5. perundangan k3rs

5,745 views
5,577 views

Published on

4 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,745
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
49
Actions
Shares
0
Downloads
193
Comments
4
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

5. perundangan k3rs

  1. 1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KESEHATAN KERJA Di Rumah Sakit t 2004
  2. 2. t 2004 NAMA : (APEP) SUTARYANA T.TGL.LHR : BANDUNG, 24 FEBRUARI 1965 JABATAN : KA.SUB.BAG. TEKNOLOGI KLK PUSAT KESJA DEPKES KANTOR : HR RASUNA SAID KAV 4-9 JAKARTA SELATAN TLP./ FAX 021 -5275256 RUMAH : VILA MUTIARA BOGOR BO6 NO3 BOGOR PHONE 0251 (7117036) – (7156741) HP( 08158856241) PDDK : So (APK-TS) 1988,S1 (FKM-UI),1997, S2 (IKM- UI) 2002 PEKERJAAN :  DINKES PROP KALTIM 1988 – 2002  PUSKESJA 2002 – SEKARANG BIO DATA
  3. 3. PEKERJA RS PERLINDUNGAN KES & KESELAMATAN PEKERJA, PASIEN,PENGUNJUNG,MASY SEKITAR UU & PERATURAN K-3 Di RS SDM BERKUALITAS & PRODUKTIF
  4. 4. TEMPAT KERJA TERMASUK RUMAH SAKIT MEMPUNYAI RESIKO BAHAYA KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA WAJIB MELAKSANAKAN K-3 AKREDITASI K-3
  5. 5. TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN <ul><li>Menurut Tap MPR No.3 tahun 2000, tata urutan perundang-undang adalah sebagai berikut: </li></ul><ul><li>UU Dasar 1945 </li></ul><ul><li>Ketetapan MPR </li></ul><ul><li>Undang-Undang </li></ul><ul><li>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) </li></ul><ul><li>Peraturan pemerintah </li></ul><ul><li>Keputusan Presiden </li></ul><ul><li>Peraturan Daerah </li></ul>
  6. 6. Undang-undang Dasar 1945 <ul><li>45 menginsyaratkan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghasilan layak bagi kemanusiaan. </li></ul><ul><li>Pasal 28 H, Setiap warganegara berhak atas pelayanan kesehatan </li></ul>
  7. 7. DASAR HUKUM UU 1 /1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA UU 23 /1992 TENTANG KESEHATAN (PS 23 : KESEHATAN KERJA )
  8. 8. <ul><li>Undang-undang No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular . </li></ul><ul><li>UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga/ UU No 40 Tahun 2004 Jamsosnas </li></ul><ul><li>Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. </li></ul><ul><li>UU No.10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran </li></ul><ul><li>UU No 13/2003 Ketenaga Kerjaan </li></ul><ul><li>Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah / UU No 32 Thn 2004 TTG Pemerintahan Daerah </li></ul>Undang undang yang berkaitan dg K3 RS
  9. 9. <ul><li>UU No 1 tahun 1970 Keselamatan Kerja : </li></ul><ul><li>Dasar Keilmuannya adalah Ilmu Teknik </li></ul><ul><li>Memerlukan kajian profesi penjabarannya. </li></ul><ul><li>Perlu individu yg mempunyai kompetensi dalam pelaksanaannya </li></ul>
  10. 10. <ul><li>UU No 23 tahun 1992 Kesehatan Kerja : </li></ul><ul><li>Dasar Keilmuannya adalah Ilmu Medis </li></ul><ul><li>Memerlukan kajian profesi penjabarannya </li></ul><ul><li>Perlu individu yg mempunyai kompetensi dalam pelaksanaannya. </li></ul>
  11. 11. UU 23/1992 TTG KESEHATAN (PASAL 11 : UPAYA KESEHATAN)   Penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan melalui: 1. Kesehatan keluarga 2. Perbaikan gizi 3. Pengamanan makanan 4. Kesehatan lingkungan 5. Kesehatan kerja 6. Kesehatan jiwa 7. Pemberantasan penyakit 8. Penyembuhan penyakit & prmulihan kes 9. Penyuluhan kes. Masyarakat 10 Pengamanan sediaan farmasi & alkes 11 Pengamanan zat adiktif 12 Kesehatan sekolah 13 Kesehatan Olah Raga 14 Kesehatan Tradisional 15 Kesehatan Matra
  12. 12. UU 23 /1992 TTG KESEHATAN (PASAL 23 : KESEHATAN KERJA )   UU KESEHATAN   PENJELASAN   Bagian Keenam Kesehatan pasal 23   (1). Kesehatan Kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas yang optimal   Pasal 23 Ayat (1) Kesehatan Kerja diselenggarakan agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya, agar diperoleh produktivitas kerja yang optimal, sejalan dengan program perlindungan tenaga kerja
  13. 13. UU 23/1992 TTG KESEHATAN (PASAL 23 : KESEHATAN KERJA )   (2). Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja Ayat (2) Upaya kesehatan kerja pada hakekatnya merupakan penyerasian kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja. Pelayanan kesehatan kerja adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan jaminan sosial tenaga kerja dan mencakup upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Syarat kesehatan kerja meliputi persyaratan kesehatan pekerja baik fisik maupun psikis sesuai dengan jenis pekerjaannya, persyaratan bahan baku, peralatan dan proses kerja serta persyaratan tempat atau lingkungan kerja.
