Civil Society dan Masyarakat Madani
<ul><li>Terbentuknya Negara-Bangsa atau negara nasional telah dimulai sejak awal abad ke-16 di Eropa. Ciri-ciri utama nega...
<ul><li>Civil Society  merupakan satu cara untuk memahami relasi antara individu dan negara yang melestarikan kebebasan da...
<ul><li>Civil society  merujuk kepada arena aksi kolektif yang tdk dipaksa yang terjadi diseputar kepentingan-2, maksud-2,...
Hubungan Negara – Rakyat - Pasar <ul><li>Jadi konsep masyarakat sipil merupakan akomodasi tiga unsur yang memiliki bobot y...
Masyarakat madani <ul><li>Kelahiran masyarakat madani bertitik tolak dari kesedaran masyarakat mengenai kemurniaan nilai-n...
<ul><li>Ia tidak terbatas kepada permasalahan politik dan sama sekali tidak berpaut kepada kekuasaan. Bahkan ia harus terp...
<ul><li>Sheikh Yusuf al-Qardhawi dalam  Min Fiqh al-Daulah  (Fiqh Kenegaraan), merumuskan bahawa keresahan yang melanda ma...
Demokrasi dan Masyarakat Sipil <ul><li>Awalnya  demokrasi diartikan  sebagai pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Da...
<ul><li>Ruang partisipasi ini disebut sebagai  ruang publik ( public sphere ). Melalui ruang publik inilah, individu atau ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Civil society-dan-masyarakat-madani

7,779 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,779
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
108
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Civil society-dan-masyarakat-madani

