Perda 7 2009
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Perda 7 2009

on

  • 1,298 views

Perda 7 2009

Perda 7 2009

Statistics

Views

Total Views
1,298
Views on SlideShare
1,298
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
21
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Perda 7 2009 Perda 7 2009 Document Transcript

  • PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULUNGAGUNG, Menimbang : a. bahwa dengan adanya dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Atau Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Luar Sekretaris Desa belum cukup menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul; b. bahwa untuk menyikapi dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dituangkan dalam Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  • 2 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATI TULUNGAGUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KEBUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulungagung. 2. Bupati adalah Bupati Tulungagung. 3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • 3 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Desa. 8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang bersangkutan di desa . 10. Dusun adalah bagian wilayah kerja Desa. 11. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. 12. Perangkat Desa lainnya terdiri atas unsur Sekretariat Desa, Unsur Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan. 13. Unsur-unsur Perangkat Desa lainnya terdiri : a. Unsur Sekretariat yaitu Kepala-kepala Urusan, b. Unsur Kewilayahan adalah Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian desa yaitu Kepala Dusun; c. Unsur Pelaksana Teknis yaitu Jogoboyo, Jogotirto, Jogowaluyo, Modin, Kebayan; 14. Keputusan BPD adalah produk hukum yang dibuat oleh BPD berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tugas – tugas BPD. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 16. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah mereka yang setelah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negara atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu Peraturan Perundang – undangan dan digaji menurut Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. 17. Pembinaan adalah Pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 18. Peraturan Desa adalah kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD. 19. Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya yang selanjutnya disebut dengan Panitia adalah Panitia penyelenggara pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa Unsur Sekretariat, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pelaksana Teknis. 20. Pengangkatan tanpa ujian adalah pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD setelah melalui mekanisme yang berlaku karena tidak ada calon yang mendaftar.
  • 4 21. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga Dusun / Desa yang bersangkutan. 22. Penyaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan Panitia berupa penelitian berkas administrasi sampai dengan proses penetapan Calon yang memperoleh nilai tertinggi. 23. Ujian penyaringan tertulis adalah rangkaian kegiatan penyaringan. 24. Calon Perangkat Desa adalah pemohon yang telah memenuhi persyaratan administrasi. BAB II PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Bagian Pertama Sekretaris Desa Pasal 2 (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati. (2) Pengaturan mengenai Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan / atau yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian. Bagian Kedua Perangkat Desa Lainnya Pasal 3 (1) Proses Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya yang terdiri atas Unsur Sekretariat, Unsur Kewilayahan dan Pelaksana Teknis Lapangan dilaksanakan 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatan atau apabila terdapat lowongan jabatan. (2) Apabila proses pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, Kepala Desa dengan persetujuan BPD dapat memperpanjang prosesnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan. (3) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka Camat dapat memfasilitasi Proses Pengangkatan Perangkat Desa lainnya. (4) Terhadap Pengisian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib memberitahukan/melaporkan kepada Bupati melalui Camat. Pasal 4 Tata cara pengangkatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur sebagai berikut : a. Unsur Sekretariat diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa setempat dan dilaksanakan melalui ujian penyaringan tertulis;
