Pancasila Di Era Reformasi
Runtuhnya Orde Baru
<ul><li>Munculnya ego kedaerahan dan primordialisme sempit, munculnya indikasi tersebut sebagai salah satu gambaran menuru...
<ul><li>Adanya ”subversi asing”, yakni kita saling menghancurkan negara sendiri karena campur tangan secara halus pihak as...
<ul><li>Sebab utamanya sudah umum kita ketahui, karena rejim Orde Lama dan Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai alat ke...
Era BJ. Habibie  i <ul><li>Kebebasan pers terancam dimasa Orba dengan adanya pencabutan SIUPP berdasarkan Permenpen no 01/...
<ul><li>Ada 4 persoalan yang perlu dicermati agar tidak mengalami perubahan: </li></ul><ul><ul><li>Pembukaan UUD 1945 </li...
<ul><li>Jabatan presiden dilimpahkan kepada BJ. Habibie yang disumpah pada tanggal 21 Mei 1998.  </li></ul><ul><li>Habibie...
Era Gus Dur  i <ul><li>Pemilu 1999 Megawati berhasil mendapatkan suara terbanyak (35%) </li></ul><ul><li>Abdurrahman Wahid...
Pancasila di Era Megawati <ul><li>Megawati putri presiden pertama Indonesia, Soekarno. </li></ul><ul><li>Nilai mata tukar ...
<ul><li>Menyempurnakan aturan dasar, seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negar...
<ul><li>Perubahan UUD 1945 itu, tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuu...
<ul><li>MPR dalam melakukan amandemen UUD 45 tak punya paradigma perubahan dan kerangka kerja (framework) yang jelas, sehi...
<ul><li>Sejak kelahirannya (1 Juni 1945) Pancasila adalah Dasar Falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau lebih di...
Tahap Perkembangan Pancasila sebagai Dasar Negara <ul><li>1945 – 1968 merupakan tahap politis  dimana orientasi pengembang...
<ul><li>Para pemimpin bangsa dan negara tidak hanya mengucapkan Pancasila dan UUD 45 dalam pidato-pidato, tetapi memprakte...
<ul><li>Kelihatannya, yang diperlukan dalam konteks era reformasi adalah pendekatan-pendekatan yang lebih konseptual, komp...
<ul><li>Proposional dan kontekstual dapat diartikan, Pancasila harus ditempatkan membumi pada realitas masyarakat dalam pe...
<ul><li>Maksudnya adalah masyarakat diharapkan untuk tidak lagi memunculkan ketegangan antara kelompok yang membuat Pancas...
<ul><li>D ikembangkan beberapa sikap : </li></ul><ul><li>civic disposition  : pengembangan nilai dan sikap kewargaan  dala...
<ul><li>A gar tetap kredibel, Pancasila harus direvitalisasi. Artinya Pancasila diletakkan dalam keutuhannya dengan pembuk...
<ul><li>Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan.  </li></ul><ul><li>Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bi...
<ul><li>Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang kebudayaan  </li></ul><ul><li>Pancasila sebagai paradigma ...
<ul><li>Reformasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.  </li></ul><ul><li>Reformasi yang berperikemanusiaan yang adil dan ber...
Pancasila di era reformasi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Pancasila di era reformasi

43,242

Published on

Published in: Economy & Finance, Technology
0 Comments
11 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
43,242
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
1,167
Comments
0
Likes
11
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pancasila di era reformasi

  1. 1. Pancasila Di Era Reformasi
  2. 2. Runtuhnya Orde Baru
  3. 3. <ul><li>Munculnya ego kedaerahan dan primordialisme sempit, munculnya indikasi tersebut sebagai salah satu gambaran menurunnya pemahaman tentang Pancasila sebagai suatu ideologi, dasar filsafati negara, azas, paham negara. </li></ul><ul><li>Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan diantara sesama warga bangsa adalah yang ditandai dengan adanya konflik dibeberapa daerah, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal, seperti halnya yang masih terjadi di Papua, Maluku. </li></ul><ul><li>Pancasila secara formal tetap dianggap sebagai dasar dan ideologi negara, tapi hanya sebatas pada retorika pernyataan politik. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Adanya ”subversi asing”, yakni kita saling menghancurkan negara sendiri karena campur tangan secara halus pihak asing. </li></ul><ul><li>Di dalam pendidikan formal, Pancasila tidak lagi diajarkan sebagai pelajaran wajib sehingga nilai-nilai Pancasila pada masyarakat melemah. </li></ul><ul><li>Berkembangnya ideologi pragmatisme yang kering dengan empati, menipisnya rasa solidaritas terhadap sesama, elit politik yang mabuk kuasa, aji mumpung, dan lain-lain sikap yang manifestasinya adalah menghalalkan segala cara untuk mewujudkan kepentingan yang dianggap berguna untuk diri sendiri atau kelompoknya. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Sebab utamanya sudah umum kita ketahui, karena rejim Orde Lama dan Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai alat kekuasaan yang otoriter. </li></ul>
