Program pphj 2012 2014 - copy
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Program pphj 2012 2014 - copy

on

  • 678 views

 

Statistics

Views

Total Views
678
Views on SlideShare
678
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
6
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Program pphj 2012 2014 - copy Document Transcript

  • 1. ProgramPaguyuban Petani Hutan Jawa (PPHJ) 2012 – 2014
  • 2. A. PENDAHULUAN Hutan adalah sumber penghidupan (Bambang Suharsono, Presiden Serikat Tani Hutan Banyumas-Pekalongan) Berdasarkan fungsi hutan, Perhutani diberikan hak pengelolaan Hutan Produksi danHutan Lindung yang terbagi atas Unit Pengelolaan I sebanyak 20 KPH (Jateng), UnitPengelolaan II sebanyak 23 KPH (Jatim) dan Unit Pengelolaan III sebanyak 14 KPH (Jabar). Luasan masing-masing unit dapat dilihat pada tabel di bawah ini: HP HL Luas Total Unit Kerja Propinsi (Ha) (Ha) (Ha)Unit I Jawa Tengah 546.290 84.430 630.720Unit II Jawa Timur 809.959 326.520 1.136.479Unit III a. Jawa Barat 349.649 230.708 580.357 b. Banten 61.406 17.244 78.650 Total Unit III : 411.055 247.952 659.007Jumlah 1.767.304 658.902 2.426.206Perhutani, 2006Konflik Tenurial Kehutanan Jawa Di kawasan pengelolaan Perum Perhutani terdapat 6.161 desa dan +/- 21 jutapenduduk miskin berada disekitar hutan yang memerlukan akses terhadap sumber daya hutansebagai sumber ekonomi mereka, baik dari SDH maupun kegiatan pengelolaan sumber dayahutan.1 Dari sinilah dimulai titik persinggungan konflik tenurial antara rakyat dengan PerumPerhutani. Sandra Moniaga, Hedar Leudjeng dan Rikardo Simarmata menulis bahwa secaragramatikal, kata „tenure‟ berasal dari bahasa Latin, yakni „tenere‟ yang artinya: memelihara,memegang dan memiliki. Aspek terpenting dari istilah tersebut adalah status hukumnya.Itu sebabnya, membicarakan istilah tenure pasti berarti membicarakan soal status hukum darisuatu penguasaan atas sumber daya alam tertentu pada sebuah masyarakat. Selain itu dikenaljuga istilah „sistem tenurial‟ (tenurial system). Sistem tenurial didefenisikan sebagaisekumpulan atau serangkaian hak-hak (bundle of rights) untuk memanfaatkan sumber-sumberagraria atau sumber daya alam dalam suatu organisasi masyarakat (Joep Spiertz danMelanie G. Wiber: 1997)2. Setiap sistem tenurial selalu mengandung tiga komponen, yakni: subyek hak, obyek hak1 Kalimat ini diungkapkan dalam makalah yang dibuat oleh Perhutani pada saat Diskusi Mencari jawaban tentangForest Governance di P Jawa. Institute Karsa. Di YTKI JAKARTA 15 JUNI 2006. Dan nampaknya Perhutani tidakmenyadarinya sebagai “bom waktu” perlawanan kaum tani/pedesaan hutan.2 Hedar Laudjeng, Sandra Moniaga & Rikardo Simarmata, Antara Sistem Penguasaan BerbasisMasyarakat dan Sistem Penguasaan Berbasis Negara di “Kawasan Hutan” di Indonesia: Studi Kasus dariDelapan Lokasi, Presentasi HuMa, Lokakarya Tenure, Nop 2001.
