Perda no 1 tahun 2011 tentang izin trayek
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Perda no 1 tahun 2011 tentang izin trayek

on

  • 660 views

Perda no 1 tahun 2011 tentang izin trayek

Perda no 1 tahun 2011 tentang izin trayek

Statistics

Views

Total Views
660
Views on SlideShare
660
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
6
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Perda no 1 tahun 2011 tentang izin trayek Perda no 1 tahun 2011 tentang izin trayek Document Transcript

  • PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG IZIN TRAYEK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULUNGAGUNG Menimbang : a. bahwa Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; b. bahwa dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat dibidang Perhubungan maka perlu mengatur retribusi izin trayek; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek dengan Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Trayek Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  • 2 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132); 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  • 3 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegewai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulungagung. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Dan BUPATI TULUNGAGUNG M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG IZIN TRAYEK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung; 3. Bupati adalah Bupati Tulungagung; 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan perturan perundang-undangan; 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politiK atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; 6. Angkutan Penumpang Umum adalah Kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya;
  • 4 7. Trayek adalah Lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang umum dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal; 8. Jaringan Trayek adalah Kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan Jaringan Trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal; 9. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan suatu kegiatan angkutan atau pelayanan jasa angkutan pada trayek tetap dan teratur; 10. Izin Insidentil adalah izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki Izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari Izin trayek yang dimiliki; 11. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau beratnya tidak lebih dari 3.500 kg; 12. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang; 13. Mobil Bus adalah kendaran bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi yang beratnya lebih dari 3.500 kg; 14. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman, dan simpul yang berbeda; 15. Izin usaha angkutan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan amgkutan untuk melakukan usaha angkutan dengan kendaraan umum dan atau khusus; 16. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah; 17. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan; 18. Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan; 19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi izin trayek; 20. Pemungut Retribusi adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika atau Pejabat yang ditunjuk;
  • 5 21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan peran tertentu dari Pemerintah Daerah; 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang; 23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda; 24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesiaonal berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah; 25. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya; 26. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung. 27. Instansi pemungut adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah : a. Ketentuan Izin Usaha Angkutan; b. Ketentuan Izin Trayek; c. Retribusi Izin Trayek. BAB III KETENTUAN PERIZINAN Bagian Pertama Izin Usaha Angkutan Pasal 3 (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha angkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor umum wajib memiliki Izin Usaha Angkutan. (2) Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  • 6 (3) Tata cara pemberian Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 4 (1) Permohonan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat ditolak jika: a. Pemohon dalam memberikan keterangan dan data tidak benar; b. Pemohon dianggap tidak sanggup mengendalikan perusahaan menurut ketentuan yang berlaku; c. Pemohon tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Izin Usaha Angkutan diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap. Pasal 5 Izin Usaha Angkutan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib heregrestrasi setiap 1 (satu) tahun sekali. Pasal 6 (1) Pemegang Izin Usaha Angkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan Izin usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk apabila menghentikan kegiatannya. (2) Dalam hal Pemegang Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalaikan kewajibannya maka Izin akan dicabut. Pasal 7 Penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak dapat dilakukan dengan : a. Mengajukan permohonan penggantian dokumen perizinan kepada pejabat pemberi Izin, dilengkapi dengan: (1) Surat keterangan hilang dari pihak kepolisian (2) Bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di media massa dalam waktu 2 (dua) hari oleh pemegang . b. Apabila Permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi Izin , pemberi Izin memberikan izin yang berupa dokumen perizinan yang mengalami kehilangan.
  • 7 Bagian Kedua Izin Trayek Pasal 8 (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum wajib memperoleh Izin Trayek dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk. (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Untuk ketertiban pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pengendalian dan pengawasan oleh Dinas yang membidangi perhubungan. (4) Pengendalian dan pengawasan tersebut pada ayat (3) dilakukan dengan memberikan Kartu Pengawasan yang berlaku selama 6 (enam) bulan. (5) Tata cara pemberian Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 9 (1)Setiap perubahan dalam perizinan harus mendapat persetujuan dari Pejabat yang Ditunjuk. (2)Permohonan Izin trayek, dapat berupa : a. Izin bagi pemohon baru. b. Pembaharuan masa berlaku Izin . c. Perubahan Izin , terdiri dari : 1). Penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekuensi; 2). Pengurangan trayek, atau pengurangan kendaraan atau pengurangan frekuensi; 3). Perubahan jam perjalanan; 4). Perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute) 5). Pergantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak; 6). Pengalihan kepemilikan perusahaan; 7). Penggantian kendaraan meliputi peremajaan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan; (3) Izin tidak berlaku dan dilarang beroperasi karena : a. Telah berakhir Izin usaha angkutan yang bersangkutan. b. Dikembalikan oleh pemegang Izin . c. Pencabutan Izin . d. Habis masa berlaku Izin. e. Memindah / mengalihkan perizinan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
  • 8 Bagian Ketiga Izin Insidentil Pasal 10 (1)Izin insidentil merupakan Izin yang hanya diberikan kepada Perusahaan angkutan yang telah memiliki Izin Trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari trayek yang dimiliki. (2)Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dalam hal : a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu, seperti angkutan pada hari – hari besar keagamaan, angkutan Haji, angkutan liburan sekolah dan angkutan transmigrasi. b. Keadaan darurat tertentu, seperti bencana alam dan lain – lain. (3)Izin insidentil diterbitkan oleh Kepala Dinas yang membidangi Perhubungan. (4)Izin insidentil hanya diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang. BAB IV NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 11 Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek. Pasal 12 (1) Obyek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian Izin Trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Izin angkutan dalam trayek. b. Izin angkutan tidak dalam trayek. c. Izin angkutan yang menyimpang dari trayek (Izin Insidentil). Pasal 13 (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
