, dan mineral lainnya). Pemerintah Aceh terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 Kota, 276 Kecamatan, 731Mukim dan 6.424 gampong atau desa. Secara topografi Aceh terdiri dari 47,58persen wilayah yang bergunung, 24,63 persen merupakan daerah datar, 10persen merupakan daerah berbukit, 10,55 persen merupakan wilayah berombakdan selebihnya wilayah bergelombang. Keterangan tersebut menurut klasilifikasislope (kelerengan), yaitu < 2 persen datar, 2-8 persen berombak, 8-15 persenbergelombang, 15-25 persen berbukit dan >25 persen bergunung. Karakteristik lahan di Aceh pada Tahun 2008 sebagian besar didominasioleh hutan, dengan luas 3.549.813 Ha atau 58,15 persen. Penggunaan lahanterluas kedua adalah perkebunan besar dan kecil mencapai 827.030 Ha atau 13,65persen dari luas total wilayah Aceh. Luas lahan pertanian sawah dan pertanianRencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007-2012 II-1
  20. 20. tanah kering semusim mencapai 449,514 Ha atau 7.59 persen dan selebihnyalahan pertambangan, industri, perkampungan perairan darat, tanah terbuka danlahan suaka alam lainnya dibawah 5.99 persen.2.2 Perekonomian2.2.1 Kondisi Ekonomi Makro2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jika diukur dari kenaikan PDRB, perekonomian Aceh secara keseluruhan(termasuk migas) selama dua tahun terakhir (2008-2009) secara berturut-turutmengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar -5,27 persen dan -5,58 persen.Akan tetapi tanpa migas perekonomian Aceh selama periode tersebut justrumengalami perkembangan yang menggembirakan yaitu mengalami pertumbuhanpositif secara berturut-turut sebesar 1,88 persen dan 3,92 persen. Penyebab utama pertumbuhan negatif (kontraksi) perekonomian Acehsecara keseluruhan (termasuk migas) selama beberapa tahun terakhir adalahdisebabkan oleh semakin menurunnya kontribusi minyak dan gas bumi terhadapPDRB. Akibat masih dominannya kontribusi minyak dan gas bumi terhadap PDRBAceh menyebabkan perubahannya berdampak signifikan terhadap pertumbuhanekonomi secara keseluruhan. Jika tanpa memperhitungkan nilai kontribusi minyak dan gas bumi, selamaperiode 2008-2009 semua sektor usaha mengalami pertumbuhan positif.Pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor listrik dan air bersih yang diikuti olehsektor keuangan, industri pengolahan, perdagangan hotel dan restoran, jasa-jasa,pengangkutan dan komunikasi, pertanian, bangunan, serta pertambangan danpenggalian. Pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2008 dan 2009 menurut lapangan usaha(sektor-sektor) secara lebih terinci dapat dilihat pada Tabel II.1 dibawah ini:Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007-2012 II-2
  21. 21. Tabel II.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh Tahun 2008 dan 2009 Menurut Lapangan Usaha Pertumbuhan (persen) LAPANGAN USAHA 2008 2009** (1) (2) (3) 1. Pertanian 0,81 3,09 2. Pertambangan dan Penggalian -27,31 -49,24 - Tanpa Gas -1,01 1,38 3. Industri Pengolahan -7,73 -6,06 - Tanpa Gas 3,57 5,03 4. Listrik dan Air Bersih 12,73 27,07 5. Bangunan -0,85 3,16 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 4,59 3,28 7. Pengangkutan dan Komunikasi 1,38 4,68 8. Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan 5,16 9,61 9. Jasa – Jasa 1,21 4,68 PDRB -5,27 -5,58 PDRB TanpaMigas 1,88 3,92 Sumber : BPS Aceh, 2010 Catatan : *) angka sementara **) angka sangat sementara Mencermati perkembangan partumbuhan ekonomi Aceh yang semakinmeningkat selama beberapa tahun terakhir khususnya pertumbuhan ekonomitanpa migas, bahwa pertumbuhan tersebut masih jauh dibawah pertumbuhanekonomi nasional yang tumbuh sekitar 4,5 persen pada tahun 2009.2.2.1.2 Tingkat Inflasi Jika diamati perkembangan harga-harga barang di dua kota utama Aceh(Banda Aceh dan Lhokseumawe), tingkat inflasi yang terjadi di Aceh pada tahun2009 tercatat sangat rendah selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2009tingkat inflasi yang terjadi di Kota Banda Aceh adalah sebesar 3,5 persen jauhRencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007-2012 II-3
  22. 22. lebih rendah dibandingkan tahun 2008 yang sebesar 10,27 persen. Sedangkantingkat inflasi di Kota Lhokseumawe pada tahun 2009 sebesar 3,96 persen jugajauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat inflasi yang terjadi pada tahun2008 yaitu sebesar 13,78 persen. Tingkat suku bunga yang relatif rendah selama tahun 2009 ternyata tidakmemberi pengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi di Aceh dalam kurun waktuyang sama. Rendahnya inflasi yang terjadi selama tahun 2009 jika dibandingkandengan tahun-tahun sebelumnya cenderung terutama dipengaruhi oleh kebijakanpemerintah yang tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan TarifDasar Listrik (TDR) selama tahun 2009. Disamping itu, berkurangnya secara drastis aktifitas rehabilitasi danrekonstruksi Aceh selama tahun 2009, dari sisi demand telah menyebabkanturunnya permintaan terhadap barang dan jasa kebutuhan kegiatanpembangunan. Sedangkan dari sisi supply, perbaikan infrastruktur, unit-unitproduksi dan system distribusi barang telah menciptakan pasar yang lebihsempurna, dan fenomena tersebut juga memberi andil cukup besar terhadaprendahnya tingkat inflasi selama tahun 2009. Rendahnya tingkat inflasi di Aceh pada tahun 2009 jika dibandingkandengan tingkat inflasi yang terjadi pada beberapa tahun sebelumnya, makakondisi tersebut minimal perlu dipertahankan agar pembangunan ekonomi terusdapat ditingkatkan.2.2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator yangdapat menggambarkan kondisi umum perekonomian suatu wilayah, dan sekaligusmemberikan gambaran aktivitas masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. TPTdiukur berdasarkan persentase jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja yangdipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kondisi sosial, budaya, danekonomi lingkungan, serta kondisi internal angkatan kerja itu sendiri. Jumlah angkatan kerja di Aceh pada tahun 2009 mencapai 1,897 juta orangmengalami penambahan sekitar 104 ribu orang dari kondisi 2008 yang hanyaRencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007-2012 II-4
  23. 23. sebanyak 1,793 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada tahun2009 adalah sebanyak 1,732 juta orang atau bertambah sekitar 110 ribu orangdari tahun 2008 yang hanya sebanyak 1,622 juta orang. Peningkatan jumlahorang yang bekerja lebih besar dari peningkatan jumlah angkatan kerja yangterjadi pada tahun 2009 telah menyebabkan menurunnya TPT di Aceh. Kondisiyang yang sama, juga terjadi selama beberapa tahun sebelumnya, akibat semakinbertambahnya kesempatan kerja dan semakin luasnya lapangan usaha yangtercipta. Semakin kondusifnya keamanan daerah dan semakin baiknya kondisiberbagai sarana dan prasarana daerah, serta semakin terbukanya akses daerahterhadap dunia luar telah mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalamakselerasi pembangunan Aceh. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknyatumbuh unit-unit usaha kecil dan menengah baik oleh pelaku-pelaku ekonomi lokalmaupun tumbuh melalui kemitraan dengan pengusaha-pengusaha luar daerah danasing. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh pada tahun 2009 (kondisibulan Agustus) adalah sebesar 8,71 persen yaitu mengalami penurunan sebesar0,85 persen dari TPT tahun 2008 (pada bulan yang sama) yang mencapai 9,56persen. Pada tahun 2010 (kondisi Februari), TPT di Aceh semakin menurun yaitu8,60 persen yang berarti mengalami penurunan sebesar 0,11 persen selama satusemester. Perkembangan TPT di Aceh selama 5 tahun terakhir adalah sepertidiperlihatkan pada Tabel II.2 dibawah ini: Tabel. II.2 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Aceh Selama Periode 2006 - 2010 TAHUN Tingkat Pengangguran (%) 2006 10,43 2007 9,84 2008 9,56 2009 8,71 2010*) 8,60 Sumber : BPS Aceh, 10 Februari 2010 *) kondisi Februari 2010Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007-2012 II-5
  24. 24. Walaupun TPT di Aceh terus mengalami penurun selama lima tahunterakhir, namun kondisi tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPTnasional yang pada tahun 2009 sebesar 8,14 persen. Kondisi tersebut perlumenjadi perhatian dan memerlukan beberapa kebijakan agar TPT di Aceh mampuditekan minimal setara dengan nasional.2.2.1.4 Tingkat Kemiskinan Kondisi damai yang masih terpelihara dengan baik saat ini merupakansuatu modal yang sangat besar bagi Aceh dalam melaksanakan berbagai programpembangunan, terutama yang berdampak langsung terhadap pemberdayaanekonomi masyarakat dan diharapkan dapat berimbas terhadap menurunnyajumlah penduduk miskin. Tingkat kemiskinan di Aceh selama periode 2007-2009 terus mengalamipenurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 tingkat kemiskinan di Acehadalah sebesar 26,65 persen yang pada tahun-tahun selanjutnya terus menurunmenjadi 23,53 persen di 2008 dan 21,80 persen pada tahun 2009. Sebagaimana halnya dengan kondisi penyebaran penduduk miskin secaranasional, bahwa penduduk miskin di Aceh juga lebih banyak berdomisili di daerahperdesaan dibandingkan dengan yang bermukim di perkotaan. Berdasarkan datastatistik tahun 2009, bahwa dari total jumlah penduduk miskin yang mencapai892.900 jiwa yang berdomisili di pedesaan adalah sebanyak 710.700 jiwa,sedangkan yang berdomisili di perkotaan sebesar 182.200 jiwa. Secarapersentase, bahwa 24,34 persen penduduk desa adalah tergolong miskin,sedangkan penduduk kota hanya 15,45 persen yang tergolong miskin. Tingginyapersentase pendudk miskin di pedesaan cenderung disebabkan oleh beberapafaktor diantaranya adalah masih rendahnya rata-rata tingkat pendidikan (skill),minimnya infrastruktur, serta terbatasnya akses terhadap arus informasipembangunan dan teknologi. Perkembangan penduduk miskin di Aceh selama periode 2007-2009 dapatdilihat pada Tabel II.3 dibawah ini:Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007-2012 II-6
  25. 25. Tabel. II.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Aceh Selama Periode 2007-2009 Persentase Penduduk Jumlah Penduduk Miskin Tahun Miskin (ribu orang) (%) 2007 1.083,6 26,65 2008 956,7 23,53 2009 892,9 21,80 Sumber : BPS Aceh tahun 20092.2.2 Sektor-Sektor Produksi Secara umum, sektor pertanian dalam arti luas masih menjadi penyumbangutama terhadap PDRB Aceh dimana pada tahun 2009 kontribusinya adalahsebesar 33,69 persen. Dengan demikian sektor pertanian menjadi penyokongutama perekonomian Aceh, disamping juga masih sebagai mata pencaharianutama masyarakat. Akan tetapi dalam pengembangannya, sektor ini masih banyakmenghadapi berbagai permasalahan dan tantangan, antara lain adalah:a. Masih tingginya konflik kepentingan dalam pemanfaatan lahan yang ditunjukkan dengan tingginya konversi lahan pertanian sehingga hal ini dapat mengancam tingkat produksi pertanian;b. Masih kurang memadainya infrastruktur pertanian, terutama jaringan irigasi, jalan usaha tani, saluran tambak, pelabuhan perikanan, dan balai pembibitan/perbenihan, sehingga produktivitas sektor pertanian tergolong masih rendah;c. Pengembangan komoditi belum fokus pada komodi unggulan yang memiliki prospek pasar serta nilai tambah yang tinggid. Skala usaha pertanian rakyat tergolong masih sangat kecil, terutama jika dibandingkan dengan potensi ketersediaan lahan yang adae. Masih lemahnya aplikasi teknologi dalam proses produksi dan pengolahan hasil akibat belum optimalnya mekanisasi dan penyuluhan pertanian.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007-2012 II-7
  26. 26. f. Lemahnya akses petani terhadap sumber informasi terutama yang berkaitan dengan teknologi, pasar, dan permodalan/perbankan; dang. Masih lemahnya kelembagaan petani dan kemitraan usaha.2.2.2.1 Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Produksi komoditi pangan Aceh dalam beberapa tahun terakhir secarakeseluruhan menunjukkan perkembangan yang positif. Tahun 2009 (berdasarkanangka sementara), produksi padi mengalami peningkatan sebesar 10,23 persenyaitu dari 1.402.287 juta ton pada tahun 2008 meningkat menjadi 1.545.769 tonpada tahun 2009. Produksi tersebut terdiri dari padi sawah (1.528.737 ton) danpadi ladang (17.032 ton). Sedangkan komoditi pangan yang mengalamipeningkatan produksi paling signifikan adalah jagung dan kedelai, dimana padatahun 2009 peningkatannya mencapai di atas 20 persen. Produksi jagungmengalami peningkatan sebesar 22,16 persen yaitu sebesar 112.894 ton padatahun 2008 meningkat menjadi 137.910 ton pada tahun 2009. Produksi kedelaibahkan mengalami peningkatan yang luar biasa yaitu sebesar 44,55 persen, dari43.885 ton pada tahun 2008 meningkat menjadi 63.436 ton pada tahun 2009. Komoditi pangan yang mengalami pertumbuhan produksi negatif adalahkacang tanah dan kacang hijau. Produksi kacang tanah pada tahun 2009 hanyamencapai 5.899 ton atau menurun sebesar 423 ton (-6,69 persen) jika dibandingdengan tahun 2008 yang produksinya mencapai 6.322 ton. Sedangkan kacanghijau yang terjadi penurunan sebesar 439 ton (-24,70 persen) jika dibandingkandengan produksi tahun 2008 yaitu sebesar 1.439 ton menurun menjadi 1.338 tonpada tahun 2009 Dinilai dari sisi produktivitas, pada tahun 2009 hampir semua komodititanaman pangan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnyakecuali pada komoditi kacang tanah dan kacang hijau. Peningkatan produktivitassalah satunya mencerminkan sejauhmana penerapan teknologi pertanian yangdiaplikasikan oleh petani untuk meningkatkan hasil produksinya per satuan luas,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007-2012 II-8
  27. 27. seperti penggunaan benih unggul, aplikasi teknologi pendukung lainnya (sepertipupuk dan pengendalian OPT), dan dukungan infrastruktur seperti irigasi teknis. Peningkatan produktivitas pertanian pangan dan hortikultura harus tetapmenjadi prioritas ke depan, mengingat produktivitas yang tinggi akan berdampakpada peningkatan kesejahteraan petani ke arah yang lebih baik. Lajuperkembangan produktivitas komoditi pangan di Aceh untuk lebih jelasnya dapatdilihat pada Tabel II.4. Permasalahan yang sangat substansial dalam pengembangan komoditipangan dan hortikultura adalah permasalahan ketersediaan bibit/benih unggul danpemasaran. Penggunaan varietas unggul sering menjadi kendala dimana petanimasih sangat tergantung dari bantuan pemerintah akibat belum tersedianya unitproduksi bibit/benih unggul yang representatife dan mudah diakses olehmasyarakat. Selama ini sebagian besar kebutuhan bibit/benih unggul masihdidatangkan dari luar daerah dengan harga yang mahal sehingga penggunaanbibit/benih unggul oleh petani masih sangat minim dan cendrung bergantung daribantuan pemerintah. Sedangkan persoalan utama pemasaran adalah masih rendahnya harga jualkomoditi ditingkat petani, terutama disaat panen raya. Pada saat musim panenraya petani cenderung menjual dengan harga murah akibat belumberkembangnya industri pengolahan dan masih lemahnya system mata rantaiperdagangan (supplay chain). Untuk mengatasi permasalahan tersebut makasangat diperlukan dukungan ketersediaan unit pengolahan hasil dengan kapasitasyang cukup dan modern, serta terbentuknya sistem perdagangan komoditi yangtangguh dan berkeadilan. Dengan demikian nantinya diharapkan petani lebihtermotivasi untuk berusaha di sektor pangan dan hortikultura dengan prinsipagribisnis, dan daerah dapat memperoleh nilai tambah yang lebih besar.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007-2012 II-9
  28. 28. TABEL II.4 Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan Menurut Komoditi di Aceh Tahun 2007 - 2009 Produktivitas (Kwt/Ha) Perkembangan No Komoditi 2007 - 2009 2007 2008 2009*) (%) 1 Padi 42,51 42,51 43,32 0,63 2 Jagung 34,03 33,04 34,67 0,62 3 Kedelai 12.99 13,34 14,08 2,93 4 Kacang Tanah 12,11 12,12 12,59 1,30 5 Kacang Hijau 11,04 10,44 10,49 -1,69 6 Ubi Kayu 124,02 124,16 127,47 0,92 7 Ubi Jalar 98,49 99,41 100,68 0,73 Sumber: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Aceh, Februari 2009 (data diolah). Keterangan: *) 2009 merupakan Angka Sementara.2.2.2.2 Perkebunan Sektor perkebunan telah memberikan sumbangan yang cukup berartiterhadap perekonomian daerah termasuk sumber pendapatan masyarakat.Sedangkan dari sisi aspek sosial, usaha perkebunan telah mampu memberikanlapangan pekerjaan yang cukup luas bagi masyarakat dimana secara langsungikut mengurangi pengangguran. Disamping itu usaha perkebunan juga ikutmendukung kelestarian sumberdaya alam seperti pelestarian sumberdaya air danpenyediaan oksigen bagi kehidupan dalam konteks mendukung visi Aceh Green. Luas areal perkebunan sampai dengan tahun 2009 di Aceh mencapai900.080 Ha, mengalami peningkatan sebesar 10,67 persen dari tahun 2008,dimana hal ini cenderung disebabkan karena semakin kondusifnya keamanan diAceh. Peningkatan luas areal tertinggi terjadi pada komoditi kemiri yangmengalami kenaikan sebesar 57,94 persen, kemudian diikuti oleh nilam sebesar32,48 persen. Kelapa Sawit masih mendominasi luas areal perkebunan di Aceh,yakni 313.813 Ha atau 34,86 persen, yang diikuti oleh Karet 132.694 Ha (14,74persen) dan Kopi 121.938 Ha (13,54 persen) serta Kelapa Dalam 101.150 HaRencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007-2012 II-10
