Sistemhukum
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Sistemhukum

on

  • 610 views

 

Statistics

Views

Total Views
610
Views on SlideShare
609
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
18
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideee.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Sistemhukum Sistemhukum Presentation Transcript

  • Sistem HukumSistem Hukum 1. PengertianPengertian SSistemistem SistemSistem adalah kesatuan yang utuh dari suatuadalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, yang kait mengait satu sama lain. Bagianrangkaian, yang kait mengait satu sama lain. Bagian atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi indukatau anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk sistem dari rangkaian selanjutnya. Begitulahsistem dari rangkaian selanjutnya. Begitulah seterusnya sampai pada bagian yang terkecilseterusnya sampai pada bagian yang terkecil unsur-unsur dalam sistem mencakup antara lain:unsur-unsur dalam sistem mencakup antara lain: ○ Seperangkat komponen, elemen, bagian.Seperangkat komponen, elemen, bagian. ○ Saling berkaitan dan tergantung.Saling berkaitan dan tergantung. ○ Kesatuan yang terintegrasi.Kesatuan yang terintegrasi. ○ Memiliki peranan dan tujuan tertentu.Memiliki peranan dan tujuan tertentu. ○ Interaksi antar sistem membentuk sistem lainInteraksi antar sistem membentuk sistem lain yang lebih besar.yang lebih besar.
  • 2.2. Pengertian HukumPengertian Hukum Hukum sulit didefinisikan karena kompleks.Hukum sulit didefinisikan karena kompleks. Prof. VanProf. Van ApeldoornApeldoorn mengatakan bahwa “definisi hukum sangat sulitmengatakan bahwa “definisi hukum sangat sulit dibuat karena tidak mungkin mengadakan yang sesuaidibuat karena tidak mungkin mengadakan yang sesuai dengan kenyataan. oleh karena itu kita lihat dulu pengertiandengan kenyataan. oleh karena itu kita lihat dulu pengertian hukum menurut para ahli:hukum menurut para ahli:  Prof. Mr. E.M. MeyersProf. Mr. E.M. Meyers Hukum adalah semua aturan yang mengandungHukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah lakupertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku masyarakat, dan pedoman bagi penguasa negara dalammasyarakat, dan pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.melaksanakan tugasnya.  Drs. E. Utrecht, S.H.Drs. E. Utrecht, S.H. hukum adalah himpunan peraturan (perintah danhukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat danlarangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.
  • S.M. Amin, S.H.S.M. Amin, S.H. Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dariHukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertibannorma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dan pergaulan manusia.dan pergaulan manusia. J.C.T. Simorangkir, S.H. dan WoerjonoJ.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto S.H.Sastropranoto S.H. Hukum adalah peraturan-perturan yang bersifat memaksa,Hukum adalah peraturan-perturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkunganyang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yangmasyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan yang pelanggaran terhadapnya mengakibatkanberwajib dan yang pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu.diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu.
  • Dari beberapa pengertian tentang hukum, makaDari beberapa pengertian tentang hukum, maka dapat disimpulkan hukum mengandung 4dapat disimpulkan hukum mengandung 4 unsur :unsur : – Peraturan yang mengatur tingkah laku manusiaPeraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakatdalam masyarakat – Bersifat memaksaBersifat memaksa – Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hukumSanksi yang tegas terhadap pelanggaran hukum – Dibuat oleh badan-badan resmi yang berwenangDibuat oleh badan-badan resmi yang berwenang Dengan demikian hukum memiliki ciri-ciri:Dengan demikian hukum memiliki ciri-ciri: – Adanya perintah dan/atau laranganAdanya perintah dan/atau larangan – Perintah dan larangan tersebut harus ditaati setiapPerintah dan larangan tersebut harus ditaati setiap orangorang
  • 3.3. Pengertian Sistem HukumPengertian Sistem Hukum Dari pengertian sistem dan hukum makaDari pengertian sistem dan hukum maka dapat diartikan bahwadapat diartikan bahwa :: Sistem hukum adalah satu kesatuan hukumSistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yangyang berlaku pada suatu negara tertentu yang di patuhi dan di taati oleh setiap warganya.di patuhi dan di taati oleh setiap warganya.
