Model kms v1-snati_2011 v3.0

692 views
577 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
692
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Model kms v1-snati_2011 v3.0

  1. 1. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2011 (SNATI 2011) ISSN: 1907-5022 Yogyakarta, 17-18 Juni 2011 MODEL GOVERNMENT KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM UNTUK MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK PADA INSTANSI PEMERINTAH Farisya Setiadi1, Albaar Rubhasy1, Zainal A. Hasibuan2 1 Program Studi Sistem Informasi, STMIK Indonesia Jl. Kyai Tapa No. 216 A Jakarta 11440 Telp. (021) 5657380, Faks. (021) 5673438 2 Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia Kampus UI Depok Jawa Barat 16424 Telp. (021) 7863419, Faks. (021) 7863415 E-mail: farisya.setiadi@stmik-indonesia.ac.id, albaar.rubhasy@stmik-indonesia.ac.id, zhasibua@cs.ui.ac.idABSTRAKMemasuki era keterbukaan informasi dan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintahdipandang perlu untuk melibatkan masyarakat dalam merumuskan berbagai kebijakan publik. Di samping itu,Pemerintah juga perlu memaksimalkan knowledge yang dimilikinya untuk menjalankan segala aktivitasnya.Knowledge yang tercipta, tersimpan, dan tersebar seringkali tidak terintegrasi dan berkelanjutan. Akibatnya,muncul permasalahan seperti: kehilangan knowledge, kebutuhan knowledge yang tidak terpenuhi, dankesenjangan knowledge. Hal tersebut dapat diatasi dengan mengimplementasikan knowledge managementsystem (KMS). Kajian ini mengusulkan suatu rumusan Model Government KMS, yang terdiri dari beberapalapisan berikut: (1) Lapisan pengguna, (2) Lapisan Aplikasi, (3) Lapisan Integrasi, (4) Lapisan Layanan/Data,(5) Lapisan Infrastruktur,dan (6) lapisan yang bersifat management seperti Tata Kelola, Peraturan, Standarserta Keamanan. Model Government KMS ini dapat menjamin terciptanya penyimpanan dan pertukaranknowledge di dalam organisasi pemerintah. Selain itu, model tersebut juga dapat menjadi acuan dalampengembangan KMS di seluruh instansi Pemerintah yang dapat meningkatkan transparansi serta menumbuhkanpartisipasi publik, terutama dalam pengambilan kebijakan.Kata Kunci: e-Government, Knowledge, Knowledge Management System.1. LATAR BELAKANG pada tanggal 1 Januari 2010. Partisipasi masyarakat Setiap organisasi berjalan di tengah cepatnya juga telah terbuka luas untuk turut serta dalamkemajuan teknologi dan derasnya arus informasi, perumusan kebijakan pemerintah, seperti yang telahserta pengetahuan yang terus menerus berkembang. di atur dalam UU No. 10 tahun 2004 tentangUntuk dapat bertahan dan memenangkan kompetisi Pembentukan Perundang-undangan. Serta terdapatdalam situasi seperti ini, organisasi harus dapat juga dalam Inpres RI No.3 tahun 2003 tentangmenangkap, mengelola, dan memanfaatkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-knowledge serta informasi dengan cepat. Kecepatan Government, yang memberikan ruang fasilitasdalam mengelola knowledge dan informasi adalah kepada lembaga negara untuk menyediakan dialogupaya untuk mempertahankan keberlanjutan dan publik bagi masyarakat, agar dapat berpartisipasidaya saing suatu organisasi. dalam perumusan kebijakan-kebijakan negara. Begitu juga halnya dengan organisasi Di dalam bidang pemerintahan, regulasi ataupemerintahan. Organisasi tersebut perlu mengelola kebijakan-kebijakan negara serta publikasi umumdan memaksimalkan knowledge yang telah seperti cetak biru, pedoman atau manual, merupakandimilikinya. Selain itu, intansi pemerintah perlu suatu knowledge yang perlu dikelola dengan baik.mengelola knowledge secara transparan dan Kelemahan-kelemahan yang ada di dalam produk-mengajak peran serta dari para pemangku produk pemerintah dapat menimbulkan berbagaikepentingan (stakeholders). Transparansi serta macam masalah yang terjadi di masyarakat, sepertipartisipasi di dalam organisasi pemerintah sangat munculnya aksi protes masyarakat terhadap suatudiperlukan dalam setiap kegiatannya karena secara kebijakan yang telah disahkan dan masih banyakhukum telah diatur dalam peraturan perundang- permasalahan lain yang muncul akibat knowledgeundangan. yang ada belum dikelola dengan baik. Di Indonesia, tuntutan akan keterbukaan Melalui konsep Government berbasis knowledgeinformasi semakin mendesak setelah disahkannya management diharapkan akan melahirkan sebuahUU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan sistem sebagai sarana penyimpanan dan pertukaranInformasi Publik (KIP) yang telah berlaku efektif knowledge di dalam organisasi pemerintah. Dengan