  29. 29. (11,30 persen). Lebih jelas mengenai luas areal berbagai komoditi unggulanperkebunan di Aceh tahun 2007-2009 disajikan dalam Tabel II.5. TABEL II.5 Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat dan Besar Menurut Komoditi di Aceh Tahun 2007 – 2009 LUAS AREAL PERTUMBUHAN NO KOMODITI 2007 2008 2009 2008 2009 1 KARET 111.872 114.661 132.694 2,49 15,73 2 KELAPA SAWIT 269.885 287.104 313.813 6,38 9,30 3 KELAPA DALAM 108.421 101.996 101.750 -5,93 -0,24 4 KOPI 112.138 111.880 121.938 -0,23 8,99 5 CENGKEH 22.165 22.187 22.117 0,10 -0,32 6 PALA 17.773 18.230 20.256 2,57 11,11 7 PINANG 35.320 35.984 37.895 1,88 5,31 8 KAKAO 50.101 74.547 78.805 48,79 5,71 9 LADA 1020 974 1022 -4,51 4,93 10 KEMIRI 24.306 13.725 21.677 -43,53 57,94 11 NILAM 3144 3205 4246 1,94 32,48 12 TEMBAKAU 836 829 943 -0,84 13,75 13 KELAPA HYBRIDA 3.867 3.760 2.209 -2,77 -41,25 14 GAMBIR 233 214 200 -8,15 -6,54 15 KUNYIT 807 772 446 -4,34 -42,23 16 JAHE 1.214 433 609 -64,33 40,65 17 TEBU 6.233 6.407 6.706 2,79 4,67 18 ANEKA TANAMAN 35.056 16.417 32.754 -53,17 99,51 JUMLAH 804.391 813.325 900.080 1,11 10,67 Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Tahun 2009 (data diolah) Total produksi berbagai komoditi perkebunan pada tahun 2009 tidakmengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2008.Pertumbuhan produksi tertinggi terjadi pada komoditi nilam yaitu 291,03 persenyang diikuti oleh kakao 225,51 persen dan tebu 103,34 persen, sedangkanterendah terjadi pada komoditi cengkeh sebesar -61,11 persen. Produksi kelapasawit masih merupakan yang tertinggi diantara komoditi perkebunan lainnyayaitu sebesar 311.045 ton TBS atau (46,73 persen), dan produksi minyak sawitsebesar 286.452 ton serta inti sawit sebesar 129.412 ton. Untuk lebih jelasnyadapat dilihat dalam Tabel II.6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007-2012 II-11
  30. 30. TABEL II.6 Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat dan Besar Menurut Komoditi di Aceh Tahun 2007–2009* PRODUKSI PERTUMBUHAN NO. KOMODITI 2007 2008 2009 2008 2009 1 KARET 63.144 68.611 70.634 8,66 2,95 2 KELAPA SAWIT 752.049 799.904 311.045 6,36 -61,11 3 KELAPA DALAM 64.387 52.325 56.875 -18,73 8,70 4 KOPI 48.080 47.811 50.190 -0,56 4,98 5 CENGKEH 2.114 1.949 714 -7,81 -63,37 6 PALA 5.706 4.495 5.458 -21,22 21,42 7 PINANG 19.158 14.982 22.396 -21,80 49,49 8 KAKAO 19.303 27.295 88.847 41,40 225,51 9 LADA 252 182 274 -27,78 50,55 10 KEMIRI 18.082 11.304 14.756 -37,48 30,54 11 NILAM 118 156 610 32,20 291,03 12 TEMBAKAU 230 215 316 -6,52 46,98 13 KELAPA HYBRIDA 1.216 2.107 1.133 73,27 -46,23 14 GAMBIR 67 66 78 -1,49 18,18 15 KUNYIT 2.117 2.001 768 -5,48 -61,62 16 JAHE 4.064 2.257 2.589 -44,46 14,71 17 TEBU 16.318 16.423 33.394 0,64 103,34 18 ANEKA TANAMAN 9.628 5.449 5.489 -43,40 0,73 JUMLAH 1.026.033 1.057.532 665.566 3,07 -37,06 Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Tahun 2009 (data diolah) Pengembangan komoditi perkebunan di Aceh selama ini masih menghadapibeberapa permasalahan substansial yang hampir sama dengan permasalahan disektor pertanian pangan dan hortikultura, yaitu permasalahan ketersediaan bibitunggul dan penanganan pasca panen. Sebagian besar bibit unggul masih harusdidatangkan dari daerah lain dan sulit diakses oleh petani, serta harga yangrelative mahal. Akibatnya petani cenderung menggunakan bibit yang bukanklon/varietas anjuran sehingga berimbas pada rendahnya produktivitasperkebunan rakyat terutama jika dibandingkan dengan perkebunan besar. Permasalahan pasca panen terutama berkaitan dengan masih rendahnyaharga komoditi di tingkat petani sehingga hasil kebun tidak dimanfaatkan secaraoptimal. Rendahnya harga komoditi perkebunan ditingkat petani disebabkan olehRencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007-2012 II-12
  31. 31. beberapa hal diantaranya yang terpenting adalah akibat rendahnya kualitaspengolahan hasil panen, lemahnya sistim kelembagaan petani, dan minimnyaketersediaan unit pengolahan hasil perkebunan.2.2.2.3. Peternakan Pembangunan sektor peternakan di Aceh mempunyai peranan strategisdalam upaya pemantapan ketahanan pangan hewani dan pemberdayaan ekonomimasyarakat. Pembangunan peternakan merupakan bagian integral daripembangunan pertanian dalam arti luas dan di ditujukan kepada upayapeningkatan produksi peternakan yang sekaligus untuk meningkatkan pendapatandan kesejahteraan petani ternak, memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, sertamenciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.Disamping itu usaha peternakan juga berperan dalam mendorong pengembanganagroindustri dan agribisnis. Sejalan dengan program Nasional Pencapaian Swasembada Daging Sapi(PSDS) pada tahun 2014, pemerintah Aceh terus berusaha untuk menambahjumlah populasi ternak baik dengan mendatangkan ternak dari luar Acehmaupun melalui inseminasi buatan yang secara efektif mampu mengatasimasalah fertilasi ternak. Di samping itu, pola pengembangannya juga difokuskanpada pengembangan kawasan-kawasan peternakan terpadu baik untuk kawasanpeternakan sapi maupun kawasan peternakan ayam petelur. Selama periode 2008-2009 total populasi ternak terus mengalamipertumbuhan. Pada tahun 2008 total populasi ternak berjumlah 14.840.889 ekor,mengalami peningkatan sebesar 3,97 persen pada tahun 2009 dengan totalpopulasi sebesar 15.430.451 ekor. Populasi ternak yang mengalami peningkatanterbesar adalah domba dengan peningkatan sebesar 17,61 persen atau denganjumlah populasi sebesar 184.747 ekor jika dibandingkan dengan tahun 2008dengan jumlah populasi sebesar 157.081 ekor, kemudian disusul oleh ayampedaging dengan peningkatan sebesar 10 persen atau dengan jumlah populasisebesar 1.480.939 ekor jika dibandingkan dengan tahun 2008 dengan jumlahpopulasi sebesar 1.346.308 ekor. Sedangkan terendah terdapat pada kambingRencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007-2012 II-13
