• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Permenakertrans no. 19 thn 2012 tentang outsourcing
 

Permenakertrans no. 19 thn 2012 tentang outsourcing

on

  • 7,867 views

 

Statistics

Views

Total Views
7,867
Views on SlideShare
7,867
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
173
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • JASA PENGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    “Corporate Legal services”
    http://www.saranaijin.com
    Komplek Ruko Segitiga Atrium Blok A1 Lt 2 Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat 10410
    Tep: +(62) 21- 34833034 Fax : +(62) 21- 34833038
    Mobile: 081585427167
    Pin BB 285200BC
    Email: legal@saranaizin.com

    JASA PERNGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    - URUS API-P (ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN)
    - URUS API-U (ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM)
    - URUS API PERUBAHAN
    - URUS APIP (Produsen) PMA BKPM
    - URUS APIU (Umum) PMA BKPM
    - URUS NIK EXPORT IMPORT
    - URUS NPIK
    - URUS IT ELEKTRONIKA
    - IT PAKAIAN JADI
    - IT ALAS KAKI
    - IT MAKANAN DAN MINUMAN
    IT OBAT TRADISINAL DAN HERBAL
    - URUS IP PLASTIK, IP BESI/BAJA, IP TEKSTIL
    - URUS PI BARANG MODAL BUKAN BARU
    - URUS ETPIK
    - URUS SKPLBI BARANG / LABEL PRODUK IMPORTIR
    - URUS POSTEL

    JASA PENGURUSAN LEGAL SERVICES
    - URUS PENDIRIAN PT – PERSEROAN TERBATAS
    - URUS PENDIRIAN PMA
    - URUS IZIN PRINSIP
    - URUS PENDIRIAN CV
    - URUS PENDIRIAN UD
    - URUS IZIN PRINSIP PERLUASAN
    - URUS SIUP
    - URUS TDP
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Permenakertrans no. 19 thn 2012 tentang outsourcing Permenakertrans no. 19 thn 2012 tentang outsourcing Document Transcript

    • MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh diarahkan untuk menciptakan iklim hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan; b. bahwa ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.220/MEN/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
    • 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356); 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :1. Perusahaan pemberi pekerjaan adalah perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.2. Perusahaan penerima pemborongan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan.3. Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang perusahaan pemberi pekerjaan.4. Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan yang memuat hak dan kewajiban para pihak.5. Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang memuat hak dan kewajiban para pihak.6. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.7. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh di perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang memuat hak dan kewajiban masing- masing pihak.8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 2
    • Pasal 2Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dapatdilakukan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjianpenyediaan jasa pekerja/buruh. BAB II PEMBORONGAN PEKERJAAN Bagian Kesatu Persyaratan Pemborongan Pekerjaan Pasal 3(1) Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan.(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan; b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan; c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan d. tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pasal 4(1) Asosiasi sektor usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c harus membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sesuai sektor usaha masing-masing.(2) Alur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan proses pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai akhir serta memuat kegiatan utama dan kegiatan penunjang dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).(3) Alur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai dasar bagi perusahaan pemberi pekerjaan dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui pemborongan pekerjaan. 3
    • Pasal 5Jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan kepada perusahaanpenerima pemborongan harus dilaporkan oleh perusahaan pemberi pekerjaankepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaankabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan. Pasal 6Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengeluarkan bukti pelaporan jenispekerjaan penunjang yang akan diserahkan melalui pemborongan pekerjaanpaling lambat 1 (satu) minggu sejak pelaporan dilaksanakan oleh perusahaanpemberi pekerjaan. Pasal 7(1) Perusahaan pemberi pekerjaan dilarang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan apabila belum memiliki bukti pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.(2) Apabila perusahaan pemberi pekerjaan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan sebelum memiliki bukti pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih kepada perusahaan pemberi pekerjaan. Pasal 8Perusahaan pemberi pekerjaan harus melaporkan secara tertulis setiapperubahan jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan melaluipemborongan pekerjaan, kepada instansi yang bertanggung jawab di bidangketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaandilaksanakan dengan tetap memperhatikan proses sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5. Bagian Kedua Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pasal 9(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis.(2) Perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat: a. hak dan kewajiban masing-masing pihak; b. menjamin terpenuhinya perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh sesuai peraturan perundang-undangan; dan c. memiliki tenaga kerja yang mempunyai kompetensi di bidangnya. 4
    • Pasal 10(1) Perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus didaftarkan oleh perusahaan penerima pemborongan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan.(2) Pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perjanjian tersebut ditandatangani oleh perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pekerjaan dilaksanakan. Pasal 11Dalam hal perjanjian pemborongan pekerjaan telah memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, maka instansi yangbertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempatpekerjaan dilaksanakan menerbitkan bukti pendaftaran paling lambat 5 (lima)hari kerja sejak berkas permohonan pendaftaran perjanjian diterima. Bagian Ketiga Persyaratan Perusahaan Penerima Pemborongan Pasal 12Perusahaan penerima pemborongan harus memenuhi persyaratan:a. berbentuk badan hukum;b. memiliki tanda daftar perusahaan;c. memiliki izin usaha; dand. memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan. Bagian Keempat Perjanjian Kerja Pemborongan Pekerjaan Pasal 13Setiap perjanjian kerja dalam pemborongan pekerjaan wajib memuatketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dalamhubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 14Perjanjian kerja dalam pemborongan pekerjaan mengatur tentang hubungankerja antara perusahaan penerima pemborongan dengan pekerja/buruhnyayang dibuat secara tertulis. Pasal 15Hubungan kerja antara perusahaan penerima pemborongan denganpekerja/buruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat didasarkanatas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. 5
    • Pasal 16Pelaporan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 danpendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 10 tidak dikenakan biaya. BAB III PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH Bagian Kesatu Persyaratan Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh Pasal 17(1) Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.(3) Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. usaha pelayanan kebersihan (cleaning service); b. usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering); c. usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan); d. usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan e. usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh. Pasal 18Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dilarang menyerahkan pelaksanaansebagian atau seluruh pekerjaan yang diperjanjikan kepada perusahaanpenyedia jasa pekerja/buruh lain. Bagian Kedua Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh Pasal 19Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal17 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:a. jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;b. penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bersedia menerima pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelumnya untuk jenis pekerjaan yang terus menerus ada di perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan 6
    • c. hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. Pasal 20(1) Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus didaftarkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan.(2) Pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditandatangani dengan melampirkan: a. izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang masih berlaku; dan b. draft perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya.(3) Pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya. Pasal 21(1) Dalam hal perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan menerbitkan bukti pendaftaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan pendaftaran perjanjian diterima.(2) Dalam hal perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana pada ayat (1), maka pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dapat menolak permohonan pendaftaran dengan memberi alasan penolakan. Pasal 22Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak dapat melakukan operasionalpekerjaannya sebelum mendapatkan bukti pendaftaran perjanjian penyediaanjasa pekerja/buruh dari instansi yang bertanggung jawab di bidangketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan. Pasal 23(1) Dalam hal perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tetap melaksanakan pekerjaan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi mencabut izin operasional berdasarkan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.(2) Dalam hal izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dicabut, pemenuhan hak-hak pekerja/buruh tetap menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang bersangkutan. 7
    • Bagian Ketiga Persyaratan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Pasal 24Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus memenuhi persyaratan:a. berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;b. memiliki tanda daftar perusahaan;c. memiliki izin usaha;d. memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;e. memiliki izin operasional;f. mempunyai kantor dan alamat tetap; dang. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan. Pasal 25(1) Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e diajukan permohonannya oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi tempat pelaksanaan pekerjaan, dengan melampirkan: a. copy anggaran dasar yang didalamnya memuat kegiatan usaha penyediaan jasa pekerja/buruh; b. copy pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas (PT); c. copy surat ijin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh; d. copy tanda daftar perusahaan; e. copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan; f. copy pernyataan kepemilikan kantor atau bukti penyewaan kantor yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan; dan g. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan.(2) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan izin operasional terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.(3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Pasal 26(1) Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dan hasil evaluasi kinerja perusahaan yang dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. 8
    • (3) Berdasarkan hasil evaluasi kinerja perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi menyetujui atau menolak. Bagian Keempat Perjanjian Kerja Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh Pasal 27(1) Setiap perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan pekerja/buruh.(2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan.(3) Dalam hal perjanjian kerja tidak dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi mencabut izin operasional berdasarkan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.(4) Pencatatan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan biaya. Pasal 28Setiap perjanjian kerja penyediaan jasa pekerja/buruh wajib memuatketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dalamhubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 29(1) Hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.(2) Dalam hal hubungan kerja didasarkan atas perjanjian kerja waktu tertentu yang objek kerjanya tetap ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus memuat: a. jaminan kelangsungan bekerja; b. jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan yang diperjanjikan; dan c. jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh untuk menetapkan upah.(3) Hak-hak pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. hak atas cuti apabila telah memenuhi syarat masa kerja; b. hak atas jaminan sosial; c. hak atas tunjangan hari raya; 9
    • d. hak istirahat paling singkat 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu; e. hak menerima ganti rugi dalam hal hubungan kerja diakhiri oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir bukan karena kesalahan pekerja; f. hak atas penyesuaian upah yang diperhitungkan dari akumulasi masa kerja yang telah dilalui; dan g. hak-hak lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian kerja sebelumnya. Pasal 30Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu tidak memuat ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, maka hubungan kerjaantara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhberubah menjadi hubungan kerja yang didasarkan atas perjanjian kerja waktutidak tertentu sejak ditandatanganinya perjanjian kerja yang tidak memenuhipersyaratan. Pasal 31Dalam hal pekerja/buruh tidak memperoleh jaminan kelangsungan bekerja,maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan kepada PengadilanHubungan Industrial. Pasal 32(1) Dalam hal perusahaan pemberi pekerjaan tidak melanjutkan perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh dan mengalihkan pekerjaan penyediaan jasa pekerja/buruh kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru, maka perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru, harus melanjutkan perjanjian kerja yang telah ada sebelumnya tanpa mengurangi ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja yang telah disepakati.(2) Dalam hal terjadi pengalihan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka masa kerja yang telah dilalui para pekerja/buruh pada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang lama harus tetap dianggap ada dan diperhitungkan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru. BAB IV PENGAWASAN Pasal 33Pengawasan pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh PengawasKetenagakerjaan. 10
    • BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34(1) Setiap perusahaan pemberi pekerjaan, perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.(2) Dalam hal perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tetap bertanggung jawab terhadap hak-hak pekerja/buruh sesuai perjanjian kerja. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 35Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Nomor KEP.101/MEN/VI/2004 tentang Tata CaraPerijinan Penyediaan Jasa Pekerja/buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Nomor KEP.220/MEN/X/2004 tentang Syarat-syaratPenyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, dicabutdan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 36Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanMenteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2012 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd. Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SiDiundangkan di Jakartapada tanggal 19 November 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDINBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1138 11