Ppkn
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Ppkn

on

  • 733 views

 

Statistics

Views

Total Views
733
Views on SlideShare
733
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
15
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Ppkn Ppkn Presentation Transcript

  • Akmal Tawakkal Eka Fitriany Nova Novi anty Haifa Chairunnisa
  • HAK ASASI MANUSIA
  •  Semua orang dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya.  Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya memperlakukan orang lain dengan persaudaraan.  Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada kekecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.  Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilyah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain. PEMBAHASAN 2.1 KONSEP DASAR HAM
  • Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia di bagi menjadi dua perioda yaitu: a.Periode sebulum kemerdekaan (1908-1945) pemikiran HAM pada periode ini lebih menekankan pada usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan deskriminasi rasial Indische Partij. pemikiran HAM yang paling menonjol adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama dan hak kemerdekaan. b. Periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang) 1. periode 1945-1950 Pemikiran HAM pada awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka (self determination), hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik serta hak kebebasaan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pemikiran HAM telah mendapatkan legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk ke dalam hukum dasar negara (konstitusi) yaitu UUD 1945. Prinsip kedaulatan rakyat dan negara berdasarkan atas hukum dijadikan sebagai sendi bagi penyelenggaraan negara Indonesia. 2.2 Pengembangan Pemikiran HAM di Indonesia
  • 2.Periode 1950-1959 Pemikiran HAM pada periode ini mendapatkan wadah yang sangat membanggakan, karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer mendapat tempat dikalangan elite politik. Indikatornya adalah semakin banyak tumbuhnya partai-partai politik, adanya kebebasan pers, pemilihan umum, adanya parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  • 3.Periode 1959-1966 Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Pada periode ini kekuasan terpusat dan berada di tangan presiden. dalam kaitannya dengan HAM telah terjadi pemasungan hak asasi masyarakat yaitu hak sipil dan hak politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pemikiran dengan lisan.
  • 4. Periode 1966-1998 Pada awal periode ini telah diadakannya berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang telah merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Sementara itu pada awal tahun 1970-an sampai akhir tahun 1980-an persoalan HAM di Indonesia mengalami kemunduran, karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi dan ditegakkan.
  • Pemikiran elite penguasa pada masa ini sangat diwarnai oleh sikap penolakannya terhadap HAM sebagai produk Barat dan individualistik serta bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia. Pemerintah pada periode ini bersifat defensive (BERTAHAN)dan refresif(MENYERAH) yang dicerminkan dari produk hukum yang umunya restrektif terhadap HAM. Meskipun dari pihak pemerintah mengalami kemunduran, pemikiran HAM masih ada di kalangan masyarakat yang dimotori oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan masyarakat akademis yang concern terhadap penegakan HAM. Upaya ini melalui pembentukan jaringan dan lobi internasional yang terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi, seperti kasus Tanjung Priok, kasus Kedung Ombo, kasus DOM di Aceh dsb. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an memperoleh hasil yang menggembirakan karena terjadi pergeseran strategi pemerintah dari represif dan defensif ke strategi akomodatif serta kooperatif. hal ini bisa dilihat dengan dibentuknya KOMNAS HAM berdasarkan KEPRES No. 50 Th. 1993 tanggal 7 Juni 1993.
  • 5.Periode 1998-Sekarang Pada masa pemerintahan Habibie (Marzuki, 2002) penghormatan dan perkembangan HAM sangat signifikan yang ditandai oleh adanya TAP MPR No.XVII/MPR/HAM yaitu; konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya dengan UU No.5/1999; konvensi penghapusan segala bentuk deskriminasi rasial dengan UU No.29/1999; konvensi ILO No.87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi dengan keppres No.83/1998; konvensi ILO No.111 tentang deskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan dengan UU No.21/1999; konvensi ILO No.138 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan UU no.20/1999.
  • . Jauh sebelum kemerdekaan, para perintis bangsa ini telah memercikan pikiran-pikiran untuk memperjuangkan harkat dan martabat manusia jauh lebih . Percikan-percikan pemikiran pada masa pergerakan kemerdekaan itu, yang terkristalisasi dengan kemerdekaan Indonesia, menjadi sumber inspirasi ketika konstitusi mulai diperdebatkan di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). 2.3 HAM di Indonesia
