KLHS RPJM/P Bappenas Yogya

2,438 views
2,322 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,438
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
128
Actions
Shares
0
Downloads
80
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KLHS RPJM/P Bappenas Yogya

  1. 1. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PROSES DAN MEKANISMEPENYUSUNAN RPJP/M NASIONAL (SEKTOR PERTAMBANGAN) Disampaikan pada Workshop Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJP/M Jogyakarta, 29 Maret 2012 Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan
  2. 2. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Latar Belakang o Amandemen Keempat UUD NKRI 1945 – Tidak ada GBHN – Pemilihan Presiden secara langsung – Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis o UU 23/2003 tentang Pemilihan Presiden – Mengamanatkan CaPres menyampaikan visi, misi, program o Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara – UU 17/2003 tentang Keuangan Negara • Penyusunan RAPBN berpedoman pada RKP • Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD – UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara – UU 15/2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 2
  3. 3. Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS (SPPN) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3): SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. 3
  4. 4. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS ASAS SPPN o Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. o Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan o SPPN diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara: (1) kepastian hukum; (2) tertib penyelenggaraan negara; (3) kepentingan umum; (4) keterbukaan; (5) proporsionalitas; (6) profesionalitas; dan (7) akuntabilitas 4
  5. 5. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS TUJUAN SPPN o Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; o Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; o Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; o Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan o Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan 5
  6. 6. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Ruang Lingkup Perencanaan NASIONAL DAERAH Rencana Pembangunan Jangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Menengah Daerah Rencana Strategis Rencana Strategis Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Perangkat Daerah Rencana Kerja Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Kerja Rencana Kerja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Perangkat Daerah 6
  7. 7. Isi Rencana Pembangunan Jangka PanjangKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS (RPJP) RPJP NASIONAL RPJP DAERAH Penjabaran dari tujuan Mengacu pada RPJP dibentuknya pemerintah Nasional dan memuat: Negara Indonesia (Pembukaan UUD 1945) dalam bentuk:  Visi  Visi  Misi  Misi  Arah Pembangunan  Arah Pembangunan Nasional Daerah 7
  8. 8. Isi Rencana Pembangunan Jangka MenengahKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS (RPJM) RPJM NASIONAL RPJM DAERAH  Penjabaran visi, misi, program  Penjabaran visi, misi, program Presiden Kepala Daerah  Berpedoman pada RPJP Nasional  Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional Isi: Isi: 1. Strategi Pembangunan Nasional 1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 2. Kebijakan Umum 2. Strategi Pembangunan Daerah 3. Program K/L, lintas K/L, 3. Kebijakan Umum kewilayahan dan lintas kewilayahan 4. Program SKPD, lintas SKPD, 4. Kerangka Ekonomi Makro, memuat kewilayahan dan lintas kewilayahan, kegiatan dalam: memuat kegiatan dalam:  Kerangka Regulasi  Kerangka Regulasi  Kerangka Pendanaan  Kerangka Pendanaan 8
  9. 9. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD Renstra-KL Renstra-SKPD Berpedoman pada RPJM Berpedoman pada RPJM Nasional Daerah Isi: Isi: 1. Visi – Misi 1. Visi – Misi 2. Tujuan, strategi, dan 2. Tujuan, strategi, dan kebijakan kebijakan 3. Program – program 3. Program – program 9
  10. 10. Isi Rencana Kerja Pemerintah/DaerahKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS (RKP/D) RKP RKP DAERAH  Penjabaran RPJM Nasional  Penjabaran RPJM Daerah  Mengacu pada RKP Isi: Isi: 1. Prioritas Pemb. Nasional 1. Prioritas Pemb. Daerah 2. Rancangan Kerangka Ekonomi 2. Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah 3. Arah Kebijakan Fiskal 3. Program SKPD, lintas SKPD, 4. Program K/L, lintas K/L, kewilayahan dan lintas kewilayahan, kewilayahan dan lintas kewilayahan, memuat rencana kerja dan memuat kegiatan dlm: pendanaannya  Kerangka Regulasi  Kerangka Pendanaan 10
  11. 11. KEMENTERIAN PPN/ Alur Perencanaan dan Penganggaran BAPPENAS Visi, Misi, Program Pedoman Pedoman Renstra- Renja- Rincian Presiden RKA-KL KL KL APBN Pemerintah Dijabarkan Pusat Pedoman Acuan RPJP Nasional Pedoman Pedoman RPJM Dijabarkan (UU No. RKP RAPBN APBN Nasional 17/2007) Acuan Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang RPJP Pedoman RPJM Dijabarkan RKP Pedoman RAPBD APBD Daerah Daerah Daerah Pemerintah Daerah Pedoman Acuan Dijabarkan Renstra- Pedoman Renja- Pedoman RKA- Rincian Visi, Misi, Program SKPD SKPD SKPD APBD Kepala Daerah UU SPPN UU KN 11
  12. 12. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Tahapan Perencanaan o Penyusunan Rencana – Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah – Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD – Musyawarah Perencanaan Pembangunan – Rancangan Akhir Rencana Pembangunan o Penetapan Rencana – RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda – RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah – RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah o Pengendalian Pelaksanaan Rencana o Evaluasi Kinerja 12
  13. 13. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Penyusunan dan Penetapan RPJP 1. Rancangan Rencana  Proses Teknokratik oleh Bappenas/Bappeda 2. Musrenbang dengan bahan Rancangan Rencana yang melibatkan partisipasi Masyarakat • “masyarakat” adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko • “partisipasi masyarakat” adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan 3. Penyusunan Rancangan Akhir 4. Penetapan Rencana (RPJP Nasional  UU, RPJP Daerah  Perda) 13
  14. 14. Penyusunan dan PenetapanKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS RPJM/D (1) Visi, Misi, Program Presiden/KD Terpilih Menteri PPN/Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJM/D a) Visi,Misi Presiden/KD (2) Kement/Lemb / SKPD b) Strategi Bangnas/da Menyusun Renstra-KL / Renstra SKPD c) Kebijakan Umum (3) d) Kerangka ekonomi makro/da Program Kement/Lembaga / SKPD e) Program Kement/Lembaga / SKPD (4) Bappenas/da menyelenggarakan MUSRENBANG RPJM/D Menteri PPN/Bappeda menyusun (5) Rancangan Akhir RPJM/D Penetapan RPJM / a) Visi, Misi Presiden/KD RPJMD b) Strategi Bangnas/da (6) c) Kebijakan Umum (7) d) Kerangka ekonomi makro/da Digunakan sebagai e) Program Kement/Lembaga / pedoman penyusunan SKPD Rancangan RKP/RKPD
  15. 15. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS UU NO. 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2005 – 2025 DAN PERATURAN PRESIDEN NO.5 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2010 – 2014 15
  16. 16. KEMENTERIAN PPN/ LANDASAN HUKUM RPJMN 2010-2014 BAPPENAS 1. Dalam ketentuan UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional : • Pasal 19 ayat 1 : RPJMN ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 bulan setelah Presiden dilantik • Pasal 19 ayat 2 : Renstra ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Lembaga setelah disesuaikan dengan RPJMN sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 2. AMANAT UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 • Memuat tahapan pembangunan dimulai dari RPJMN 1 – RPJMN 4 • Arah pembangunan untuk RPJM ke-2 (2010-2014): Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. 16
  17. 17. KEMENTERIAN PPN/ Pentahapan Tema RPJM dalam RPJP BAPPENAS 17
  18. 18. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS DOKUMEN RPJMN 2010 -2014 • BUKU I : PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS NASIONAL – Tema : Mewujudkan Indonesia Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan – Visi, Misi, Agenda, Prioritas Nasional, dan Kerangka Makro • BUKU II : STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG – Sinergi pembangunan antarbidang – Isu lintas bidang & mainstreaming, 9 bidang pembangunan (sosbud, ekonomi, iptek, politik, hukum & aparatur, hankam, infrastruktur, wilayah & tataruang, lingkungan hidup) • BUKU III : STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH – Sinergi pembangunan pusat – daerah dan antardaerah – Isu-isu Pembangunan Wilayah (7 Wilayah) 18
  19. 19. Konstelasi Keterkaitan AntaraKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Buku I, II dan III RPJMN 2010-2014 VISI-MISI Tata Urut (Flow) SBY-BOEDIONO Keterkaitan Buku I-II-III I 1. Buku I: Prioritas Nasional dijabarkan RPJMN dalam arah kebijakan bidang dalam Buku 2010-2014 II, dan kebijakan regional dalam Buku III. I 2. Buku II: arah kebijakan 11 Prioritas Nasional + dan prioritas kegiatan 3 Prioritas Nasional bidang yang akan dilaksanakan di II Prioritas Lainnya IIIPrioritas wilayah. Bidang 3. Buku III: arah kebijakan Sosbud Regional Ekonomi Sumatera dan prioritas IPTEK Fokus Jawa-Bali pembangunan wilayah Sarana Prasarana Kalimantan atas bidang Sulawesi Politik pembangunan yang Hankam Lokus Nusa Tenggara dibutuhkan. Hukum & Aparatur Maluku Wilayah & Tata Ruang Papua SDA & LH