  • 3. dan jenis hak. Subyek hak bisa berupa individu, rumah tangga, kelompok, suatu komunitas,kelembagaan sosial-ekonomi dan lembaga politik setingkat negara. Sedangkan obyeknyabisa berupa persil tanah, barang/benda yang tumbuh di atas tanah, barang-barangtambang/mineral, dll. Jenis haknya sendiri merentang dari mulai hak milik, hak sewa dan hakpakai. Istilah tenure sendiri menekankan lebih pentingnya aspek kepenguasaan (hak untukmengatur pengelolaan dan peruntukan) ketimbang aspek kepemilikan (hak untukmemiliki). Tenure lebih mementingkan siapa yang dalam kenyataannya menggunakansumber daya alam tertentu ketimbang memikirkan siapa yang memang memiliki hak tersebut.Istilah „land tenure‟ sendiri diterjemahkan sebagai penguasaan tanah atau “lahan”. Tindakan penguasaan tersebut menjelma dalam berbagai hak yakni hak milik, hakgadai, hak sewa, dll. Salah satu cara untuk mengenali konsep land tenure pada masyarakattertentu ialah dengan memastikan siapa yang dalam kenyataannya memanfaatkan tanah danatau sumber daya alam tersebut. Bersamaan dengan ditemukannya sistem tenurial berbasismasyarakat mengemuka pula istilah customary tenure system/regime dan atau indigenoustenurial system dan atau sistem penguasaan tanah berbasiskan adat. Penyebab utama adanya konflik tenurial di Jawa adalah ketimpangan struktur agrariayang kemudian melahirkan istilah petani gurem. Petani gurem adalah petani yang menguasaitanah kurang dari 0,5 Ha. Di Jawa Timur, jumlah rumah tangga petani gurem mencapai 3,4juta rumah tangga, atau sekitar 25,14 persen dari total rumah tangga petani guremdi Indonesia. Daerah lain yang mempunyai banyak rumah tangga petani gurem adalah JawaTengah (22,98 persen), Jawa Barat (18,84 persen), Sumatera Utara (4,01 persen) danBanten (3,15 persen). Didaerah lain, banyaknya rumah tangga petani gurem relatif kecil,kurang dari 3 persen. Jumlah rumah tangga petani gurem tidak hanya meningkat secara absoluttetapi juga dari persentasenya terhadap rumah tangga pertanian pengguna lahan. Dalamperiode 1993-2003, persentase rumah tangga petani gurem terhadap rumah tangga pertanianpengguna lahan meningkat dari 52,1 persen menjadi 56,2 persen, mengindikasikan semakinsempitnya rata-rata lahan yang dikuasai oleh rumah tangga pertanian3.. Data lain menunjukkan selama 10 tahun terakhir, jumlah rumah tangga petanigurem meningkat 2,6 persen/ tahun. Menurut data BPS, persentase petani gurem di Jawa adalah69,8 persen pada 1993, namun angka ini melaju cepat menjadi 74,9 persen ataubertambah sebanyak 1.922.000 rumah tangga. Di luar Jawa, ST93 persentasenya sebesar 30,6persen, sedangkan ST03 mencatat 33,9 persen ekuivalen dengan 937.000 rumah tangga. Halini menunjukkan laju pertumbuhan rumah tangga petani gurem di Jawa lebih cepat dari pada diluar Jawa. Sebenarnya komposisi banyak rumah tangga pertanian di Jawa dan luar Jawa tidakberubah dalam sepuluh tahun ini. Apabila ST93 mencatat 56,1 persen sementara menurutST03 komposisinya 54,9 persen di Jawa dan 45,1 persen di luar Jawa. Artinya, dalam 10tahun ini yang terjadi adalah proses pemiskinan kehidupan petani. Petani semakin terpurukbukan semakin baik4.3 Sebaran rumah tangga pertanian dan rumah tangga Petani gurem menurut propinsi di indonesia (AngkaSementara Hasil Sensus Pertanian 2003). Berita Resmi Statistik, No. 14/VII/16 Februari 20044 Naomi Siagian, SH, Proses Pemiskinan Pada Sektor Pertanian, Jumlah Petani Gurem SemakinMembengkak, Sinar Harapan, 2003