  2. 2. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2011 (SNATI 2011) ISSN: 1907-5022 Yogyakarta, 17-18 Juni 2011sistem ini pula, knowledge yang ada di dalam keterbukaan informasi dalam ruang lingkuporganisasi tersebut dapat dikelola dan dipelihara. partisipasi masyarakat dan para staff terhadapSelain itu, sistem yang dihasilkan juga dapat aktivitas-aktivitas yang ada di dalam lingkungandipergunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintah.yang ada, dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumenuntuk menjembatani seluruh pemangku kepentingan. 1.3 Maksud dan TujuanDengan konsep ini pula maka ruang publik menjadi Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalahsangat terbuka. Masyarakat akan dengan mudah menyusun suatu model KMS di dalam instansimencari informasi, menyampaikan aspirasi, serta pemerintah yang ditinjau dari aspek keterbukaan danmelakukan apresiasi terhadap substansi kebijakan- partisipasi masyarakat serta berbagi knowledge antarkebijakan pemerintah yang akan diatur, yang sedang pegawai di dalam organisasi pemerintah.dirancang, maupun yang telah diberlakukan. 2. LANDASAN TEORI1.1 Rumusan Permasalahan Pada bagian ini akan dijelaskan teori-teori Di dalam organisasi pemerintah knowledge dapat mengenai knowledge, knowledge management, e-berupa kebijakan, peraturan serta publikasi umum. Government dan community of practices, serta teoriNamun kebanyakan dokumen-dokumen itu semua yang berhubungan dengan proses, arsitektur, model,mengendap di berbagai tempat penyimpanan implementasi.dokumen dan situs pemerintahan, tanpa ada Teori ini akan menjadi landasan untuk menyusunpenjelasan atau informasi tambahan. Dalam model knowledge management system di dalamimplementasinya sering kali terjadi salah interpretasi organisasi pemerintah.tentang kebijakan dan peraturan tersebut. 2.1 Tinjauan Teoritis Knowledge Saat ini, untuk menyuarakan aspirasi dalam Knowledge merupakan bagian terpenting bagiproses pembuatan kebijakan dan peraturan manusia serta di dalam organisasi, karena manusiapemerintah, salah satunya dapat melalui e-mail. dan organisasi dalam siklus kehidupan memerlukanMekanisme seperti ini terbilang kurang efektif knowledge untuk dapat mengambil sebuah langkahmengingat semakin kompleksnya permasalahan keputusan yang tepat. Di dalam sebuah organisasiyang dihadapi sekarang maupun yang akan datang. untuk dapat bertahan dan berkembang dalam eraPartisipasi masyarakat atau community of practices kompetisi diperlukan knowledge. Di dalamuntuk menyalurkan tanggapan, kritik, saran, koreksi organisasi knowledge bukan hanya data-data yangdan usulan terhadap kebijakan pemerintah perlu tersimpan di dalam komputer, namun juga terdapatditampung dalam mekanisme dan sarana yang lebih di dalam proses, rutinitas kerja, selain knowledgeterbuka sehingga proses pembuatannya menjadi dan informasi serta pengalaman yang tersimpan dilebih transparan. Masyarakat juga memerlukan suatu dalam kepala manusia.wadah dan sarana untuk menuangkan ide, gagasan Data, informasi serta knowledge merupakanserta solusi mengenai permasalahan-permasalahan sesuatu yang berbeda, oleh karena itu Davenport danyang ada. Prusak (1998) membedakan antara pengertian dari Pergeseran posisi dan rotasi di dalam tubuh data, informasi serta knowledge. Berikut ini adalahorganisasi pemerintah sering terjadi. Hal ini kerap pengertian dari