Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa

on

  • 10,148 views

Peraturan Lembaga Kemasyarakatan Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis

Peraturan Lembaga Kemasyarakatan Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis

Statistics

Views

Total Views
10,148
Views on SlideShare
10,148
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
255
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa Document Transcript

  • PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KECAMATAN PANJALU DESA PANJALU Jalan Raya Panjalu Nomor 412 Telepon (0265) 450052 PANJALU Pos 46264 PERATURAN DESA PANJALU KECAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS NOMOR : 05 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PANJALU KEAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS Menimbang : a. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat; b. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa telah diatur dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan; c. bahwa menurut ketentuan bab II pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,perlu menetapkan Peraturan Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa
  • Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara RI Tahun 1950). 2. Udang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANJALU dan KEPALA DESA PANJALU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA PANJALU KECAMATAN PANJALU KABUPETEN CIAMIS TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Desa adalah Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis 2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis 3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
  • penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa. 4. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa. 5. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Desa 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa. 8. Perangkat Desa adalah unsur Pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 10. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa. 11. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah, wilayah kerjanya ditetapkan oleh Desa. 12. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) atau sebutan lain adalah Lembaga Kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa. 13. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
  • 14. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial , yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial. 15. Pembinaan adalah pemberian, pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan latihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa. BAB II PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Pasal 2 (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan; (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Pasal 3 Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sebagai berikut : a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ( LPMD ); b. Tim Penggerak PKK Desa; c. RT/RW; d. Karang Taruna; e. Majelis Ulama Indonesia Desa (MUI Desa) Pasal 4 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggunakan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
  • Pasal 5 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi : a. Penampungan aspirasi dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif; e. Penumbuh-kembangan dan penggerak prakarsa, partisipatif, serta swadaya gotong-royong masyarakat; f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup. Pasal 6 (1) Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Menyusun rencana kerja PKK Desa sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten. b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati. c. Melaksanakan penyuluhan,dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun, RW, RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati. d. Menggali, menggerakan dan pengembangan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahreraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera. f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja. g. Berpartisifasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga desa.
  • h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Penyantun Tim Penggerak PKK setempat. i. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat. Pasal 7 Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 mempunyai fungsi : a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK. b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, Pembina dan pembimbing Gerakan PKK. Pasal 8 RT/RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraaan urusan pemerintahan. Pasal 9 RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, mempunyai fungsi: a. Pendataan kependudukan dan pelayanan adimistrasi pemerintahan lainnya. b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga. c. Pembentukan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat dan d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya. Pasal 10 Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf d mempunyai tugas menangulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik bersifat
  • preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. Pasal 11 Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial b Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. c Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan. d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya. e Penanaman pengertian , memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggungjawab sosial generasi muda. f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. g. Pemupukan kualitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tangungjawab sosial yang bersifat rekreatif , kreatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkunganya secara swadaya. h. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. i. Penguatan sistim jaringan komunikasi , kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya. j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual. k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan,penyalahgunaan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja. Pasal 12 Majelis Ulama Indonesia Desa (MUID) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas melaksanakan program keagamaan, Bazis dan DKM.
  • Pasal 13 Majelis Ulama Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan dan pelaksanaan program kegiatan keagamaan; b. penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama termasuk pengembangan Bazis dan DKM. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 14 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana tersebut pada pasal 2 mempunyai maksud untuk mewadahi partisifasi masyarakat, membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 15 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana tersebut pada pasal 2 mempunyai tujuan untuk mewujudkan transparansi demokrasi dan pembangunan pada tingkat masyarakat serta mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 16 (1) Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah sebagai berikut : a. Ketua; b. Sekretaris; c. Bendahara; d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
  • (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga lainnya. (3) Masa bhakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Bagian Kedua Kepengurusan dan Keanggotaan Pasal 17 (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat. (1) Susunan dan Jumlah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 18 Anggota Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari pemuka- pemuka masyarakat antara lain pemuka adat, agama, pendidik, cendikiawan, pemuda dan wanita serta unsur lain di dalam masyarakat dengan syarat-syarat sebagai berikut : a. Warga Negara Republik Indonesia; b. Penduduk setempat; c. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dan dipilih secara musyawarah dan mufakat; Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan Pengurus Pasal 19 (1) Calon anggota Pengurus diajukan berdasarkan hasil musyawarah oleh dan dari masing-masing anggota masyarakat. (2) Pemilihan Anggota Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dilakukan secara musyawarah dalam rapat.
  • (3) Nama-nama calon terpilih dalam rapat desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan tembusannya disampaikan kepada BPD. BAB V TUGAS DAN FUNGSI Pasal 20 (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; c. Menggerakan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat; d.Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pasal 21 Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 mempunyai fungsi : a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif. e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisifasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat. f. Pemberayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.
  • Pasal 22 Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui : a. Peningkatan pelayanan masyarakat b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan. c. Pengembangan kemitraan. d. Pemberdayaan masyarakat. e. Pengembangan kegiatan lain sesuai demgan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Pasal 23 Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan Pasal 21 dibantu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). Pasal 24 Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kewajiban : a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI. b. Menajlin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait. c. Menjamin seluruh peraturan perundang-undangan. d. Menjalin etika dan norma dalam kehidupan bernasyarakat. e. Membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. BAB VI HUBUNGAN KERJA Pasal 25 (1) Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Desa bersifat koordinatif dan konsultatif. (3) Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan.
  • BAB VII PEMBINAAN Pasal 26 Pemerintah Desa memberikan pembinaan dan pengawasan meliputi : a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa; b. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisifatif; c. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa; d. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan engabh pihak ketiga; e. Mempasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan . BAB VIII PENDANAAN Pasal 27 Sumber Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat diperoleh dari : a. Swadaya masyarakat b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. BAB IX PENUTUP Pasal 28 (1) Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini diganti atau diubah dan dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa..
  • Pasal 29 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis. Ditetapkan di Panjalu Pada tanggal 30 Oktober 2009. KEPALA DESA PANJALU, DONI HERIYANTO Diundangkan di Panjalu Tanggal 30 Oktober 2009 SEKRETARIS DESA PANJALU H. ONO SUKARNA