  • 4. Selain problem tenurial, ada banyak hal lagi kondisi obyektif yang dialami oleh petanihutan. Berdasarkan assessment yang dilakukan didapatkan ragam masalah yang dihadapi petani,diantaranya: - Petani hutan tidak mempunyai akses untuk meningkatkan pendapat - Sistem pengelolaan hutan yang hanya menempatkan petani hutan sebagai alat, misalnya: petani diberi kesempatan melakukan tumpang sari hanya selama 2 tahun (selama itu pula saat petani memberi pupuk berati daerah tegakan terkena pupuk juga dan menjadi subur) untuk selanjutnya petani tidak boleh lagi menanam tanaman di bawah tegakan. - Petani tidak mendapatkan hasil apapun dari tanaman utama. Jika pun mendapatkan 25% saat PHBM berlangsung (yang masih dibagi lagi dengan pihak lain, seperti: LMDH, Desa, dan lain-lain), tetapi beban yang diterima lebih besar (misalnya: jika ada tanaman yang hilang petani yang disalahkan, pengamanan sepenuhnya ditanggung petani). Jika dilakukan perhitungan, angka 25% dirasa petani sangat tidak layak bahkan untuk sekedar hidup (amat jauh dari standar pendapatan) - Petani selalu membeli sendiri saprodi yang diperlukan dalam tumpang sari (bibit, pupuk, dan lain-lain). Padahal seharusnya ada aturan yang mengatakan bahwa biaya keseluruhan ditanggung oleh Perhutani. - Pemasaran yang tidak menguntungkan petani hutan. - Biaya kerja (pembukaan lahan, penanaman, pengaciran, penebangan, transportasi) yang diperuntukkan bagi petani tidak pernah dibayarkan. - Sering terjadi jual beli kontrak lahan - Sering muncul ancaman untuk tidak boleh menggarap lahan berdasarkan alasan subyektif petugas perhutani - Terjadi pemiskinan di 6000-an lebih desa pinggiran hutan - Petani hutan tidak mempunyai akses terhadap kemanfaatan hutan, seperti: seringnya petani hutan mengalami kekurangan air. - Imbas dari rusaknya hutan akibat penebangan oleh pengusaha (yang berkolusi dengan pegawai Perhutani) justru dialami oleh petani pinggiran hutan (misalnya, tanah longsor, angin ribut, banjir bandang, dan lain-lain) - Penegakan hukum yang tidak adil. Selama ini petani hutan selalu dikenai hukuman jika melakukan pencurian tetapi bila pihak Perhutani yang melakukan tidak pernah dipermasalahkan. - Petani hutan tidak mempunyai surat hak garap tetap sehingga sering terjadi konflik antar sesama petani maupun antara petani dengan Perhutani. - Petani hutan tidak pernah menjadi subyek dalam pembahasan kebijakan perhutani (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi) padahal petani hutan lebih tahu seluk beluk soal hutan. - Petani tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukan tanaman yang akan ditanam padahal petani hutanlah yang tahu banyak soal tanaman yang cocok untuk ditanam.B. PPHJ: Derap Langkah Organisasi dan Lingkup Kerja Melihat berbagai persoalan di atas, petani hutan, khususnya yang tergabung dalamPaguyuban Petani Hutan Jawa (PPHJ) tidak berdiam diri. Organisasi tani yang untuk pertamakalinya dibentuk di Baturaden, Banyumas, Jateng pada tanggal 21-23 Februari 2012 yangkemudian dilanjutkan dengan pertemuan di Playen, Gunung Kidul pada tanggal 5-6 April 2012
  • 5. digagas oleh Serikat Tani Hutan Banyumas-Pekalongan (Stan Balong), Serikat Petani Pasundan(SPP), Paguyuban Petani Hutan Bumi Lestari (PPHBL), PPHM Mojokerto, LKDPH Malang,LMDH Ngawi Barat dan Timur, LMDH Tunas Harapan Sambirejo, petani HKM Gunung Kiduldan Kulonprogo, petani dari Jember, petani dari Sambeng, Boyolali, petani dari Banten, petanidari Bogoran Wonosobo ini merasa perlu mengupayakan hutan yang memberikan kemakmuransebesar-besarnya bagi rakyat. Dalam perjalanannya, PPHJ kemudian mengadakan kongres II yang diselenggarakanpada tanggal 6-7 Januari 2012 yang menghasilkan kepengurusan baru dan gagasan untukmemantapkan realisasi