• Save
Kumpulan peraturan pajak bumi dan bangunan (PBB)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Kumpulan peraturan pajak bumi dan bangunan (PBB)

on

  • 5,903 views

Kumpulan peraturan pajak bumi dan bangunan (PBB)

Kumpulan peraturan pajak bumi dan bangunan (PBB)

Statistics

Views

Total Views
5,903
Views on SlideShare
5,764
Embed Views
139

Actions

Likes
0
Downloads
114
Comments
0

1 Embed 139

http://www.pajeglempung.com 139

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Kumpulan peraturan pajak bumi dan bangunan (PBB) Kumpulan peraturan pajak bumi dan bangunan (PBB) Document Transcript

  • KUMPULAN PERATURAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) Oleh : Amin Isnanto Buku pegangan persiapan pelimpahan PBB ke Pemerintah Daerah sebagai dasar replika Peraturan Daerah 1. Undang-Undang Tentang Pajak Derah dan Retribusi Daerah 2. Peraturan Kementerian Keuangan yang mengatur Pajak Bumi dan Bangunan 3. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur Pajak Bumi dan Bangunan 4. Peraturan Daerah telah dibuat dan disahkan Penerbit CV. Gunung Perahu
  • KUMPULAN PERATURAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) Oleh: Amin Isnanto Buku pegangan persiapan pelimpahan PBB ke Pemerintah Daerah sebagai dasar replika Peraturan Daerah 1. Undang-Undang Tentang Pajak Derah dan Retribusi Daerah 2. Peraturan Kementerian Keuangan yang mengatur Pajak Bumi dan Bangunan 3. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur Pajak Bumi dan Bangunan 4. Peraturan Daerah telah dibuat dan disahkan Penerbit CV. Gunung Perahu
  • KUMPULAN PERATURAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) Amin Isnanto, SE Editor: Amin Isnanto Design dan Lay-out: Amin Isnanto Diterbitkan oleh: CV. Gunung Perahu Website: www.pajeglempung.com Email: pajeglempung@gmail.com Hak Cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit. Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT) KUMPULAN PERATURAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) ---cet. 1--- Banjarnegara ; CV. Gunung Perahu, Amin Isnanto, SE, Tulungagung, 2013 iv + 793 hlm; 14 x 21 cm ISBN 978-602-14733-0-6 Cetakan 1, Desember 2013 ii
  • KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Allah SWT atas terselesaikannya buku ini. Tujuan penyusunan buku ini adalah sebagai buku pegangan bagi para praktisi perpajakan khususnya di Pajak Bumi dan Bangunan. Buku ini dapat menjadi pedoman dalam membuat replika peraturan Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Buku ini masih belum sempurna, sehingga masih memerlukan peningkatan kualitas. Oleh karena itu masukan dan saran akan diterima dengan sepenuh hati demi penyempurnaan buku ini. Untuk saling bertukar pikiran pembaca dapat menghubungi email pajeglempung@gmail.com, facebook: Pajeg Lempung, dan www.pajeglempung.com Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya atas bantuan semua pihak dalam pembuatan buku ini dan semoga buku ini dapat bermanfaat. Tulungagung, Desember 2013 Penulis iii
  • DAFTAR ISI Kata Pengantar .................................................................................. iii Daftar Isi ........................................................................................... iv BAB I Pendahuluan ....................................................................... 1 BAB II Daftar Peraturan ................................................................. 6 BAB III Peraturan ............................................................................ 14 Dasar Hukum PBB-P2 ......................................................... 14 Klasifikasi NJOP .................................................................. 159 Tata Cara Pendaftaran, Pendataan Dan Penilaian Objek Dan Subjek Pajak PBB P2 ......................................... 188 Tata Cara Penerbitan SPPT .................................................. 199 Tata Cara Pengajuan Keberatan ........................................... 204 Tata Cara Pengurangan ........................................................ 234 Tata Cara Pengurangan Sanksi Administrasi Dan Tata Cara Pembatalan SPPT, SKP, STP PBB Yang Tidak Benar .................................................................................... 279 Tata Cara Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Sekaligus ......................... 340 Tata Cara Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Untuk Kepentingan Penagihan ............................................. 364 Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak ................................. 371 Tata Cara Penerbitan STP Dan Penagihan PBB P2 ............. 381 Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB P2 ... 387 Tata Cara Pembetulan .......................................................... 405 iv
  • Tata Cara Pelayanan PBB P2 ............................................... 439 Tata Cara Mutasi PBB.......................................................... 443 Tata Cara Surat Keterangan NJOP ....................................... 458 Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan ...................................................................... 468 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ............................ 474 Tata Cara Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan ...................................................................... 483 Tata Cara Penunjukan Tempat Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan ............................................................ 506 Peraturan Daerah Gubernur DKI Jakarta ............................. 511 Daftar Pustaka ................................................................................... 791 Tentang Penulis ................................................................................. 792 Abstrak ........................................................................................... 793 v