  32. 32. dengan penumbuhan sebesar 0,93 persen, ayam buras sebesar 2,99 persen, itikdan puyuh masing-masing hanya tumbuh sebesar 3 persen. Lebih jelasnyamengenai perkembangan populasi ternak dapat dillihat pada Tabel II.7. Tabel II.7 Perkembangan Populasi Ternak Menurut Jenis Di Aceh Tahun 2008 - 2009 Pertumbuhan Populasi Ternak (ekor) No Jenis Ternak (%) 2008 2009 2009 1 Sapi Perah 32 35 9,37 2 Sapi Potong 641.093 688.118 7,33 3 Kerbau 280,662 299.763 6,80 4 Kuda 3.243 3.357 3,51 5 Kambing 697.426 703.593 0,93 6 Domba 157.081 184.757 17,61 7 Babi 333 321 -3,60 8 Ayam Buras 8.904.869 9.172.015 2,99 9 Ayam Ras 181.887 190.799 4,89 10 Petelur Ayam 1.346.308 1.480.939 10,00 11 Pedaging Itik 2.596.927 2.674.835 3,00 12 Puyuh 31.028 31.959 3,00 Total 14.840.889 15.430.451 3,97 Sumber: Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Tahun 2010 (data diolah). Jumlah produksi telur menurut jenis di Aceh tahun 2008 - 2009 mengalamikenaikan sebesar 8,50 persen. Telur ayam buras mengalami kenaikan tertinggisebesar 11,36 persen sedangkan pada jenis telur ayam ras juga terjadipeningkatan yaitu sebesar 11,27 persen dan itik sebesar 2,88 persen. Gambaranmengenai perkembangan Produksi telur Aceh tahun 2008 - 2009 dapat dilihatpada Tabel II.8 berikut:Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007-2012 II-14
  33. 33. Tabel II.8 Perkembangan Produksi Telur Menurut Jenis di Aceh tahun 2008 - 2009 Pertumbuhan Produksi (Kg) No Jenis (%) 2008 2009 2009 1 Ayam Buras 7.384.695 8.223.564 11,36 2 Ayam Ras Petelur 885.606 985.450 11,27 3 Itik 9.580.128 9.856.250 2,88 Total 17.850.429 19065264 8,50 Sumber: Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Tahun 2010 (data diolah). Rendahnya produksi telur dalam daerah, disebabkan karena tingginya biayaproduksi akibat pakan ternak yang masih harus didatangkan dari luar Acehsehingga harga jual telur menjadi mahal jika dibandingkan dengan harga telurpasokan yang masuk dari luar daerah Aceh. Keadaan ini menyebabkan dayasaing peternak dalam daerah menjadi rendah, sehingga motivasi masyarakatuntuk berusaha dibidang ini menjadi menurun. Melihat pertumbuhan penduduk Aceh yang terus bertambah dan kondisisosial ekonomi yang cenderung semakin membaik, maka diperkirakan dalamkurun waktu lima tahun mendatang permintaan terhadap daging dan telur tidakakan seimbang dengan ketersediaan dalam daerah, untuk itu perlu dilakukankajian yang strategis dalam menyeimbangkan supply dan demand pangandaging dan telur dimasa yang akan datang.2.2.2.4 Kelautan dan Perikanan Aceh yang terletak di ujung Utara/Barat Pulau Sumatera memiliki perananyang sangat strategis dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanannasional mengingat letaknya di antara dua perairan, yaitu Selat Malaka di bagianUtara/Timur dan Samudera Indonesia di bagian Barat/Selatan. Panjang garispantai Aceh sekitar 1.660 km dengan luas perairan laut sekitar 295.370 km 2 yangRencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007-2012 II-15
  34. 34. terdiri dari perairan teritorial dan perairan kepulauan seluas 56.563 km2 danZona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 238.807 km 2. Produksi perikanan di Aceh selama tiga tahun terakhir mengalamipertumbuhan baik pada jenis perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.Pada tahun 2008 total produksi perikanan Aceh adalah sebesar 167.907,5 tondan mengalami peningkatan sebesar 1,52 persen terhadap produksi tahun 2007yang hanya mencapai sebesar 165.396,6 ton. Pada tahun 2009 total produksiperikanan mencapai 172.962,6 ton atau mengalami pertumbuhan sebesar 3,01persen. Perikanan dan kelautan merupakan sektor yang mengalami kehancuransangat fatal pada saat bencana tsunami. Namun pertumbuhan produksiperikanan yang terjadi selama tiga tahun terakhir walaupun tidak terlalusignifikan menandakan mulai pulihnya kembali sektor ini dari kehancuran. Untuklebih rincinya produksi perikanan Aceh tahun 2007-2009 dapat dilihat dalamTabel II.9. Tabel II.9 Produksi Perikanan di Aceh Tahun 2007 - 2009 Jumlah Produksi (ton) No Klasifikasi 2007 2008 2009* 1. Perikanan 129.730,9 130.271,4 134.179,5 Tangkap 2. Perikanan 35.665,7 37.636,1 38.765,1 Budidaya Total 165.396,6 167.907,5 172.962,6 Pertumbuhan (%) 5,20 1,52 3,01 Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2008 (data diolah) Ket : *) Angka sementara Secara keseluruhan pertumbuhan rata-rata produksi perikanan selama2007-2009 adalah sebesar 3,24 persen dengan perincian pertumbuhan tahunanproduksi perikanan tangkap sebesar 3,41 persen dan perikanan budidayasebesar 4,25 persen. Produksi perikanan tangkap umumnya didominasi olehkelompok ikan pelagis seperti tuna, tongkol, kembung, cakalang, selar, tenggiriRencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007-2012 II-16