data, informasi dan knowledgeterjadi dan proses ini sudah menjadi suatu rutinitas. menurut Davenport dan Prusak (1998):Permasalahan yang dapat ditimbulkan dari proses a. Data is a set of discrete, objective facts aboutrotasi tersebut berkaitan dengan kehilangan events.knowledge karena knowledge yang tersimpan di b. Information is data that makes a difference.dalam setiap individu akan ikut berpindah bersama Ketiga definisi di atas menerangkan bahwadengan pemiliknya apabila tidak terdokumentasikan Knowledgemerupakan kompilasi atau kumpulan daridengan baik. berbagai unsur. Berdasarkan masalah-masalah inilah maka perlumerumuskan suatu model knowledge management 2.1.1 Karakteristik Knowledgesistem (KMS) di dalam organisasi pemerintah yang Polanyi (1967) dan Nonaka dan Takeuchi (1995)mampu mengakomodasi kebutuhan akan membedakan knowledge menjadi dua bagian yaituketerbukaan informasi dan partisipasi masyarakat tacit knowledge dan explicit knowledge. Berikutserta kegiatan-kegiatan yang ada di dalam organisasi adalah penjelasan mengenai kedua bagianpemerintah. karakteristik dari knowledge tersebut: a. Tacit Knowledge: Pengetahuan yang diketahui1.2 Ruang Lingkup dan dipahami di dalam pikiran individu atau Ruang lingkup dari penelitian yang dilakukan masyarakat serta pengalaman-pengalamanmeliputi: mereka. Sehingga tidak dapat secara langsunga. Membahas pengembangan Government KMS. dirumuskan dan sulit dikomunikasikan.b. Model yang dikembangkan dititikberatkan pada Pengetahuan ini bersifat subjektif karena kebutuhan instansi pemerintah terhadap tergantung pada individu yang memilikinya.
  3. 3. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2011 (SNATI 2011) ISSN: 1907-5022 Yogyakarta, 17-18 Juni 2011 tacit knowledge dipahami sebagai knowledge explicit knowledge tidak termasuk dalam yang bersifat tidak terstruktur. karakteristik dari knowledge menurut Sveiby.b. Explicit Knowledge: Berbeda dengan tacit Karakteristik yang dipandang oleh Sveiby berasal knowledge, explicit knowledge dapat segera dari pengertian knowledge yang sangat ketat dan diteruskan dari satu individu ke individu lainnya knowledge tidak bisa lepas di luar individu. secara formal dan sistematis. Dapat diekspresikan dengan kata-kata dan angka serta 2.3 Knowledge Management dapat disampaikan dalam bentuk ilmiah, Di dalam sebuah organisasi knowledge spesifikasi, manual dan sebagainya. Sehingga merupakan salah satu intangible resources yang dapat dilihat sebagai pengetahuan yang objektif, sangat penting. Oleh karena itu sebuah organisasi teoritis dan berbentuk kertas atau digital. Explicit memerlukan sebuah mekanisme untuk mengelola Knowledge dapat dijelaskan sebagai suatu intangible resources mereka agar sesuai dengan proses, metode, cara, pola bisnis dan pengalaman tujuan – tujuan organisasi. Knowledge management desain dari suatu produksi. Oleh sebab itu merupakan suatu mekanisme untuk mengelola explicit knowledge sering disebut sebagai knowledge seperti yang diutarakan oleh Kankanhalli, knowledge yang terstruktur. Tan dan Wei (2005) knowledge management dapat didefinisikan sebagai sistem di dalam organisasi untuk memperoleh, mengatur, dan berkomunikasi Tabel 1. Tacit Knowledge vs Explicit Knowledge mengenai knowledge antar karyawan di dalam 2.2 Tacit Explicit organisasi, sehingga karyawan memanfaatkannya Knowledge Knowledge untuk menjadi lebih efektif dan produktif dalam Definisi Tidak Terstruktur menghadapi pekerjaan mereka. terstruktur Knowledge management terdiri dari multi Contoh Pengalaman Manual, source disiplin ilmu seperti filosofi, ekonomi, teori kerja code, Keahlian Program kerja organisasi, sistem informasi, pemasaran, strategi Informal Work template manajemen, inovasi penelitian, dan organizational proses bisnis learning (Earl, 2001. Gray and Mesiter, 2003). Kelebihan Tahap Bisa dipatenkan Namun pada dasarnya knowledge management tidak knowledge Mudah untuk lepas dari aktivitas knowledge management process tertinggi