• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Penegakan Hukum di ZEE
 

Penegakan Hukum di ZEE

on

  • 2,637 views

Penegakan Hukum di ZEE by Dr Aji Sularso

Penegakan Hukum di ZEE by Dr Aji Sularso

Statistics

Views

Total Views
2,637
Views on SlideShare
2,424
Embed Views
213

Actions

Likes
0
Downloads
97
Comments
0

4 Embeds 213

http://ajisularso.com 206
http://www.ajisularso.com 5
http://translate.googleusercontent.com 1
http://www.google.co.id 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Penegakan Hukum di ZEE Penegakan Hukum di ZEE Presentation Transcript

    • PENEGAKAN HUKUM DI ZEEI Disampaikan pada pelatihan SDM Bakorkamla Oleh: Dr. Aji Sularso
    • PERSEPSI WILAYAH (GEO POLITIK) LAUT SBG PERTAHANAN TERLUAR INSTRU MEN ADIL & POSISISTRATEGIS NKRI POTENSI EKONOMI SEJAHTERA GAKUM NEGARA KEPULAUAN
    • REZIM PERAIRAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ECONOMIC EXCLUSIVE ZONES) LANDAS KONTINEN (CONTINENTAL SHELF) ZONA TAMBAHAN (CONTIGOUS ZONES) PERAIRAN TERITORIAL (TERITORIAL WATERS) PERAIRAN PEDALAMAN (INTERNAL WATERS)
    • LAUT TERITORIAL & ZEE Article 2Article 56 Legal status of the territorial sea, of theRights, jurisdiction and duties of the air space over the territorial sea and ofcoastal State in the exclusive economic its bed and subsoilzone 1. The sovereignty of a coastal State1. In the exclusive economic zone, the extends, beyond its land territorycoastal State has: and internal waters and, in the case of(a) sovereign rights for the purpose of an archipelagic State, its archipelagicexploring and exploiting, conserving and waters, to an adjacent belt of sea,managing the natural resources, whether described as the territorial sea.living or non-living, of the waters 2. This sovereignty extends to the airsuperjacent to the seabed and of the space over the territorial sea asseabed and its subsoil, and with regard to well as to its bed and subsoil.other activities for the economic 3. The sovereignty over the territorial seaexploitation and exploration of the zone, is exercised subject to thissuch as the production of energy from the Convention and to other rules ofwater, currents and winds international law.
    • INDONESIAN YURISDICTION MAP Archipelagic/ Territorial EEZI High Sea Nusantara Sea Sea
    • WILAYAH PERAIRAN INDONESIA  Laut teritorial  jalur laut selebar12 mil laut diukur dari garis pangkal  Perairan Kepulauan: semua perairan yg terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan  Perairan pedalaman: semua perairan yg terletak pada sisi darat dan garis air rendah ....
    • PERSEPSI WILAYAH PERAIRAN ZEE = PERAIRAN INTERNASIONAL, HANYA MEMILIKI HAK KEDAULATAN (SOUVEREIGN RIGHT) EKONOMI (EKSPLORASI & EKSPLOITASI SUMBER DAYA) LANDAS KONTINEN = HAK PENGELOLAAN POTENSI DASAR LAUT (MINERAL, TAMBANG, IKAN DASAR). ZONA TAMBAHAN = KEPABEANAN PERAIRAN TERITORIAL = KEDAULATAN PENUH (SOUVEREIGNITY) PERAIRAN PEDALAMAN= KEDAULATAN PENUH