  35. 35. dan layang. Kelompok udang dan bandeng memberi sumbangan terbesar darisubsektor budidaya perikanan. Jumlah prasarana yang tersedia di sektor Kelautan dan Perikanan masihsangat minim bila dibandingkan dengan potensi perikanan Aceh. Kondisi inimencerminkan bahwa pengembangan sektor perikanan di Aceh ini belumdidukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu kedepan perlu pengembangan sarana dan prasarana kelautan danperikanan seperti pelabuhan perikanan, pengembangan balai benih ikan,pengembangan sarana tangkap serta motorisasi armada perikanan dalam upayameningkatkan daya jelajah dan produktivitas nelayan.2.2.2.5 Kehutanan Kawasan Hutan Aceh yang ditetapkan berdasarkan Penunjukan KawasanHutan dan Perairan sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan No. 170/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 adalah seluas ± 3.335.613 Ha (daratan), dengankawasan perairannya seluruhnya adalah seluas 3.549.813 ha. Luas kawasan hutanini meliputi 62,74 persen dari luas daratan Aceh. Kawasan hutan ini terdiri darikawasan Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan kawasan Hutan Produksi. Kondisi kawasan hutan di Aceh umumnya belum mantap. Dari sepanjang5.056 Km batas luar kawasan hutan, yang baru terealisir tata batasnya sepanjang3.523,60 Km (69 persen). Sedangkan batas fungsi pada umumnya belumterealisir. Kenyataan ini menyebabkan lemahnya kepastian hukum dalampengelolaan sumber daya hutan dan dalam menghadapi permasalahan okupasikawasan hutan. Berdasarkan data yang ada saat ini (Baplan, 2002), menunjukkan bahwaindikasi kawasan hutan yang perlu direhabilitasi adalah seluas 2.125.300 ha(mencapai 37 persen luas daratan Aceh) baik yang berada di dalam kawasanmaupun di luar kawasan. Kondisi tersebut mengharuskan adanya komitmensemua pihak untuk mendukung pemulihan kawasan hutan melalui kegiatanrehabilitasi hutan secara nasional. Hal ini sejalan dengan prioritas kebijakanRencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007-2012 II-17
  36. 36. pembangunan nasional di bidang sumberdaya alam yaitu melindungi danmerehabilitasi SDA agar kualitas dan daya dukungnya tetap terjaga, sekaligusmenjamin tersedianya ruang yang memadai bagi kehidupan masyarakat. Dengan berlakunya UUPA Nomor 11 tahun 2006, Pemerintah Aceh memilikikewenangan dalam pengambilan kebijakan, pengaturan dan penyelenggaraankegiatan yang berdampak antar kabupaten/kota. Mendasari Undang-undangtersebut dan memperhatikan kondisi geografis yang ada, maka pengelolaan hutandi Aceh dibagi atas 5 (lima) Daerah Aliran Sungai (DAS), dan dalamimplementasinya akan dibentuk 4 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Kawasan lindung pada kawasan hutan seluas 2.697.133 Ha (80,86 persen)yang terdiri dari hutan konservasi 852.633 Ha dan hutan lindung seluas 1.844.500Ha, sedangkan kawasan budidaya hutan atau hutan produksi seluas 638.580 Haterdiri dari hutan produksi terbatas 37.300 Ha dan hutan produksi tetap601.280 Ha.2.2.2.6 Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Populasi industri Aceh didominasi oleh industri kecil menengah. Jumlahusaha industri kecil menengah terus mengalami perkembangan dan pada 2009telah mencapai sebesar 35.660 unit meningkat tajam hingga 67,64 persen daritahun 2008 yang populasinya berjumlah 21.275 unit. Peningkatan yangsignifikan tersebut disebabkan oleh tumbuh dan berkembangnya industri kecilmenengah. Sedangkan populasi industri besar sampai tahun 2009 mengalamistagnansi atau dengan kata lain tidak mengalami peningkatan populasi.Perkembangan industri dari tahun 2007 sampai dengan 2009 dapat dilihat padaTabel II.10. Akan tetapi laju perkembangan populasi industri tidak diikuti olehlaju peningkatan investasi yang signifikan. Tahun 2009 nilai total investasiindustri bernilai 147.1 Triliyun tidak berbeda jauh dengan nilai investasi industritahun 2008 yang berjumlah 146.9 Triliyun. Penurunan aktivitas produksi daribeberapa industri besar yang ada di Aceh akibat kurangnya pasokan bahan bakudan diharapkan persoalan ini segera dapat diatasi.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007-2012 II-18
  37. 37. Tabel II.10 Perkembangan Industri Di Aceh Tahun 2007 - 2009 No Kelompok Industri 2007 2008 2009 1. Industri Kecil Menengah 20.231 unit 21.267 unit 35.652 unit 2. Industri Besar 8 unit 8 unit 8 unit JUMLAH 20.239 unit 21.275 unit 35.660 unit Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, 2009. Kinerja ekspor Aceh secara umum cenderung mengalami peningkatan.Setelah mengalami kejatuhan pada tahun 2001, nilai ekspor Aceh mengalamiperkembangan yang positif walaupun peningkatannya sedikit fluktuatif. Tahun2007 nilai ekspor mengalami penurunan hanya mencapai USD 1.854,23 Juta, tapikemudian tahun 2008 meningkat kembali menjadi USD 2.234,13 juta. Nilaiekspor non migas juga mengalami perkembangan yang menggembirakan, walaupun belum signifikan pengaruhnya terhadap total nilai ekpor. Sedangkan ekspor non migas termasuk komoditi pertanian terusmengalami perkembangan yang menggembirakan. Setelah sempat meningkat 5kali lipat pada tahun 2007, ekspor non migas meningkat tajam sampai 80% padatahun 2008, meski dalam tahun tersebut terjadi krisis finansial global. Eksporbeberapa komoditi mengalami peningkatan dimana komodi yang mengalamipeningkatan tertinggi adalah komoditi pupuk. Disamping itu sejak kondisikeamanan pasca konflik semakin kondusif nilai ekspor komoditi perkebunanserperti kopi dan coklat terus meningkat. Tahun 2009 nilai ekspor kopi mencapaiUSD 22,66 juta. Namun demikian bila dibandingkan dengan nilai eksporkeseluruhan, nilai ekspor non-migas terutama komoditi pertanian masih sangatrendah. Sama halnya dengan ekspor, kondisi impor Aceh juga mengalamipeningkatan. Tahun 2007 dan tahun 2008 nilai impor meningkat tajam dari USD30,65 juta menjadi 384,24 pada tahun 2008. Peningkatan nilai impor tersebutterutama disebabkan oleh meningkatnya impor barang-barang konsumsi rumahtangga, bahan makanan dan barang produk industri lainnya. Sedangkan imporRencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007-2012 II-19
