• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Hukum Administrasi Negara
 

Hukum Administrasi Negara

on

  • 20,630 views

 

Statistics

Views

Total Views
20,630
Views on SlideShare
20,630
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
246
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Hukum Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Presentation Transcript

    • PENETAPAN KEPUTUSAN (BESCHIKKING) DALAM HAN Ira Chandra Puspita (08220055) Putri Ayu Amalia (08220027) Bramasta Bima (082200xx) Santi Tufil Muslimat (09220031) Windy Pratiwi (09220032)
    • PERBUATAN NYATA/MATERIIL
      • Feitelijke handelingen atau Factual Action
      • Perbuatan yang bukan perbuatan hukum
      • Tindak pemerintahan yang berdasarkan fakta
      • Tidak termasuk “rechtshandeling van de administratie”
    • PERBUATAN HUKUM
      • Perbuatan yang dilakukan oleh badan/pejabat TUN yang menimbulkan akibat hukum
      • Perbuatan hukum privat, perbuatan yang dilakukan oleh badan/pejabat TUN yang akibatnya berada dalam lapangan hukum perdata
      • Perbuatan hukum publik, perbuatan yang dilakukan oleh badan/pejabat TUN yang akibatnya berada dalam lapangan hukum publik (khususnya hukum administrasi)
      • Fokus Hukum Administrasi adalah perbuatan hukum publik yang bersegi satu ( eenzijdige publiek rechtshandeling)
    • ISTILAH KETETAPAN
      • Ketetapan Tata Usaha Negara pertama kali diperkenalkan oleh seorang sarjana Jerman, Otto Meyer, dengan istilah verwaltungsakt. Istilah ini diperkenalkan di negeri Belanda dengan nama beschikking oleh Vollenhoven dan C.W. van der Pot, yang oleh beberapa penulis, seperti AM. Donner,H.D. van Wijk/Willemkonijnenbelt, dianggap sebagai “de vader van het modern beschikkingsbegrip,” (bapak dari konsep beschikking yang modern).
      • Di Indonesia istilah Beshikking diperkenalkan pertama kali oleh WF. Prins. Ada yang menerjemahkan istilah beshikking ini dengan “ketetapan”, seperti E.Utercht, Bagir Manan, Sjachran Basah, dan lain lain , dan dengan “keputusan” seperti WF. Prins dan SF. Marbun, dan lain lain.
      • Meskipun penggunaaan istilah keputusan dianggap lebih tepat, namun dalam buku Ridwan HR, akan digunakan istilah ketetapan dengan pertimbangan untuk membedakan dengan penerjemahan “besluit” (keputusan) yang sudah memiliki pengertian khusus, yaitu sebagai keputusan yang bersifat umum dan mengikat atau sebagai peraturan perundang-undangan.
      • Keputusan Administratif merupakan suatu pengertian yang sangat umum dan abstrak, yang dalam praktik tampak dalam bentuk keputusan-keputusan yang sangat berbeda. Namun demikian keputusan administratif juga mengandung ciri-ciri yang sama, karena akhirnya dalam teori hanya ada satu pengertian “Keputusan Administratif”. Adalah penting untuk mempunyai pengertian yang mendalam tentang pengertian keputusan administratif, karena perlu untuk dapat mengenal dalam praktek keputusan-keputusan/tindakan-tindakan tertentu sebagai keputusan administrative. Dan hal itu diperlukan, karena hukum positif mengikatkan akibat-akibat hukum tertentu pada keputusan-keputusan tersebut, misalnya suatu penyelesaian hukum melalui hakim tertentu. Sifat norma hukum keputusan adalah individual-konkrit .
    • DEFINISI KETETAPAN
      • Istilah “beschikking” diterjemahkan dengan keputusan atau ketetapan
      • Beberapa sarjana telah membuat definisi tentang ketetapan yang agak berlainan satu dengan yang lain :
      • a.       Menurut Prins adalah susatu tindak hukum sepihak di bidang pemerintahan dilakukan oleh alat penguasa berdasarkan kewenangan khusus.
      • b.      E.Utrecht menyatakan ketetapan adalah suatu perbuatan berdasarkan hukum public yang bersegi satu, ialah yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan sesuatu kekuasaan istimewa.
      • c.       Van der Pot berpendapat bahwa ketetapan adalah perbuatan hukum yang dilakukan alat-alat pemerintahan itu menyelenggarakan hal khusus, dengan maksud mengadakan perubahan dalam lapangan hubungan hukum.
      • d.      Van Vollenhoven berpendapat bahwa penetapan/keputusan yang bersifat legislative yang mempunyai arti berlainan.
    • BESCHIKING MENURUT UU NO.5 TAHUN 1986 JO. UU NO.9 TAHUN 2004
      • Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
      • Keputusan tata usaha negara (beschikking) oleh Utrecht disebut sebagai ‘ketetapan’, sedangkan Prajudi Atmosudirdjo menyebutnya dengan ’penetapan’ .Utrecht, Prins, dan Van der Pot, juga menjelaskan bahwa beschikking merupakan perbuatan hukum publik yang bersegi satu atau perbuatan sepihak dari pemerintah dan bukan merupakan hasil persetujuan dua belah pihak.
    • UNSUR-UNSUR KETETAPAN
      • Ada beberapa unsur yang terdapat yang terdapat dalam beshikking menurut beberapa para sarjana, yaitu:
      • ·         Penetapan tersebut tertulis dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
      • ·         Berisi tindakan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara.
      • ·         Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
      • ·         Bersifat konkrit, individual dan final.
      • ·         Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
      • Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No.5 Tahun 1986, ketetapan memiliki definisi yang mengandung unsur-unsur dalam KTUN yaitu sebagai berikut:
      • 1. Penetapan Tertulis
      • Secara teoritis, hubungan hukum public senantiasa bersegi satu (tindakan hukum administrasi adalah tindakan hukum sepihak). Oleh karena itu, hubungan hukum publik berbeda halnya dengan hubungan hukum dalam bidang perdata yang selalu bersifat dua pihak karena dalam hukum perdata disamping ada kesamaan kedudukan juga ada asas otonomi berupa kebebasan pihak yang bersangkutan untuk mengadakan hubungan hukum atau tidak serta menentukan apa isi hubungan hukum itu.Ketika pemerintah dihadapkan pada peristiwa konkret dan pemerintah memiliki motivasi dan keinginan untuk menyelesaikan peristiwa tersebut, pemerintah diberi wewenang untuk mengambil tindakan hukum sepihak dalam bentuk ketetapan yang merupakan hasil dari tindakan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
      • 2. Dikeluarkan oleh Pemerintah
      • Hampir semua organ kenegeraan dan pemerintahan berwenang untuk mengeluarkan ketetapan atau keputusan. Tetapi ketetapan yang dimaksudkan disini hanyalah ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah selaku administrasi negara. Ketetapan yang dikeluarkan oleh organ-organ kenegaraan tidak termasuk dalam pengertian beschikking berdasarkan hukum administrasi.
      • 3. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
      • Pembuatan dan penetapan ketetapan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau harus didasarkan pada wewenang pemerintahan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
      • 4. Bersifat Konkret, Individual, dan Final
      • Ketetapan memiliki sifat norma hukum yang individual-konkrit dari rangkaian norma hukum yang bersifat umum-abstrak .
      • KTUN bersifat Konkrit berarti objek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud,tertentu atau dapat ditentukan. Dalam hal apa dan kepada siapa keputusan itu dikeluarkan,harus secara jelas disebutkan dalam keputusan. Atau dalam rumusan lain,objek dan subjek dalam keputusan harus disebut secara tegas.
      • KTUN bersifat individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seorang,tiap-tiap nama orang yang terkena disebutkan. Tindakan Tata Usaha dalam menyatakan kehendaknya- dengan maksud terjadi perubahan pada lapangan hukum publik yang bersifat umum,seharusnya dituangkan dalam bentuk Peraturan (regeling).
      • KTUN bersifat final berarti sudah definitif sehingga dapat menimbukan akibat hukum. Ketetapan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final sehingga belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.
      • 5. Menimbulkan Akibat Hukum
      • Ketetapan merupakan wujud konkrit dari tindakan hukum pemerintahan. Secara teoritis, tindakan hukum berarti tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Dengan demikian, tindakan hukum pemerintahan merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh organ pemerintahan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu khususnya dibidang pemerintahan atau administrasi negara.
      • 6. Seseorang atau Badan Hukum Perdata
      • Subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Berdasarkan hukum keperdataan, seseorang atau badan hukum yang dinyatakan tidak mampu seperti orang yang berada dalam pengampuan atau perusahaan yang dinyatakan pailit tidak dapat dikualifikasi sebagai subjek hukum. Ketetapan sebagai wujud dari tindakan hukum publik sepihak dari organ pemerintahan ditujukan pada subjek hukum yang berupa seseorang atau badan hukum perdata yang memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum.
      • Dalam UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara, khususnya dalam pasal 2 menjelaskan secara tegas bahwa terdapat tujuh hal yang tidak tergolong suatu keputusan Negara dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu : 1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; 2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; 3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; 4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; 5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.
    • MACAM-MACAM KETETAPAN