  • 5 b. Unsur kewilayahan diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk dusun setempat dan bertempat tinggal di dusun setempat yang dilaksanakan melalui ujian penyaringan tertulis; c. Unsur pelaksana teknis lapangan diangkat oleh Kepala desa dari penduduk desa dan/atau penduduk dusun setempat dan dilaksanakan melalui ujian penyaringan tertulis. BAB III PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA Pasal 5 (1) Untuk melaksanakan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Desa membentuk Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Desa, anggota BPD diluar unsur Pimpinan, RT, RW, dan tokoh masyarakat serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa. (3) Jumlah Anggota Panitia maksimal 9 ( sembilan ) orang. Pasal 6 (1) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari : a. Ketua, merangkap anggota; b. Sekretaris , merangkap anggota; c. Bendahara, merangkap anggota; d. Anggota. (2) Penentuan kedudukan anggota dalam kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan musyawarah oleh anggota Panitia dalam rapat Panitia. (3) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terjadi mufakat maka diadakan voting. Pasal 7 (1) Apabila diantara Anggota Panitia ada yang ditetapkan sebagai bakal Calon Perangkat Desa Lainnya atau berhalangan tetap, keanggotaannya digantikan oleh Perangkat Desa atau anggota BPD diluar unsur Pimpinan atau RT atau RW atau tokoh masyarakat berdasarkan Keputusan Kepala Desa. (2) Guna mengawasi jalannya Proses Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya serta mengambil langkah–langkah pengamanan, dibentuk Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat. (3) Guna pemantauan, pembinaan dan evaluasi jalannya Proses Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya, dibentuk Panitia Pemantau dan Evaluasi Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  • 6 Pasal 8 Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah : a. Membuat pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Unsur Sekretariat, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pelaksana Teknis; b. Menerima pendafaran dari calon Perangkat Desa Lainnya; c. Melakukan penelitian berkas persyaratan administrasi pendaftaran calon Perangkat Desa Lainnya; d. Menyelenggarakan ujian penyaringan; e. Mengajukan bakal Calon yang dinyatakan memenuhi syarat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa Lainnya yang berhak mengikuti ujian penyaringan tertulis; f. Membuat tata tertib pelaksanaan ujian penyaringan tertulis; g. Mengajukan sumber dan besarnya dana pengangkatan Perangkat Desa Lainnya; h. Melaksanakan penilaian hasil ujian penyaringan tertulis; i. Membuat dan menandatangani Berita Acara hasil ujian penyaringan tertulis; j. Mengumumkan hasil ujian tertulis paling lama 3 ( tiga ) jam setelah ujian selesai; k. Melaporkan hasil ujian calon Perangkat Desa Lainnya kepada Kepala Desa. BAB IV MEKANISME PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINNYA Pasal 9 (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membuat pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dan melakukan penjaringan Bakal calon Perangkat Desa Lainnya. (2) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilengkapi dengan persyaratan administratif kemudian dilakukan penyaringan. (3) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bakal Calon Perangkat Desa Lainnya yang memenuhi persyaratan, oleh Panitia ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti ujian. Pasal 10 (1) Dalam hal tidak terdapat calon Perangkat Desa Lainnya dalam masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan. (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing masa perpanjangan adalah selama 6 (enam) hari. (3) Apabila perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada calon maka Panitia menyerahkan kewenangannya kepada Kepala Desa.
  • 7 (4) Berdasarkan kewenangannya, Kepala Desa dapat mengangkat Perangkat Desa Lainnya dengan persetujuan BPD. Pasal 11 (1) Persyaratan pencalonan Perangkat Desa Lainnya adalah : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945; c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat; d. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan setinggi – tingginya 60 (enam puluh) tahun. e. Penduduk desa setempat dan telah berdomisili paling sedikit 6 ( enam ) bulan; f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; g. Sehat jasmani dan rohani; h. Berkelakuan baik, yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang. (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Calon Perangkat Desa tertentu juga harus memenuhi persyaratan lainnya, yaitu : a. PNS, TNI / Polri, Pegawai BUMN / BUMD yang mencalonkan diri sebagai Calon Perangkat Desa harus mendapat ijin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya; b. Perangkat Desa Unsur kewilayahan yang mencalonkan diri sebagai Calon Perangkat Desa Unsur Sekretariat harus melampirkan surat permohonan pengunduran diri sementara dari jabatannya kepada Kepala Desa; c. Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Calon Perangkat Desa Unsur Sekretariat, Unsur kewilayahan dan Unsur Pelaksana Teknis harus melampirkan surat permohonan pengunduran diri sementara dari keanggotaan BPD kepada Bupati melalui Camat pada saat mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya; (3) Permohonan untuk mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa Unsur Sekretariat, Unsur kewilayahan dan Unsur Pelaksana Teknis diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Panitia dengan dilampiri berkas persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 12 Yang tidak dapat mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa Unsur Sekretariat, Unsur Wilayah dan Unsur Pelaksana Teknis adalah : a. Ayah, Ibu kandung Kepala Desa; b. Anak kandung dari Kepala Desa; c. Suami / Istri Kepala Desa;
  • 8 Pasal 13 (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) selanjutnya oleh Panitia diadakan penelitian administrasi dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian. (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon yang memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Panitia sebagai Calon yang berhak mengikuti Ujian Penyaringan tertulis. BAB V PELAKSANAAN UJIAN PENYARINGAN Pasal 14 (1) Ujian penyaringan Perangkat Desa Lainnya dilakukan melalui ujian tertulis dengan materi : a. Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945; b. Pengetahuan Umum; c. Bahasa Indonesia; d. Berhitung / Matematika. e. Lainnya sesuai dengan bidang tugasnya . (2) Materi Ujian sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam bentuk pilihan ganda. (3) Dalam pelaksanaan ujian, para peserta calon Perangkat Desa Lainnya harus hadir mengikuti ujian dengan mengisi daftar hadir. (4) Calon Perangkat Desa Lainnya yang tidak dapat mengikuti ujian, dinyatakan gugur dan tidak lulus. (5) Hasil pelaksanaan ujian perangkat desa lainnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya. (6) Pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 15 (1) Calon Perangkat Desa Lainnya yang dapat diusulkan untuk ditetapkan menjadi Perangkat Desa Lainnya adalah Calon yang memperoleh nilai tertinggi dari hasil ujian tertulis; (2) Apabila terjadi calon tunggal bagi Calon Perangkat Desa Lainnya yang dapat diusulkan untuk ditetapkan menjadi Perangkat Desa Lainnya adalah Calon yang memperoleh nilai diatas nilai terendah yang ditetapkan oleh Panitia. (3) Dalam hal terdapat Calon Perangkat Desa Lainnya yang memperoleh nilai tertinggi lebih dari satu orang, maka diadakan ujian ulang.
  • 9 Pasal 16 Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan mengundang : a. Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan; b. Kepala Desa; c. Pimpinan BPD; d. Tokoh / Pemuka Masyarakat sesuai kebutuhan. Pasal 17 Hasil pelaksanaan ujian tertulis dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat pada hari itu juga. Pasal 18 (1) Sebelum hasil pelaksanaan ujian penyaringan disampaikan kepada Kepala Desa, masyarakat dapat menyampaikan keberatan kepada Panitia Pengawas apabila ada permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan ujian penyaringan dalam tenggang waktu 2 kali 24 jam setelah hasil ujian penyaringan tertulis diumumkan. (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Panitia Pengawas dengan tembusan Panitia, Kepala Desa dan BPD. (3) Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada keberatan, maka Panitia menyampaikan laporan hasil ujian kepada Kepala Desa. Pasal 19 (1) Walaupun terjadi keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, proses/mekanisme ujian penyaringan secara administratif tetap harus dilanjutkan kecuali apabila Panitia Pengawas membuat berita acara bahwa proses ujian penyaringan cacat hukum. (2) Laporan Pelaksanaan dan Berita Acara ujian penyaringan disampaikan oleh Panitia kepada Kepala Desa paling lama 5 (lima) hari sejak pelaksanaan ujian penyaringan. Pasal 20 (1) Selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan hasil ujian Perangkat Desa Lainnya, Kepala Desa mengusulkan kepada Pimpinan BPD untuk mendapatkan persetujuan. (2) Selambat – lambatnya 7 ( tujuh ) hari setelah usulan diterima pimpinan BPD sudah harus memberikan persetujuan penetapan Calon Perangkat Desa Lainnya. (3) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada ayat (2) BPD tidak memberikan persetujuan dianggap menyetujui usulan tersebut.