Hak Kelola 100% untuk Masyarakat.C. Visi dan Misi PPHJ mempunyai visi mendorong terwujudnya keadilan dalam pengelolaan hutan agartercipta kesejahteraan dan kemandirian masyarakat (hutan subur, rakyat makmur). Sedangkan misi PPHJ adalah: 1. Meningkatkan kepedulian terhadap sumber daya hutan dan lingkungan hidup yang berkeadilan 2. Meningkatkan harkat dan martabat petani di tepi hutan 3. Memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan, utamanya di bidang kehutanan 4. Menuju organisasi tani yang kuat dan mandiri melalui pembangunan usaha produktif organisasi 5. Mengurangi angka kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan dan pengangguran 6. Menjalin hubungan erat dengan semua pihak yang mendukung perjuangan organisasiD. Capaian (Program Maksimum dan Minimum) Organisasi ini mempunyai program maksimum menjadikan hutan menjadi milik rakyatdan program minimun berupa hutan yang dikelola 100% oleh rakyat.E.
  • 6. Struktur Organisasi Kongres PPHJ Dewan Penasehat Sekjen Deputi Sekjen Bendahara Kesekretariatan Korwil Jateng Korwil Jatim Korwil DIJ Korwil JabarF. Personel Pengurus  Koordinator: Hadji Sahdi Sutisna  Dewan Penasehat: Bambang Suharsono  Deputi Jaringan: Barid Hardiyanto  Deputi Penguatan Organisasi: Surahmat  Deputi Media Sosial: Sungging Septivianto  Koordinator Jabar: -  Koordinator Jatim: Susilo  Koordinator DIJ: Pardiastuti  Koordinator Jateng: Ahmad ZaenurokhimG. Perencanaan Kerja 2012-2014 PPHJ sebagai organisasi tani yang merupakan wadah perjuangan petani hutan yangberbasis pada kekuatan anggotanya yang mempunyai sebaran konstituen yang cukup luasmerentang di Jawa. Semenjak tahun 2008, PPHJ telah bergerak. Sayangnya pergerakan yang ada baru sebatasdi atas kertas dan belum dijalankan secara maksimal. Untuk itulah di tahun 2012-2015 kerangkabesar kerja PPHJ masih berdasarkan mandate di tahun 2008 ditambah dengan pembacaanterhadap situasi terkini. Untuk situasi terkini berdasarkan hasil KEKEPAN/ SWOT diperoleh hal sebagai berikut:
  • 7. Kekuatan Kelemahan Peluang Tantangan Masih terdapat  Semangat yang  Kebangkitan  Situasi politik keyakinan bahwa ada pada petani kembali para yang liberal hutan dapat tidak dibarengi pendukung memungkinkan dikelola 100% dengan proses program dua sisi mata uang oleh masyarakat pengorganisasian kehutanan yang yang memerlukan sehingga yang tertata memungkinkan strategi yang tepat semangat para  Banyak kader adanya support untuk melakukan petani masih kuat yang sudah tak financial bagi perubahan Di beberapa titik lagi terurus oleh gerakan penguasaan lahan organisasi  Terus masih dilakukan  PPHJ masih dalam melemahnya dan dimungkinkan tahap kondisi kesehatan adanya inisiasi perkembangan Perhutani alternative awal pengelolaan hutan yang lebih baik Personal pengurusnya mumpuni Ke depan, tujuan dari rencana strategis yang disusun tetap pada upaya untuk menciptakanreforma agraria kehutanan melalui dorongan organisasi petani hutan dengan melihat hasil SWOTdi atas. Lebih khusus lagi tujuan program yang di susun dalam renstra adalah: 1. Menyampaikan kepentingan dan pembelaan terhadap petani kepada pemerintah dan advokasi kebijakan 2. Membangun kelembagaan yang kuat 3. Membangun pusat informasi petani 4. Melakukan penguatan ekonomiH. Strategi dan Metode Pelaksanaan Kerja Dalam pelaksanaannya, kerja ini akan menggunakan strategi menggerakkan gerakan atas,tengah dan bawah. Sedangkan secara metodologis alur proses dilakukan dengan cara: (1)assesment; (2) capacity building; (3) penataan dan pengembangan organisasi; (4) aksi; (5)monitoring dan evaluasi; (6) konseptualisasi.