  14. 14. UU 23/1992 TTG KESEHATAN (PASAL 23 : KESEHATAN KERJA )   (3). Setiap tempat Kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja Ayat (3) Tempat kerja adalah tempat yang terbuka atau tertutup, bergerak atau tidak bergerak, yang dipergunakan untuk memproduksi barang atau jasa, oleh satu atau beberapa orang pekerja. Tempat kerja yang wajib menyelenggarakan kesehatan kerja adalah tempat yang mempunyai risiko bahaya kesehatan, mudah terjangkit penyakit, atau mempunyai karyawan paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
  15. 15. <ul><li>b. Pasal 84 </li></ul><ul><li>1 Ayat (3 & 5), sanksi pidana bagi yang tidak melaksanakan kesehatan kerja dan sarana kesehatan termasuk RS  (Kurungan 1 thn atau denda 15 Juta) </li></ul>Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
  16. 16. PERATURAN PEMERINTAH (PP)
  17. 17. PERATURAN PEMERINTAH <ul><li>RPP KESEHATAN KERJA AMANAT UU NO 23 TAHUN 1992 PASAL 23 AYAT 4 Ketentuan mengenai kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3 ditetapkan dengan Peraturan pemerintah </li></ul><ul><li>PP KESEHATAN KERJA ??? </li></ul>
  18. 18. PERATURAN PEMERINTAH <ul><li> Peraturan Pemerintah No. 32/1996 tentang Tenaga Kesehatan </li></ul><ul><ul><ul><li>Pasal 4: Tenaga Kesehatan hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah tenaga kesehatan yang bersangkutan memiliki ijin dari Menteri </li></ul></ul></ul><ul><li> PP. No. 26 tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan PNS dan Tenaga lainnya. </li></ul>
  19. 19. PERATURAN PEMERINTAH <ul><li>Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 Tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan pastisida </li></ul><ul><li>Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Keselamatan Kerja terhadap Radiasi </li></ul><ul><li>PP No. 12 tahun 1975 tentang Izin pemakaian zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya </li></ul>
  20. 20. PERATURAN PEMERINTAH YANG TERKAIT DENGAN KESEHATAN KERJA <ul><li>Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan </li></ul><ul><li>Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup </li></ul><ul><li>Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 Tentang Keselamatan dan Kesehatan terhadap pemanfaatan Radiasi Pengion </li></ul><ul><li>Peraturan Pemerintah Nomor : 64 Tahun 2000 tentang perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir </li></ul>
  21. 21. KEPUTUSAN/INSTRUKSI PRESIDEN <ul><li>Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja </li></ul><ul><li>Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 Tentang Wajib Laporan Penyakit Akibat Hubungan Kerja. </li></ul>
  22. 22. SKB <ul><li>Kesepakatan Bersama antara Menteri Kesehatan RI dan Menteri Perhubungan RI Nomor: 1391/Menkes/SKB/IX/2003-Nomor KM 42 Tahun 2003 tentang Pembinaan Kesehatan Kerja pada Pekerja Transportasi . </li></ul><ul><li>Keputusan Bersama antara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan Menteri Kesehatan RI Nomor: 225A/Men/2003-Nomor 1637Amenkes/SKB/XII/2003 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri. </li></ul>
  23. 23. SKB <ul><li>SKB No. 168/KPTS/1971- No 207/Kab/B.Ch/1971 tentang kerjasama Depkes dan Depnaker dalam bidang hygiene perusahaan dan kesehatan kerja </li></ul><ul><li>SKB N0. 235/Men/1985 – N0. 114/Menkes/skb/III/86 tentang Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja </li></ul><ul><li>SKB No. Kep-333/Men/1985 – No 51/Menkes/SKB/IV/1985 tentang Pembentukan Badan Kerjasama Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja </li></ul>
  24. 24. SKB <ul><li>Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor: 01/Ka BAPETEN/V-1999 tentang ketentuan Keselamatan Kerja terhadap Radiasi. </li></ul><ul><li>Kesepakatan Bersama antara Menteri Kesehatan RI dan Menteri Perhubungan RI Nomor: 1391/Menkes/SKB/IX/2003-Nomor KM 42 Tahun 2003 tentang Pembinaan Kesehatan Kerja pada Pekerja Transportasi . </li></ul><ul><li>Keputusan Bersama antara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan Menteri Kesehatan RI Nomor: 225A/Men/2003-Nomor 1637Amenkes/SKB/XII/2003 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
