ANGGARAN DASAR KOPERASI

ASPEK-ASPEK PROSES DAN PROSEDUR PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI ANGGARAN DASAR KOPERASIPERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI dan PEMBUBARAN KOPERASI

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992Koperasi adalah :Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badanhukum koperasi dengan melandaskan kegiatannyaberdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakanekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.Koperasi Primer adalah :Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orangseorang.Koperasi Sekunder adalah :Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. 1

PRINSIP KOPE RA SI INDONE SIA2. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka3. Pengelolaan dilakukan secara demokratis4. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota5. Pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal6. Kemandirian7. Pendidikan perkoperasian8. Kerjasama antar koperasi 2

Dari pengertian itu dapat dijabarkan1. Koperasi adalah Badan usaha, artinya dalam memperjuangkan kepentingan ekonomi anggotanya koperasi dituntut untuk bergerak dan berperilaku sebagaimana layaknya “badan usaha” lainnya, yaitu harus dikelola secara professional efektif dan efisien, sehingga dapat tumbuh menjadi organisasi yang tangguh dan mandiri.2. Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal. Artinya koperasi mempersatukan orang-orang yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama untuk bersama-sama secara gotong- royong berjuang mencapai tujuan bersama dengan mengutamakan pelayanan akan kepentingan ekonomi anggotanya. Hal ini yang membedakan koperasi dengan PT atau badan usaha lain yang merupakan kumpulan modal dan cenderung bertujuan mencapai laba sebesar-besarnya. 3

2. Pembeda lain koperasi dengan PT dan badan usaha lainnya dan merupakan ciri khas koperasi adalah anggota merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, sehingga kemajuan dan keberhasilan koperasi akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan anggota dan bukan hanya pada orang tertentu (pemilik modal seperti pada PT).4. Di dalam koperasi anggota bekerjasama berdasarkan prinsip koperasi yang diwarnai dengan kesukarelaan, persamaan derajat, hak, kewajiban dan demokrasi. Ini berarti koperasi milik para anggota sendiri dan dengan demikian pada dasarnya diatur, diurus dan diselenggarakan sesuai dengan keinginan para anggota koperasi itu sendiri.5. Segala kegiatan dan usaha koperasi didasarkan atas persamaan kebutuhan yang menimbulkan kesadaran untuk mempersatukan diri dalam koperasi. Jadi mereka bergabung secara sukarela atas kesadaran akan adanya kepentingan dan kebutuhan bersama, karenanya dalam koperasi tidak ada paksaan, ancaman atau campur tangan dari pihak lain. 4

Mengingat arti koperasi sebagaimana disebutdiatas, maka koperasi mempunyai peran yangbesar dalam menyusun usaha bersama-samayang bertujuan untuk memenuhi kepentingandan kebutuhan yang dirasakan bersama,yang pada akhirnya mengangkat harga diri,meningkatkan kedudukan serta kemampuan untukmengembangkan potensi diri dan meningkatkankesejahteraan bersama. 5

Kegiatan Usaha : Kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh koperasi adalah kegiatan usaha yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan ekonomi anggota. Kegiatan usaha koperasi berfungsi menyokong kegiatan usaha atau kepentingan ekonomi anggotanya. Perkembangan kegiatan usaha koperasi seharusnya berimbas pada perkembangan usaha anggota atau peningkatan pemenuhan ekonomi anggotanya. 6

Kelembagaan K operasi :“Sebagai landasan atau pondasi bagi koperasidalam upaya mengembangkan organisasi dankegiatan usaha koperasi untuk mencapai tujuankoperasi, yaitu pelayanan yang optimal terhadapkepentingan/kebutuhan anggota sehinggakeberdayaan dan kesejahteraan anggota dapatmeningkat”. 7

KE L E MBA GA A N K OPE RA SINilai & Prinsip Kepentingan Koperasi Struktur Anggota O Karakteristik r g Koperasi Perangkat a Organisasi n Profesionalisme Jatidiri i Koperasi Koperasi s a s i Koperasi Efisiensi dan Efektifitas Manajemen Ketatalaksanaan Usaha Tujuan Akuntabilitas Koperasi Partisipasi Anggota 8