  • 10 (4) Selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima persetujuan dari Pimpinan BPD, Kepala Desa harus menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya. BAB VI TATACARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI PERANGKAT DESA LAINNYA Pasal 21 (1) Selambat–lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa, Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan mengucapkan sumpah / janji dan dilantik oleh Kepala Desa. (2) Susunan kata–kata sumpah / janji Perangkat Desa Lainnya adalah sebagai berikut : `` Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku ……………… dengan sebaik – baiknya, sejujur – jujurnya, dan seadil – adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang – undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang – undangan dengan selurus – lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ``. Pasal 22 (1) Pelantikan dan pengucapan sumpah / janji Perangkat Desa Lainnya, diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Desa dalam suatu upacara yang dihadiri oleh Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan atau yang mewakili, Anggota BPD, Perangkat Desa Lainnya, tokoh – tokoh masyarakat, RT, RW, dan masyarakat desa yang bersangkutan sesuai kebutuhan. (2) Kepala Desa dengan pertimbangan tertentu dapat menyelenggarakan pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Perangkat Desa Lainnya ditempat lain. (3) Pada upacara pengucapan sumpah / janji dan pelantikan, Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan berpakaian dinas. (4) Setelah dilantik dan mengucapkan sumpah / janji oleh Kepala Desa, Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan segera melakukan serah terima jabatan. (5) Apabila serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan maka Perangkat Desa terlantik tetap berwenang melaksanakan tugas sebagai perangkat desa definitif.
  • 11 Pasal 23 (1) Pelantikan Perangkat Desa Unsur Sekretariat , Unsur Kewilayahan dan Pelaksana teknis lapangan dilaksanakan pada akhir jabatan Perangkat Desa sebelumnya dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan. (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelaksanaan pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sebelum hari libur. (3) Pelantikan Perangkat Desa Lainnya yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan – alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa sebelumnya dengan ketentuan bahwa Perangkat Desa sebelumnya tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut. BAB VII BIAYA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA Pasal 24 (1) Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa dan/atau berasal dari partisipasi masyarakat; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya kepada Kepala Desa. (3) Usulan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD. BAB VIII MASA JABATAN PERANGKAT DESA LAINNYA Pasal 25 Masa jabatan Perangkat Desa Unsur Sekretariat, Unsur Kewilayahan dan Pelaksana Teknis Lapangan ditetapkan sampai dengan batas usia 60 (enam puluh) tahun. BAB IX KEDUDUKAN KEUANGAN PERANGKAT DESA Pasal 26 (1) Penghasilan tetap bagi Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan / atau yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian. (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan desa yang ditetapkan tiap tahun dalam APBDesa.
  • 12 Pasal 27 (1) Perangkat Desa Lainnya diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa. (2) Penghasilan tetap dan / atau tunjangan lainnya yang diterima Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa. BAB X TUGAS DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA Pasal 28 (1) Sekretaris Desa adalah pembantu Kepala Desa yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk : a. Memimpin Sekretariat Desa; b. Menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; c. Membantu penyiapan administrasi yang diperlukan Kepala Desa. (2) Kepala Urusan berkedudukan sebagai Unsur Sekretariat Pembantu Sekretaris Desa yang mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan kegiatan sesuai dengan bidangnya. (3) Pelaksana Teknis Lapangan berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan kegiatan–kegiatan teknis sesuai dengan bidangnya. (4) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur Pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya yang mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan kegiatan kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya. BAB XI LARANGAN PERANGKAT DESA Pasal 29 Perangkat Desa dilarang : a. Menyalahgunakan wewenang; b. Menyalahgunakan barang – barang, uang, surat – surat berharga milik Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Desa; c. Menjadi pengurus partai politik; d. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD serta Lembaga Desa lainnya; e. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD; f. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah; g. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; h. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, dan/atau barang dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  • 13 i. Melanggar sumpah/janji jabatan; j. Melakukan perbuatan–perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, melakukan kejahatan terhadap kesusilaan, perjudian, mabuk–mabukan dan harus dapat dibuktikan secara hukum. BAB XII SANKSI PERANGKAT DESA Pasal 30 (1) Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan / atau yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Desa dan/atau Ketua BPD dapat melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat. (2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat memerintahkan Lembaga Pengawasan untuk melakukan pemeriksaan. Pasal 31 (1) Perangkat Desa Lainnya yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenakan sanksi administrasi berupa : a. Peringatan tertulis; b. Pemberhentian sementara; c. Pemberhentian dari jabatan Perangkat Desa Lainnya. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa. BAB XIII PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA LAINNYA Pasal 32 (1) Perangkat Desa Lainnya yang didakwa melakukan suatu tindak pidana diberhentikan sementara setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ). (2) Pemberhentian sementara dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa. (3) Selama Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari – hari dilakukan oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa. (4) Atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dengan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Lembaga Pengawasan yang berwenang dan/atau Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa Lainnya apabila dinyatakan bersalah atau mengangkat kembali apabila dinyatakan tidak bersalah.