  25. 25. SKB <ul><li>Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 183/MENKES/SKB/II/1993 Tentang Pelaksanaan Pemantauan Danpak Kesehatan Lingkungan </li></ul><ul><li>Keputusan Bersama Dirjen Binawas Depnaker dan Dirjen Binkesmas Depkes Nomor: Kep.22/BW/1996-Nomor: 202/BM/BJ/BGM/II/1996 tentang Penanggulangan Anemia Gizi (kekurangan zat besi) bagi pekerja wainta </li></ul><ul><li>Keputusan Bersama Menkes dan Kepala Bepeten Nomor: 1193/Menkes/SKB/VII/2000-Nomor: 003/Bapeten/SKB/VII-2000 tentang Pembentukan Komisi Kerjasama Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan dalam Pemanfaatan Tenagga Nuklir di Bidang Kesehatan </li></ul>
  26. 26. SKB <ul><li>SKB No. Kep/333/Men/1986 – No 151/Menkes/SKB/IV/1985 tentang Pembentukan Badan Kerjasama Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja </li></ul><ul><li>Keputusan bersama Dirjen Binawas Depnaker dan Dirjen Binkesmas Depkes No Kep.22/BW/96 – No. 202/BW/DJ/BGM/II/96 tentang Penanggulangan Anemia Gizi (kekurangan zat besi) bagi Pekerja Wanita </li></ul>
  27. 27. KEP/PER MENKES TERKAIT K3-RS
  28. 28. <ul><li>Nomor 172/MENKES/PER/III/1991 Tentang Pengawasan Kesehatan Pekerja Radiasi. </li></ul><ul><li>Nomor: 172 /MENKES/PER/III/1992 Tentang Persyaratan Kesehatan Pengelola pestisidasi </li></ul><ul><li>Nomor: 986/1992 dan Keputusan Dirjen P2MPLP No. HK. 00.06.6.598 Mengenai beberapa Aspek persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit </li></ul><ul><li>Nomor: 336/MENKES/PER/V/1997 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi </li></ul>PERMENKES RI
  29. 29. <ul><li>Nomor: 261/MENKES/PER/II/1998 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan </li></ul><ul><li>Nomor: 363/MENKES/PER/IV/1998 Tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan </li></ul><ul><li>Nomor: 84/MENKES/PER/II/1992 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan </li></ul>PERMENKES
  30. 30. <ul><li>Kepmenkes No: 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik yang kemudian dijabarkan dalam : </li></ul><ul><li>SK Dirjen Binkesmas No. 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik dasar </li></ul><ul><li>Keputusan Dirjen Yanmedik No.098/Yamedik RSKS/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan No 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik, khusus bentuk pelayanan medik spesialistik. </li></ul>PERMENKES SK DIRJEN
  31. 31. <ul><li>No. 1277/menkes/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan </li></ul><ul><li>No.1758 / Menkes / SK/XII/2003, tentang Standar Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar </li></ul><ul><li>No 1075/Menkes/VII/2003 tentang Sistem Informansi Manajemen Kesehatan Kerja </li></ul>KEPMENKES
  32. 32. <ul><li>Nomor: 1406/MENKES/SK/XI/2002 Tentang Standar pemeriksaan kadar timah hitam pada spesimen biomaker manusia </li></ul><ul><li>Nomor: 1407/MENKES/SK/XI/2002 Tentang Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran udara </li></ul><ul><li>Nomor: 1439/MENKES/SK/XI/2002 Tentang Penggunaan Gas Medis pada sarana Pelayanan Kesehatan </li></ul><ul><li>No.424/Menkes/SK/2003 tentang Penetapan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan wabah & Pedoman Penanggulangannya . </li></ul>KEPMENKES
  33. 33. <ul><li>No. 351/Menkes/SK/III/2003 tentang Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja sektor Kesehatan </li></ul><ul><li>No. 1074/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Teknis Kesehatan kerja </li></ul>KEPMENKES
  34. 34. <ul><li>  NO: 203/Menkes/SK/III/1986 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja </li></ul>KEPMENKES
  35. 35. <ul><li>Nomor: 43/MENKES/SK/II/1988 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). </li></ul><ul><li>No.138/Menkes SK/SK/II/1996 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di Luar Negeri dan Tenaga Asing yang akan bekerja di Indonesia. </li></ul><ul><li>Nomor: 875/MENKES/SK/VIII/2001 Tentang Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Kegiatan Bidang Kesehatan. </li></ul>KEPMENKES
