Amdal teluk buyat

1,381 views
1,259 views

Published on

thanks

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,381
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
79
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Amdal teluk buyat

  1. 1. TOPIKAL PAPER NATURAL ENVIRONMENT PENCEMARAN PERAIRAN TELUK BUYAT SULAWESI UTARA INDONESIA Pengajar: Prof. Dr. Shalihudin Djalal Tandjung, M. Sc. Yudhi Apriyadi Sukirman 08/277583/PEK/12911 REGULER ANGKATAN 22 PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA JAKARTA 2009
  2. 2. PENCEMARAN PERAIRAN TELUK BUYAT SULAWESI UTARA INDONESIA 1. PENDAHULUAN Kasus Buyat mendapatkan rating tertinggi dalam kasus pencemaran lingkungan hidup di dunia di tahun 2004. Jika itu adalah album lagu, barangkali sudah mendapatkan hadiah “piringan emas" akibat menjadi “the best seller in the world 2004”. Kasus pencemaran lingkungan di dunia yang nyaris mampu menyamakan rekor kasus “Minamata Deases” di Teluk Minamata Jepang dimasa itu. Bumi Sulawesi Utara (Sulut) yang menjadi lokasi terciptanya kasus menghebohkan dunia yang sebetulnya sejak tahun 2001 sudah sangat menghebohkan dunia internasional, sehingga tercipta suatu kerjasama internasional untuk mengadakan suatu “International Conference” tentang “System Tailing Displacement (STD)” di Kota Manado (ibukota Sulut). Tak kurang dari 10 negara hadir di acara tersebut dan sempat menerbitkan “deklarasi Manado”. Kerjasama Jaringan Tambang Indonesia (JATAM), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Pusat maupun daerah Sulut serta berbagai organisasi internasional yang menghadirkan negara- negara yang menjadi korban perusahaan-perusahaan tambang emas skala besar dan kecil seperti Papua Nugini, Pilipina. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Usaha dan / atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang pembinaannya berada pada instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan. Perlu diketahui juga dalam peraturan pemerintah tersebut, Bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 juga menentukan bahwa dokumen AMDAL terdiri dari dokumen KA, ANDAL serta dokumen RKL/RPL merupakan dokumen studi kelayakan lingkungan. Dokumen ANDAL merupakan suatu dokumen hasil kajian ilmiah tentang dampak lingkungan, sedangkan dokumen RKL/RPL merupakan dokumen yang akan menjadi prasyarat atas putusan kelayakan lingkungan yang akan menjadi syarat atas izin yang akan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
  3. 3. mengeluarkan izin usaha. Setiap kegiatan berpotensi dalam perubahan atau bahkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup baik disengaja atau tidak. Dengan adanya mekanisme diatas diharapkan pemrakarsa dapat mengikuti prosedur yang berlaku dan menaatinya sehingga tercapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, selain itu dengan adanya mekanisme pemantauan lingkungan merupakan salah satu cara untuk deteksi dini terhadap kerusakan lingkungan maupun pencemaran lingkungan. Usaha atau kegiatan pertambangan merupakan suatu eksploitasi sumber daya alam yang tak terbaharui. Kegiatan ini berpotensi mengakibatkan pengubahan bentuk lahan dan bentang alam, terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga akan terjadi kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. Selain itu dengan adanya lahan pekerjaan baru dan datangnya pekerja pekerja dari luar daerah tersebut akan mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya lokal sekitar kegiatan (Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999). Permasalahan lingkungan hidup yang menyangkut pertambangan dan cukup kontroversial, salah satunya adalah masalah lingkungan hidup di daerah Buyat (pencemaran di perairan Teluk Buyat di Minahasa Selatan Sulawesi Utara), dimana disana terdapat perusahaan tambang (PT Newmont Minahasa Raya) yang melakukan kegiatan pertambangan “emas” dengan sistem terbuka yang menggunakan sistem penempatan tailing di dasar laut dan terdapat keluhan-keluhan masyarakat mengenai kesehatan yang dianggap diakibatkan dari pengelolaan lingkungan hidup yang kurang baik. Berbagai media masa dan elektronik memberitakan adanya dugaan kasus pencemaran lingkungan yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat khususnya penduduk Desa Buyat Pantai. Sebagai tindak lanjut atas pemberitaan tersebut maka Pemerintah melalui rapat Menko Kesra meminta Kementerian Lingkungan Hidup segera menindaklanjuti dengan membentuk “Tim Penanganan Kasus Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Di Desa Buyat Pantai Dan Desa Ratatotok Kecamatan Totok Timur Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara” melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 97 Tahun 2004. Tim penanganan kasus pencemaran tersebut mempunyai tugas dan fungsi membantu Menteri Negara Lingkungan Hidup dalam memberikan (supervisi pengarahan) saran masukan sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam penyelesaian kasus pencemaran dan/atau perusakaan lingkungan hidup yang didasarkan pada kajian hasil penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai pihak maupun pengambilan sampel dan analisis kualitas lingkungan di sekitar Teluk Buyat.
