• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Pelayanan daerah terpencil
 

Pelayanan daerah terpencil

on

  • 6,432 views

 

Statistics

Views

Total Views
6,432
Views on SlideShare
6,422
Embed Views
10

Actions

Likes
0
Downloads
148
Comments
1

1 Embed 10

http://sumbarsehat.blogspot.com 10

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via SlideShare as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

  • Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment
  • 11/28/11
  • 11/28/11 Untuk mengatasi masalah kesehatan dan upaya kesehatan prioritas, maka telah ditetapkan 4 (empat) strategi utama, yaitu : Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. Dalam era reformasi, masyarakat harus dapat berperan aktif dalam pembangunan kesehatan, yang dimulai sejak penyusunan berbagai kebijakan pembangunan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mendorong masyarakat agar mampu secara mandiiri menjamin terpenuhinya kebutuhan kesehatan dan kesinambungan pelayanan kesehatan. Dalam pemberdayaan masyarakat perlu terus dikembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat, dalam upaya mewujudkan ”Desa Siaga” menuju Desa Sehat. Dalam pengembangan desa siaga harus melibatkan LSM utamanya PKK, organisasi keagamaan, dan sektor swasta. Salah satu keberhasilan desa siaga adalah dikembangkan dan beroperasinya UKBM yang mampu memberikan pelayanan promotif, preventif, keluarga berencana, perawatan kehamilan dan persalinan, gizi, dan penanganan kedaruratan kesehatan. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas Sesuai dengan paradigma sehat, Departemen Kesehatan harus memberikan pengutamaan pada upaya kesehatan masyarakat yang dipadukan secara serasi dan seimbang dengan upaya kesehatan perorangan. Departemen Kesehatan memfasilitasi upaya revitalisasi system kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien, serta peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar yang ditetapkan. Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, harus dilakukan pula peningkatan jumlah dan kualitas sumberdaya manusia kesehatan, yang terdisitribusi sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, perlu ditunjang dengan administrasi kesehatan dan peraturan perundang-ungangan yang memadai, serta penelitian dan pengembangan kesehatan. Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan Peningkatan surveilans dan monitoring dilaksanakan dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pelaporan masalah kesehatan di wilayahnya. Dalam keadaan darurat kesehatan dilakukan pengerahan anggaran dan tenaga pelaksana pada saat investigasi kejadian luar biasa (KLB) dan respons cepat, Di samping itu dikembangkan dan ditingkatkan pula sistem peringatan dini (early warning system) dan penunjang kedaruratan kesehatan, serta melaksanakan ”National-Pandemic Preparedness Plan”. Sistem informasi kesehatan pada semua tingkatan administrasi pemerintahan juga perlu diperbaiki dan dimantapkan. Peningkatan surveilans dan monitoring dilaksanakan dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pelaporan masalah kesehatan di wilayahnya. Dalam keadaan darurat kesehatan dilakukan pengerahan anggaran dan tenaga pelaksana pada saat investigasi kejadian luar biasa (KLB) dan respons cepat, Di samping itu dikembangkan dan ditingkatkan pula sistem peringatan dini (early warning system) dan penunjang kedaruratan kesehatan, serta melaksanakan ”National-Pandemic Preparedness Plan”. Sistem informasi kesehatan pada semua tingkatan administrasi pemerintahan juga perlu diperbaiki dan dimantapkan. Meningkatkan pembiayaan kesehatan Dalam penggalian dana guna menjamin ketersediaan sumberdaya pembiayaan kesehatan, Departemen Kesehatan melakukan advokasi dan sosialisasi kepada semua penyandang dana, baik pemerintah maupun masyarakat termasuk swasta. Secara bertahap pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah dapat diupayakan sebesar 15 % dari APBN dan APBD. Dalam upaya pengelolaan sumberdaya pembiayaan yang efektif dan efisien, khususnya dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, dikembangkan sistem jaminan kesehatan sosial, yang dimulai dengan asuransi kesehatan penduduk miskin (Askeskin). Fasilitas kesehatan pemerintah, diupayakan dapat mengelola hasil pendapatan dari pelayanan kesehatan, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
  • 11/28/11
  • 11/28/11
  • 11/28/11
  • 11/28/11
  • 11/28/11
  • 11/28/11
  • 11/28/11
  • 11/28/11
  • 11/28/11
  • 11/28/11
  • 11/28/11
  • 11/28/11
  • 11/28/11
  • 11/28/11
  • 11/28/11
  • 11/28/11
  • 11/28/11
  • 11/28/11
  • 11/28/11
  • 11/28/11
  • 11/28/11
  • 11/28/11
  • 11/28/11
  • 11/28/11
  • 11/28/11
  • 11/28/11