    • MARINE RESOURCESØ Coast Line : 95.181 KmØ Archipelago : 17.504 ( The Biggest Archipelagic Country in the World)Ø Territorial Zone : 7,1 Juta Km2Ø Fishing ground : 5,8 Juta Km2 • Territorial Sea : 0,8 Juta Km2 • Archipelagic Sea : 2,3 Juta Km2 • Exclusive Economic Zone : 2,7 Juta Km2
    • Yurisdiksi Maritim - UNCLOS 1982 Landas Kontinen (LK) Garis Pangkal (Landas kontinen Ekstensi) Zona Ekonomi Perairan pedalaman Eksklusif (ZEE) Laut Lepas Zona Tambahan 12 M (ZT) 200 M Laut Teritorial 12 M (LT) Permukaan laut
    • REJIM LAUTLAUT TERITORIAL (LT)ZONA TAMBAHAN (ZT)ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE)LANDAS KONTINEN (LK) LT ZT ZEE 0 12 24 200 LK 10
    • FISHERIES RESOURCES > CAPTURE : • MSY = 6,4 million ton/year • Catch quota = 5,12 million ton/year (80% MSY) • Stock Opportunity = + 1,3 million ton/year> OPEN WATER (INTERNAL WATER) :Lake, reservoir, river, dan swamp 550.000 Ha with production310.240 ton (2001)Potential area for aquaculture= 24 million Ha, potentialproduction = 57,7 million ton/year (BPS 2005)
    • 4
    • Convention Area Status : Contracting Party Status : Cooperating Non-Member (Perpres No. 9 Tahun 2007) WCPFC ICCAT IOTC IATTC CCSBT CCSBT Status : Member 8 April 2008 Status : Not Active (PerPres No. 109 Tahun 2007 )IOTC : Indian Ocean Tuna CommissionCCSBT : Commission for the Conservation of Southern Bluefin TunaWCPFC : Western and Central Pacific fisheries CommisionIATTC : Inter-American Tropical Tuna CommissionICCAT : International Commssion for the Conservation of Atlantic Tunas 5
    • The Status of Fisheries Resources Utilisationon 9 Indonesian Fisheries Management Zones DEMERSAL SHRIMPS DEMERSAL SMALL PELAGIC SHRIMPS LARGE PELAGIC SMALL PELAGIC DEMERSAL LARGE PELAGIC SMALL PELAGIC DEMERSAL LARGE PELAGIC SHRIMPS LARGE PELAGIC 1. MALACCA STRAIT 8. SULAWESI SEA and PACIFIF OCEAN 2. SOUTH CHINA SEA9. INDIAN OCEAN A(West of Sumatera) DEMERSAL UDANG 7. TOMINI GULF and PELAGIS KECIL MOLLUCAS SEA PELAGIS BESAR DEMERSAL SHRIMPS 5. BANDA SEA SMALL PELAGIC 3. JAVA SEA 4. FLORES SEA and LARGE PELAGIC MACASSAR STRAIT 6. ARAFURA SEA 9. INDIAN OCEAN B (South of Java-Nusa Tenggara) DEMERSAL DEMERSAL SHRIMPS DEMERSAL DEMERSAL SMALL PELAGIC SHRIMPS SHRIMPS SHRIMPS PELAGIS KECIL SMALL PELAGIC LARGE PELAGIC SMALL PELAGIC LARGE PELAGIC LARGE PELAGIC LARGE PELAGIC = Fully Exploited = Moderate Exploited = Overfishing = Uncertain Source : National Commission on Stock Assessment of Marine Fisheries Resources, 2006
    • WPP-RI 571 WPP-RI 716 WPP-RI WPP-RI 717 711 WPP-RI 715 WPP-RI 572 WPP-RI 712 WPP-RI WPP-RI 714 713 WPP-RI 718 WPP-RI 573
    • PERSEPSI ANCAMAN