  • 8. I. Mekanisme Kerja Program Secara garis besar alur program kali ini sebagaimana yang tertera di bawah ini: Tata Kuasa ATAS Tata Guna Pengelolaan Sumber Daya REFORMA TENGAH Hutan Melalui AGRARIA Dorongan Organsiasi Petani KEHUTANANTata Produksi Hutan BAWAHTata Konsumsi J. Kegiatan dan Output yang diharapkan Rangkaian Program dan pelaksanaan kegiatan yang dirancang untuk dapat menghasilkan output guna mencapai tujuan-tujuan spesifik di atas adalah sebagai berikut: Program 1: Menyampaikan kepentingan dan pembelaan terhadap petani kepada pemerintah dan advokasi kebijakan Output Aktifitas yang direncanakan 1.1 : Membangun kesepahaman 1.1.1 Roadshow/ Kunjungan lapangan bersama solusi dari persoalan mengenai hak kelola 100% dan reforma agraria kehutanan hak milik di Jatim, Jateng, DIJ, khususnya dalam hal hak kelola Jabar dan Banten 100% (program minimum) dan 1.1.2 Temu Tani “Menggapai Hak hak milik rakyat (program Kelola 100%” maksimum) 1.2. Tersampaikannya gagasan 1.2.1. Seminar dan Lokakarya organisasi tani kepada para pihak multipihak tentang Reforma Agraria
  • 9. Kehutanan: Menggapai Hak Kelola 100%Program 2: Membangun kelembagaan yang kuat Output Aktifitas yang direncanakan2.1. Meningkatnya kapasitas petani 2.1.1. Belajar Antar Petani Politik hutan 2.1.2. Belajar Antar Petani Ekonomi2.2. Terkonsolidasikannya petani hutan 2.2.1 Pembiayaan Sekretariat 2.2.2. Pertemuan rutin bulanan 2.2.3. Pengadaan bendera, baliho, sticker, kalender 2.2.4. Pembuatan Film Profil PPHJ dan Hak Kelola 100%Program 3: Pusat Informasi Petani Output Aktifitas yang direncanakan3.1. Tersedia data base organisasi tani 3.1.1. Penyelidikan desa hutan 3.1.2. Kompilasi data base3.2. Pembuatan website organisasi 3.2.1. Pembuatan website 3.2.2. Hotline service/ SMS CentreProgram 4: Penguatan ekonomi petani Output Aktifitas yang direncanakan4.1. Adanya peta potensi, peluang pasar 4.1.1. Pemetaan/studi tentang Peta dan persoalan pengembangan potensi, peluang dan persoalan usaha kecil oleh masyarakat. pengembangan usaha kecil oleh masyarakat.4.2. Munculnya mekanisme dan 4.2.1. Lokakarya terbatas tentang operasionalisasi koperasi primer mekanisme dan operasionalisasi koperasi primer 4.2.2. Deklarasi dan Audiensi dengan Pemerintah tentang pendirian Koperasi Petani HutanK. Penutup Terciptanya reforma agraria kehutanan melalui dorongan organisasi rakyat (PPHJ)pastilah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami sangat berharap parapihak yang berkepentingan dapat memberikan kebijakannya untuk mendukung prosesperjuangan ini.