  • BAB 1 PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah maka Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akan dialihkan menjadi pajak daerah dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya mulai 1 Januari 2014. Tujuan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan UndangUndang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: 1. meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah 2. memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), 3. memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, 4. memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan 5. menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 atau Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah Pasal 11 disebutkan Pasal 7 ayat (1) disebutkan: Dalam rangka menerima pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan: 1. Sarana dan prasarana Peralatan yang harus dipersiapkan meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak merupakan sistem aplikasi yang selama ini telah dioperasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam mengelola PBB yang terdiri dari sistem aplikasi oracle, Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), Bank Data Nilai Pasar Properti (BDNPP), Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (Sismiop), dan lain-lain. Sedangkan perangkat keras 1
  • merupakan peralatan-peralatan yang dipergunakan untuk menunjang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan yang terdiri dari High Speed Printer, Scanner dan Plotter, Komputer dan Printer, Global Posistioning System (GPS), Distometer, Theodolit, File Storage, Digital Camera, dan lain-lain. Sarana dan prasarana lain diantaranya: a. Basis data PBB b. Formulir pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) c. Formulir pengajuan permasalahan PBB d. Gedung/ruangan e. Peralatan komputer Batas waktu penyelesaian persiapan sarana dan prasarana, paling lambat tanggal 30 November sebelum Tahun Pengalihan 2. Struktur organisasi dan tata kerja Struktur organisasi dibentuk berdasarkan tugas dan fungsi yang diperlukan. Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Unit pengelolaan PBB P2 Gambar 1.2 Unit Pengelolaan PBB-P2 2
  • Uraian jabatan dari masing-masing unit sebagi berikut: Tabel 1.1 Uraian jabatan dari masing-masing seksi atau unit Unit Seksi Tugas No (pengelolaan (KPPBB) PBB P2) 1 Pendataan Pendataan dan melakukan pendataan dan Penilaian dan penilaian atas basis Penilaian data PBB. 2 Pengolahan Pengolahan merekam basis data dan Data dan Data dan memberikan informasi Informasi Informasi tentang data PBB. 3 Penerimaan Penerimaan Mengawasi penerimaan/pembayaran PBB 4 Penetapan Pelayanan Melakukan penetapan SPPT PBB, memberikan pelayanan dalam permasalahan PBB, dan memberikan hasil output pengajuan. 5 Keberatan tidak ada Memproses keberatan dan dan banding atas PBB banding yang terutang, untuk unit pengelolaan PBBP2 dapat dikerjaan ke unit pendataan dan penilaian 6 Penagihan Penagihan Melakukan penagihan atas tunggakan PBB 7 Fungsional Fungsional Melakukan penilaian Penilai Penilai objek pajak PBB ( dapat masuk ke unit pendataan dan penilaian Batas waktu penyelesaian persiapan struktur organisasi dan tata kerja pemungutan PBB-P2, paling lambat tanggal 30 November sebelum Tahun Pengalihan 3
  • 3. Sumber daya manusia pemerintah daerah harus menyiapkan personil yang bertugas sebagai pendata atau surveyor, penilai (valuer), operator console dan operator data entry, administrasi pemungutan, pemungut, penagih/juru sita, pendistribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan lain-lain. Batas waktu penyelesaian persiapan sumber daya manusia, paling lambat tanggal 30 November sebelum Tahun Pengalihan 4. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Standard Operating Procedure (SOP) Peraturan daerah yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan PBB P2 yang menyangkut pendataan, penilaian/penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), pencetakan SPPT Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/ Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), penerbitan salinan SPPT/Surat Keterangan NJOP, penetapan pajak Nilai Jual Objek Pajak Tidak kena Pajak (NJOPTKP), ketetapan minimal, administrasi penerimaan, pemungutan, tempat pembayaran, penagihan, tunggakan, pemeriksaan/penelitian, pengurangan, keberatan, dan lain-lain. Batas waktu penyelesaian persiapan Peraturan Daerah, paling lambat tanggal 30 Juni sebelum Tahun Pengalihan. Batas waktu penyelesaian peraturan Kepala Daerah, dan SOP, paling lambat tanggal 31 Oktober sebelum Tahun Pengalihan 5. Kerjasama dengan pihak terkait, antara lain: Kantor Pelayanan Pajak, perbankan, kantor pertanahan, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah. Batas waktu penyelesaian persiapan kerjasama dengan pihak terkait, paling lambat tanggal 30 November sebelum Tahun Pengalihan. 6. Pembukaan rekening penerimaan PBB-P2 pada bank yang sehat. Batas waktu penyelesaian persiapan pembukaan rekening PBBP2 pada bank yang sehat, paling lambat tanggal 31 Desember sebelum Tahun Pengalihan. Sehubungan dengan tidak dapat digunakannya lagi peraturanperaturan pendukung PBB P2 yang selama ini ada maka untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota apabila tetap akan menggunakan sistem pemungutan PBB P2 yang sama seperti yang dilakukan oleh DJP selama ini maka harus melakukan replikasi ulang terhadap beberapa beraturan pendukung tersebut. 4