  38. 38. barang modal masih sangat kecil, dan gejala ini tidak sehat dalam mendorongpengembangan industri daerah. Seiring dengan nilai ekspor dan impor yang sama-sama menunjukkantrend meningkat, surplus neraca perdagangan luar negeri Aceh juga mengalamipeningkatan. Tahun 2007 neraca perdagangan Aceh surplus sebesar USD1.823,59 juta dan tahun 2008 meningkat menjadi USD 1.849,89 juta. Secara keseluruhan negara tujuan ekspor utama Aceh masih didominasioleh negara-negara Asia Timur seperti China, Jepang, Korea serta negara-negaraASEAN seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Begitu juga dengan impor,87,25 persen berasal dari negara Asia Timur dan ASEAN. Sisanya 12,75 persenberasal dari negara-negara Eropa Barat seperti Ingris, Switzerland dan Jermanserta dari Amirika Serikat. Sektor Koperasi dan UKM merupakan bagian yang cukup penting danstrategis terhadap pembangunan ekonomi Aceh. Peran strategis tersebut terkaitdengan jumlah, sebaran dan potensi yang dimiliki bahkan perannya dapatmenciptakan lapangan kerja yang cukup memadai serta menjadi faktor utamapendorong sektor riil. Kondisi tahun 2008 skala usaha di Aceh didominasi oleh usaha mikro,dengan jumlah pelaku usaha sebesar 307 ribu orang atau 83 persen. Kemudiandiikuti oleh usaha kecil dengan pelaku usaha sebanyak 60 ribu orang atau 16persen. Kemudian diikuti oleh usaha menengah dengan jumlah pelaku usaha 1.6ribu orang atau 0.44 persen. Sebagian besar pelaku UKM memiliki usaha di sektorperdagangan. Tahun 2008 UKM yang berada di sektor perdagangan berjumlah212.5 ribu tenaga kerja atau lebih dari 57 persen. Hal ini karena usaha di sektorini relatif lebih mudah dan tidak membutuhkan modal besar. Pada tahun 2009 perkembangan Koperasi mengalami peningkatan menjadi6.614 unit (0,67 persen) baik ditinjau dari indikator kelembagaan maupun dariindikator usaha. Jumlah Koperasi pada tahun 2008 jumlah Koperasi tercatatsebanyak 6.570 unit yang tersebar di seluruh Provinsi. Peningkatan tersebut jugadiikuti oleh jumlah Koperasi yang tidak aktif sebesar 35,37 persen atau sebanyak2.324 unit.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007-2012 II-20
  39. 39. Jumlah anggota Koperasi tahun 2009 sebanyak 519.314 orang ataumeningkat dari tahun 2008 sebanyak 1.199 orang seiring bertambahnya jumlahunit Koperasi. Disisi lain Koperasi sebagai badan usaha juga memberikankonstribusi terhadap penyerapan tenaga kerja baik secara langsung maupun tidaklangsung. Dari sisi jumlah dana yang terhimpun baik simpanan anggota maupunmodal yang disetor dalam bentuk lainnya mengalami peningkatan yang signifikan.Jumlah Simpanan Anggota mencapai Rp. 1.176,192 milyar dan Modalluar/pinjaman sebesar Rp 295,007 Milyar. Modal Koperasi bersumber dari APBD,APBN, Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya. Saat ini Koperasi mampumenyerap tenaga kerja sebanyak 8.841 orang. Berdasarkan peringkat dariKementerian Koperasi dan UKM kondisi koperasi di Aceh masih sangatmemprihantinkan. Dari jumlah 6.614 unit koperasi hanya 2.990 unit yang aktif,dan dari yang aktif tersebut hanya 24 unit yang berperingkat baik. Oleh karena ituperlu usaha keras pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan koperasi menjadisokoguru ekonomi bangsa. Adapun perkembangan koperasi, jumlah simpanan,volume usaha dapat dilihat dalam tabel II.11 berikut: Tabel II.11 Perkembangan Koperasi di Aceh Tahun 2004 -2009 Tahun No Uraian Ket 2004 2005 2006 2007 2008 2009* Jumlah Koperasi 1 4.872 5.011 5.533 5.800 6.570 6.614 (Unit) Jumlah Anggota 2 (Orang) 415.827 441.494 460.537 485.254 494.564 519.314 Jumlah Karyawan 3 (Orang) 5.028 5.791 5.010 5.036 5.499 6.698 Jumlah Manajer 4 (Orang) 937 1.407 1.649 1.570 1.580 2.143 Jumlah Simpanan 5 (Rp Juta) 211,940 149,949 201,605 252,980 283.019 1.176.192 Modal Pinjaman 6 (Rp Juta) 225,119 190,122 263,224 368,874 349.380 295.007 Volume Usaha 7 (Rp Juta ) 234,308 280,698 780,107 823,975 1.054.440 604.589 Sisa Hasil Usaha 8 21,403 24,197 56,960 163,159 383.343 45.530 (Rp Juta )Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, 2009Keterangan: *) Sampai dengan Juni 2009Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007-2012 II-21
  40. 40. 2.2.2.7 Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Perkembangan tingkat penganguran di Aceh selama periode 2006-2009menunjukkan tren yang terus menurun, dimana pada tahun 2006 TingkatPengangguran Terbuka (TPT) di Aceh adalah sebesar 10,43 persen, tahun 2007turun menjadi 9,84 persen, tahun 2008 turun lagi menjadi 9,56 persen, dan padatahun 2009 kembali menjadi 8,71 persen. Bila diamati perkembangan jumlahangkatan kerja di Aceh yang setiap tahun terus bertambah, dimana pada tahun2006 adalah sebanyak 1.813.000 orang dan pada tahun 2009 menjadi 1.898.000orang atau mengalami kenaikan sebesar 4,67 persen. Sebaliknya jumlahpengangguran di Aceh justru mengalami penurunan yang signifikan yaitu 189.000orang pada tahun 2006 dan menjadi 165.000 orang pada tahun 2009, ataumengalami penurunan sebesar 12,70 persen atau rata-rata turun 4.2 persen pertahun. Lebih besarnya persentase penurunan jumlah orang yang menganggur jikadibandingkan dengan persentase kenaikan jumlah angkatan kerja mengakibatkanTPT terus dapat ditekan setiap tahunnya. Hal ini diperkirakan sebagai dampak darisemakin luasnya lapangan kerja yang tercipta dan semakin meningkatnya peluangkesempatan berusaha bagi masyarakat. Sektor pertanian masih menjadi andalanpenyerapan tenaga kerja. Disamping itu dengan semakin membaiknya iklim usahadi masyarakat sehingga tumbuh suburnya usaha-usaha rakyat di sektor informalyang ikut menyumbang untuk penyerapan tenaga kerja. Kesempatan kerja dan berusaha pada tahun 2009, masih di dominasi olehsektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan yaitu sebesar48,89 persen diikuti oleh sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangansebesar 19,13 persen, sedangkan yang terendah sektor industri pengolahan yaitusebesar 4,66 persen. Berdasarkan jenis kelamin masih didominasi oleh kaum priayaitu sebesar 63,48 persen, dari uraian tersebut, menggambarkan bahwa serapantenaga kerja berdasarkan sektor lapangan usaha tersebut, terindikasi pada sektorpertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan masih merupakan lapanganusaha utama bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya danRencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007-2012 II-22