  • 9 (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek. BAB V GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 14 Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Peran Tertentu. BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 15 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, tempat duduk dan masa berlaku izin. BAB VII KETENTUAN JARINGAN TRAYEK Pasal 16 (1) Setiap pelayanan angkutan penumpang umum dilaksanakan dalam jaringan trayek. (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 17 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian Izin . (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penata usahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian Izin tersebut.
  • 10 BAB IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 18 (1) Retribusi Izin trayek dihitung sesuai dengan masa berlaku/SKIT (lima) 5 Tahun, struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut : NO . JENIS ANGKUTAN KAPASITAS TEMPAT DUDUK TARIP 1. Angkutan Dalam Trayek dan Angkutan Tidak Dalam Trayek s/d 8 orang penumpang 9 s/d 15 orang penumpang 16 s/d 25 orang penumpang Lebih dari 25 0rang penumpang Rp. 500.000,00 Rp. 600.000,00 Rp. 1.350.000,00 Rp. 1.800.000,00 2. Insidentil a.Bus umum b.Mobil penumpang umum Rp. 20.000,00 / satu kali perjalanan pulang pergi; Rp.15.000,00 /satu kali perjalanan pulang pergi. (2) Pembayaran retribusi izin angkutan dalam trayek dan tidak dalam trayek dapat dilakukan bersamaan dengan pembaharuan / perpanjangan KPS. Pasal 19 (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
  • 11 BAB X TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI Pasal 20 (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan Tarif Retribusi. (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. (3) Apabila tingkat penggunaan jasa seperti yang dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka, tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. (4) Rumus seperti yang dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut. (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. (6) Tarif Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi. BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 21 Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Tulungagung. BAB XII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 22 (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemberian izin trayek. (2) Retribusi izin trayek yang terhutang terjadi pada saat pemberian trayek atau sejak diterbitkan SKRD.
  • 12 BAB XIII PENENTUAN PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN Pasal 23 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD. (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah. Pasal 24 (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran / penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 25 (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diberikan tanda bukti pembayaran. (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. (3) Bentuk isi , kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi akan diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 26 (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk . maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan Bupati. (3) Penyetoran ke kas umum daerah atau waktu yang ditentukan kepala daerah dilakukan secara bruto. BAB XIV PENAGIHAN Pasal 27 (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 ( tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
  • 13 (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), retribusi terhutang belum dibayar maka ditagih dengan menerbitkan STRD. (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk. (5) Bentuk bentuk dokumen yang dipergunakan untuk melaksanakan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XV KEBERATAN Pasal 28 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan; (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan alasan yang jelas; (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Pasal 29 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. (2) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Pasal 30 (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
  • 14 BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 31 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB. (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi. (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 32 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. Diterbitkan Surat Teguran; atau b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
  • 15 (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal 33 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati. (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XVIII PEMANFAATAN RETRIBUSI DAN INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 34 (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelengaraan trayek. (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pasal 35 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 36 Tata cara pemanfaatan Retribusi dan insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XIX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 37 (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
  • 16 (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenai sanksi administrasi berupa : a. Pembekuan ; atau b. Pencabutan. (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 38 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran atas perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi. d. Memeriksa buku , catatan , dan dokumen lain berkenaan tindak pidana dibidang Retribusi. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi. g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa. h. Memotret seseorang yang berkaitan dangan tindak pidana retribusi.
  • 17 i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan dan / atau ; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana. BAB XXI KETENTUAN PIDANA Pasal 39 (1) Setiap orang dan atau badan usaha yang melakukan kegiatan tanpa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 40 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. Pasal 41 Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur dengan Peraturan Bupati
  • 18 Pasal 42 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung. Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 14 April 2011 BUPATI TULUNGAGUNG ttd Ir. HERU TJAHJONO, MM
  • 19 P E N J E L A S A N ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG IZIN TRAYEK I. UMUM Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban dan pengamanan atas lalu lintas, khususnya pengaturan terhadap jalur lalu lintas angkutan penumpang umum dan atau angkutan barang, serta guna menunjang mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab sehingga dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah disektor pelayanan perhubungan darat jasa angkutan penumpang umum dan atau angkutan barang di Kabupaten Tulungagung dengan sebaik-baiknya, maka dipandang perlu segera menetapkan ketentuan tentang Izin Trayek dalam Kabupaten Tulungagung. Disisi lain dalam Peraturan Daerah ini juga mengatur ketentuan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor peran angkutan, oleh karena itu perlu kiranya segera mengatur ketentuan-ketentuan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas
  • 20 Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas