Tugas hukum lingkungan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Tugas hukum lingkungan

on

  • 1,612 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,612
Views on SlideShare
1,612
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
29
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Tugas hukum lingkungan Tugas hukum lingkungan Document Transcript

  • BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Alam sekitar merupakan anugrah yang indah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita selaku manusia, termasuk juga dengan lingkungan hidup dengan beraneka ragam keindahan yang ada disana. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan karunia Tuhan yang diberikan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Karenanya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah sama bagi semua manusia bahkan mahluk hidup yang ada didunia. Dibalik kesamaan hak tersebut,tentunya adalah kewajiban semua manusia juga untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup ini. Kewajiban disini menjurus kepada semua tindakan,usaha,dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara individu maupun secara berkelompok guna menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Hal ini perlu dan wajib untuk dilaksanakan karena kondisi lingkungan hidup dari hari ke hari semakin menunjukkan penurunan kualitas yang cukup signifikan.1 Kondisi lingkungan hidup terutama di negara industri (maju) dapat digambarkan dengan kemajuan teknologi yang berarti kemajuan ekonominya sendiri menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, baik pencemaran di darat, laut maupun udara. Hal ini akan mengganggu kelestarian alam sekitarnya dan membawa pengaruh negatif terhadap lingkungan sosial. Berlainan halnya 1 Otto Soemarwoto,Analisis Dampak Lingkungan,Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1998, hal 34 1
  • 2 mengenai masalah lingkungan hidup di negara-negara yang sedang berkembang dimana latar belakang yang mempengaruhinya adalah sebagai akibat keterbelakangan, kemiskinan di satu sisi, sedang di sisi lain yaitu pertambahan penduduk relatif tinggi, persediaan pangan terbatas dan sebagainya. Oleh sebab itu jelaslah kita bahwa dasar pemikiran pentingnya lingkungan hidup adalah sbb :2 -. Besarnya maupun jumlah bumi atau alam tempat kita tinggal tidak bertambah, sementara jumlah penduduk dunia semakin bertambah banyak, bahkan laju pertumbuhan penduduk relatif masih tinggi. -. Manusia ingin hidup lebih lama, sejahtera lahir dan batin dimana kebutuhannya dapat terpenuhi oleh kekayaan sumber-sumber alam, sementara banyak terjadi perusakan lingkungan dan pencemaran yang berakibat fatal bagi kehidupan manusia. -. Untuk memperoleh hidup yang lebih baik serta berkesinambungan perlu diciptakan keseimbangan dan keserasian hidup, sementara terjadi perusakan, pencemaran dan pengurasan sumber-sumber alam, yang dapat merusak atau terputusnya siklus kehidupan di dunia ini. Adapun timbulnya berbagai kasus mengenai lingkungan hidup di berbagai negara di belahan bumi ini, cenderung disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Padahal secara konsepsional atas dasar Konferensi PBB di Stockholm telah digariskan agar manusia secara keseluruhan melindungi dan meningkatkan lingkungan hidup dunia untuk generasi umat manusia sekarang dan untuk generasi umat manusia yang akan datang. Itulah sebabnya betapa pentingnya dasar 2 Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Pekanbaru,2008, hal 86
  • 3 pemikiran mengenai lingkungan hidup, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa manusia itu dapat bertindak sebagai subyek juga dapat pula sebagai obyek lingkungan hidup. Sehingga dengan demikian diperlukan pula adanya aturan hukum yang mengatur pengelolaan serta segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan hidup tersebut, adapun aturan hukum yang terkait dengan lingkungan hidup yang mengatur tentang perlindungan, pengelolaan, pencegahan dan penyelesaian atas pencemaran/perusakan lingkungan hidup tersebut yang telah dibentuk oleh Pemerintah adalah UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sekarang telah diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.3 Sementara itu dalam rangka melaksanakan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan maka lingkungan itu sendiri perlu dijaga keserasian hubungannya dengan berbagai usaha dan atau kegiatan. Sebagai salah satu instrumen pencegahan pencemaran lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dimaksud adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.4 Kegiatan pembangunan dalam hal adanya suatu usaha atau kegiatan selalu menimbulkan dampak negatif dan dampak positif, sehingga sejak dini perlu dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positifnya. Tidak semua rencana kegiatan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan, karena hanya beberapa kegiatan tertentu 3 4 Ibid Pasal 1 angka 11 undang-undang nomor 32 tahun 2009
  • 4 saja yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Dampak penting adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu kegiatan. Analisis mengenai dampak lingkungan merupakan bagian dari proses perencanaan kegiatan yang menjadi pangkal tolak pengaturan dalam prosedur perizinan lingkungan. Dalam upaya melestarikan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan bertujuan untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap berada pada suatu derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan. Namun ternyata tidak semua kegiatan atau usaha diwajibkan untuk menyusun atau membuat AMDAL, bagi kegiatan atau usaha yang tidak diwajibkan untuk menyusun atau membuat AMDAL maka tetap diwajibkan untuk menyusun UKL dan UPL yaitu Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010. Adapun kegiatan atau usaha yang diwajibkan untuk menyusun UKL dan UPL ialah kegiatan atau usaha yang dampaknya mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia. UKL dan UPL tersebut juga sama seperti AMDAL yaitu sebagai instrumen dalam hukum lingkungan atau dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan menjadi dasar untuk menerbitkan izin mendirikan kegiatan atau usaha.5 5 Rangkuti,Siti Sundari.Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional.Airlangga University Press,Surabaya,1996,hal 88
  • 5 Sedangkan penegakan hukum lingkungan itu sendiri berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, perdata dan pidana. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, keperdataan dan kepidanaan.6 Tetapi lingkungan yang sehat dan baik kadang-kadang susah diwujudkan karena perbuatan satu atau lebih pihak yang menyebabkan rusaknya atau terganggunya pelaksanaan hal tersebut. Pihak yang melakukan perusakan atau yang menyebabkan terganggunya lingkungan menyebabkan timbulnya sengketa dalam bidang lingkungan, yang perlu diselesaikan. Karena atas dasar tersebut maka penulis merasa ingin membahas permasalahan sengketa lingkungan dengan judul,”Penyelesaian Sengketa Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 melalui Pengadilan dan Luar Pengadilan”. 6 Ibid
  • 6 B. RUMUSAN MASALAH Rumusan masalah dalam makalah ini adalah: 1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Lingkungan diluar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009? 2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009? C. RUANG LINGKUP Ruang lingkup dalam makalah ini adalah: 1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan diluar Pengadilan Menurut UU.No.32 Tahun 2009. 2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Pengadilan Menurut UU.No.32 Tahun 2009. D. TUJUAN PENULISAN Tujuan penulisan dalam makalah ini adalah: 1. Untuk mendeskripsikan Penyelesaian Sengketa Lingkungan diluar Pengadilan Menurut UU.No.32 Tahun 2009. 2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Pengadilan Menurut UU.No.32 Tahun 2009.
  • 7 BAB III PEMBAHASAN A. PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN MENURUT UU NO 32 TAHUN 2009. Pengertian Sengketa Lingkungan menurut UU No.32 Tahun 2009 adalah Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.7 Sengketa lingkungan hidup di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu:8 1) sengketa yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan; 2) sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam; dan 3) sengketa yang muncul akibat pencemaran atau perusakan lingkungan. Sengketa yang berkaitan dengan upaya perlindungan lingkungan pada umumnya terjadi antara pihak yang ingin memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kepentingan ekonomi di satu sisi dan pihak yang berkepentingan atau berkewajiban untuk melindungi lingkungan dan suber daya alam di sisi lain. Sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam pada umumnya terjadi karena ada pihak yang merasa akses mereka terhadap sumber daya tersebut terhalangi, sedangkan sengketa akibat 7 8 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 http:www. http://rizca-sugi.blogspot.com diakses tanggal 5 Februari 2013
  • 8 pencemaran atau perusakan lingungan pada umumnya terjadi antara pihak pencemar/perusak dengan pihak yang menjadi korban pencemaran/perusakan. Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup pada UU No 32 Tahun 2009 melengkapi dari undang-undang sebelumnya,sebagaimana yang tercantum pada Bab XIII UU No 32 Tahun 2009 dikatakan bahwa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan. 9 Pada bagian kedua tentang penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup diluar pengadilan,dikatakan bahwa :10 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai : 1. Bentuk dan besar nya ganti rugi; 2. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau peruskan; 3. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau 4. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini tidak berlaku terhadap tindak pidana yang diatur dalam UU.No32 Tahun 2009 tersebut11. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan atau arbitrer yang berfungsi untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup itu sendiri.12 9 Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 85 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 11 Pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 12 Pasal 85 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 10
  • 9 Bentuk-bentuk penyelesaian lingkungan hidup diluar pengadilan ini menganut konsep Alternative Dispute Resolution (ADR),yang dilakukan dalam wujud mediasi ataupun arbritasi. Dan pada bagian inilah peran Polri dapat masuk dan ikut serta menjadi seorang mediator dalam pelaksanaan mediasi.Bentukbentuk penyelesaian sengketa ini memang memperkenankan untuk hadirnya orang ketiga sebagai penengah dan bukan penentu kebijakan.13 Masyarakat pun dapat turut campur dalam upaya penyelesaian sengketa lingkungan ini dengan membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak, dalam hal tersebut pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga tersebut yang ketentuan lebih lanjutnya akan diatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah. B. PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGADILAN MENURUT UU.NO.32 TAHUN 2009. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan ultimum remedium atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman. Jadi, hal ini tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Akan tetapi, hal ini dapat menimbulkan faktor penjera (deterant factor) yang sangat efektif. Oleh karena itu dalam praktiknya penegakan hukum selalu diterapkan secara efektif.14 13 Abdurrahman,Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia,Citra Aditya Bakti,Bandung,1990, hal 44 14 Hatrik,Hamzah, Azas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal 46
  • 10 Penyelesaian sengketa melalui peradilan diatur pada bagian ketiga UU No 32 Tahun 2009 dan terdiri dari : 1. Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan Ganti kerugian dikenakan terhadap setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum/dan atau kewajiban badan usaha tersebut.15 Dalam hal ini pengadilan dapat mengenakan uang paksa terhadap keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan, dimana uang paksa ini didasarkan pada peraturan peraturan perundang-undangan. 2. Tanggung Jawab Mutlak Terhadap setiap orang yang tindakannya atau usahanya dan kegiatannya yang menggunakan B3( Bahan Berbahaya Beracun), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. 15 Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
  • 11 3. Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah daerah Dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, berwenang untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.16 4. Hak Gugat Masyarakat Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Gugatan dapat diajukan apabila terjadi kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.Ketentuan mengenai hak gugat ini masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Hak gugat Organisasi Lingkungan Hidup Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. 16 Pasal 90 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
  • 12 Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memnuhi persyaratan sebagai berikut:17 a. Berbentuk badan hukum b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 tahun. 6. Gugatan Administratif Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara apabila:18 a. Badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal. b. Badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKLUPL c. Badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. 17 18 Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984, hal 89 Ibid
  • 13 Kegiatan Penyidikan dilakukan oleh penyidik baik dari POLRI juga dari Pejabat PNS yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.19 Pembuktian berupa alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan terdiri atas: a. Keterangan saksi b. Keterangan ahli c. Surat d. Petunjuk e. Keterangan terdakwa f. Alat bukti lain termasuk alat bukti yang diatur dengan peraturan perundangundangan. Dalam rangka penegakan hukum terpadu pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian dan kejaksaan di bawah Koordinasi Menteri. Akan tetapi dibalik ini semua,UU No 32 Tahun 2009 mengenal apa yang dinamakan asas Ultimum Remedium,yakni mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.Yang mana penerapan asas ini,hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu,yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah,emisi,dan gangguan. 19 Koewadji,Hermien Hadiati, Hukum Pidana Lingkungan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 75
  • 14 Jika dilihat dari penerapan hukum secara perdata,Hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah,hak gugat masyarakat dan hak gugat organisasi lingkungan hidup merupakan bentuk-bentuk pengamalan konsep axio popularis,class action dan legal standing.Konsep-konsep ini merupakan terobosan hukum yang sangat baik dalam penerapannya.Penerapan hukum perdata ini juga diikuti engan berbagai persyaratan seperti pelaksanaan hak gugat oleh pemerintah bisa dilakukan oleh Kejaksaan,pelaksanaan clas action yang dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dan pelaksanaan hak gugat oleh organisasi Lingkungan yang harus memenuhi persyaratan organisasi sesuai dengan apa yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 ini.Ancaman hukuman yang ditawarkan oleh UU No 32 Tahun 2009 ini juga cukup komprehensif,misalkan mengenai pasalpasal yang mengatur tentang ketentuan pidana dan perdata yang mengancam setiap pelanggaran peraturan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,baik perseorangan, korporasi, maupun pejabat. Contoh yang paling konkret adalah porsi yang diberikan pada masalah AMDAL. Sekurangnya terdapat 23 pasal yang mengatur mengenai AMDAL,tetapi pengertian dari AMDAL itu sendiri berbeda antara UU No 32/2009 dengan UU No 23/1997, yakni hilangnya ”dampak besar”.Hal-hal baru mengenai AMDAL yang termuat pada undangundang terbaru ini antara lain:20 1. AMDAL dan UKL/UPL merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 20 Soemarwoto,Otto. Analisis Press.Yogyakarta.1998, hal 20 Dampak Lingkungan. Gadjah Mada University
  • 15 2. Penyusunan dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL; 3. Komisi penilai AMDAL pusat,Provinsi,maupun Kab/Kota wajib memiliki lisensi AMDAL; 4. AMDAL dan UKL/UPL merupakan persyaratan untuk penertiban izin lingkungan; 5. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri,Gubenur,Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Selain hal-hal yang disebutkan diatas,ada pengaturan yang tegas dan tercantum dalam UU No 32 Tahun 2009 ini ,yaitu dikenakannya sanksi pidana dan sanksi perdata terkait pelanggaran bidang AMDAL. Hal-hal yang terkait dengan sanksi tersebut berupa :21 - Sanksi terhadap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan; - Sanksi terhadap orang yang menyusun dokumen AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi; - Sanksi terhadap pejabat yang memberikan izin lingkungan yang tanpa dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UPL/UK 21 Hardjasoemantri,Koesnadi.Hukum Tata Lingkungan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta,1989, hal 96
  • 16 BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN 1. Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup pada UU No 32 Tahun 2009 melengkapi dari undang-undang sebelumnya,sebagaimana yang tercantum pada Bab XIII UU No 32 Tahun 2009 dikatakan bahwa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai : a. Bentuk dan besar nya ganti rugi; b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau peruskan; c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. 2. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui peradilan diatur pada bagian ketiga UU No 32 Tahun 2009 dan terdiri dari : a. Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan b. Tanggung Jawab Mutlak c. Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah daerah d. Hak Gugat Masyarakat e. Hak gugat Organisasi Lingkungan Hidup
  • 17 f. Gugatan Administratif B. SARAN 1. Kepada pemerintah sebaiknya menerapkan peraturan yang tertuang dalam UU.No.32 Tahun 2009 dalam hal Penyelesaian Sengketa lingkungan untuk menyelesaikan masalah sengketa lingkungan. Pemerintah juga harus menegakkan peraturan tersebut dalam menanganinya. 2. Kepada masyarakat harus memanfaatkan hak gugatnya apabila merasa dirugikan oleh tindakan pihak-pihak yang menimbulkan kerusakan yang berujung pada sengketa lingkungan 3. Kepada pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kerusakan atau pencemaran lingkungan yang berujung pada sengketa lingkungan harus bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang ada pada UU. No.32 Tahun 2009 tentang Penyelesaian Sengketa baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
  • 18 DAFTAR PUSTAKA Abdurrahman,Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia,Citra Aditya Bakti,Bandung,1990 Hatrik,Hamzah, Azas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996 Hardjasoemantri,Koesnadi.Hukum Tata Lingkungan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta,1989 Koewadji,Hermien Hadiati, Hukum Pidana Lingkungan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993 Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984 Otto Soemarwoto,Analisis Dampak Lingkungan,Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1998 Rangkuti,Siti Sundari.Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional.Airlangga University Press,Surabaya,1996 Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Pekanbaru,2008