Tugas makalah hukum perundang undangan terbaru

18,445 views
18,099 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
18,445
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
225
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tugas makalah hukum perundang undangan terbaru

  1. 1. TUGAS MAKALAH HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN”KETERGANTUNGAN ANTARA POLITIK HUKUM DAN PARTAI POLITIK“ Oleh NAMA : DANI AJI NUGRAHA NPM : 1012011147 MATA KULIAH : HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN KELAS : B2 TEMA TUGAS : PARTAI POLITIK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG 2012
  2. 2. KATA PENGANTAR Saya ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah swt. karena atas rahmatnya saya dapatmembuat makalah ini yang berjudul ”Ketergantungan Antara Politik Hukum dan Partai Politik”.Melalui makalah ini, saya akan memaparkan tahapan-tahapan pencapaian tujuan partai politikdengan berkaca pada politik hukum yang berlaku di Indonesia. Dari sekian banyaknya partaipolitik di Indonesia, tentu memiliki satu tujuan umum yang sama, yaitu mendengarkan aspirasimasyarakat Indonesia guna tercapainya kehidupan yang aman, tenteram damai sentosa dalamberbangsa dan bernegara.Selain itu saya akan memaparkan hubungan antara partai politik danjuga politik hukum di Indonesia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada makalah ini. Semoga dapat bermanfaatuntuk kita semua sehingga kita bisa mengetahui fungsi partai politik bila dilihat dari perspektifpolitik hukum. Saya meminta maaf bila ada salah maksud, tutur kata, atau penulisan dalammakalah ini. Saya mohon saran dan kritiknya. Terima kasih. Penulis 1
  3. 3. DAFTAR ISIKATA PENGANTAR …………………………………………………………………. 1DAFTAR ISI …………………………………………………………………………… 2BAB I PENDAHULUANA. LATAR BELAKANG ………………………………………………………………. 3B. RUMUSAN MASALAH ……………………………………………………………. 5BAB II PEMBAHASANA. KAITAN PARTAI POLITIK DENGAN POLITIK HUKUM ……………………… 6B. DAMPAK MULTIPARTAI DALAM PENCAPAIANTUJUAN MASYARAKAT INDONESIA …………………………………………….. 7BAB III PENUTUPKESIMPULAN ………………………………………………………………………… 9DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………………….. 10 2
  4. 4. BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Politik hukum adalah aspek-aspek politis yang melatar-belakangi proses pembentukanhukum dan kebijakan suatu bidang tertentu, sekaligus juga akan sangat mempengaruhi kinerjalembaga-lembaga pemerintahan yang terkait dalam bidang tersebut dalam mengaplikasikanketentuan-ketentuan produk hukum dan kebijakan, dan juga dalam menentukankebijakankebijakan lembaga-lembaga tersebut dalam tataran praktis dan operasional. Sedemikianpentingnya peranan politik hukum ini, sehingga ia dapat menentukan keberpihakan suatu produkhukum dan kebijakan. Politik Hukum tidak terlepas dari realita sosial dan tradisional yang terdapat di negarakita, dan di lain pihak sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, politik hukum Indonesiatidak terlepas pula dari realita dan politik hukum internasional.1 Dengan demikian, faktor-faktoryang akan menentukan politik hukum nasional itu tidaklah semata-mata ditentukan oleh apayang kita cita-citakan, atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau parateoretisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan oleh perkembangan hukum di lain-lain negara, sertaperkembangan hukum internasional. Dengan lain perkataan ada faktor-faktor di luar jangkauanbangsa kita, yang ikut menentukan politik hukum masa kini dan masa yang akan datang. Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat menyatakan bahwa tujuan pembentukan NegaraRepublik Indonesia adalah :1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia2. Memajukan kesejahteraan umum3. Mencerdaskan kehidupan bangsa4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dankeadilan sosial.1. Dr. C.F.G Sunaryati Hartono, S.H., Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional , Alumni, Bandung, 1991, hal. 1 3
  5. 5. Dr. Ir. Sunario Waluyo berpendapat bahwa, “Idaman masyarakat adil-makmur dalam kehidupanbangsa Indonesia merupakan masalah pokok sepanjang sejarah”. Dapat dikatakan bahwa bangsaIndonesia mengidamkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata yang dicapaidengan cara yang wajardan berperikemanusiaan, sehingga tercapailah keselarasan, keserasiandan ketentraman di seluruh negeri. 2 Asas ciri partai dipandang sebagai sumber polarisasi yang akhirnya dapat menimbulkankeresahan karena adanya fanatisme golongan, seperti terlihar dalam masa kampanye pemilu.Penyeragaman asas dimaksudkan untuk mengurangi fanatisme golongan secara sempit tersebutagar terwujud stabilitas politik dalam rangka pembangunan bangsa.3 Hal ini didasarkan ataspengalaman sejarah masa lampau bahwa dengan sistem multipartai yang juga ditandai olehbanyak asas dan ciri ternyata gagal dalam membina stabilitas politik, untuk membangunpemerintahan yang efektif dan karena itu gagal mengantarkan bangsa Indonesia pada kiprahnyapembangunan. Pengalaman di banyak negara berkembang menunjukkan bahwa antara demokrasiekonomi yang mana merupakan salah satu cita-cita masyarakat Indonesia, dan demokrasi politik,karena terlalu menitikberatkan pembangunan ekonomi, mengakibatkan terabaikannya demokrasipolitik atau setidak-tidaknya terhambatnya pertumbuhan partisipasi melalui saluran/ lembaga diluar lembaga yang langsung memiliki hubungan dengan rejim yang berkuasa. Karena banyaknya kendala ini, maka pencapaian cita-cita masyarakat melalui partaipolitik pun menjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan tersendat.2. Idem, hal. 23. Drs. M . Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 219 4