Struktur Internal Organisasi Koperasi umumnyaterdiri dari 3 unsur yaitu : 1. Unsur Perangkat Organisasi Koperasi - Rapat Anggota - Pengurus - Pengawas 2. Unsur Dewan Penasehat atau Penasehat 3. Unsur pelaksana yaitu manajer dankaryawan 9

STRUK TUR INTE RN ORG A NISA SI K OPE RA SI A A A A RA DP P BP M KB KB KB K K K K K KA : Anggota ( Anggota perorangan untuk Koperasi Primer ) ( Koperasi Primer atau Koperasi Pusat, Koperasi Gabungan untuk Koperasi Sekunder ).RA : Rapat Anggota KB : Kepala Bagian M : ManajerP : Pengurus K : Karyawan ------------------- : Garis tanggung jawabBP : Badan Pemeriksa DP : Dewan Penasehat _____________ = Garis wewenang 10

Rapat A nggota : Adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota koperasi. Merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Rapat Anggota merupakan perwujudan dari karakteristik koperasi, yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Segala keputusan yang menyangkut sepak terjang koperasi harus dimintakan persetujuan kepada anggota dan diputuskan melalui Rapat Anggota. 11

KOPE RA SI SE K UNDE RKoperasi Sekunder pada dasarnya dibentuk untukmenjalankan fungsi membantu koperasi primeranggotanya untuk mencapai tujuannya. Oleh sebab itukoperasi sekunder pada dasarnya menjalankan usaha-usaha yang tidak dapat di lakukan oleh koperasi primersecara sendiri-sendiri dan mensinergikan segenap potensiyang dimiliki oleh koperasi primernya untuk meningkatkandaya aksesnya baik terhadap sumber-sumber permodalan,pemasaran maupun teknologi.Dengan keberadaan koperasi sekunder, menggambarkanbahwa sesungguhnya koperasi dapat bergerak danberkiprah dalam sektor apa saja ditingkatan apa saja.Artinya bila ada sektor usaha yang pada level tertentutidak bisa dilakukan oleh koperasi primer, maka dapatdiakses melalui koperasi sekundernya 12

PE RA N KOPE RA SI SE K UNDE R Dampak P e s Akses a ModalKP i n g Akses PasarKP Sinergi Peningkatan Potensi dan Koperasi Kemampuan Sektor Usaha Hasil Kemampuan Sekunder & Daya Saing AksesKP Teknologi P e sKP Akses a Manajemen i n g Dampak 13

Peran K operasi Sekunder :Mendukung pemberdayaan dan pengembangankoperasi primer anggotanya melalui :1. Membantu perkuatan akses terhadap sumber- sumber permodalan, pasar dan teknologi serta manajemen.2. Pengelolaan sektor usaha tertentu yang tidak bisa di akses oleh koperasi primer anggotanya.3. Mentransfer pengetahuan di bidang manajemen dan teknologi kepada koperasi primer anggotanya.4. Menularkan budaya profesionalisme efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan organisasi dan usaha koperasi.5. Sebagai cermin bagi kemajuan koperasi primer anggotanya. 14

CONTOH STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI SEKUNDERTingkat Nasional INDTingkat Propinsi/DI. PUS PUS PUSTingkatKabupaten/Kota PRIM PRIM PRIM PRIM PRIMKampung Anggota Perorangan 15

PROSE S PE NG E SA HA N BA DA N HUK UM K OPE RA SI UU 25/1992 Pengesahan selambat-lambatnya PP 4/1994 Diterima 3 bulan sejak berkas diterima lengkap • Pejabat yang berwenang wajib melakukan penelitian terhadap materi Anggaran PERMEN 01/2006 Dasar yang diajukan. Keputusan penolakan dan alasannya • Pejabat yang berwenang disampaikan kembali Sekelompok orang melakukan pengecekan kepada kuasa pendiri terhadap keberadaan paling lama 3 bulan yang mempunyai kegiatan dan koperasi tersebut. kepentingan ekonomi Terhadap penolakan, para pendiri dapat yang sama. mengajukan Ditolak permintaan ulang PRA KOPERASI pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan. Kop. Primer Sekurang - Keputusan terhadap Rapat Persiapan - permintaan ulang kurangnya di tersebut diberikan Rapat Pembentukan hadiri 20 orang paling lambat pendiri. 1 bulan.Membahas Anggaran Dasar Koperasi : Mengajukan Kop. Sekunder permohananAnggaran Dasar memuat antara lain : pengesahan secara• Nama & tempat kedudukan. tertulis kepada Pejabat• Maksud & tujuan - Dihadiri sekurang berwenang. kurangnya 3 disetujui ditolak• Bidang usaha.• Keanggotaan. (tiga) koperasi melalui wakil-• Rapat Anggota. wakilnya.• Pengurus, Pengawas.• Sisa Hasil Usaha. Keputusan Pembuatan Akta oleh akhir Notaris. 16