    • Level of Fisheries Law Violation in Indonesian Fisheries Management Zones IUU Fishing vessels mainly from Thailand, IUU Fishing vessels mainly came Vietnam, China, from the Philippines Malaysia IUU Fishing vessels mainly came from Thailand and PR China The size of circle indicates violation level
    • The Origin of Illegal Fishing inIndonesian Fisheries Management Zones
    • ... PERSEPSI ANCAMAN PELANGGARAN HUKUM DI ZEE:  BUKAN ANCAMAN KEDAULATAN WILAYAH, BUKAN MUSUH DAN TIDAK BOLEH DIHADAPI DG KEKUATAN MILITER.  MRPK PELANGGARAN THD HAK KEDAULATAN EKONOMI, HARUS DISELESAIKAN SECARA HUKUM.  PELAKU PELANGGARAN BUKAN PELAKU KEJAHATAN SHG TIDAK BOLEH DIPERLAKUKAN SEBAGAI KRIMINAL DAN TIDAK BOLEH MENDAPATKAN HUKUMAN BADAN, BERLAKU KAIDAH INTERNASIONAL SPT HAM
    • PELANGGARAN HUKUM DI PERAIRAN TERITORIAL MERUPAKAN ANCAMAN THD KEDAULATAN WILAYAH DAPAT DIHADAPI DG KEKUATAN MILITER  JIKA MERUPAKAN ANCAMAN MILITER BISA DIHADAPI DG KEKUATAN SENJATA  PERANG  JIKA BUKAN ANCAMAN MILITER  PROSES HUKUM NEGARA MEMILIKI KEWENANGAN PENUH MEMPERLAKUKAN PIHAK YANG MELANGGAR WILAYAH TERGANTUNG DARI SKALA ANCAMAN  S.O.E (RULE OF ENGAGEMENT)
    • KONSEP PENGAWASAN PERIKANAN  PENGAWASAN = KEGIATAN PREVENTIF DAN KOREKTIF TERHADAP SEMUA KEGIATAN USAHA PERIKANAN DI WPP  MONITORING, CONTROL, SURVEILLANCE LAW ENFORCEMENT (GAK KUM) PERUNDANGAN, KELEMBAGAAN, KEMAMPUAN ?
    • MONITORING, CONTROL, AND SURVEILLANCE (MCS)PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KAPAL PATROLI VMS ALKOM Kapal Patroli (VESSEL MONITORING SYSTEM) (ALAT KOMUNIKASI) PESAWAT SISWASMAS PATROLI UDARA MCS PENGAWAS PERIKANAN RADAR SATELIT/ PPNS RADAR PANTAI CDB CDB (COMPUTERIZED DATA BASE) LBP (LOG BOOK PERIKANAN) LLO (LEMBAR LAIK OPERASI)
    • mcs <monitoring, control, and surveillance> satelit VMS satelite radar vessel monitoring system (VMS) kapal patroliprocessing center alat komunikasi pusat kendali radar pantai SISWASMAS CDB
    • TRACKING KAPAL YANG TERINDIKASI MELAKUKAN PELANGGARAN (MEMBAWA LANGSUNG) KM. GRAHA MINA 4 Track perjalanan kapal ikan sebagai berikut: • Terpantau selama bulan Maret Kapal beroperasi melakukan kegiatan penangkapan ikan di wil. perairan ZEEI Laut China Selatan dan Perairan Teritorial Laut Natuna • Transmitter off/tidak dapat terpantau dengan indikasi dimatikan secara sengaja pada Tgl 09/03/2011 dg arah kapal bergerak ke barat, dan transmitter kembali aktif/kapal terpantau Tgl. 17/03/2011 di Perairan ZEEI Laut China Selatan dg arah menuju Tenggara Indikasi Pelanggaran: • Membawa muatan hasil penangkapan ikan dari perairan ZEEI Laut China Selatan secara langsung ke pelabuhan Songkhla/Thailand 31