  6. 6. Era BJ. Habibie i <ul><li>Kebebasan pers terancam dimasa Orba dengan adanya pencabutan SIUPP berdasarkan Permenpen no 01/1984 tentang Surat Izin Penerbitan Pers </li></ul><ul><li>Jatuhnya rezim Soeharto dan digantikan oleh BJ. Habibie </li></ul><ul><li>Gerakan reformasi bertujuan memperbaiki kinerja pemerintahan Presiden Soeharto dan memperbaiki kehidupan sosial politik yang telah menyimpang dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila </li></ul>
  7. 7. <ul><li>Ada 4 persoalan yang perlu dicermati agar tidak mengalami perubahan: </li></ul><ul><ul><li>Pembukaan UUD 1945 </li></ul></ul><ul><ul><li>Negara Kesatuan Republik Indonesia </li></ul></ul><ul><ul><li>Kedaulatan ada ditangan rakyat, dan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pasal 29 UUD 1945 </li></ul></ul><ul><li>Pada tanggal 13-15 Mei terjadi peristiwa penembakan mahasiswa yang dikenal dengan “Tragedi Semanggi” yang diikuti dengan kerusuhan </li></ul><ul><li>Puncak dari semua itu adalah pendudukan gedung MPR/DPR oleh para mahasiswa </li></ul><ul><li>Soeharto secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 20 Mei 1998. </li></ul>Era BJ. Habibie ii
  8. 8. <ul><li>Jabatan presiden dilimpahkan kepada BJ. Habibie yang disumpah pada tanggal 21 Mei 1998. </li></ul><ul><li>Habibie mengumumkan kabinet reformasi </li></ul><ul><li>Letjen Prabowo Subiyanto dicopot dari jabatan Panglima Kostrad </li></ul><ul><li>Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional </li></ul><ul><li>Melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi </li></ul><ul><li>Keputusannya untuk mengizinkan Timor Timur untuk mengadakan referendum </li></ul>Era BJ. Habibie iii
  9. 9. Era Gus Dur i <ul><li>Pemilu 1999 Megawati berhasil mendapatkan suara terbanyak (35%) </li></ul><ul><li>Abdurrahman Wahid menjadi presiden dipilih MPR </li></ul><ul><li>Megawati menjadi wapres </li></ul><ul><li>29 Januari 2001, ribuan demonstran berkumpul di Gedung MPR dan meminta Gus Dur untuk mengundurkan diri dengan tuduhan korupsi </li></ul><ul><li>Abdurrahman Wahid lalu mengumumkan pemindahan kekuasaan kepada wakil presiden Megawati Soekarnoputri. </li></ul><ul><li>Melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001, Megawati secara resmi diumumkan menjadi Presiden Indonesia ke-5. </li></ul>
  10. 10. Pancasila di Era Megawati <ul><li>Megawati putri presiden pertama Indonesia, Soekarno. </li></ul><ul><li>Nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil </li></ul><ul><li>Kepopuleran menurun seiring dengan waktu </li></ul><ul><li>Megawati menyatakan pemerintahannya berhasil dalam memulihkan ekonomi Indonesia </li></ul><ul><li>Pemilu 2004 kalah dengan SBY </li></ul>
  11. 11. <ul><li>Menyempurnakan aturan dasar, seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, dan hal-hal lain yang sesuai perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. </li></ul>Tujuan
  12. 12. <ul><li>Perubahan UUD 1945 itu, tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mempertegas sistem pemerintahan presidensiil. </li></ul><ul><li>Perubahan yang telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali (sejak tahun 1999-2002) terhadap UUD 1945, tak bisa disangkal telah mewarnai kehidupan ketatanegaraan. Dari hasil amandemen UUD 1945 itu, setidaknya telah membawa implikasi perubahan yang cukup signifikan terhadap sistem perpolitikan Indonesia. </li></ul>
  13. 13. <ul><li>MPR dalam melakukan amandemen UUD 45 tak punya paradigma perubahan dan kerangka kerja (framework) yang jelas, sehingga menjadikan hasil amandemen UUD 1945 parsial, tak komprehensif, memenuhi pesanan kekuasaan, berdasarkan keadaan dan kebutuhan. Pendek kata, amandemen hanya sepotong-sepotong atau tidak lebih tambal sulam. </li></ul><ul><li>Adanya tarik-menarik dan tawar-menawar (bargaining politic) elit politik. </li></ul><ul><li>Aspirasi rakyat yang nyaris tak mendapat wadah, karena minimnya keikutsertaan rakyat dalam proses amandemen UUD 1945. </li></ul>
  14. 14. <ul><li>Sejak kelahirannya (1 Juni 1945) Pancasila adalah Dasar Falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau lebih dikenal sebagai Dasar Negara ( Philosofische groundslag ). </li></ul>