  • Asas dan Tujuan HukumAsas dan Tujuan Hukum 1.1. Asas HukumAsas Hukum Asas hukum terdiri dari dua, yaitu :Asas hukum terdiri dari dua, yaitu :  Asas Hukum UmumAsas Hukum Umum adalah asas yang berhubungan denganadalah asas yang berhubungan dengan keseluruhan bidang hukumkeseluruhan bidang hukum ScholtenScholten mengemukakanmengemukakan adanya lima asas hukumadanya lima asas hukum umum yang berlakuumum yang berlaku universal pada sistem hukum.universal pada sistem hukum. Asas tersebutAsas tersebut adalah Asas Kepribadian, asasadalah Asas Kepribadian, asas perekutuan, asas kesamaan, asas kewibaan, danperekutuan, asas kesamaan, asas kewibaan, dan asas pemisahan antara baik dan buruk.asas pemisahan antara baik dan buruk.  Asas Hukum KhususAsas Hukum Khusus adalah asas yang berlaku dalam lapangan hukumadalah asas yang berlaku dalam lapangan hukum tertentutertentu
  • 2.2. Tujuan HukumTujuan Hukum Tujuan hukum adalah menjamin kepastian hukum dalamTujuan hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum harus bersendikan pada rasamasyarakat. Hukum harus bersendikan pada rasa keadilan masyarakat.keadilan masyarakat. Tujuan hukum dalam suatu masyarakt adalah :Tujuan hukum dalam suatu masyarakt adalah :  Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan padaMendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnyarakyatnya  Untuk mencapai keadilan dan ketertibanUntuk mencapai keadilan dan ketertiban  Mengatur pergaulan hidup manusia secara damaiMengatur pergaulan hidup manusia secara damai  Memberikan petunjuk bagi orang-orang dalamMemberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakatpergaulan masyarakat Fungsi Hukum adalah sebagai berikut :Fungsi Hukum adalah sebagai berikut : • Hukum Sebagai pelindungHukum Sebagai pelindung • Hukum sebagai keadilanHukum sebagai keadilan • Hukum sebagai pembangunanHukum sebagai pembangunan
  • Sumber HukumSumber Hukum Sumber hukumSumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturanadalah segala yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa yakni aturan-aturanyang mempunyai kekuatan memaksa yakni aturan-aturan yang pelanggarannya dikenai sanksi yang tegas dan nyata.yang pelanggarannya dikenai sanksi yang tegas dan nyata. Sumber Hukum dibedakan menjadi :Sumber Hukum dibedakan menjadi : Sumber Hukum Material (welborn)Sumber Hukum Material (welborn) adalah keyakinan dan perasaan (kesadaran) hukumadalah keyakinan dan perasaan (kesadaran) hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi suatuindividu dan pendapat umum yang menentukan isi suatu materi (jiwa) hukummateri (jiwa) hukum Sumber Hukum Formal (kenborn)Sumber Hukum Formal (kenborn) adalah perwujudan bentuk dan isi hukum material yangadalah perwujudan bentuk dan isi hukum material yang menentukan berlakunya hukum itu sendirimenentukan berlakunya hukum itu sendiri
  • Macam-macamMacam-macam SSumberumber HHukumukum FFormal :ormal :  Undang-undangUndang-undang undang-undang dibedakan menjadi 2 macam :undang-undang dibedakan menjadi 2 macam : 1.1. Undang-undang dalam arti materialUndang-undang dalam arti material 2.2. Undang-undang dalam arti formalUndang-undang dalam arti formal  Kebiasaan (hukum tidak tertuli)Kebiasaan (hukum tidak tertuli)  YuriprudensiYuriprudensi  TraktatTraktat Dalam pelaksanaannya, Traktat dibedakan menjadi dua :Dalam pelaksanaannya, Traktat dibedakan menjadi dua : 1.1. Traktat bilateralTraktat bilateral : Perjanjian yang dibuat oleh 2: Perjanjian yang dibuat oleh 2 negaranegara 2.2. Traktat multilateralTraktat multilateral : Perjanjian yang dibuat oleh lebih: Perjanjian yang dibuat oleh lebih dari 2 negaradari 2 negara  DoktrinDoktrin
  • Penggolongan HukumPenggolongan Hukum • Berdasarkan wujudnyaBerdasarkan wujudnya 1.1. Hukum tertulisHukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagaidalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara.peraturan negara. 2.2. Hukum tidak tertulisHukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentudan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat).(hukum adat). • Berdasarkan ruang atau wilayahBerdasarkan ruang atau wilayah berlakunyaberlakunya 1.1. Hukum lokalHukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu.daerah tertentu. 2.2. Hukum nasionalHukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu.tertentu. 3.3. Hukum internasionalHukum internasional, yaituhukum yang mengatur, yaituhukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih.hubungan antara dua negara atau lebih.