    • TRACKING KAPAL YANG TERINDIKASI MELAKUKAN PELANGGARAN (TERITORIAL)KM. GRAHA MINA 3 Track perjalanan kapal ikan sebagai berikut: • Keluar pelabuhan Batam Tgl. 12/05/2011 menuju utara • Tgl. 12-14/05/2011 pada posisi A terpantau melakukan kegiatan penangkapan ikan di ZEEI Laut China Selatan Bagian Barat • Tgl. 20/03/2011 terpantau kapal memasuki wilayah perairan Teritorial Laut Natuna Indikasi Pelanggaran: • Selama transmitter dalam kondisi non-aktif/dimatikan diduga kapal membawa hasil muatan secara langsung ke Thailand atau melakukan kegiatan Transhipment dgn kapal pengangkut asing di perbatasan ZEEI Laut China Selatan Bag. Barat • Pada posisi A Tgl 21-23 Maret 2011 kapal tsb melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Teritorial Malaysia 32
    • TRACKING KAPAL YANG TERINDIKASI MELAKUKAN PELANGGARAN (TRANSHIPMENT) KM. BAHARI TIMUR 121 Track perjalanan kapal ikan sebagai berikut: • Keluar Pelabuhan Bitung Tgl 15/10/2010 menuju perairan ZEEI Laut Aru/Arafura untuk melakukan kegiatan operasional penangkapan ikan • Tgl 14/01/2011 s.d 15/01/2011 kapal bergerak ke arah selatan keluar dari garis ZEEI Laut Aru/Arafura Indikasi Pelanggaran: • Kapal keluar garis ZEEI Laut Aru/Arafura terindikasi dengan membawa muatan ikan dan melakukan kegiatan Transhipment dengan kapal pengangkut asing di perairan Laut Australia, dengan jarak ± 22nm dari garis batas ZEEI Laut Aru/Arafura 33
    • SEBARAN KAPAL PENANGKAP IKAN YANG TERMONITOR MELALUI VMS PER-26 JANUARI 2012 34
    • PENEGAKAN HUKUM VS PENEGAKAN KEDAULATAN GAKUM = LAW ENFORCEMENT: PROSES HUKUM DARI HULU KE HILIR  PENYELIDIKAN  PENYIDIKAN  PENUNTUTAN  PENGADILAN. WILAYAH KERJA SAMPAI ZEE PENEGAKAN KEDAULATAN: INTELIJEN  IDENTIFIKASI  ANCAMAN  PREVENTIF  OFFENSIF. WILAYAH KERJA DI TERITORIAL YURISDIKSI HUKUM INDONESIA = WILAYAH NKRI, LAUT TERITORIAL BERLAKU PENUH HUKUM INDONESIA PENEGAKAN HUKUM = UPAYA UNTUK MENJAGA KEDAULATAN (WILAYAH, PEMERINTAH, RAKYAT) DI ZEE = BERLAKU HUKUM INTERNASIONAL DAN DIRATIFIKASI DLM HUKUM NASIONAL  HUKUM NASIONAL HARUS SELARAS DG HUKUM INTERNASIONAL
    • BAKORKAMLA TUGAS Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu. FUNGSI  Perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang keamanan laut.  Koordinasi kegiatan dan pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintahan di wilayah perairan Indonesia.  Pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut secara terpadu.
    • KEAMANAN LAUT, PENEGAKAN HUKUM DAN PENEGAKAN KEDAULATAN  PENEGAKAN HUKUM MERUPAKAN BAGIAN DARI UPAYA MEWUJUDKAN KEAMANAN LAUT  BAKORKAMLA MEMILIKI KEWENANGAN MENGKOORDINASIKAN KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM DI LAUT.  PENEGAKAN KEDAULATAN ADALAH UPAYA MEWUJUDKAN KEAMANAN NASIONAL  BAKORKAMLA BERHAK MENGKOORDINASIKAN KEGIATAN PENEGAKAN KEDAULATAN DI LUAR PERANG.  BAKORKAMLA DAPAT DIJADIKAN KOMPONEN CADANGAN DAN PENDUKUNG KEKUATAN PERTAHANAN DAN BUKAN KOMPONEN INTI.