Pelayanan daerah terpencil Pelayanan daerah terpencil Presentation Transcript

  • PELAYANAN KESEHATAN DAERAH TERTINGGAL ,TERPENCIL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN
  • STRATEGI UTAMA PEMBANGUNAN KESEHATAN
    • Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat
    • Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
    • Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan
    • Meningkatkan pembiayaan kesehatan
  • SETIAP ORANG MISKIN MENDAPAT YANKES YG BERMUTU SETIAP BAYI, ANAK, IBU HAMIL DAN KELOMPOK MASYARAKAT RISIKO TINGGI TERLINDUNGI DR PENYAKIT DI SETIAP DESA TERSEDIA SDM KES YG KOMPETEN DI SETIAP DESA TERSEDIA CUKUP OBAT ESENSIAL DAN ALAT KESH DSR SETIAP PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DAPAT MENJANGKAU DAN DIJANGKAU SELURUH MASY DI WILAYAH KERJANYA ? PELAYANAN KES DI SETIAP RUMAH SAKIT, PUSKESMAS DAN JARINGANNYA MEMENUHI STANDAR MUTU MENINGKATKAN AKSES MASY THD YANKES BEKUALITAS
  • LATAR BELAKANG (1)
    • Sehat adalah hak azasi
    • Pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas/ sarana pelayanan kesehatan
    • Relatif tlh dilaksanakan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat dgn adanya puskesmas, puskesmas pembantu (pustu)
  • LATAR BELAKANG (2)
    • Sesuai data thn 2005 terdapat : - 7.669 Puskesmas, - 22.171 Pustu, - 5.552 Pusling r-4, 591 perairan
  • LATAR BELAKANG (3)
    • Masalah ?
    • Masih terdapat masyarakat dan daerah
    • yg terbatas akses thd pelayanan kesehatan
    • Daerah tertinggal
    • Daerah terpencil
    • Daerah perbatasan
    • Daerah kepulauan
  • KEADAAN dan MASALAH (1)
    • Kemampuan ekonomi terbatas
    • Geografis, transportasi, komunikasi sulit
    • Pendidikan, pengetahuan terbatas
    • Biaya hidup tinggi, dll
    • Kemampuan pengelolaan pembngn terbatas
    • Sumberdaya pendukung terbatas
    NON KESEHATAN
  • KEADAAN dan MASALAH (2)
    • Status kesehatan rendah
    • Jumlah sarana kesehatan terbatas
    • Kualitas dan jangkauan pelayanan terbatas
    • Jumlah dan jenis tenaga kesehatan kurang
    • Anggaran dan sumberdaya pendukung terbatas
    • Sarana dan prasarana spesifik kondisi wlyh kurang
    • Perilaku dan peranserta masy kurang
    KESEHATAN (1)
  • KEADAAN dan MASALAH (3)
    • Program belum tertata
    • Kemampuan pengelolaan bangkes/ yankes terbts
    • Dukungan angg dan sumberdaya lain terbatas
    KESEHATAN (2)
    • URGENSI :
    • Pemenuhan hak dasar masyarakat (UUD 1945)
    • Peningkatan kualitas SDM (peringkat IPM Indonesia ke-112 dari 163 negara tahun 2003)
    • Pemerataan Pembangunan Kesehatan
    • National Security (perbatasan)
    Pelayanan Kesehatan daerah tertinggal, terpencil, perbatasan,dan kepulauan PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
  • TUJUAN
    • Meningkatkan jangkauan, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan sebagai bagian upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat
  • Pengertian/ Batasan
    • Daerah tertinggal
    • Daerah kab yg masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibanding daerah lain dalam skala nasional
    • Wilayah Terpencil
    • wilayah yang memiliki keterbatasan/kesulitan sarana &prasarana perhubungan, yankes, SLTP, 9 bhn pokok, dan kebutuhan sekunder lain
  • Pengertian/ Batasan
    • Wilayah Terpencil ( akses pelayanan kesehatan )
    • Desa/ kampung yang memiliki kriteria
      • Jarak tempuh dari puskesmas pulang pergi ≥ 6jam dg sarana transport yg ada
      • Ada hambatan cuaca/ musim shg tdk setiap saat bisa dijangkau
      • Hanya bisa ditempuh dg transport udara/jalan kaki
      • Ada komunitas adat terpencil
  • Pengertian/ Batasan
    • Wilayah perbatasan
    • wilayah ( kecamatan /desa/kampung) yg secara administrasi berbatasan secara langsung dengan administrasi wilayah negara tetangga baik darat maupun laut
    • Pulau Pulau Kecil
    • Pulau dengan luas kurang dari 2.000 Km 2
  • KEGIATAN PROGRAM/ PELAYANAN
    • Pada prinsipnya berbagai program dan pelayanan yang dilaksanakan sama dengan daerah lain