dibagi, seperti knowledge creation, knowledge storage and Melekat, sulit Mudah untuk retrieval, knowledge transfer dan knowledge untuk dicuri dikelola application (Alavi and Leidner, 2001). Berkembang Mudah terus dengan diintegrasikan latihan dengan IT 2.4 E-Government Sumber dari Scholl (2003) menuturkan dua definisi untuk explicit electronic government (e-Government), definisi knowledge yang pertama diambil dari garis e-commerce dan e- Kekurangan Tidak bisa Harus business selanjutnya definisi yang kedua dibangun dipatenkan disesuaikan dengan pendekatan akademik dan dengan praktisi Sulit untuk konteks baru pemerintah. dikelola Utilitas Definisi 1: electronic government is any process Sulit tergantung that the citizenry in pursuit of its governance diintegrasikan pengguna conducts over a computer-mediated network. dengan IT Tidak bisa menangkap Definisi 2: electronic government is the use of semua tacit information technology to support government knowledge operations, engage citizens, and provide government Rentan terhadap services. pencurian Melalui pengembangan e-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja diNamun Sveiby memiliki pandangan yang berbeda lingkungan pemerintah. Sehingga dengandengan Polanyi, Nonaka dan Takeuchi mengenai mengembangkan e-Government akan mampubentuk karakteristik dari knowledge. Menurut menghasilkan goal sebagai berikut:Sveiby (1997) knowledge memiliki empat a. Menambah akuntabilitas pemerintah dikarakteristik yaitu: masyarakata. Knowledge is tacit b. Menyelenggarakan pemerintahan secara efektifb. Knowledge is action oriented dan efisienc. Knowledge is supported by rules c. Memfasilitasi layanan-layanan pemerintah agard. Knowledge is constantly changing lebih mudah diakses. Dari penjelasan di atas tidak terlihat bahasan d. Menyediakan akses informasi kepada masyarakatmengenai explicit knowledge, hal ini terjadi karena luas.
  4. 4. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2011 (SNATI 2011) ISSN: 1907-5022 Yogyakarta, 17-18 Juni 20112.4.1 E-Government Framework E-government adalah konsep umum terhadappemerintahan yang menggunakan teknologi daninformasi modern. E-government framework secaraumum memiliki beberapa lapisan. Berikut adalahpenjelasan dari e-Government framework yangterdapat dalam penelitian Zhao dan Gao (2007):a. Supporting policies system: merupakan dasar untuk membangun standar dan proses e- Government. Dengan memberlakukan kebijakan- kebijakan yang ada.b. Supporting technical standards system: alur kerja e-Government memerlukan standar informasi serta teknologi dan memerlukan keamanan yang dapat diandalkan. Technical standards meliputi Gambar 1. E-Government Conceptual Architecture electronic signatures, certification bill network Sumber: (Kreizman, Baum, Fraga, 2003) security standards.c. Information infrastructure layer: E-government 2.5 Community of Practices dibangun menggunakan teknologi informasi. Community of Practices (CoP) merupakan salah Information infrastructure layer meliputi satu bagian dari knowledge management systems. teknologi jaringan, multimedia, internet, security, CoP terdiri dari individu atau sekelompok orang database, data warehouse, data mining dan lain- yang memiliki kepedulian dan masalah yang sama, lain. yang ingin memperdalam knowledge dan keahliand. Information management layer: Meliputi office mereka dengan berinteraksi terus menerus (Wenger automation management systems, collaborative et al., 2002). Anggota dalam komunitas memikirkan systems, decision support systems, and masalah-masalah yang umum dan mengeksplorasi information resources agency. Lapisan ini berada dengan ide-ide mereka. Dengan mengumpulkan di dalam lingkungan kerja internal. knowledge sesama, satu sama lain secara informale. Information application service layer: Lapisan menjadi terikat oleh nilai yang mereka temukan ini dibangun di atas lapisan information dalam belajar bersama. management layer. Lapisan ini meliputi Komunitas