  4. 4. 2. PEMBAHASAN Setiap kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup harus memiliki AMDAL sebagai dokumen studi kelayakan lingkungan. Hanya saja, kegiatan ini tidak digubris oleh pemerintah pusat maupun daerah, sambutan dingin dan tidak bersahabat cenderung tercipta antara para masyarakat (nasional & internasional) terhadap kegiatan tambang yang cenderung merampas hak hidup (termasuk hak mendapatkan lingkungan hidup bersih) orang-orang kecil (local community). Sudahlah, semuanya juga sudah tahu bahwa, investasi skala besar akan lebih diperhatikan di negara ini dibandingkan dengan kesejahteraan masyarakatnya. Padahal, dalih meningkatkan kesejahteraan masyarakat selalu menjadi kata-kata pembuka bagi rangkaian pidato-pidato saat indstri skala besar beroperasi, urusan benar-benar masyarakat benar sejahtera atau tidak, urusan lain. PT NMR telah menyelesaikan syarat ini walaupun belum memiliki ijin untuk membuang tailing ke perairan / laut. Perlu diketahui juga dalam pembuangan tailing oleh NMR. KLH memberikan syarat agar NMR membuat ERA (ecological risk assesment), ERA ini sendiri telah diserahkan kepada KLH, akan tetapi berhubung tidak sesuai akhirnya ERA ini ditolak. Hal ini berarti ijin pembuangan tailing belum dimiliki oleh NMR. ERA sendiri merupakan suatu proses yang mengevaluasi kemungkinan yang terjadi atau telah terjadinya efek-efek ekologis yang merugikan akibat pemaparan saru atau beberapa stressor. Sehingga diharapkan setelah adanya ERA maka risk manager dapat memperhitungkan atau menyusun strategi bagaimana meminimasi resiko yang terjadi. Dengan belum dimilikinya ijin pembuangan tailing oleh NMR dan perusahaan ini tetap membuang tailingnya menunjukkkan ketaatan perusahaan terhadap pemerintah diragukan. Terlepas dari berbahaya atau tidaknya tailing tersebut. Karena urusan sejahtera atau tidak inilah yang menjadi problem di setiap negara yang menduduki suatu wilayah, dimana selalu saja masyarakatnya hidup di bawa garis kemiskinan, termasuk yang terjadi di daerah kita Teluk Buyat Sulawesi Utara. Akibat kegiatan pertambangan skala besar oleh PT. Newmont Minahasa Raya (NMR), ekosistem perairan laut di teluk Buyat rusak parah akibat buangan 2000 ton tailing setiap hari. Bukan saja itu, kondisi masyarakat di sekitar Teluk Buyat yang mengantungkan hidupnya dari hasil laut dan harus bertahan hidup di wilayah tersebut karena tekanan kemiskinan harus menerima akibat dari pencemaran dan perusakan ekosistem Perairan Teluk Buyat. Terkontaminasi logam berat arsen, lahan tangkapan ikan berpindah jauh ketengah laut,
  5. 5. yang semuanya itu menurunkan kualitas hidup sebagian masyarakat Desa Buyat tepatnya masyarakat di dusun V Desa Buyat Pante. Pelanggaran lain adalah mengenai informasi AMDAL, dengan tidak validnya titik termoklin (karena perairan tersebut sangat dinamis, terdapat perubahan-perubahan lingkungan yang menyebabkan titik termoklin tidak diketahui secara pasti) maka tailing dapat menyebar keseluruh perairan sekitar dan pada akibatnya akan memncemari ekosistem perairan tersebut. NMR pun telah mengetahui bahwa titik tersebut tidak valid, akan tetapi agaknya belum memiliki itikad baik untuk memperbaikinya. Kemudian berdasarkan evaluasi Laporan pelaksanaan RKL dan RPL kadar logam berat setelah detoksifikasi yang dilakukan NMR masih diatas standar yang ditentukan. Pemerintah telah mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap RKL/RPL akan tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah pencemaran tersebut diangkat ke media massa dan menjadi berita yang besar, pemerintah baru menentukan sikapnya. Padahal seharusnya bila ada kehendak sebelum pemberitaan muncul pemerintah harus segera memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Limbah yang akan mengakibatkan biaya tambahan bagi masyarakat akibat kegiatan perusahaan yang seharusnya tidak keluar ke alam bebas, justru sengaja dikeluarkan melalui pipa sepanjang 900 meter dari tepi pantai Teluk Buyat. Akibatnya menimbulkan biaya pencemaran bagi masyarakat sekitar Teluk Buyat atau eksternal cost. Seharusnya ini menjadi biaya internal bagi perusahaan tersebut. Laut? ya, itulah pilihan PT. NMR untuk membuang sampahnya, dengan harapan eksternal costnya hilang. Lucu dan sungguh sangat tolol, bahwa memikirkan laut adalah lahan bebas yang tidak akan berhubungan dengan kehidupan manusia. Indikasi terjadinya pencemaran lingkungan dapat dilihat dari : Konsentrasi arsen, merkuri dan sianida di teluk buyat lebih tinggi dibanding di titik kontrol. Konsentrasi Arsen yang terdapat di 4 sumur penduduk desa buyat diatas baku mutu yang dipersyaratkan, padahal pada rona awal tidak ditemukan konsentrasi Arsen di sumur penduduk. Hal ini menunjukkan telah terjadi leachate dari kegiatan tambang di NMR. Melalui pemantauan dari segi biologis seperti indeks diversitas, plankton, phitoplankton dan ikan telah terjadi perubahan kualitas yang melebihi baku mutu yang ditetapkan. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak terhadap kualitas lingkungan serta kesehatan manusia. Dalih 82 meter sebagai zona termoklin, sungguh sangat tidak masuk akal, coba saja bapak-bapak yang mengatakan itu, menyelam dan masuk ke kedalaman tersebut,
  6. 6. apakah tailing (sludge dan air) tidak bercampur dengan air laut atau tidak naik ke permukaan? Tahun 2001, Walhi Sulut sudah melakukan penyelaman dan terlihat sungguh sangat keruh air dikedalaman itu, di mana menandakan bahwa sedimen betul-betul naik ke permukaan. Jadi, teori termoklin yang selalu digunakansebagai pelindung bagi buangan PT. NMR perlu direvisi, apakah zona termoklin indikatornya karena kedalaman ataukah kondisi suhu tertentu suatu perairan yang permanen dan bukan temporer (seperti yang terjadi di daerah tropis). Pencemaran Teluk Buyat adalah bentuk bencana ekologis yang merupakan suatu bukti tidak bertanggungjawabnya kita melindungi bumi Sulut sebagai tempat tinggal dan hidup. Perusakan ekosistem laut akibat timbunan “tailing” yang mengandung logam-logam berat yang mengkontaminasi biota dan bahkan meracuni masyarakat sekitar yang bermukim di sekitar “point source” yang sangat mengantungkan hidupnya dari hasil laut perairan tersebut. Barangkali kontaminasi itupun telah tersebar di sebagian masyarakat Sulawesi Utara melalui ikan-ikan yang telah dikonsumsikan karena dampak pencemaran ini secara ekologi akan melintasi wilayah administrasi suatu wilayah. Pencemaran logam berat terutama logam arsen dan logam merkuri oleh PT. NMR sudah jelas-jelas terbaca pada laporan-laporan RKL/RPL dan sejak tahun 2000 semua itu sudah terlihat, namun masih saja dianggap perusahaan raksasa ini tidak melakukan pencemaran di perairan Teluk Buyat. Celakanya, hampir ahli-ahli dari seluruh Indonesia bahkan luar negeri melalui pernyataan-pernyataan yang di up-load di media internet menyatakan paham bagaimana