  • Runtuhnya rezim orde baru berarti memasuki era reformasi bagi bangsa Indonesia. B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto sebagai presiden RI tidak punya pilihan lain selain memenuhi tuntutan reformasi, yaitu membuka sistem politik yang selama ini tertutup, menjamin perlindungan hak asasi manusia, menghentikan korupsi, kolusi dan nepotisme, menghapus dwi-fungsi ABRI, mengadakan pemilu, membebaskan narapidana politik, dan sebagainya.
  • Pada periode reformasi ini muncul kembali perdebatan mengenai konstitusionalitas perlindungan hak asasi manusia. Pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, perjuangan untuk memasukkan perlindungan hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar akhirnya berhasil dicapai. Majelis Permusyawaratan Rakyat sepakat memasukan hak asasi manusia ke dalam Bab XA, yang berisi 10 Pasal Hak Asasi Manusia (dari pasal 28A-28J) pada Amandemen Kedua Undang- Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 2000.
  • Selain keberhasilan memasukkan Hak Asasi Manusia ke dalam Undang-Undang Dasar, pemerintah era reformasi juga berhasil merumuskan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang tersebut dilahirkan sebagai turunan dari Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat pengakuan yang luas terhadap hak asasi manusia. Hak-hak yang dijamin di dalamnya mencakup mulai dari pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hingga pada pengakuan terhadap hak-hak kelompok seperti anak, perempuan dan masyarakat adat (indigenous people).
  • Dengan adanya rumusan HAM dalam Undang- Undang Dasar 1945, maka secara konstitusional hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia telah dijamin. Dalam hubungan tersebut, bangsa Indonesia berpandangan bahwa HAM harus memperhatikan karakteristik Indonesia dan sebuah hak asasi juga harus diimbangi dengan kewajiban sehingga diharapkan akan tercipta saling menghargai dan menghormati akan hak asasi tiap-tiap pihak.
  • ` Dalam Islam manusia mempunyai hak-hak sebagai berikut: 1. Hak alamiah, yang terdiri dari a. Hak Hidup b. Hak Kebebasan Beragama dan Kebebasan Pribadi c. Hak bekerja 2. Hak Hidup, yang terdiri dari a.Hak pemilikan b. Hak Berkeluarga c. Hak Keamanan d. Hak Keadilan e. Hak saling membela dan mendukung f. Hak Keadilan dan persamaan 2.4 HAM dan Islam
  • • Islam juga melarang pencabutan hak milik yang didapatkan dari usaha yang halal, kecuali untuk kemashlahatan umum dan mewajibkan pembayaran ganti yang setimpal bagi pemiliknya. Sabda nabi saw: "Barangsiapa mengambil hak tanah orang lain secara tidak sah, maka dia dibenamkan ke dalam bumi lapis tujuh pada hari kiamat." Pelanggaran terhadap hak umum lebih besar dan sanksinya akan lebih berat, karena itu berarti pelanggaran tehadap masyarakat secara keseluruhan.
  • • Menurut UU No. 39 th 1999 tentang HAM dapat dikatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi k • UUD 1945 terdapat dalam pembukaan dan batang tubuh terutama pasal- pasalnya. • Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM. Dimana ketetapan ini menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparturnya untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.. 2.5 HAM dan Perundang-Undangan Nasional
  • • UU No. 7 th 1984 tentang ratifikasi konvensi PBB tentang pengapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan • Kepres No. 36 th 1990 tentang pengesahan konvensi tentang hak-hak anak • UU No. 8 th 1998 • UU No. 20 th 1999 tentang ratifikasi konvensi ILO 138 tentang batasan usia kerja • UU No. 1 th 2000 tentang ratifikasi konvensi ILO 82 mengenai pelarangan dan tindakan segera untuk penghapusan bentuk- bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
  • Contoh-Contoh Kasus Pelanggaran HAM  Terjadinya penganiayaan pada praja STPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003.  Dosen yang malas masuk kelas atau mlas memberikan penjelasan pada suatu mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan kepada setiap mahasiswa.  Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan.  Orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. 2.6 Pelanggaran dan Pengadilan HAM
  • Kegiatan-kegiatan pokok penegakan hukum dan HAM meliputi hal-hal berikut: 1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari 2004-2009 sebagai gerakan nasional 2. Peningkatan efektifitas dan penguatan lembaga / institusi hukum ataupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia 3. Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga Negara di depan hukum melalui keteladanan kepala Negara beserta pimpinan lainnya untuk memetuhi/ menaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten serta konsekuen 4. Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan sewajarnya. 5. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana, Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi.
  • HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang- undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM. HAM itu bersifat Universal, Berlaku untuk siapapun, Dimanapun dan Dalam keadaan apapun. Karena Hakikat terbentuk nya sebuah negara ialah untuk Melindungi, Menghormati, dan Memenuhi HAK ASASI MANUSIA setiap warga negara nya. 3.1KESIMPULAN