juga dapat terbagi dua, formal dan information and online information collection, informal. Perbedaan dari keduanya dapat dilihat electronic procurement and tendering, electronic melalu tabel berikut: benefits payments dan lain sebagainya. Tabel 2. Community of Practices Formal vs. Informal2.4.2 E-Government Architecture Formal Informal Saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat A group with defined A group who:dan pemerintah daerah yang berinisiatif leaders and communitymengembangkan pelayanan publik melalui jaringan membership: • Possess an informalkomunikasi dan informasi. Pengembangan e- structureGovernment harus dilaksanakan secara harmonis • Formally structured • May lack a businessdengan mengoptimalkan hubungan antara inisiatif with a business sponsor ormasing-masing instansi dan penguatan kerangka sponsor performance contractkebijakan untuk menjamin keterpaduan dalam suatu • May have a • Share knowledge andjaringan sistem manajemen dan proses kerja. performance contract learn from others Selain itu pengembangan e-Government harus • Drive change • May influence changedibangun dengan berdasarkan arsitektur e- • Share best practice, • Represent a commonGovernment. Kreizman, Baum, Fraga (2003) telah emerging technology, practice or interestmenawarkan arsitektur e-Government dengan and knowledge • Have openbeberapa lapisan, seperti terlihat pada Gambar 1 di • Build strong membershipbawah ini. relationships Dari tabel komunitas inilah dapat dicari pengguna dari sistem knowldege management yang ditemukan berdasarkan karakteristik Community of practices yang telah disebutkan di atas. Knowledge management berdasarkan pada lingkungan e-Government merupakan konsep
  5. 5. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2011 (SNATI 2011) ISSN: 1907-5022 Yogyakarta, 17-18 Juni 2011manajemen dan metode manajemen yang relatifbaru. Konsep ini dapat memainkan peranan pentingdalam mentransformasikan fungsi pemerintahan,meningkatkan efisiensi serta wibawa pemerintah. Menerapkan knowledge management dilingkungan pemerintah hampir sama denganorganisasi swasta, namun perbedaan terletak padatujuan akhirnya. Bila pada organisasi swasta hasilakhir diukur dengan profitabilitas, sedangkaninstansi pemerintah tujuan akhirnya adalah untukmeningkatkan layanan publik. Tabel 3 berikut iniadalah beberapa Knowledge yang ada di dalamorganisasi pemerintah. Tabel 3. Sumber, Jenis, Bentuk Knowledge pada Pemerintah Sumber Jenis Bentuk Knowledge knowledge KnowledgePolicies Law, UU, Perpu, PP, regulations, Perpres, Inpres, Procedures Permen, Kepmen, Instruksi Menteri, Keputusan/Surat edaran dirjen,Output Plan, DIPA, Draft, Gambar 2. Model Government KMS Organisasi Pemerintahgovernment Budget, Blueprint, Sumber: Diadaptasi dari (e-Government conceptualprocess Audits Pedoman/panduan, architecture, Kreizman, Baum, Fraga, 2003) manual, Artikel, Siaran Pers Berikut adalah penjelasan dari elemen-elemenRegularly Consensus, Form Survey, Hasil dari model KMS di atas:collected Surveys Survey a. Pengguna: Lapisan pada model ini merupakan uinformation pihak-pihak seperti pemerintah, legislator,Formal On Project, SK, RKU-KL, SPM, perusahaan, universitas, organisasi dandocuments Program Dokumen lelang dan masyarakat atau community of practices. kualifikasi, b. Antar-muka: Merupakan lapisan langsung yang Dokumen berhadapan dengan lapisan pengguna, dalam penawaran, Surat model xontohnya adalah ini menggunakan antar- kontrak muka web. c. Aplikasi: Lapisan ini terdiri dari aplikasi-aplikasi apa saja yang terdapat dalam model KMS ini,Minutes and Meeting, Presentasi, Rekaman antara lain seperti Aplikasi Diskusi, Aplikasireport on Seminars, foto, audio dan Pengelolaan Dokumen, Aplikasi untukprocess Conferences video. berkolaborasi dan lain sebagainya.Internal Memo, E- Memo, E-mail d. Integrasi: Pada model KMS ini integrasi dapatcommunicat mail menggunakan yang bersifat open standardsions seperti RSS, WebDAV, XML-RPC, Atom, iCalExperiences