  •  Berdasarkan waktunyaBerdasarkan waktunya 1.1. Hukum yang berlaku saat iniHukum yang berlaku saat ini (ius constitutum).(ius constitutum). 2.2. Hukum yang berlakuHukum yang berlaku pada waktupada waktu yang akan datangyang akan datang (ius constituendum).(ius constituendum). 3.3. Hukum antar waktuHukum antar waktu, yaitu hukum yang mengatur, yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlakusuatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu.saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu.  Berdasarkan pribadi yang diaturnyaBerdasarkan pribadi yang diaturnya 1.1. Hukum satu golonganHukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi golongan tertentu saja.dan berlaku bagi golongan tertentu saja. 2.2. Hukum semua golonganHukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan.dan berlaku bagi semua golongan. 3.3. Hukum antar golonganHukum antar golongan, yaitu hukum yang mengatur, yaitu hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang masing-masingnya tundukdua orang atau lebih yang masing-masingnya tunduk pada hukum yang berbeda.pada hukum yang berbeda.
  • • Berdasarkan isinyaBerdasarkan isinya 1.1. Hukum publikHukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan negara yang menyangkutantara warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum.kepentingan umum. Dalam arti formal, hukum publik mencakup :Dalam arti formal, hukum publik mencakup : Hukum tata negara, hukum administrasi negara,Hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukuim pidana, dan hukum acara.hukuim pidana, dan hukum acara. 1.1. Hukum privat (hukum perdata)Hukum privat (hukum perdata), yaitu hukum yang, yaitu hukum yang mengatur kepentingan orang-perorangan.mengatur kepentingan orang-perorangan. Dalam arti luas, hukum privat mencakup :Dalam arti luas, hukum privat mencakup : Hukum dagang dan hukum adat.Hukum dagang dan hukum adat. Hukum privat dapat dibagi sebagai berikut :Hukum privat dapat dibagi sebagai berikut : • Hukum peroranganHukum perorangan • Hukum keluargaHukum keluarga • Hukum kekayaanHukum kekayaan • Hukum warisHukum waris
  • • Berdasarkan tugas dan fungsinyaBerdasarkan tugas dan fungsinya 1.1. Hukum material,Hukum material, yaitu hukum yang berisi perintah dan larangan.yaitu hukum yang berisi perintah dan larangan. 1.1. Hukum formal (acara),Hukum formal (acara), yaitu hukum yang berisi tentang tata carayaitu hukum yang berisi tentang tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material.melaksanakan dan mempertahankan hukum material. • Berdasarkan sifatnyaBerdasarkan sifatnya 1.1. Hukum yang memaksa,Hukum yang memaksa, Yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapunYaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus di taati.harus di taati. 1.1. Hukum yang mengatur,Hukum yang mengatur, Yaitu hukum yang dapat dikesampingkan, bila pihakYaitu hukum yang dapat dikesampingkan, bila pihak tertentu telah membuat sendiritertentu telah membuat sendiri
  • • Secara umum hukum dapat di bagi dalamSecara umum hukum dapat di bagi dalam berbagai bidangberbagai bidang 1.1. Hukum perdataHukum perdata 2.2. Hukum publikHukum publik 3.3. Hukum pidanaHukum pidana 4.4. Hukum acaraHukum acara 1.1. Hukum PerdataHukum Perdata Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan- hubungan antara individu-individu dalam masyarakathubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut jugadengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat/hukum sipil. Contoh: jual belihukum privat/hukum sipil. Contoh: jual beli rumah/kendaraanrumah/kendaraan
  • 2. Hukum Publik2. Hukum Publik Hukum publik adalah hukum yang mengaturHukum publik adalah hukum yang mengatur antara hubungan subjek hukum denganantara hubungan subjek hukum dengan pemerintah atau hukum publik adalah hukumpemerintah atau hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan masyarakat.yang mengatur kepentingan masyarakat. 3. Hukum Pidana3. Hukum Pidana Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatanHukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang danyang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi yangberakibat diterapkannya hukuman bagi yang melakukannya sesuai yang diterapkan undang-melakukannya sesuai yang diterapkan undang- undang pidana.undang pidana.