  41. 41. membuka peluang berusahan dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya. Untuklebih jelas dapat dilihat dalam tabel II.12 Tabel II.12 Kesempatan kerja Menurut Sektor Usaha Tahun 2009 NO. SEKTOR USAHA LAKI-LAKI PEREMPUAN (L+P) Pertanian, Kehutanan, 1. 514.096 332.999 847.095 Perburuan dan Perikanan 2. Industri Pengolahan 36.882 43.890 80.772 Perdangan Besar, Enceran, 3. 157.642 106.811 264.453 Rumah Makan dan Hotel 4. Jasa Kemasyarakatan 193.294 138.214 331.508 Lainnya (Pertambangan dan 5. 202.345 6.388 208.733 Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan danKomunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan) JUMLAH 1.104.259 628.302 1.732.561 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, 2009 Angkatan kerja Aceh pada tahun 2009 mencapai 1,9 juta orang. Angkatankerja tersebut didonominasi oleh angkatan kerja muda yang berumur antara 20-39tahun. Sampai 20 tahun kedepan angkatan kerja ini masih berada dalam umurproduktif. Ini merupakan aset Aceh mengejar pertumbuhan ekonominya. Akantetapi sayang produktifitasnya masih rendah. Rendahnya produktivitas ini danrelatif tingginya UMR masih menjadi masalah yang harus segera diatasi.Penetapan UMR Aceh Rp 1 juta per bulan lebih tinggi dari nasional berdampakterhadap tingkat daya saing Aceh dalam menarik investasi di sektor formal.Produktivitas tenaga kerja yang rendah juga sangat mempengaruhi daya saingRencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007-2012 II-23
  42. 42. daerah. Produktivitas pekerja Aceh memang masih sangat rendah. Kemajuan yangdiharapkan nampaknya belum membuahkan hasil yang memadai. Walupun angka pengangguran terus mengalami penurunan, namunprosentasenya masih cukup tinggi yang berada di atas rata-rata nasional yangberada pada level 7.8 persen. Hal ini disebabkan salah satunya oleh daya serappekerja formal yang masih sangat rendah. Rendahnya daya serap pekerja formalterkait dengan berbagai permasalahan dan hambatan dalam berinvestasi yangmewarnai kondisi pasar kerja. Untuk itu, tantangan yang dihadapi dalam beberapatahun mendatang adalah upaya mendorong perpindahan pekerja dari pekerjaanyang memiliki produktivitas rendah ke pekerjaan yang memiliki produktivitastinggi. Sehingga dalam pembangunan jangka panjang Aceh, hal ini dapat teratasidan menjadi bagian yang tidak dapat dipisah dengan pengurangan angkakemiskinan. Dalam upaya pengembangan kawasan dan percepatan pertumbuhankawasan tertinggal di Aceh, sejak tahun 1976 telah dilakukan pembukaanpermukiman baru, pada tahun 2009 jumlah lokasi 160 lokasi transmigrasi danjumlah penempatan 41.358 KK atau 169.188 jiwa. Sejak periode tahun 2007hingga 2009 telah dilakukan penempatan pada 18 lokasi untuk 1.928 KK, denganrincian pada tahun 2007 sebanyak 1.119 KK, pada tahun 2008 dan 400 KK padatahun 2009. Selanjutnya untuk rencana penempatan terhadap pengembangankawasan, pembukaan lokasi permukiman transmigrasi untuk tahun 2010 sebanyak4 lokasi dan 145 KK. Selanjutnya untuk tahun 2011 sebanyak 13 lokasi untuk 1600KK dan tahun 2012 direncanakan sebanyak 6 lokasi untuk 880 KK. Berdasarkan Undang-Undang Kependudukan Nomor 1992, pembangunankependudukan diarahkan pada pengendalian kualitas penduduk, pengerahanmobilitas dan pengembangan penduduk sebagai Sumber Daya Manusia (SDM)agar menjadi kekuatan pembangunan. Pembangunan kependudukan harusdilaksanakan merata yang dilakukan secara bersama, menyeluruh, terpadu,terarah, bertahap dan berkelanjutan. Sehubungan dengan itu pemerintah pusattelah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengambillangkah yang lebih realistis dalam melaksanakan program kependudukan sesuaiRencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007-2012 II-24
  43. 43. dengan aspirasi masyarakat, sehingga pemerintah daerah dapat merencanakan,melaksanakan, mengendalikan dan memonitor terhadap pembangunankependudukan di Aceh. Namun dalam pelaksanaan pengembangan kawasantertinggal untuk pembangunan permukiman penduduk telah mengalamipergeseran dan perubahan kebijakan penyelenggaraannya dan mengakibatkanruang lingkup perencanaan berubah seiring dengan perkembangan.2.2.2.8 Ketahanan Pangan Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia baik untukkebutuhan biologis tubuh maupun kebutuhan aktivitas manusia sehari-hari olehkarena itu pemenuhan pangan bagi masyarakat adalah mutlak harus dipenuhi. Halini jelas diamanatkan dalam UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, bahwapemerintah bersama masyarakat mempunyai kewajiban untuk mengwujudkanketahanan pangan. Berdasarkan data-data tentang produksi bahan pangan, walaupunmengalami fluktuasi pertumbuhan baik kelompok serealea, kacang-kacangan,umbi-umbian, daging, sayur-sayuran dan buah-buahan, namun produksi panganAceh mengalami surplus sehingga mampu memasok sebagian produksi ke daerahlain setiap tahunnya. Kondisi surplus tersebut diasumsikan karena jumlah produksipangan melebihi kebutuhan pangan penduduk dan kebutuhan lainnya sepertiindustri makanan. Berdasarkan hasil pemantauan selama ini bahwa, kebutuhan komoditipangan pokok di Aceh merupakan hasil produksi lokal, kecuali untuk beberapakomoditi seperti gula, minyak makan, terigu, sebagian buah-buahan, telur, susu,kedelai dan lain-lain merupakan hasil pasokan dari daerah lainnya. Hal inimencerminkan bahwa industri pengolahan bahan makanan di Aceh belumberkembang dengan baik.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007-2012 II-25

×