Monitoring Report, Berita acara dan lain-lain. and evaluasi e. Layanan/Data: Penggunaan bersama-sama Evaluation sebuah sumber daya TIK untuk sebuah System and kepentingan tertentu oleh beberapa satuan kerja document atau institusi. Pada model KMS ini antara lain dapat berupa, E-Discussion service, E- Dari analisis sumber-sumber knowledge, Repository service, E-Collaboration service danidentifikasi masalah serta berdasarkan kebutuhan sebagainya.teknologi dari knowledge management system pada f. Infrastrukur: Merupakan lapisan paling dasarorganisasi pemerintah, dapat digambarkan model yang memungkinkan lapisan-lapisan diatasnyaKMS yang ditarik sesuai dengan kaidah e- dapat berjalan dengan baik. Infrastruktur yangGovernment adalah sebagai berikut: digunakan adalah contohnya seperti alat
  6. 6. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2011 (SNATI 2011) ISSN: 1907-5022 Yogyakarta, 17-18 Juni 2011 pengguna: PC, laptop, PDA. network: WLAN, Davenport, Thomas, H., and Laurence Prusak. LAN, VPN, Internet serta server. (1998). Working Knowledge: How Organizationsg. Keamanan: Menetapkan kebijakan dan prosedur Manage What They Know. Havard Business keamanan, menggunakan firewall, IDS, dan School Press, Boston. VPN, pengamanan akses menggunakan Alvani, M., & Leidner, D. (2001). Knowledge password, otentifikasi data/informasi yang management and knowledge management dikirim menggunakan enkripsi, menetapkan systems: Conceptual foundations and research prosedur manajemen sistem dokumen elektronik. issues. MIS Quarterly, 25(1), 107-136.h. Standar: Merupakan lapisan yang berisi standar Earl, M. J. (2001). Knowledge management yang ditetapkan pada Knowledge management strategies: Toward a taxonomy. Journal of System yang akan dibangun, standar yang dapat Management Information Systems, 18(1), 215- digunakan bisa menggunakan open standards 233. agar mudah diintegrasikan. Wenger, E., McDermott, R., & Snyder, W. (2002).i. Peraturan: Berisi peraturan-peraturan sebagai Cultivating communities of practice. Harvard landasan untuk menggunakan KMS. Peraturan Business School Press. yang diterapkan ini harus selaras dengan Kankanhalli, A., Tan, B. C. Y., & Wei, K. K. peraturan nasional yang berlaku. (2005). Contributing knowledge to electronicj. Tata Kelola: Tata kelola untuk mengembangkan knowledge repositories: An empirical dan menjalankan KMS, panduan tata kelola investigation. MIS Quarterly, 29(1), 113-143. sebagai contoh dapat menggunakan Panduan Zhao, Z., Gao, F. (2007). E-Government and Tata Kelola Teknologi Informasi dan Knowledge Management. International Journal Komunikasi Nasional Versi 1 Tahun 2007 yang of Computer Science and Network Security, dikeluarkan oleh Dewan Teknologi Informasi VOL.7 No.6. dan Komunikasi Nasional (DETIKNAS). Elemen-elemen yang telah dijelaskan di atasmerupakan elemen-elemen yang saling terkait dansaling mendukung dan tidak bisa berdiri sendiri.Model ini disusun sebagai kerangka untukmembangun sebuah knowledge management systemdi dalam organisasi pemerintah.3. KESIMPULAN Dalam penelitian ini telah diperlihatkan suatumodel Government KMS yang bertujuan untukmenciptakan tata kelola yang baik di dalamlingkungan pemerintahan. Untuk mewujudkannyadibutuhkan aspek organisasi, sumber daya manusiadan proses untuk dapat digunakan dengan baik olehpenggunaannya. Penelitian yang dilakukan ini hanyamempertimbangkan aspek teknis, oleh karena ituuntuk itu pengembangan selanjutnya harusdilakukan dengan mempertimbangkan kesenjangankebutuhan yang tidak terakomodasi pada model iniserta juga aspek-aspek lainnya. Selain perlu untukmelakukan evaluasi manfaat pada KMS yang telahditerapkan.PUSTAKANonaka, Ikujiro and Takeuchi H. (1995). The Knowledge Creating Company: How Japanesse Companies Create the Dynamics In Innovation. Oxford University Press.Sveiby, K.E. (1997). The new organizational wealth. Managing and measuring knowledgebased assets. San-Francisco: Berrett-Koehler Publishers.

×