  • 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Beberapa peraturan pendukung yang perlu direplikasi antara lain: Klasifikasi NJOP Tata cara pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak PBB P2 Tata cara penerbitan SPPT Tata cara pengajuan keberatan Tata cara pengajuan banding Tata cara pengurangan Tata cara pengurangan sanksi administrasi Tata cara pembatalan SPPT, SKP, STP PBB yang tidak benar Tata cara penagihan dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan seketika sekaligus Tata cara pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan utk kepentingan penagihan Tata cara penghapusan piutang pajak Tata cara penerbitan STP dan penagihan PBB P2 Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2 Tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak Tata cara pembetulan dan pembatalan Tata cara pelayanan PBB P2 5
  • BAB 2 DAFTAR PERATURAN Peraturan daerah yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan PBB P2 yang menyangkut pendataan, penilaian/penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), pencetakan SPPT Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/ Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), penerbitan salinan SPPT/Surat Keterangan NJOP, penetapan pajak Nilai Jual Objek Pajak Tidak kena Pajak (NJOPTKP), ketetapan minimal, administrasi penerimaan, pemungutan, tempat pembayaran, penagihan, tunggakan, pemeriksaan/penelitian, pengurangan, keberatan, dan lain-lain. Sehubungan dengan tidak dapat digunakannya lagi peraturan-peraturan pendukung PBB P2 yang selama ini ada, maka untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota apabila tetap akan menggunakan sistem pemungutan PBB P2 yang sama seperti yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak selama ini maka harus melakukan replikasi ulang terhadap beberapa beraturan pendukung tersebut. Peraturan-peraturan pengelolaan PBB-P2 diantaranya sebagai berikut: 1. DASAR HUKUM PBB-P2 a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah b. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 213/PMK.07/2010, Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 61/PJ/2010 Tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah 6
  • 2. KLASIFIKASI NJOP • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.03/2010 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan 3. TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK PBB P2 a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 533/PJ./2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan Dan Penilaian Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan Dan Atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 115/PJ./2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-533/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan Dan Penilaian Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan Dan Atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) 4. TATA CARA PENERBITAN SPPT • Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 34/PJ/2008 Tentang Bentuk Dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan 5. TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 25/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 16/PJ/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 25/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan 7
  • 6. TATA CARA PENGURANGAN a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2009 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 46/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan d. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 51/PJ/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Wajib Pajak Veteran Pejuang Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan, Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya, Atau Janda/Dudanya Dan Untuk Wajib Pajak Pensiunan, Serta Karena Kenaikan Nilai Jual Kena Pajak 7. TATA CARA PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBATALAN SPPT, SKP, STP PBB YANG TIDAK BENAR a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2009 Tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Yang Tidak Benar b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 56/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan, Dan 8
  • Pengurangan Atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Dan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Tidak Benar c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 17/PJ/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 56/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Dan Surat Tagihan Pajak Bumi Pajak Bumi Dan Bangunan, Yang Tidak Benar d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 17/PJ/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-56/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Dan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Yang Tidak Benar 8. TATA CARA PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA SEKALIGUS a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus 9
  • 9. TATA CARA PEMBLOKIRAN DAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN UNTUK KEPENTINGAN PENAGIHAN • Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.04/2000 Tentang Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 10. TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan 11. TATA CARA PENERBITAN STP DAN PENAGIHAN PBB P2 • Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 503/PJ./2000 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 12. TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB P2 • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 13. TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBETULAN • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pembetulan 14. TATA CARA PELAYANAN PBB P2 • Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 19/PJ.6/1994 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Satu Tempat Dalam SISMIOP 10