PROSE S PE NG E SA HA N BA DA N HUK UM K OPE RA SI1. Dasar Hukum : - Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. - Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2006 yaitu tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.5. Koperasi sebaiknya dibentuk oleh sekelompok orang/anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.6. Sebelum mendirikan koperasi, sebaiknya didahului dengan penyuluhan tentang perkoperasian agar kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi tersebut memahami mengenai perkoperasian, sehingga anggota koperasi nantinya benar-benar memahami nilai dan prinsip koperasi dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi. 17

4. Proses pendirian koperasi dimulai dengan pelaksanaan Rapat Pembentukan Koperasi dimana untuk Koperasi Primer sekurang-kurangnya dihadiri oleh 20 orang anggota pendiri, sedangkan untuk Koperasi Sekunder sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga) koperasi melalui wakil-wakilnya.3. Rapat pembentukan koperasi tersebut dihadiri oleh Pejabat Dinas/Instansi/Badan Yang Membidangi Koperasi setempat (sesuai domisili anggota) dimana kehadiran pejabat tersebut bertujuan antara lain untuk : memberi arahan berkenaan dengan pembentukan koperasi, melihat proses pelaksanaan rapat pembentukan, sebagai narasumber apabila ada pertanyaan berkaitan dengan perkoperasian dan untuk meneliti isi konsep anggaran dasar yang dibuat oleh para pendiri sebelum di”akta”kan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi setempat.Selain itu apabila memungkinkan rapat pembentukan tersebut juga dapat dihadiri oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi yaitu Notaris yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM untuk membantu membuat/menyusun akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi. 18

6. Dalam Rapat Pembentukan akan dibahas mengenai Anggaran Dasar Koperasi yang memuat antara lain : - Nama dan tempat kedudukan - Maksud dan tujuan - Bidang usaha - Keanggotaan - Rapat Anggota - Pengurus dan Pengawas - Sisa Hasil Usaha7. Pembuatan atau penyusunan akta pendirian koperasi tersebut dibuat dihadapan dan atau oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi dimaksud.8. Selanjutnya Notaris atau kuasa Pendiri mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang yaitu : Untuk koperasi primer yang anggotanya tersebar di lebih dari 1 (satu) propinsi dan untuk koperasi sekunder adalah Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM. Untuk Koperasi Primer yang anggotanya meliputi satu propinsi atau Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas/Kantor/Badan yang menangani urusan perkoperasian Propinsi/Kabupaten/Kota setempat. 19

2. Pejabat yang berwenang akan melakukan : - Penelitian terhadap meteri Anggaran Dasar yang diajukan. - Pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut.10. Apabila permohonan diterima maka pengesahan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berkas diterima lengkap.11. Jika permohonan ditolak maka Keputusan penolakan dan alasannya disampaikan kembali kepada kuasa pendiri paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan.12. Terhadap Penolakan, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut diberikan paling lambat 1 (satu) bulan. 20

TAMBAHAN YANG PERLU DILAMPIRKAN DLMPEMBENTUK AN KOPERASI YANG MEMPUNYAIUNIT USAHA SIMPAN PINJAM :1. Surat bukti penyetoran modal tetap USP pada asi primer sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk USP pada koperasi sekunder berupa deposito pada Bank Pemerintah yang disetorkan atas nama Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah cq. Ketua Koperasi yang bersangkutan.2. Rencana kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.3. Administrasi dan pembukuan koperasinya.4. Nama dan riwayat hidup Pengurus, Pengawas dan calon Pengelola.5. Daftar sarana kerja.6. Surat Perjanjian Kerja antara Pengurus Koperasi dengan Pengelola/Manager/Direksi. 21

ASPEK ASPEK PENTINGDALAM PENYUSUNANAKTAPERKOPERASIAN 22

POKOK BAHASAN Dasar hukum, Akta Perkoperasian, Materi muatan penting yang perlu diatur dalam Anggaran Dasar koperasi. 23

