Pedoman umum sistem akuntansi pemerintah

5,952 views
5,614 views

Published on

3 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,952
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
326
Comments
3
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pedoman umum sistem akuntansi pemerintah

  1. 1. LOGO P E R AT U R A N M E N T E R I K E U A N G A N N O M O R : 2 3 8 / P M K . 0 5 / 2 0 1 1 Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) Disampaikan dalam Gugus Kendali Mutu Februari 2013 TIM BIDANG (PEMBINAAN) AKUNTANSI DAN PELAPORAN
  2. 2. Pembahasan1 Dasar Hukum PUSAP2 Apa itu PUSAP?3 Siapa yg perlu menerapkan PUSAP?4 Mengapa PUSAP perlu diterapkan?5 Kapan PUSAP perlu diterapkan?6 Bagaimana Penerapan PUSAP?
  3. 3. Dasar Hukum PUSAP UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pasal 6 ayat 4 : “ Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan...diatur dengan PMK setelah berkoordinasi dengan Mendagri”
  4. 4. Apa itu PUSAP? PUSAP adalah pedoman umum dalam menyusun dan mengembangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan sesuai SAP berbasis akrual, khususnya Bagan Akun Standar (BAS) dengan basis akrual Pedoman Penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah
  5. 5. Apa itu sistem akuntansi pemerintah? Rangkaian sistematik dari prosedur (terkomputerisasi/aplikasi atau manual), penyelenggara (unit akuntansi), peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahSumber : PMK NO 238/PMK.05/2011 Pasal 1
  6. 6. Apa itu BAS? Definisi BAS Kode sub- Kode fungsi Program Kode unik untuk Kode kodefikasi transaksi fungsi pengelolaan Kode keuangan negara kegiatan Kode Kode output AkunSumber : Brosur SPAN
  7. 7. BAS apa saja yang terdapat dalam PUSAP? BAS PEMERINTAH PUSAT*) BAS PEMERINTAH DAERAH*) PUSAP BAS NASIONAL*) BAS GFS/STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH * ) akun 3 digit laporan Keuangan sesuai basis akrual : Neraca, LRA, LAK dan LO
  8. 8. BAS Pemerintah Pusat ( 1 digit) Terdapat dalam JenisKODE Uraian Laporan 1 Aset Neraca 2 Kewajiban/utang 3 Ekuitas 4 Pendapatan / Pendapatan-LO 5 Belanja / Beban LRA , LAK, LO 6 Transfer / Transfer-LO 7 Pembiayaan 8 Non Anggaran LAK
  9. 9. BAS Pemerintah Daerah ( 1 digit) Terdapat dalam JenisKODE Uraian Laporan 1 Aset Neraca 2 Kewajiban 3 Ekuitas 4 Pendapatan-LRA 5 Belanja LRA , LAK 6 Transfer 7 Pembiayaan 8 Pendapatan-LO LO 9 Beban
  10. 10. BAS Nasional/Konsolidasi ( 1 digit) Terdapat dalam JenisKODE Uraian Laporan 1 Aset Neraca 2 Kewajiban/utang 4 Pendapatan-Konsolidasi 5 Belanja LRA , LAK 7 Pembiayaan 8 Pendapatan-LO LO 9 Beban
  11. 11. Hubungan BAS dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Standar Akuntansi Input Process Output Transaksi Proses Akuntansi Lap. Keuangan - Keuangan - Analisa Transaksi - LRA - Kekayaan - Jurnal / Entries - Neraca - Kewajiban -Posting - LAK -Rekonsiliasi - CaLK SISTEM AKUNTANSI Kode kegiatan Kode outputFormulasi Bagan Hardware Pengaturan PersonilProsedur Akun Dan Kelembagaan TerampilTransaksi Standar Software
  12. 12. Siapa yg perlu menerapkan PUSAP? Penerapan PUSAP Pemerintah Pemerintah Provinsi, Kota, Pusat Kabupaten (Pemda)
  13. 13. Mengapa PUSAP perlu diterapkan? Pem. Pusat Alasan Pemda Acuan Detil BAS Penerapan Acuan Detil BAS PUSAP Acuan Konsolidasi LKPP&LKPD Acuan GFS
  14. 14. Tugas dan Fungsi Bidang Aklap dan Peran PUSAP Konsolidasi LK BUN Tingkat Kanwil LK BUN KPPN Konsolidasi LK K/L Tingkat WilayahLK UAPPA-W LKPP Tingkat Wilayah GFS Konsolidasi Pemerintahan LK K/L tk Wil dan LK BUN Umum Kanwil Konsolidasi Konsolidasi LKPD LKPD dan LKPP tk Wil
  15. 15. Kegunaan PUSAP bagi Kanwil DJPBN (1) LAPORAN KONSOLIDASI PP DAN PEMDA TK WILAYAH BAS NASIONAL/KONSOLIDASI dalam PUSAP LKPP Konsolidasi wilayah LKPD