  15. 15. Tahap Perkembangan Pancasila sebagai Dasar Negara <ul><li>1945 – 1968 merupakan tahap politis dimana orientasi pengembangan Pancasila diarahkan kepada Nation and Character Building. </li></ul><ul><li>1969 – 1994 sebagai tahap pembangunan ekonomi yaitu upaya mengisi kemerdekaan melalui program-program ekonomi. </li></ul><ul><li>1995 – 2020 merupakan repositioning Pancasila . </li></ul>
  16. 16. <ul><li>Para pemimpin bangsa dan negara tidak hanya mengucapkan Pancasila dan UUD 45 dalam pidato-pidato, tetapi mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan serta kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya diwujudkan dalam bentuk seremonial, melainkan benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. </li></ul>
  17. 17. <ul><li>Kelihatannya, yang diperlukan dalam konteks era reformasi adalah pendekatan-pendekatan yang lebih konseptual, komprehensif, konsisten, integratif, sederhana dan relevan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. </li></ul>
  18. 18. <ul><li>Proposional dan kontekstual dapat diartikan, Pancasila harus ditempatkan membumi pada realitas masyarakat dalam pendekatan kultural-doktinal-demokratis, dan bukan ditempatkan diatas menara gading yang elitis-doktrinal-otoriter. </li></ul>Pancasila harus dimaknai secara proposional dan kontekstual. Pancasila jangan lagi dijadikan sebagai alat kooptasi negara untuk kepentingan politik kekuasaan yang otoriter.  Pancasila harus tumbuh mekar dalam kehidupan bangsa ini justru karena kesadaran dari semua elemen yang ada baik elit maupun masyarakat, dan bukan karena indoktrinasi yang berlebihan.
  19. 19. <ul><li>Maksudnya adalah masyarakat diharapkan untuk tidak lagi memunculkan ketegangan antara kelompok yang membuat Pancasila digunakan untuk memaksakan kehendak, dan instrumen untuk mendelegitimasi kekritisan berpikir dari kelompok tertentu. </li></ul>Pancasila merupakan arena ekspresi sosial dan budaya masyarakat yang demokratis Masyarakat ekonomi perlu menumbuhkan kesadaran bahwa Pancasila merupakan landasan etis ekonomi, sehingga dalam melakukan aktifitas ekonomi dan bisnisnya masyarakat ekonomi selalu melihat keadilan sosial sebagai keadilan yang terdistribusi.  
  20. 20. <ul><li>D ikembangkan beberapa sikap : </li></ul><ul><li>civic disposition : pengembangan nilai dan sikap kewargaan dalam interaksi sosial kemasyarakatan, kebangsaan dan pergaulan global. </li></ul><ul><li>civic knowledge : pengembangan pengetahuan kewargaan tentang demokrasi, HAM, masyarakat madani dan tata pemerintahan. </li></ul><ul><li>civic skill : pengembangan keterampilan kewargaan sebagai anggota masyarakat, bangsa dan masyarakat global dalam interaksi sosial maupun dalam interaksinya dengan negara atau dunia internasional. </li></ul>
  21. 21. <ul><li>A gar tetap kredibel, Pancasila harus direvitalisasi. Artinya Pancasila diletakkan dalam keutuhannya dengan pembukaan dan dieksplorasikan sebagai paradigma dalam dimensi yang melekat padanya yaitu realitas, idealitas dan fleksibilitasnya. </li></ul>Agar tetap membumi, Pancasila dikembalikan pada jati dirinya yaitu ideologi negara dan mengubah dari wacana ideologi semata menjadi ilmu, serta tetap menjadikan Pancasila sebagai kriteria kritik setiap kebijakan negara. M enjadikan Pancasila sebagai living reality (kenyataaan hidup sehari-hari ) dengan melihat perkembangan masyarakat sebagai peningkatan HAM.
  22. 22. <ul><li>Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan. </li></ul><ul><li>Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang sosial politik </li></ul><ul><li>Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang ekonomi </li></ul>
  23. 23. <ul><li>Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang kebudayaan </li></ul><ul><li>Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang hankam. </li></ul><ul><li>Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan . </li></ul>
  24. 24. <ul><li>Reformasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. </li></ul><ul><li>Reformasi yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab. </li></ul><ul><li>Reformasi yang berdasarkan nilai persatuan. </li></ul><ul><li>Reformasi yang berakar pada asas kerakyatan. </li></ul><ul><li>Reformasi yang bertujuan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. </li></ul>
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×