  • 14 (5) Selama diberhentikan sementara, Perangkat Desa Lainnya tidak memperoleh hak-haknya. Pasal 33 (1) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa tanpa melalui persetujuan Badan Permusyawaratan Desa apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa tanpa melalui Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara. (3) Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan. (4) Apabila Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir masa jabatannya Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa yang bersangkutan. (5) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan pelanggaran, sedang Perangkat Desa tersebut melakukan upaya banding atau kasasi, maka status pemberhentian sementara yang bersangkutan belum dapat dicabut; (6) Tentang dikukuhkan kembali atau diberhentikan sebagai Perangkat Desa tersebut tergantung dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. . BAB XIV PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA Pasal 34 (1) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan atau berhenti karena : a. Meninggal dunia; b. Mengajukan permintaan sendiri; c. Telah berusia 60 tahun; d. Tidak lagi memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, dan huruf g; e. Melanggar sumpah / janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
  • 15 f. Meninggalkan tugas secara tidak sah dalam jangka waktu selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus; g. Melakukan tindak pidana; h. Melanggar ketentuan larangan bagi Perangkat Desa Lainnya. (2) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Pimpinan BPD. (3) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD dan didasarkan pada hasil pemeriksaan oleh Lembaga Pengawasan yang berwenang. (4) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya karena alasan kesehatan dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD apabila dalam jangka waktu 6 (enam ) bulan ( berturut – turut ) dan berdasarkan keterangan Tim Penguji Kesehatan Pemerintah bahwa Perangkat Desa Lainnya Tersebut belum dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya. (5) Kepala Desa dapat memberhentian Perangkat Desa Lainnya dengan persetujuan BPD karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g apabila Perangkat Desa dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 4 (empat) tahun dan/atau didasarkan pada Hasil Pemeriksaan oleh Lembaga Pengawasan yang berwenang. BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 35 (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam arti memfasilitasi yaitu memberikan pedomaan, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku. (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat. (4) Camat sebagaimana dimaksud ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 36 Batas usia tertinggi Perangkat Desa Lainnya yang diangkat dan ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
  • 16 Pasal 37 (1) Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diperlakukan sama dengan Perangkat Desa Lainnya dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah berakhir masa jabatannya atau terjadi kekosongan jabatan akan diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 38 Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 39 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa diluar Sekretaris Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 40 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung. Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 13 Agustus 2009 BUPATI TULUNGAGUNG, ttd Ir. HERU TJAHJONO, MM. Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 20 Oktober 2009 SEKRETARIS DAERAH ttd Drs. MARYOTO BIROWO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19530808 198003 1 036 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2009 NOMOR 02 SERI E