  16. 16. Kegunaan PUSAP bagi Kanwil DJPBN (2) LAPORAN GFS TK WILAYAH *) BAS GFS dalam PUSAP LAPORAN KONSOLIDASI PP DAN PEMDA TK WILAYAH * ) GFS hanya untuk sektor pemerintahan umum, belum termasuk korporasi publik
  17. 17. Mapping dari Konsolidasi LKPP & LKPD ke GFS MAPPINGKONSOLI GFS DASI LKPP • Neraca •LO *) LKPD •LAK BAS GFS Neraca • • LO *) •LAK Text Mapping *) karena ketidaktersediaan LO, untuk penyusunan GFS 2008-2011 digunakan LRA
  18. 18. Kapan diberlakukannya PUSAP? Telah diterapkan sebagian besar di BAS Pemerintah Pusat Penerapan PUSAP di Pemda menunggu Permendagri tentang detail BAS Pemda Penerapan secara penuh menunggu penerapan basis akrual secara penuh tahun 2015 PMK 238/2011 pasal 4 ayat 2 : Sistem akuntansi pemerintahan pada daerah disusun dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah
  19. 19. Bagaimana penerapan PUSAP?PUSAP digunakan sebagai pedoman penyusunan (detail) BAS Pemerintah Pusat dan Daerah(detail) BAS digunakan sebagai salah satu komponen penyusun Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan DaerahPUSAP digunakan sebagai acuan konsolidasi antara LKPP dan LKPDPUSAP digunakan sebagai acuan penyesuaian/mapping akun hasil konsolidasian LKPP dan LKPD ke akun GFS
  20. 20. Contoh Hubungan Antar-BASNo BAS Pemda BAS Pem Pusat BAS Nasional BAS GFS1 521 bel modal 531 bel modal 531 bel modal 6141 tanah tanah pengad tanah pengadaan tanah2 522 bel modal 532 bel modal 532 bel pengad 6112 peral. & mesin pengad. peral. & peralatan & mesin peralatan dan mesin mesin3 523 bel modal 533 bel modal 533 bel modal 61111 Gd & gd & pengad gd & pengad gd & bangunan bangunan bangunan bangunan4 524 bel modal 534 bel modal 534 bel modal 61113 struktur jln, irigasi & pengad jln, irigasi & pengad jln, irigasi & lainnya jaringan jaringan jaringan meliputi jln, jembatan bendungan
  21. 21. Contoh LK Konsolidasi LKPP&LKPD 2011 (sebagian LRA : belanja dan transfer) Uraian Pem Pusat Pemda Eliminasi KonsolidasiBel Pegawai 175.745.947.140.204 230.549.684.983.662 406.295.632.123.866Bel Barang 124.159.163.392.116 117.425.575.824.188 241.584.739.216.304Bel Modal 117.759.087.730.733 108.207.391.952.619 225.966.479.683.352Pemb Bunga 93.260.261.464.246 115.172.237.756 93.375.433.702.102utangSubsidi 295.358.422.916.324 637.607.982.120 295.996.030.898.444Hibah 300.108.798.355 16.397.688.064.572 16.697.796.862.927Bel Bansos 71.076.290.233.168 12.712.235.786.971 83.788.526.020.139Bel Lain lain 5.464.234.053.592 692.653.674.314 6.156.887.727.906Dana 347.246.213.954.316 - 347.246.213.954.316 -perimbanganDana Otsus 64.078.550.677.474 - 64.078.550.677.474 -danpenyesuaian Sumber : LK Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemda Tahun 2011 hal 283-284
  22. 22. Contoh Mapping LK Konsolidasi LKPP ke GFS Uraian LRA Jumlah Uraian LO GFS Jumlah KonsolidasiBELANJA EXPENSEBel Pegawai 406.295.632.123.866 Compensation of employees 406.295.632.123.866Bel Barang 241.584.739.216.304 Use of goods and services 163.407.479.017.183Bel Modal 225.966.479.683.352 Consumption of fixed capital 0Pemb Bunga utang 93.375.433.702.102 interest 93.375.433.702.102Subsidi 295.996.030.898.444 Subsidies 295.996.030.898.444Hibah 16.697.796.862.927 Grants 28.063.788.937.354Bel Bansos 83.788.526.020.139 Social Benefits 83.788.526.020.139Bel Lain lain 6.156.887.727.906 Other expense 6.156.887.727.906 NET ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS Fixed assets 222.343.540.378.827 Sumber : LK Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Change in inventories 66.811.268.124.694 Pemda Tahun 2011 hal 14 Nonproduced assets 3.488.566.777.978
  23. 23. LOGO Tim Bidang (Pembinaan) Akuntansi dan Pelaporan

×