      • Dalam buku-buku hukum administrasi berbahasa Indonesia, dapat dibaca beberapa pengelompokan keputusan. E.Utrecht menyebutnya “ ketetapan ”, sedangkan Prajudi Atmosudirjo menyebutnya “ penetapan ”. Pengelompokkan tersebut antara lain oleh: E.Utrecht dan Prajudi Atmosudirjo.
    • E.UTRECHT MEMBEDAKAN KEPUTUSAN ATAS:
      • Ø  Ketetapan Positif dan Negatif
      • Ketetapan positif menimbulkan hak atau kewajiban bagi yang dikenai ketetapan. Sedangkan ketetapan negatif tidak menimbulkan perubahan dalam keadaan hukum yang telah ada. Ketetapan negatif dapat berbentuk: pernyataan tidak berkuasa , pernyataan tidak diterima atau suatu penolakan .
      • Ø  Ketetapan Deklaratur dan ketetapan konstitutif
      • Ketetapan deklaratur hanya menyatakan bahwa hukumnya demikian. Ketetapan konstitutif adalah membuat hukum.
      • Ø  Ketetapan Kilat dan Ketetapan yang Tetap
      • -          Menurut Prins, ada empat macam ketetapan kilat: ketetapan yang bermaksud mengubah redaksi ketetapan lama.
      • -          Suatu ketetapan negatif.
      • -          Penarikan atau pembatalan suatu ketetapan.
      • -          Suatu pernyataan pelaksanaan.
      • Ø  Dispensasi, izin, Lisensi dan konsesi
      • Prof. van der Pot mengadakan pembagian dalam tiga pengertian : dispensasi-izin-konsesi. Yang dimaksud dengan “ dispensasi ” adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan itu.
      • Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asalsaja diadakan secara yang ditentukan masing-masing hal konkrit maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning).
      • Kadang-kadang pembuat peraturan beranggapan bahwa suatu perbuatan yang penting bagi umum, sebaik-baiknya dapat diadakan oleh suatu subjek hukum partikelir, tetapi dengan turut campur dari pihak pemerintah. Suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan yang bersangkutan mengadakan perbuatan tersebut, membuat suatu konsensi ( concessive).
      • Prajudi Atmosudirdjo membedakan dua macam penetapan yaitu penetapan negatif (penolakan) dan penetapan positif (permintaan dikabulkan). Penetapan negatif hanya berlaku satu kali saja, sehingga permintaannya boleh diulangi lagi.
      • Penetapan positif terdiri atas lima golongan yaitu:
      • -          Yang menciptakan keadaan hukum baru pada umumnya.
      • -          Yang menciptakan keadaan hukum baru hanya terhadap suatu objek saja
      • -          Yang membentuk atau membubarkan suatu badan hukum
      • -          Yang memberikan beban (kewajiban)
      • -          Yang memberikan keuntungan. Penetapan yang memberikan keuntungan adalah: dispensasi, izin, lisensi dan konsesi.
    • SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU PERATURAN DAN KETETAPAN
      • Syarat-Syarat sahnya Suatu Peraturan dan Ketetapan harus memenuhi 3 syarat apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka dapat dibatalkan. ke 3 syarat tersebut adalah : 1.) Sahnya ditinjau dari segi materiil 2.) Sahnya ditinjau dari segi formiil 3.) Sahnya ditinjau dari segi Tekhnis Syarat sahnya suatu ketetapan didalam ruang lingkup hukum perdata apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka disebut Nulliteit/ Acara pembatalan
    • DISCUSS...
      • Seira : “pengertian ketetapan yang merupakan perbuatan hukum publik bersegi 1 ?”
      • Perbuatan hukum bersegi 1, keputusan yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah.
      • “ Dimana letak demokrasi dalam pemerintahan?”
      • Demokrasi tidak dapat diberlakukan secara mutlak, tetapi memiliki batasan-batasan tertentu
      • Wahyu : “apakah ketetapan dan keputusan itu sama? Bila berbeda, bagaimana akibat hukumnya?”
      • Dalam HAN, Istilah “beschikking” diterjemahkan dengan keputusan atau ketetapan . Sehingga kedua kata ini memiliki maksud yang sama.
      • Dalam peradilan, keputusan muncul karena adanya permasalahan, sedangkan ketetapan muncul sebelum atau tanpa adanya permasalahan atau sengketa.
      • “” Pemerintah”, siapakah yang membuat keputusan tersebut?”
      • Pejabat negara yang telah diberi kewenangan untuk membuat keputusan atau penetapan. Dalam hal ini adalah pejabat yang berada dalam posisisbg eksekutif.
      • Yunizar : “bentuk ketetapan dan definisi konkret dari keputusan/penetapan?”
      • Ada dalam PPT.
      • Dede : contoh dari penetapan atau keputusan ?
      • Keputusan pengangkatan PNS di daerah yang telah memenuhi persyaratan administrasi atau prosedur yang telah ditetapkan. Contoh lainnya adalah Fatwa DSN-MUI
      • Bila dalam HAN, keputusan dan ketetapan adalah sama, dibidang apa keduanya berbeda?
      • Dalam peradilan, keputusan muncul karena adanya permasalahan, sedangkan ketetapan muncul sebelum atau tanpa adanya permasalahan atau sengketa.
      • DIBUAT MAKALAHNYA!!!!
      • Kasus HAN dan analisisnya, personal duty!
      • Next : FREIS ERMESSON dalam HAN