Your SlideShare is downloading. ×
Patologi birokrasi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Patologi birokrasi

5,826
views

Published on

Published in: News & Politics

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
5,826
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. PATOLOGI BIROKRASI AKIBATKELEMAHAN SISTEM DAN ATURANKELOMPOK 8Fahrul Azmi, dkk.Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran2010/2011
  • 2. PENGANTARBirokrasi sering dikritik pedas. Birokrasi yangburuk digambarkan sebagai hantu burukyang dibutuhkan atau a necessary evil.Secara akademik, fungsi birokrasi danaparatur negara adalah penyelesaimasalah atau a world of solution. Namun,kenyataannya, birokrasi sering menjadibagian dari sumber masalah atau source ofproblem. Birokrasi Indonesia sering dijangkitipenyakit (patologi) birokrasi seperti korupsi,manipulasi, sikap boros, penyalahgunaanwewenang dan tanggung jawab
  • 3. Pengertian Patologi BirokrasiPatologi merupakan bahasa kedokteran yangsecara etimologi memiliki arti “ilmu tentangpenyakit”.Risman K. Umar (2002) mendefinisikan bahwapatologi birokrasi adalah penyakit atau bentukperilaku birokrasi yang menyimpang dari nilai-nilaietis, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuanperundang-undangan serta norma-norma yangberlaku dalam birokrasi.
  • 4. Beberapa patologi birokrasi yang dapat dijumpaimenurut Sondang P. Siagian , antara lain :1. Penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab.2. Pengaburan masalah.3. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.4. Indikasi mempertahankan status quo.5. Empire building (membina kerajaan).6. Ketakutan pada perubahan, inovasi dan resiko.7. Takut mengambil keputusan8. Kurangnya kreativitas dan eksperimentasi9. Kredibilitas yang rendah, kurang visi yang imajinatif10. Minimnya pengetahuan dan keterampilan, dll.
  • 5. Kelemahan Sistem dan Aturan BirokrasiMenurut Heady dan Wallis kelemahan sistemdan aturan birokrasi pemerintahan ada lima,yaitu:1. Pola dasar (basic pattern) sistem administrasi negaranya merupakan tiruan atau jiplakan dari sistem administrasi kolonial yang dikembangkan negara penjajah khusus untuk negara yang dijajahnya.2. Birokrasi pemerintahan kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi kepemimpinan, manajemen, kemampuan dan keterampilan teknis.3. Birokrasi cenderung mengutamakan atau berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok dari pada kepentingan masyarakat.4. Apa yang dinyatakan baik tertulis maupun lisan oleh birokrasi sering tidak sesuai dengan realitas.5. Birokrasi cenderung bersifat otonom dalam arti lepas dari proses politik dan pengawasan masyarakat.
  • 6. Dua ciri lainnya ditambahkan oleh Wallis:1. Administrasi di banyak negara berkembang sangat lamban dan menjadi semakin birokratik.2. Aspek-aspek yang non-birokratik (administratif) sangat berpengaruh terhadap birokrasi. Misalnya, hubungan keluarga, hubungan primordial (suku, agama, keturunan, dan sebagainya), golongan atau keterkaitan politik.
  • 7. Faktor Penyebab Lemahnya Sistem danAturan Birokrasi1. Rendahnya Sistem RemunerasiRemunerasi adalah merupakan imbalan atau balas jasayang diberikan perusahaan/lembaga kepada tenagakerja/pegawai sebagai akibat dari prestasi yang telahdiberikannya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.Menurut Penasihat Komite Pemberantasan Korupsi (KPK),Abdullah Hehamahua, bahwa sebanyak 95 persen daritotal PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang jumlahnya mencapai3,7 juta melakukan korupsi karena didesak oleh berbagaikebutuhan hidup dan keluarganya. Kelakuan buruk yangsudah menjadi budaya ini, sesungguhnya dilatarbelakangioleh terlalu rendahnya gaji yang diterima PNS.
  • 8. LANJUTANAda lima prinsip yang akan diterapkan dalam reformasisistem remunerasi yaitu:• Merit system yaitu penetapan penghasilan pegawai berdasarkan harga jabatan• Adil, dalam arti jabatan dengan beban tugas dan tanggung jawab pekerjaan dengan bobot yang sama dibayar sama dan pekerjaan yang menuntut pengetahuan, keterampilan serta tanggung jawab yang lebih tinggi, dibayar lebih tinggi• Layak, yaitu dapat memenuhi kebutuhan hidup layak (bukan minimal)• Kompetitif, di mana gaji PNS setara dengan gaji pegawai dengan kualifikasi yang sama di sektor swasta, guna menghindari brain drain• Transparan, dalam arti PNS hanya memperoleh gaji dan tunjangan resmi.