    • PERAN BAKORKAMLA DLM GAKUM DI LAUT MENGKOORDINASIKAN: KEBIJAKAN, RENCANA KEGIATAN, PROGRAM, OPERASI GAKUM DI LAUT. MELAKUKAN KEGIATAN DI TINGKAT PENYELIDIKAN DAN PENCEGAHAN, INETELIJEN, IDENTIFIKASI, PENAHANAN SEMENTARA TERSANGKA JIKA ADA PELANGGARAN. APARAT BAKORKAMLA MEMBANTU APARAT PENYIDIK MEMFASILITASI PENANGANAN KASUS LINTAS SEKTOR YG TIDAK BISA DILAKUKAN BAKORKAMLA: MELAKUKAN PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN HUKUM (PENYIDIKAN DIATUR DALAM UU).
    • HOT PURSUIT (PENGEJARANSEKETIKA) Article 111 UNCLOS 2. The right of hot pursuit shall apply mutatis mutandis to violations in the exclusive economic zone or on the continental shelf, including safety zones around continental shelf installations, of the laws and regulations of the coastal State applicable in accordance with this Convention to the exclusive economic zone or the continental shelf, including such safety zones.
    • .... Hot pursuit 3. The right of hot pursuit ceases as soon as the ship pursued enters the territorial sea of its own State or of a third State. 5. The right of hot pursuit may be exercised only by warships or military aircraft, or other ships or aircraft clearly marked and identifiable as being on government service and authorized to that effect.
    • KAPAL PATROLI BAKORKAMLA YG DAPAT DILAKUKAN:  MELAKUKAN SURVEILLANCE  MEMBANTU KAPAL PENEGAK HUKUM DAN KRI  MELAKUKAN PULBAKET DAN SBG RADIO TRANSMITTER DI LAUT  MEMINTA KAPAL PATROLI PENEGAK HUKUM MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM YG TIDAK DAPAT DILAKUKAN:  PENINDAKAN HUKUM: HENRIKAN, PENYIDIKAN  MELAKUKAN TINDAKAN PEMAKSAAN THD KAPAL PELANGGAR HUKUM
    • PRAKTEK DI NEGARA LAIN AUSTRALIA = BORDER PROTECTION COMMAND:  Tugasnya melakukan surveillance (laut, udara, satelit, Radar).  Melakukan apprehension (Henrikan) di laut.  Penangkapan dan ad hoc ke darat  Penyidikan diserahkan kepada Polisi atau Penyidik perikanan (fisheries investigator).  Petugasnya gabungan dari: AL, Polisi, Penyidik Perikanan, Custom (Coast Watch)
    • KENDALA DALAM GAKUM DI ZEE  Kemampuan pengawasan sangat terbatas  kapal patroli AL dan KKP sedikit, tidak memiliki kemampuan surveillance  Anggaran yang ada tidak memadai untuk memenuhi tugas pengawasan, terutama Ops dan maintenance kekuatan yg ada.  Kelembagaan belum solid dan kuat, ego sektoral masih tinggi, fungsi koordinasi belum efektif  Penafsiran ttg Gakum di ZEEI masih lemah
    • TANTANGAN YG DIHADAPI Illegal fishing oleh kapal asing di ZEE makin intensif Stock SDI makin menurun, perlu penyelamatan agar tidak banyak yg dicuri kapal asing  Ikan merupakan salah satu unsur Ketahanan Pangan Komitmen Pemerintah dalam Gakum dan pengawasan ZEEI masih rendah Untuk mewujudkan kelembagan yg kuat dan solid masih jauh
    • STRATEGI GAKUM DI ZEE MENGOPTIMALKAN KEKUATAN YG ADA SISTEM SURVEILLANCE DIPERKUAT PERAN BAKORKAMLA DALAM OPTIMALISASI SUMBERDAYA DITINGKATKAN KERJASAMA DENGAN NEGARA TETANGGA UNTUK MENGURANGI BANYAKNYA KAPAL ASING ILLEGAL PENGUATAN KELEMBAGAAN APARAT GAKUM DARI HULU SAMPAI HILIR