    • Perbedaan pada pengembangan inovasi sesuai dengan keadaan dan masalah yg berhubungan dengan kondisi geografis, lingkungan, masyarakat
  • SASARAN PRIORITAS (1)
    • DAERAH TERTINGGAL
    • DAERAH /WILAYAHTERPENCIL
    • ?
    Berdasar data Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal terdapat 199 Kabupaten Perhatian khusus diiberikan untuk Kab yg mempunyai wilayah terpencil yang luas
  • SASARAN PRIORITAS (2)
    • DAERAH PERBATASAN
      • 19 Kabupaten tersebar di 7 propinsi ( Kepri, Kalbar, Kaltim, NTT, Sulut, Maluku Utara, dan Papua)
    • KEPULAUAN
      • Indonesia mempunyai sek 17.504 pulau
      • 43 Pulau-Pulau Kecil Terluar
      • Pulau pulau kecil lainnya yang termasuk wilayah terpencil
  • RENCANA AKSI (1)
    • 1. PEMANTAPAN KONSEP DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROGRAM, PEDOMAN, ACUAN DLL
      • Pelayanan kesehatan daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, kepulauan sblm ini sdh dilaksanakan tetapi belum diintensifkan.
      • Perlu disusun kebijakan, pedoman dan acuan yg disesuaikan dengan perkembangan.
  • RENCANA AKSI (2)
    • 2. PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KOORDINASI PENGELOLAAN PROGRAM DI BERBAGAI TINGKAT ADMINISTRASI
      • Pemeran utama penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, kepulauan terutama Dinkes Kab dan Propinsi yg bersangkutan.
      • Perlu kemampuan dalam advokasi/ sosialisasi, koordinasi dan pengelolaan program dgn pihak yg berhubungan.
  • RENCANA AKSI (3)
    • 3. PENINGKATAN KERJASAMA LINTAS PROGRAM/ SEKTOR YG BERHUBUNGAN.
      • Pelayanan kesehatan daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, kepulauan merupakan tanggungjawab bersama berbagai unsur pada pemerintahan baik lintas program kesehatan maupun sektor serta masyarakat.
      • Sektor lain yg sangat berperan al Bappenas, Kantor Menko Kesra, Depdagri, TNI ABRI, Kementerian Kelautan, dll
  • RENCANA AKSI (4)
    • 4. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PUSKESMAS.
      • Pelaksanaan Kepmenkes No 128/ 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas
      • Rehabilitasi, pembangunan baru puskesmas/ pustu/ rumah petugas ; peningkatan puskesmas perawatan
      • Pengadaan alkes dan alat pusk lain
  • RENCANA AKSI (5)
    • 4. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PUSKESMAS (2)
      • Puskesmas dg wilayah kerja daerah perbatasan dikembangkan menjadi Puskesmas perawatan
      • Puskesmas yang memiliki wilayah kerja pulau-pulau kecil terluar dikembangkan menjadi Puskesmas perawatan
  • RENCANA AKSI (5)
    • 4. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PUSKESMAS (3)
      • Pengadaan sarana yg sesuai dengan lingkungan : Pusling 4 WD, Pusling perairan, sepeda motor trail, dll
      • Penyediaan sarana penunjang kerja sesuai lingk : alat komunikasi, tenaga surya, dll
      • Penyediaan biaya operasional
      • Penyediaan tng dgn penempatan khusus, dll
  • RENCANA AKSI (6)
    • 5. PENGEMBANGAN PROGRAM/ PELAYANAN KESEHATAN INOVATIF
      • Dokter terbang, dokter jalan kaki, dokter naik kuda, dokter terapung, dll
      • Pengemb gugus tugas tim medis keliling
      • Pengembangan puskesmas dengan perawatan
      • Pengembangan yankes gugus pulau
      • Pengembangan rujukan pelayanan kesehatan, dll
  • RENCANA AKSI (7)
    • 6. PERUBAHAN PERILAKU DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
      • Promosi kesehatan
      • Pemberdayaan kelompok dan tokoh masyarakat
      • Pengembangan desa siaga/ poskesdes/ posyandu
      • PEMBERDAYAAN MASY DIARAHKAN KPD PENINGKT
      • KEMANDIRIAN DLM MENANGANI MSLH KESEHATAN
  • RENCANA AKSI (8)
    • 7. PENDAMPINGAN PENYEDIAAN ANGG DAN INVESTASI YANKES DAERAH.
      • Thn 2007 : 30 m, 26 propinsi, alokasi APBN yg di daerahkan, untuk tambahan pengelolaan program, biaya operasional yankes di puskesmas, tim mobile, dll
      • Dukungan penyediaan sarana transport, alkes, dll.
  • DUKUNGAN PEMBIAYAAN
    • APBD Kabupaten/Kota
    • DAK non DR Bidang Kesehatan
    • APBD Provinsi
    • APBN yg di daerahkan (dana Dekonsen-trasi dan Tugas Perbantuan)
    • APBN
    • Lain-lain
  • Terima Kasih