  • 9. CatatanTidak selamanya gaji yang rendah menjadipenyebab maraknya perilaku korupsi.Dalam beberapa kasus korupsi hanya bisadilakukan oleh orang yang memiliki jabatandan kekuasaan, berpenghasilan tinggi,ataupun yang mempunyai pengaruhterhadap pemegang kekuasaan. Jadikorupsi terjadi bukan karena gaji kecil,melainkan karena adanya kesempatanmenyelewengkan otoritas kekuasaan untukkepentingan pribadi. Contoh kasus terakhiryakni kasus korupsi Gayus Tambunan.
  • 10. 2. Pola Rekrutmen Pegawai yang Tidak BenarRekrutmen merupakan proses pengumpulancalon pemegang jabatan yang sesuaidengan rencana sumber daya manusiauntuk menduduki suatu jabatan tertentudalam fungsi pekerjaan (employeefunction).Rekrutmen pegawai yang dilaksanakan olehpemerintah belum mampu mengungkapkompetensi SDM PNS yang sesuai dengankebutuhan. Prosedur rekrutmen PNS selamaini menurut opini yang berkembang dimasyarakat, cenderung diwarnai olehpraktek-praktek korupsi, kolusi, dannepotisme (KKN).
  • 11. Beberapa tahapan rekrutmen yang perlumendapatkan perhatian publik diantaranyaadalah sebagai berikut ini.1. Tahap penentuan formasi jabatan. Tahap ini merupakan awal dari seluruh proses rekrutmen2. Tahap pengumuman seleksi dan proses pendaftaran3. Tahap pelaksanaan ujian seleksi4. Tahap penilaian hasil ujian dan penentuan kelulusan
  • 12. 3 Sistem Reward And Punishment yang Tidak Jelas dan TegasRewardReward artinya ganjaran, hadiah, penghargaan atauimbalan. Dalam konsep manajemen, reward merupakansalah satu alat untuk peningkatan motivasi para pegawai.Sejak 1959 aparatur negara diberikan penghargaan untukberbagai jenis sesuai dengan prestasinya. Sebut saja SatyaLencana Kemerdekaan, Satya Lencana Pembangunan,Satya Lencana Wira Karya, Satya Lencana Karya Satya danPiagam Pelita. Namun banyak di antara anugerah tersebutditanggapi dingin karena bentuknya yang kurang memberimanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan.
  • 13. PunishmentPunishment diartikan sebagai hukuman atau sanksi. Jikareward merupakan bentuk reinforcement yang positif; makapunishment sebagai bentuk reinforcement yang negatif,tetapi kalau diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadialat motivasi. Tujuan dari metode ini adalah menimbulkanrasa tidak senang pada seseorang supaya mereka janganmembuat sesuatu yang jahat.Penerapan sistem punishment pada aparatur telah lamaditerapkan sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintahnomor 30/1980 tentang Disiplin Aparatur Pemerintah.Kemudian sederet aturan diawali Tap MPR RI NomorXI/MPR/1999 sampai dengan Undang-undang Nomor32/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi
  • 14. LANJUTANPenerapan reward and punishment menunjukkanadanya kelemahan birokrasi yang akanmenyebabkan rendahnya kualitas kinerjaaparatur dan menggambarkan rendahnyakompetensi SDM. Sistem reward and punishmentditegakkan dengan “tebang pilih” yang dalamartian pemberian penghargaan dan hukumantidak dilaksanakan secara menyeluruh, sertavariabel-variabel unsur penilaian tidak obyektif.
  • 15. KESIMPULANPatologi birokrasi adalah penyakit atau bentukperilaku birokrasi yang menyimpang dari nilai-nilaietis, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuanperundang-undangan serta norma-norma yangberlaku dalam birokrasi. Penyebabnya adalahrendahnya gaji PNS, sistem rekruitmen danpembinaan karir yang tidak jelas danmengandung KKN, penerapan sistem reward andpunishment yang tidak jelas yang telahmenyebabkan rendahnya kualitas kinerjaaparatur dan menggambarkan rendahnyakompetensi SDM Hal-hal tersebutlah yangakhirnya berpengaruh besar terhadap lemahnyasistem dan aturan birokrasi.
  • 16. SARANUntuk mengatasi penyakit birokrasitersebut perlu adanya upayapemrosesan secara hukum yangtegas terhadap penyalagunaankewenangan, penyusunan kembalitentang etika birokrasi dan budayakerja secara jelas, menciptakan suatumekanisme yang efektif dalammengaplikasikan hukum danperundang-undangan, danmenciptakan SDM yang memilikikomitmen terhadap tujuan bernegaradengan menjunjung tinggi nilai-nilailuhur pancasila dan UUD 1945.
  • 17. TERIMA KASIH