  20. 20. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS OUTLINE BUKU I 1. PENDAHULUAN 2. KONDISI UMUM 2.1 Pencapaian Pembangunan 2.2 Tantangan Pembangunan Nasional 3. ARAHAN UMUM RPJPN 2005-2025 4. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 4.1 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Nasional 4.1.1 Visi Pembangunan Nasional 4.1.2 Misi Pembangunan Nasional 4.1.3 Agenda Pembangunan 4.1.4 Sasaran Pembangunan Nasional 4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 4.2.1 Arah Kebijakan Umum 4.2.2 Prioritas Nasional 5. KERANGKA EKONOMI MAKRO 6. PENUTUP Lampiran 20 Matrik Penjabaran Prioritas Nasional
  21. 21. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS RPJMN 2010-2014 VISI INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN MISI 1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA 2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI 3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG AGENDA 1. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN 3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI 4. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN 21
  22. 22. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PRIORITAS NASIONAL 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 Penanggulangan Kemiskinan 5 Ketahanan Pangan 11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II 6 Infrastruktur 2009-2014 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Energi 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Prioritas Lainnya 13 Bidang Perekonomian 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
  23. 23. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS STRUKTUR BUKU II RPJMN 2010-2014BAB I : KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN DAN LINTAS BIDANGBAB II : BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMABAB III : BIDANG EKONOMIBAB IV : BIDANG SARANA DAN PRASARANABAB V : BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGIBAB VI : BIDANG POLITIKBAB VII : BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANANBAB VIII : BIDANG HUKUM DAN APARATURBAB IX : BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANGBAB X : BIDANG SDA DAN LINGKUNGAN HIDUPBAB XI : SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONALLampiranMatriks Prioritas BidangMatriks Kementerian/Lembaga 23
  24. 24. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS STRUKTUR BUKU III RPJMN 2010-2014 1. ARAH KEBIJAKAN NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH 1.1 Kesenjangan antarwilayah 1.2 Keterkaitan antarwilayah 1.3 Perkiraan pengembangan wilayah 1.4 Sinkronisasi antara pusat dan daerah dalam pencapaian prioritas nasional 1.5 Sinergi antara Pusat-daerah dan antardaerah 1.6 Kaidah Pelaksanaan 2. PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA 3. PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI 4. PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN 5. PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI 6. PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA 7. PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU 8. PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA Lampiran Matriks Pelaksanaan Prioritas Nasional di Daerah 24
  25. 25. KEMENTERIAN PPN/ KETERKAITAN RPJMN DAN RENSTRA K/L BAPPENAS RPJMN 2010-2014 : BUKU II SINERGI ANTAR RENSTRA K/L BIDANG • MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENSINERGIAN RENSTRA K/L DAN KEBIJAKAN PENGARUSTAMAAN DAN KEBIJAKAN DI RPJMN (PENCAPAIAN LINTAS BIDANG (BAB 1) SASARAN KEGIATAN PRIORITAS) NARASI : KERANGKA PIKIR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG (BAB 2 S/D BAB 11) • MENGGUNAKAN PAGU INDIKATIF SEBAGAI BASELINE • MENGINTEGRASIKAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MATRIKS RENCANA TINDAK MATRIKS RENCANA TINDAK PRIORITAS PRIORITAS DAN K/L KEDALAM PROGRAM DAN KEGIATAN K/L BIDANG (LAMP. BAB 1 S/D 10) HASIL RESTRUKTURISASI SESUAI TUPOKSI DAN MATRIKS RENCANA TINDAK PER K/L STRUKTUR K/L (LAMP. BUKU II RPJMN) 25
  26. 26. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS TERIMA KASIH 26
  27. 27. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS LAMPIRAN 27
  28. 28. KEMENTERIAN PPN/ A. SASARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (1) BAPPENAS NO. PEMBANGUNAN SASARAN Ekonomi a) Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata 6,3 – 6,8 persen pertahun Sebelum tahun 2014 tumbuh 7 persen b) Inflasi Rata-rata 4 - 6 persen pertahun c) Tingkat Pengangguran 5 - 6 persen pada akhir tahun 2014 d) Tingkat Kemiskinan 8 – 10 persen pada akhir tahun 2014