  • 17 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA I. PENJELASAN UMUM Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa maka penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilakanakan dengan baik. Salah satu aspek terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik adalah adanya Perangkat Desa yang kompeten di bidangnya. Salah satu upaya untuk mewujudkan adanya Perangkat Desa yang kompeten di bidangnya adalah dengan diselenggarakannya ujian Perangkat Desa. Untuk itu diperlukan adanya pengaturan yang menjadi pedoman dalam pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat desa. Di Kabupaten Tulungagung sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat desa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Atau Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Luar Sekretaris Desa. Namun demikian seiring dengan perkembangan dinamika dalam masyarakat telah banyak timbul permasalahan terkait dengan ujian Perangkat Desa yang kurang dapat diselesaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2006. Adapun beberapa permasalahan yang segera memerlukan upaya penyelesaian antara lain terkait dengan pemilihan Kepala Dusun, antisipasi terhadap adanya pemahaman terhadap persyaratan, sanksi terhadap pengabaian atas wewenang dan tanggungjawab Perangkat Desa serta adanya kekosongan hukum terkait dengan pengaturan Sekretaris Desa. Sehubungan dengan hal tersebut di atas kiranya perlu dilaksanakan pengaturan kembali tentang tatacara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Antara lain tugas, kewajiban, hak, larangan, sanksi. Pasal 3 Cukup Jelas.
  • 18 Pasal 4 Cukup Jelas. Pasal 5 Cukup Jelas. Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Panitia Pengawas berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari unsur Kecamatan Kepolisian dan Koramil. Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup Jelas. Pasal 9 Cukup Jelas. Pasal 10 Ayat (1) Dalam hal tidak terdapat calon perangkat desa yang mendaftarkan diri, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran 2 x 6 hari termasuk hari minggu/libur Apabila dalam masa perpanjangan tetap tidak ada calon yang mendaftar maka Panitia menyerahkan kewenangannya kepada Kepala Desa; Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “bertaqwa” dalam ketentuan ini adalah dalam arti taat dalam menjalankan kewajiban agamanya. Huruf b Dituangkan dalam surat pernyataan. Yang dimaksud dengan setia adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Huruf c Dibuktikan dengan menunjukkan dan menyerahkan seluruh ijasah/STTB/ dokumen lain yang berpenghargaan sama dari seluruh jenjang pendidikan yang dipersyaratkan yaitu mulai dari SD, serta menyerahkan foto copy Ijasah/STTB/dokumen lain yang berpenghargaan sama, serta dilegalisir oleh Lembaga Pendidikan yang mengeluarkan Ijasah serta diketahui atau dikuatkan oleh Diknas / Depag.
  • 19 Apabila Lembaga Pendidikan sudah tidak ada, maka Ijasah/STTB/ dokumen lain yang berpenghargaan sama tersebut dilegalisir langsung oleh Diknas/Depag. Huruf d Dibuktikan dengan Akte Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Huruf e Persyaratan mengenai Penduduk Desa setempat bagi perangkat desa Unsur Sekretariat, dibuktikan dengan adanya kepemilikan KTP dan surat keterangan dari Kepala Desa bahwa yang bersangkutan terdaftar dalam buku Register Induk Penduduk dan telah berdomisili paling sedikit 6 (enam) bulan . Persyaratan mengenai Penduduk Dusun setempat dan bertempat tinggal di dusun setempat untuk Unsur Kewilayahan, dibuktikan dengan adanya kepemilikan KTP dan surat keterangan dari Kepala Desa bahwa yang bersangkutan terdaftar dalam buku Register Induk Penduduk dan telah berdomisili paling sedikit 6 (enam) bulan. Persyaratan mengenai Penduduk Desa/Dusun setempat Untuk Unsur Pelaksana Tenis Lapangan, dibuktikan dengan adanya kepemilikan KTP dan surat keterangan dari Kepala Desa bahwa yang bersangkutan terdaftar dalam buku Register Induk Penduduk dan telah berdomisili paling sedikit 6 (enam) bulan . Huruf f Dituangkan dalam Surat Pernyataan dan diketahui Pengadilan setempat. Huruf g Dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah (Puskesmas). Huruf h Dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK ). Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud pimpinan Instansi Induk adalah : a. Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ( Pemerintah Kabupaten ); b. Kepala Kantor Wilayah Departemen / Lembaga Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal; c. Bagi TNI / POLRI mendapat ijin Pimpinan kesatuannya; d. Bagi Pegawai BUMN / BUMD mendapat ijin Pimpinan BUMD / BUMD. Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Ayat (3) Surat Permohonan ditulis tangan sendiri dan bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah). Pasal 12 Cukup Jelas. Pasal 13 Cukup Jelas
  • 20 Pasal 14 Ayat (1) Bobot materi ujian disesuaikan dengan kebutuhan jabatan perangkat desa yang akan diisi; Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup Jelas. Pasal 15 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Yang dimaksud memperoleh nilai tertinggi lebih dari satu orang adalah apabila terdapat calon perangkat desa yang memperoleh nilai sama Ujian ulang meliputi ujian tertulis yang diikuti oleh calon perangkat desa yang mendapat nilai sama. Ujian ulang dilaksanakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali. Pasal 16 Cukup Jelas. Pasal 17 Pengumuman pada saat itu juga setelah hasil ujian tertulis dikoreksi oleh Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya, serta dibuatkan berita acara. Pasal 18 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Berita Acara cacat hukum yang dibuat oleh panitia hanya terkait dengan prosedur dan proses ujian penyaringan yang menyimpang dari Peraturan Daerah ini. Apabila keberatan menyangkut materi Peraturan Daerah maka harus dilakukan melalui mekanisme uji publik atau pembuktian oleh Lembaga Peradilan. Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas. Pasal 20 Cukup Jelas. Pasal 21 Cukup Jelas.
  • 21 Pasal 22 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Pertimbangan tertentu meliputi adanya bencana alam dan keadaan darurat yang terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Pasal 23 Cukup Jelas. Pasal 24 Ayat (1) Partisipasi Masyarakat dapat berasal dari calon Perangkat desa atau pihak ketiga yang tidak mengikat. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 25 Cukup Jelas. Pasal 26 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Tunjangan kinerja berasal dari tanah eks Bengkok yang dulunya dikelola oleh sekretaris desa dan sekarang sudah berubah fungsi atau status menjadi tanah kas desa. Sisa dari pemanfaatan tanah kas desa setelah dialokasikan untuk tunjangan kinerja dapat dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa Pasal 27 Cukup Jelas. Pasal 28 Cukup Jelas. Pasal 29 Huruf c Pengurus partai politik dibuktikan dengan surat keputusan dari partai politik yang bersangkutan. Huruf d Yang dimaksud lembaga desa lainnya adalah RT atau RW atau LPM. Huruf f Yang dimaksud kampanye termasuk di dalamnya menjadi Tim Sukses, juru kampanye atau terlibat langsung menjadi peserta Pemilu/calon. Pasal 30 Cukup Jelas.
  • 22 Pasal 31 Ayat (1) Huruf a Peringatan tertulis I, II, III dengan tenggang waktu masing – masing 10 ( sepuluh ) hari. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. .Pasal 32 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Yang dimaksud hak-hak Perangkat Desa Lainnya antara lain Tambahan Penghasilan. Pasal 33 Cukup Jelas. Pasal 34 Ayat (1) Huruf g Yang dimaksud dengan tindak pidana adalah tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 4 (empat) tahun. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Lembaga Pengawasan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Ayat (4) Yang dimaksud kesehatan meliputi kesehatan jasmani dan rohani. Ayat (5) Lembaga Pengawasan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Pasal 35 Cukup Jelas. Pasal 36 Cukup Jelas. Pasal 37 Cukup Jelas. Pasal 38 Cukup Jelas. Pasal 39 Cukup Jelas. Pasal 40 Cukup Jelas.