  • 15. TATA CARA MUTASI PBB • Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 60/PJ/2012 Tentang Prosedur Kerja Penyelesaian Mutasi Objek Dan/Atau Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan 16. TATA CARA SURAT KETERANGAN NJOP • Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 9/PJ/2009 Tentang Penegasan Penerbitan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 17. BADAN ATAU PERWAKILAN LEMBAGA INTERNASIONAL YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 148/PMK.07/2010 Tentang Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan 18. NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.03/2011 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan 19. TATA CARA PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan 11
  • 20. TATA CARA PENUNJUKAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN • Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 58/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penunjukan Tempat Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan 21. PERATURAN DAERAH GUBERNUR DKI JAKARTA a. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah b. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan c. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pemberian Biaya Operasional Penyampaian SPPT PBB Dan Pengadministrasian Struk SPPT PBB d. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan Ke Rekening Kas Umum Daerah e. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 86 Tahun 2009 Tentang Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan f. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah g. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 81 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Koordinasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan h. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 201 Tahun 2012 Tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Untuk Setiap Wajib Pajak 12
  • i. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 198 Tahun 2010 Tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah j. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 202 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pelaporan Serta Pendataan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan k. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 208 Tahun 2012 Tentang Penilaian Dan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan l. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Pengenaan Dan Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kepada Rumah Sakit Swasta m. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2013 Tentang Pengenaan Dan Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Bidang Pendidikan Swasta 13
  • BAB 2 DAFTAR PERATURAN Peraturan daerah yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan PBB P2 yang menyangkut pendataan, penilaian/penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), pencetakan SPPT Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/ Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), penerbitan salinan SPPT/Surat Keterangan NJOP, penetapan pajak Nilai Jual Objek Pajak Tidak kena Pajak (NJOPTKP), ketetapan minimal, administrasi penerimaan, pemungutan, tempat pembayaran, penagihan, tunggakan, pemeriksaan/penelitian, pengurangan, keberatan, dan lain-lain. Sehubungan dengan tidak dapat digunakannya lagi peraturan-peraturan pendukung PBB P2 yang selama ini ada, maka untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota apabila tetap akan menggunakan sistem pemungutan PBB P2 yang sama seperti yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak selama ini maka harus melakukan replikasi ulang terhadap beberapa beraturan pendukung tersebut. Peraturan-peraturan pengelolaan PBB-P2 diantaranya sebagai berikut: 1. DASAR HUKUM PBB-P2 a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah b. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 213/PMK.07/2010, Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 61/PJ/2010 Tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah 6
  • 2. KLASIFIKASI NJOP • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.03/2010 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan 3. TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK PBB P2 a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 533/PJ./2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan Dan Penilaian Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan Dan Atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 115/PJ./2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-533/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan Dan Penilaian Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan Dan Atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) 4. TATA CARA PENERBITAN SPPT • Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 34/PJ/2008 Tentang Bentuk Dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan 5. TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 25/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 16/PJ/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 25/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan 7
  • ISBN 978-602-14733-0-6
  • 1. Donload dan instal aplikasi Wayang Force di Android atau di IOS (Apple) Anda
  • 2. Aplikasi terinstal
  • 3. Cari dengan kata kunci: Pajak
  • 4. Pilih: Kumpulan Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  • 5. Silakan Anda beli buku tersebut
  • 6. Buku tersebut telah masuk ke Perpustakaan Anda
  • 7. Buku sudah dapat Anda baca