  29. 29. KEMENTERIAN PPN/ A. SASARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (2) BAPPENAS Status Sasaran Target 2014 Awal*)Kesehatana. Meningkatnya umur harapan hidup (tahun) 70,7 a) 72,0b. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup 228 b) 118c. Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 34 b) 24d. Menurunnya angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup 19 b) 15e. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi-kurang dan gizi-buruk) pada 18,4 c) < 15,0 anak balita (persen)f. Menurunnya prevalensi anak balita yang pendek/stunting (persen) 36,8 c) < 32,0g. Menurunnya prevalensi tuberculosis per 100.000 penduduk 235 d) 224h. Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index-API) per 1.000 penduduk 2 d) 1i. Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) 0,2 d) < 0,5Keluarga Berencanaa. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk tingkat nasional (% pertahun); 1,3 e) 1,1b. Menurunnya TFR per perempuan usia reproduksi 2,3 b) 2,1Pendidikana. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas (tahun) 7,50 f) 8,25b. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas (persen) 5,97 f) 4,18c. Meningkatnya APM SD/SDLB/MI/Paket A (persen) 95,14 f) 96,0d. Meningkatnya APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B (persen) 72,28 f) 76,0e. Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/Paket C (persen) 64,28 f) 85,0f. Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun (persen) 21,26 f) 30,0 Status awal: a) Proyeksi BPS 2008; b) SDKI 2007; c) Riskesdas 2007; d) Estimasi capaian program 2010, Depkes; e) SUPAS 2005 dan f) Data Tahun 2008, Depdiknas
  30. 30. KEMENTERIAN PPN/ A. SASARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (3) BAPPENAS NO. PEMBANGUNAN SASARAN Pangan a) Produksi Padi Tumbuh 3,22 persen per tahun b) Produksi Jagung Tumbuh 10,02 persen per tahun c) Produksi Kedelai Tumbuh 20,05 persen per tahun d) Produksi Gula Tumbuh 12,55 persen per tahun e) Produksi Daging Sapi Tumbuh 7,30 persen per tahun
  31. 31. KEMENTERIAN PPN/ A. SASARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (4) BAPPENAS NO. PEMBANGUNAN SASARAN Energi a) Peningkatan kapasitas 3.000 MW pertahun pembangkit listrik b) Meningkatnya rasio Pada tahun 2014 mencapai 80 elektrifikasi persen c) Meningkatnya produksi Pada tahun 2014 mencapai 1,2 juta minyak bumi barrel perhari d) Peningkatan pemanfaatan Pada tahun 2014 mencapai 5.000 energi panas bumi MW
  32. 32. KEMENTERIAN PPN/ A. SASARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (5) BAPPENAS NO. PEMBANGUNAN SASARAN Infrastruktur a) Pembangunan Jalan Lintas Sumatera, Jawa, Hingga tahun 2014 Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa mencapai sepanjang 19.370 Tenggara Timur, dan Papua km b) Pembangunan jaringan prasarana dan Selesai tahun 2014 penyediaan sarana transportasi antar-moda dan antar-pulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda c) Penuntasan pembangunan Jaringan Serat Optik Selesai sebelum tahun 2013 di Indonesia Bagian Timur d) Perbaikan sistem dan jaringan transportasi d 4 Selesai tahun 2014 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan)
  33. 33. KEMENTERIAN PPN/ B. SASARAN PERKUATAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI BAPPENAS NO. PEMBANGUNAN SASARAN 1 Meningkatnya • Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif kualitas bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak- demokrasi hak politik rakyat; Indonesia • Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan terjaganya harmonisasi dalam masyarakat; • Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi; • Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang dapat dilaksanakan dengan adil dan demokratis. Pada tahun 2014 • Index Freedom House untuk Indonesia: 2-2,5 (free) lebih baik dari rata-rata tahun 2004-2009 sebesar 3,5 (partly free) • Indeks Demokrasi Indonesia: 80
  34. 34. KEMENTERIAN PPN/ C. SASARAN PEMBANGUNAN PENEGAKAN HUKUM BAPPENAS NO. PEMBANGUNAN SASARAN 1 Tercapainya • Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan suasana dan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam kepastian berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum. keadilan melalui • Tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik penegakan hukum kepada aparat dan lembaga penegak hukum (rule of law) dan • Mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan terjaganya ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta ketertiban umum. efisisen Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 sebesar 5,0 yang meningkat dari 3,8 pada tahun 2009

×