  36. 36. <ul><li>No: 876/MENKES/SK/VIII/2001 Tentang Pedoman Teknik Analisis Dampak Keshatan Lingkungan. </li></ul><ul><li>No: 1217/MENKES/SK/XI/2001 Tentang Pedoman Pengamanan Dampak Radiasi. </li></ul><ul><li>No: 1350/MENKES//SK/XII/2001 Tentang Pengelolaan Pestisidasi. </li></ul><ul><li>No: 11/MENKES/SK/I/2002 Tentang Pedoman Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium . </li></ul>KEPMENKES
  37. 37. <ul><li>No: 907/MENKES/SK/VII/2002 Tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. </li></ul><ul><li>No: 913/MENKES/SK/VII/2002 Tentang Angka kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia. </li></ul><ul><li>No 04/MENKES/SK/I/2002 Tentang Laboratorium Kesehatan Swasta. </li></ul><ul><li>No: 1335/MENKES/SK/X/2002 Tentang Standar Operasional Pengambilan dan Pengukuran Sampel Kualitas Udara Ruangan Rumah Sakit. </li></ul>KEPMENKES
  38. 38. <ul><li>Binkesmas No. 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik dasar </li></ul><ul><li>Dirjen Yanmedik No.098/Yamedik RSKS/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan No 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik, khusus bentuk pelayanan medik spesialistik. </li></ul>SK DIRJEN
  39. 39. <ul><li>Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi nomor Per 01//Men/1976 tentang Kewajiban Latihan Hyperkes bagi Dokter Perusahaan. </li></ul><ul><li>P eraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per.05/Men/1979 tentang syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Pemakaian Lift Listrik Untuk Pengangkutan Orang dan barang. </li></ul>PERMENAKER
  40. 40. <ul><li>No: Per-03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja </li></ul><ul><li>No. Per 03/Men/1985 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes. </li></ul><ul><li>No. Per 03/Men/1986 tentang syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja yang mengelola Pestisida </li></ul><ul><li>Nomor Per-01/Men/1979 Tentang Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi tenaga Paramedis Perusahaan </li></ul>PERMENAKERTRANS
  41. 41. <ul><li>No.Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja. </li></ul><ul><li>No.Per.04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja . </li></ul><ul><li>No.05/MEN/1996 tentang sistim Manajemen Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja </li></ul><ul><li>No.Per.05/MEN/1996 tentang Pedoman Penerapan system Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja </li></ul>PERMENAKERTRANS
  42. 42. <ul><li>No.05/MEN/1996 tentang Pedoman Teknis Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja </li></ul><ul><li>No. Per.05/MEN/1996 tentang Laporan Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja </li></ul><ul><li>No: Per-01/Men/1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih Baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja. </li></ul><ul><li>No Per-04/Men/1998 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Tata Kerja Dokter Penasehat. </li></ul>PERMENAKERTRANS
  43. 43. <ul><li>. </li></ul><ul><li>Nomor-02/Men/1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja </li></ul><ul><li>Nomor 02/Men/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja </li></ul>KEPMENKERTRANS
  44. 44. <ul><li>No. KEPTS.333/MEN/19899 Tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja. </li></ul><ul><li>Nomor 147/Men/1989 Tentang Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Kerja bagi Program jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. </li></ul>KEPMENKERTRANS
  45. 45. <ul><li>Direktur Jenderal Bina Hubungan ke tenaga Kerjaan dan Pengawasan Norma Kerja No. SE.86/BW/1997 tentang Perusahaan Catering yang mengelola Makanan Bagi Tenaga Kerja </li></ul><ul><li>Dirjen Binawas No.SE.07/BW/1997 tentang Pengujian Hepatitis B dalam Pemeriksaan Kesehatan Kerja. </li></ul>SE
  46. 46. DAFTAR PUSTAKA <ul><li>1.Tap MPR No. 3 tahun 2000 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan </li></ul><ul><li>2.Kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang Kesehatan </li></ul><ul><li>3.Kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja </li></ul><ul><li>4. Kumpulan Peraturan Perundangan bidang Lingkungan Hidup </li></ul>
  47. 47. TERIMA KASIH

×