PT. NMR melakukan pencemaran, malahan penyelenggara pemerintahan dan sebagian dokter dan akademisi dari Sulut masih menyangsikan bahwa PT. NMR melakukan pencemaran. Sudah jelas-jelas ada masyarakat yang memiliki banyak benjolan di sekujur tubuhnya dan ikan karangpun demikian, masih saja kepala Bapedal Sulut mengatakan bahwa mereka bukan orang- orang asli dari dusun V Desa Buyat Pantai. Padahal sejak tahun 1999-2000 masyarakat Buyat sudah di pantau. Dan masih saja dikatakan itu adalah penyakit biasa menimpa masyarakat pesisir, padahal dimana-mana benjolan tidak ditemukan di masyarakat pesisir Pantai lainnya seperti di Teluk Jakarta, masyarakat Bajo sebagian masyarakat kota Manado yang tinggal di pesisir. Jadi, jelas sekali PT NMR masih lebih diuntungkan dibandingkan dengan masyarakatnya sendiri, padahal dengan adanya atau tanpa perusahaan semacam ini kesejahteraan masyarakat Sulut tidak berubah atau tidak ada perubahan positif yang siknifikan dibandingkan jika harga cengkih dan kopra naik. Malahan, sebetulnya kita
  7. 7. mengeluarkan biaya atau “cost” tambahan akibat kita harus menanggung “external cost” perusahaan ini akibat pencemaran dan perusakan lingkungan alam. Artinya, terjadi penurunan kualitas hidup dalam waktu yang panjang, apalagi ketika 2 perusahaan semacam ini akan beroperasi di Likupang dan di Bolaang Mongondow, pastilah kualitas hidup masyarakat Sulut akan menurun dengan tajam di masa datang. Jadi untuk kesejahteraan masyarakat yang mana jika ada perusahaan raksasa beroperasi di Sulut? Untuk seluruh masyarakatkah atau untuk sebagian masyarakat yang dipilih oleh investor? Apakah negeri ini harus mengorbankan sebagian besar masyarakatnya untuk memberikan keuntungan pada sebagian masyarakat Sulut yang terpilih itu? Nah inilah yang menjadi persoalan yang banyak terjadi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kasus Buyat, menjadi salah salah satu model pengelolaan lingkungan hidup yang harus mengorbankan masyarakat yang hidup di garis kemiskinan (yang terlihat) dan mengorbankan seluruh masyarakat Sulut sebetulnya (bencana ekologis) di masa datang. Inilah kenyataan yang mesti masyarakat Sulut hadapi, terpilihnya daerah kita sebagai lahan eksploitasi emas dan terpilihnya tanah kita sebagai ajang buang sampah beracun akibat kegiatan pengelolaan emas yang bakal mengancam keberadaan masyarakat Sulut dimasa datang. Saran saran dari tim teknis dapat menunjukkan pula kekurangan-kekurangan yang terdapat di lokasi pencemaran. A. Mengenai pemantauan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah seakan masih dibawah standar baik itu melalui hal teknis maupun dari pembiayaan yang terbatas. B. Perizinan pembuangan tailing harus ditetapkan apakah pembuangan ini benar – benar aman, karena bila terjadi kesalahan dari pemrakarsa dan sulit diperbaiki akan menjadi kesulitan tersendiri bagi pemerintah dan terlanjur terjadi pencemaran. Ada baiknya bahwa ijin pembuangan tailing ini dicermati dengan seksama dan apabila memungkinkan mencari alternatif lain karena pemantauan dan pengawasan pemerintah terbukti sangat terbatas. C. Terpisahnya persyaratan AMDAL dengan perijinan pembuangan tailing mempersulit pemrakarsa dalam berproduksi. Ketika AMDAL telah disetujui tetapi ijin pembuangan limbah belum selesai akan mengganggu dalam proses produksi sehingga pemrakarsa menjadi bingung, yang pada akhirnya cenderung untuk melupakan ijin pembuangan limbahnya.