  1. 1. Civil Society dan Masyarakat Madani
  2. 2. <ul><li>Terbentuknya Negara-Bangsa atau negara nasional telah dimulai sejak awal abad ke-16 di Eropa. Ciri-ciri utama negara nasional itu adalah menguasai suatu wilayah, dengan batas-batas sempadan yang jelas, yang menghimpun suatu masyarakat yang secara budaya bersifat homogen, di mana pemerintahannya bersifat relatif terpusat dan bertanggung jawab atas berbagai kebijakan nasional. </li></ul><ul><li>Negara mengintegrasikan masyarakatnya bagi kepentingan nasional, seperti mempertahankan diri atau memperluas wilayahnya melalui perang, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan memobilisasi semangat nasionalisme. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Civil Society merupakan satu cara untuk memahami relasi antara individu dan negara yang melestarikan kebebasan dan tanggungjawab. </li></ul><ul><li>Keluarga merupakan pusatnya. Peranan primer pemerintahan adalah untuk bekerja bagi rakyat apa yang tidak dapat mereka lakukan bagi dirinya sendiri. Termasuk pertahanan bangsa, memelihara hukum dan ketertiban, dan melestarikan kebebasan individu. Masyarakat bekerja dengan sangat baik bila ia di mediasi struktur-struktur “ do their thing ” dengan campur tangan pemerintah yang minimal. Bagi rakyat hal ini masuk akal. </li></ul><ul><li>Peranan lembaga-lembaga yang secara historis, berfungsi secara bebas dari pengaruh langsung pemerintah. Misalnya termasuk perkawinan, keluarga, gereja, organisasi sukarela, dan dunia usaha. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Civil society merujuk kepada arena aksi kolektif yang tdk dipaksa yang terjadi diseputar kepentingan-2, maksud-2, dan nilai-nilai bersama. </li></ul><ul><li>Dalam teori, bentuk-2 lembaga itu dipisahkan dari Negara, Keluarga, dan Pasar, namun dalam prakteknya, batas-2 antara Negara, Civil Society , Keluarga, dan Pasar seringkali kompleks (njelimet), kabur dan bisa dinegosiasikan. </li></ul><ul><li>Secara umum, masy. Sipil mencakupi beragam ruang-2, aktor-2, dan bentuk-2 institusi, beragam menurut tingkat formalitasnya, otonomi, dan kekuatannya. </li></ul><ul><li>Civil societies seringkali dihuni oleh organisasi-2 seperti derma-2 terdaftar, perkembangan NGOs, kelompok-2 komunitas, organisasi perempuan, organisasi-2 keagamaan, perhimpunan profesi, kesatuan dagang, LSM, gerakan-2 sosial, asosiasi bisnis, koalisi-2 dan kelompok2 advokasi. </li></ul>
  5. 5. Hubungan Negara – Rakyat - Pasar <ul><li>Jadi konsep masyarakat sipil merupakan akomodasi tiga unsur yang memiliki bobot yang seimbang, yaitu antara Negara, Rakyat dan Pasar. </li></ul><ul><li>Negara didukung oleh dinamika ekonomi (Pasar) dan juga responsif terhadap tuntutan Rakyat dalam bentuk kebebasan, transparansi, dan akuntabilitas. </li></ul><ul><li>Hubungan harmonis ketiga unsur yang dinaungi oleh norma dan nilai-nilai Agamis itulah yang disebut Masyarakat Madani alias Masyarakat Bertamadun (Berkeadaban). </li></ul>
  6. 6. Masyarakat madani <ul><li>Kelahiran masyarakat madani bertitik tolak dari kesedaran masyarakat mengenai kemurniaan nilai-nilai tersebut. Justeru itu ia berkait rapat dengan tradisi ilmu dan pemekaran budaya. </li></ul><ul><li>Sheikh Muhammad Abduh umpamanya, tatkala mengutarakan konsep al-mujtamaat al-madaniyah menetapkan faktor kebebasan termasuk kesegaran ilmu dan kecerdasan berfikir dan sistem perundangan yang adil. </li></ul>
  7. 7. <ul><li>Ia tidak terbatas kepada permasalahan politik dan sama sekali tidak berpaut kepada kekuasaan. Bahkan ia harus terpancar dari keyakinan, tercerna dari dhamir dengan kefahaman yang mendalam. Kerana sesungguhnya nilai kebenaran dan keadilan adalah luhur dan tidak boleh tercemar lantaran faham politik atau kaum . </li></ul><ul><li>Maka Rasullullah s.a.w, menegaskan tanggungjawab pemimpin dalam menegakkan keadilan kerana “imam adil” merupakan manusia yang paling dicintai Allah s.w.t; walhal “imam jair”, yakni yang zalim dan penindas adalah yang paling dibenci Allah s.w.t. </li></ul>
  8. 8. <ul><li>Sheikh Yusuf al-Qardhawi dalam Min Fiqh al-Daulah (Fiqh Kenegaraan), merumuskan bahawa keresahan yang melanda masyarakat kita berada ditahap “parah”. Maka tidak memadai di ungkit kemungkaran kecil seperti majlis nyanyian dan tarian gila, pendedahan aurat wanita atau penjualan video porno. </li></ul><ul><li>Yang perlu ditekankan ialah “perubahan yang lebih menyeluruh yang melibatkan pemikiran, pemahaman, akhlak, amalan, adab, tradisi serta sistem perundangan.” </li></ul><ul><li>Beliau merujuk kepada firman Allah s.w.t ar Ra’ad 13:11 mengenai keperluan kaum merubah diri mereka sendiri. </li></ul><ul><li>yang lebih utama dalam rangka kelahiran masyarakat madani adalah kefahaman, kesedaran dan usaha memperkasa ( empowerment ) rakyat yang memahami hak dan tanggungjawab mereka. </li></ul>
  9. 9. Demokrasi dan Masyarakat Sipil <ul><li>Awalnya demokrasi diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam perkembangannya pengertian demokrasi menjadi lebih luas sebagai bentuk pemerintahan di mana hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik harus melibatkan rakyat baik secara langsung maupun perwakilan. </li></ul><ul><li>Demokrasi menjadi istilah yang bersifat universal, tetapi dalam prakteknya terdapat perbedaan-perbedaan antara satu negara dengan negara yang lain. </li></ul><ul><li>Akan tetapi, terdapat prinsip-prinsip dasar yang sama, seperti persamaan, dihormatinya nilai-nilai kemanusiaan, penghargaan kepada hak-hak sipil dan kebebasan, serta dihargainya pluralitas dan kompetisi yang fair . </li></ul><ul><li>Keterlibatan warga dalam keputusan-keputusan politik akan efektif apabila tersedia ruang yang cukup luas dalam hubungan rakyat dengan negara . </li></ul>
  10. 10. <ul><li>Ruang partisipasi ini disebut sebagai ruang publik ( public sphere ). Melalui ruang publik inilah, individu atau asosiasi warga masyarakat mengaktualisasikan aspirasinya untuk mempengaruhi keputusan-keputusan negara. </li></ul><ul><li>Negara yang menyediakan ruang publik yang cukup luas dan masyarakat yang memanfaatkan ruang tersebut untuk berinteraksi dengan negara inilah yang akhirnya membentuk sebuah masyarakat sipil ( civil society ). </li></ul><ul><li>Jadi , demokrasi memungkinkan terbentuknya masyarakat sipil, dan masyarakat sipil akan dapat berkembang apabila prinsip-prinsip dasar demokrasi diterapkan dalam negara </li></ul>

×