DASAR HUKUM1. UU nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.2. PP. nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.3. PP. nomor 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah4. PP nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi.5. PP. nomor 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.6. Surat Keputusan Menteri Koperasi dan PPK nomor 36/Kep/M/II/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi.7. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM nomor 19/KEP/Meneg/III/2000 tentang Pedoman kelembagaan dan Usaha Koperasi.8. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006 tanggal 9 Januari 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. 24

AKTA PERKOPERASIAN1. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.2. Akta Pendirian Koperasi.3. Berita Acara Rapat Anggota Koperasi, antara lain : a. Pembentukan Koperasi. b. Rapat Anggota : 1). Rapat Anggota Tahunan. 2). Rapat Anggota Penyusunan dan Pengesahan RAPBK. c. Rapat Anggota Luar Biasa: 1). Penggabungan Koperasi. 2). Pembagian Koperasi. 3). Peleburan Koperasi. 4). Lain Lain (Pemberhentian Pengurus, Anggota dst). 25

ANGGARAN DASAR KOPERASI1. Anggaran Dasar memuat ketentuan‑ketentuan pokok yang merupakan dasar bagi tata kehidupan koperasi, sehingga didalamnya dimuat hal‑hal yang harus disusun secara ringkas, singkat, jelas dan mudah dimengerti oleh siapapun;2. Ketentuan pokok yang dimuat dalam Anggaran Dasar meliputi: a. struktur organisasi; b. kegiatan usaha; c. modal dan keuangan; d. manajemen. 26

3. Pengaturan organisasi sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a adalah mengenai : a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan; c. landasan dan azas; d. keanggotaan; e. perangkat organisasi; f. rapat‑rapat termasuk rapat anggota; g. jangka waktu berdirinya; h. sanksi.4. Pengaturan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b, adalah mengenai : a. kegiatan usaha yang dijalankan Koperasi; b. pendapatan koperasi, Sisa Hasil Usaha (SHU) dan pembagiannya; c. tanggungan; d. tahun buku koperasi. 27

5. Pengaturan modal dan keuangan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf c, adalah mengenai : a. modal sendiri; b. modal pinjaman; c. modal penyertaan.6. Pengaturan manajemen sebagaimana dimaksud angka 2 huruf d, adalah mengenai: a. wewenang, hak, tugas, kewajiban dan tanggung jawab dari perangkat organisasi dan pengelola koperasi; b. hubungan kerja antar perangkat organisasi dan antara perangkat organisasi dengan Pengelola Usaha Koperasi; c. laporan keuangan dan neraca. 28

MATERI MUATAN ANGGARAN DASARMateri muatan dalam Anggaran Dasar Koperasisekurang‑kurangnya meliputi :a. Daftar nama pendiri;b. Nama dan tempat kedudukan;c. Landasan dan asas;d. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;e. Ketentuan mengenai keanggotaan;f. Ketentuan mengenai rapat anggota;g. Ketentuan mengenai pengurus;h. Ketentuan mengenai pengawas;i. Ketentuan mengenai pengelola;j. Ketentuan mengenai permodalan;k. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya Koperasi;l. Ketentuan mengenai Sisa Hasil Usaha;m. Ketentuan mengenai sanksi;n. Ketentuan mengenai pembubaran;o. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;p. Ketentuan mengenai Anggaran Rumah Tangga danperaturan khusus. 29

Materi Anggaran Dasar Koperasi dapatdiperluas dengan menetapkan hal‑hal lainyang diperlukan sesuai dengankepentingan anggota, organisasi atauusaha koperasi yang bersangkutan,sepanjang tidak bertentangan denganperaturan 30

P en u t u p• Koperasi adalah milik dari para anggotanya.• Anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.• Kemajuan dan perkembangan koperasi sangat ditentukan oleh peranserta aktif para anggota.• Peran anggota sangat strategis bagi koperasi, baik koperasi primer maupun koperasi sekunder. Kenal-kop 49

ANGGARAN DASAR KOPERASI

by Manunggal Amethyst on Apr 09, 2012

Accessibility

Upload Details

Usage Rights

Statistics

ANGGARAN DASAR KOPERASI Presentation Transcript