  8. 8. D. Pengolahan biji emas dalam kegiatan PETI tidak mendapat bimbingan dan arahan yang dapat memberikan pengetahuan tentang pengelolaan limbah dan akibat dari pencemaran akibat dari kegiatan tersebut. E. Pemantauan dari sedimen yang tercemar tailing harus dilakukan mengingat batas termoklin yang berubah-rubah. Pemantauan ini dilakukan sampai 30 tahun mendatang atau hingga terjadi pemulihan secara alamiah F. Keterbatasan pemerintah dalam menyusun peraturan dan kemampuan laboratorium harus segera diperbaiki mengingat limbah yang terkait adalah limbah yang termasuk dalam limbah B3. 3. KESIMPULAN DAN SARAN Tahap-tahap dalam pengelolaan lingkungan hidup masih tidak terlaksana dengan baik di bumi Sulut. Jika ada perencanaan, sering kali tidak didasari oleh hasil evaluasi dari kegiatan yang sudah berjalan. Pelaksanaan suatu kegiatan seringkali tidak sesuai dengan rencana, selalu disesuaikan dengan budget yang ada, dan seringkali kenyataannya biaya kegiatan yang dikeluarkan lebih kecil dari biaya yang sudah diajukan, dalihnya ada pemotongan dimana-mana (korupsi?), yang sudah menjadi lazim dilaksanakan pabila berurusan dengan pemerintah. Demikian pula dengan pengawasan terhadap suatu kegiatan, apakah merusak lingkungan atau tidak, selalu juga terbentur pada biaya pengawasan atau lebih tepat sesuai saja dengan biaya pengawasan sehingga pengawasan hanya dilakukan sepanjang mata memandang. Padahal kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang amat penting untuk tetap membuat rencana dan pelaksanaan konsisten dengan komitmen mensejahterakan masyarakat Sulut. Akhirnya, kegiatan evaluasi tidak dapat dilakukan dengan baik, padahal hasil evaluasi merupakan data yang akan dimasukkan (input) kembali pada suatu proses perencanaan. Tahap-tahap inilah dalam pengelolaan yang semestinya sangat diperhatikan tapi justru inilah tahap yang rawan dan seringkali terjadi manipulasi (data maupun uang). Terlepas era kapan PT. NMR diijinkan untuk beroperasi di bumi Sulut, tetap saja saat kini yang menentukan apakah perlu dipertahankan atau ditutup sama sekali dan jika ada kegiatan yang serupa yang akan beroperasi di Sulut, tidak diperbolehkan sama sekali untuk membuang tailing di dasar laut. Perencanaan investasi di era Presiden Suharto, bukan tidak bisa dievaluasi di era Presiden Susilo Bambang Yodoyono kini, itulah yang disebut dengan evaluasi dalam suatu pengelolaan lingkungan hidup. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi suatu perencanaan baru. Jika kegiatan tersebut hanya untuk menyengsarakan masyarakat Sulut saat ini dan di masa datang (10-20 tahun), lebih baik tidak diperbolehkan lagi berkegiatan di bumi Sulut dan tentunya harus melakukan
  9. 9. kegiatan perbaikan (rehabilitasi) akibat pengrusakan yang telah dilakukan pada seluruh komponen alam dan manusia. Kesimpulan dari uraian diatas adalah A. Pelanggaran mengenai pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di buyat disebabkan kurangnya ketegasan dari pemerintah. Walaupun telah terdapat hasil evaluasi Laporan pelaksanaan dari RKL/RPL, pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa. B. Itikad baik dari perusahaan sangat dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya persyaratan dari pemerintah mengenai peraturan peraturan. C. Peraturan-peraturan dan dokumen seperti halnya AMDAL dalam suatu kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dapat digunakan untuk mengetahui ketaatan pemrakarsa terhadap pemerintah dan kehendak untuk melestarikan lingkungan hidup. D. Peraturan – peraturan mengenai pembuangan tailing perlu segera ditetapkan, mengingat keterbatasan dalam hal pengawasan oleh pemerintah. Saran A. Perlu dikaji ulang apakah pembuangan tailing ke dasar laut merupakan satu- satunya cara. B. Pemantauan lingkungan di daerah penduduk dan sumber makanan (dalam hal ini perairan laut) mutlak dilakukan selama kegiatan berlangsung. Apabila terdapat indikasi pencemaran dapat dievaluasi darimana sumber pencemaran dan dengan segera dapat diperbaiki. C. Pemeriksaan kesehatan penduduk dapat dilakukan selama kegiatan berlangsung dan setelah kegiatan ditutup, sehingga dapat diketahui kecendrungan kesehatan apakah akibat bahan pencemar dari kegiatan atau akibat lain. D. Diperlukan ketegasan pemerintah untuk menghentikan kegiatan bila terdapat indikasi pemrakarsa tidak taat pada peraturan. 4. DAFTAR PUSTAKA A. Kepmen LH No 86/ tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan.
  10. 10. B. PP RI no 27/ tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. C. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP, 2004, LAPORAN PENELITIAN Penanganan Dugaan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup Di Desa Buyat Pantai Dan Desa Ratatotok Kecamatan Ratatotok Timur Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara , D. http://www.menlh.go.id/i/art/pdf_1102322765.pdf

×