  • • 4. Hukum acaraHukum acara Hukum acara merupakan ketentuan yaangHukum acara merupakan ketentuan yaang mengatur bagaimana cara agar hukummengatur bagaimana cara agar hukum (materiil) itu terwujud atau dapat diterapkan(materiil) itu terwujud atau dapat diterapkan kepadakepada subyek yang memenuhi perbuatannya. Untuksubyek yang memenuhi perbuatannya. Untuk menegakkan ketentuan hukum pidana diperlukanmenegakkan ketentuan hukum pidana diperlukan hukum acara pidana,hukum acara pidana, untukuntuk hukum perdata maka adahukum perdata maka ada hukum acarahukum acara perdataperdata.. 5.5.Hukum InternasionalHukum Internasional Hukum yang mengatur tentang hubungan hukumHukum yang mengatur tentang hubungan hukum antar negara satu dengan yang lain secaraantar negara satu dengan yang lain secara internasional yang mengandung duainternasional yang mengandung dua
  • pengertian dalam arti sempit dan luas. a. Dalam arti sempit meliputi: hukum publik internasional saja. b. Dalam arti luas meliputi: hukum publik internasional dan hukum perdata internasional.
  • Sanksi Hukum Pada setiap negara yang menerapkan Supremasi hukum harus memberi sanksi pada pelanggar hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Berikut ini adalah macam-macam sanksi pidana sesuai pasal 10 KUHP: a. Hukuman pokok yang terdiri dari : 1. Hukuman mati 2. Hukuman penjara yang terdiri dari:
  • • Hukuman seumur hidupHukuman seumur hidup • Hukuman sementara waktu (setingginya 20Hukuman sementara waktu (setingginya 20 tahun dan sekurangnya 1 tahun)tahun dan sekurangnya 1 tahun) 3. hukuman kurungan ( setingginya 13. hukuman kurungan ( setingginya 1 tahun dan sekurangnya 1 hari )tahun dan sekurangnya 1 hari ) b. Hukuman tambahanb. Hukuman tambahan 1. Pencabutan hak-hak tertentu.1. Pencabutan hak-hak tertentu. 2. Perampasan ( penyitaan ) Barang-2. Perampasan ( penyitaan ) Barang- barang tertentu.barang tertentu. 3. Menunggu keputusan hakim.3. Menunggu keputusan hakim.
  • 6. Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum. Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum PerdataPerdata a. Hukum Pidanaa. Hukum Pidana Pelanggaran terhadap norma hukum padaPelanggaran terhadap norma hukum pada umumnya segera disikapi oleh pengadilanumumnya segera disikapi oleh pengadilan setelah menerima berkas polisi.setelah menerima berkas polisi. b. Hukum Perdatab. Hukum Perdata Pelanggaran terhadap norma hukum perdataPelanggaran terhadap norma hukum perdata baru dapat disikapi oleh pengadilan setelah adabaru dapat disikapi oleh pengadilan setelah ada pengaduan dari orang yang merasa dirugikan.pengaduan dari orang yang merasa dirugikan.
  • 7.Peradilan Nasional7.Peradilan Nasional Ketentuan umum UU No.4 Tahun 2004Ketentuan umum UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskantentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalahbahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untukkekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan guna menegakkanmenyelenggarakan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.  Berdasarkan pasal 1 UU No.4 TahunBerdasarkan pasal 1 UU No.4 Tahun 2004 kekuasaan kehakiman dan dilakukan2004 kekuasaan kehakiman dan dilakukan oleh MA dan badan peradilan dibawahnyaoleh MA dan badan peradilan dibawahnya sebagai berikut:sebagai berikut:
  •  Peradilan UmumPeradilan Umum  Peradilan AgamaPeradilan Agama  Peradilan MiliterPeradilan Militer  Peradilan Tata Usaha NegaraPeradilan Tata Usaha Negara  Oleh MKOleh MK
  • • Macam-macam Peradilan NasionalMacam-macam Peradilan Nasional 1.1. Pengadilan NegeriPengadilan Negeri Pengadilan Negeri adalah sebuahPengadilan Negeri adalah sebuah pengadilan umum yang sehari-haripengadilan umum yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara dalammemeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdatatingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongandan pidana sipil untuk semua golongan penduduk. Pengadilan Umum adalah salahpenduduk. Pengadilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagisatu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakya pencari keadilan pada umumnya.rakya pencari keadilan pada umumnya.
  • 2. Pengadilan Agama Pengadilan yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang timbul antara orang-orang Islam seperti nikah, rujuk, talak (perceraian), nafkah, waris, dan lain-lain.