  6. 6. B. Rumusan Masalah1. Bagaimanakah kaitan Partai Politik dan Politik Hukum di Indonesia?2. Apa kah dampak mulipartai dalam pencapaian tujuan masyarakat Indonesia? 5
  7. 7. BAB II PEMBAHASANA. Kaitan Partai Politik dengan Politik Hukum Partai politik dalam kaitannya dengan politik hukum, eksistensi dan kinerja partai politikdiukur melalui sejauh mana member warna yang tentu saja berkaitan dengan sejauh manaotoritas dan domain parpol dalam ranah hukum umumnya serta konstitusi atau legislasi. Politikhukum yang mencakup kegiatan memilih nilai-nilai serta menerapkan nilai-nilai. Dan sejauhmana nilai-nilai ini terimplementasikan dari kinerja partai politik yang di antaranyamengakselerasi peraturan perundang-undangan sebagai salah satu output kinerja partai secaratidak langsung. Hal ini berkaitan dengan fungsi legislasi sebagai kausalitas lembaga perwakilandan partai sebagai penopangnya. Kegiatan-kegiatan legislatif (pembuatan undang-undang) dalam kenyataannya memanglebih banyak membuat keputusan-keputusan politik dibandingkan dengan menjalankan pekerjaanhukum sesungguhnya. Lebih-lebih pekerjaan-pekerjaan hukum itu dikaitkan dengan masalahprosedur, tampak jelas bahwa lembaga legislatif yang menetapkan produk hukum sebenarnyalebih dekat dengan politik daripada hukum itu sendiri. Dengan demikian jawaban tentangkausalitas hubungan hukum dan politik dapat berbeda tergantung dari perspektif yang dipakaiuntuk memberikan jawaban tersebut. Ada beberapa fungsi partai politik, yaitu antara lain partaipolitik sebagai sarana komunikasi politik. Kedua, partai politik sebagai sarana sosialisasi politik.Ketiga, partai politik sebagai sarana rekruitmen politik. Keempat, partai politik sebagai saranapengatur konflik. Kontribusi parpol terhadap politik hukum bisa dilihat dalam perspektif keyakinanreligiusitas yang melatarbelakangi politisi kita. Meskipun negara ini bukanlah negara agamaberdasarkan konstitusi UUD 1945, namun harus diakui bahwasannya agama Islam adalah agamamayoritas. Negara merupakan lembaga politik dan agama sekaligus. Pemerintahan negara harusdiselenggarakan atas kedaulatan Illahi. Hukum dan politik merupakan subsistem dalam sistem kemasyarakatan. Masing-masingmelaksanakan fungsi tertentu untuk menggerakkan sistem kemasyarakatan secara keseluruhan. 6
  8. 8. Secara garis besar hukum berfungsi melakukan social control, dispute settlement dan socialengeneering atau inovation.sedangkan fungsi politik meliputi pemeliharaan sistem dan adaptasi(socialization dan recruitment), konversi (rule making, rule aplication, rule adjudication,interestarticulation dan aggregation) dan fungsi kapabilitas (regulatif extractif, distributif danresponsif). Meskipun sistem hukum dan sistem politik dapat dibedakan, namun dalan bebagai halsering bertumpang tindih. Dalam proses pembentukan Undang-undang oleh badan pembentukUndang-undang misalnya. Proses tersebut dapat dimasukkan ke dalam sistem hukum dan juga kedalam sistem politik, karena Undang-undang sebagai output merupakan formulasi yuridis darikebijaksanaan politik dan proses pembentukannya sendiri digerakkan oleh proses politik.Hukum dan politik sebagai subsistem kemasyarakatan adalah bersifat terbuka, karena itukeduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi ole subsistem lainnya maupun oleh sistemkemasyarakatan secara keseluruhan. Walaupun hukum dan politik mempunyai fungsi dan dasarpembenaran yang berbeda, namun keduanya tidak saling bertentangan. Tetapi saling melengkapi.Masing-masing memberikan kontribusi sesuai dengan fungsinya untuk menggerakkan sistemkemasyarakatan secara keseluruhan. Dalam masyarakat yang terbuka dan relatif stabil sistemhukum dan politiknya selalu dijaga keseimbangannya, di samping sistem-sitem lainnya yang adadalam suatu masyarakat. Hukum memberikan kompetensi untuk para pemegang kekuasaanpolitik berupa jabatan-jabatan dan wewenang sah untuk melakukan tindakan-tindakan politikbilamana perlu dengan menggunakan sarana pemaksa. Hukum merupakan pedoman yang mapanbagi kekuasan politik untuk mengambil keputusan dan tindakan-tindakan sebagai kerangka untukrekayasa sosial secara tertib.B. Dampak Multipartai dalam Pencapaian Tujuan Masyarakat Indonesia Dampak dari sistim multipartai adalah kepentingan apa dan siapa yang diperjuangkan diparlemen dan pemerintahan? UU 2/2008 memasukkan kepentingan politik anggota, masyarakat,bangsa dan negara. Jelas yang pertama diperjuangkan adalah kepentingan politik anggota. Darisosiologi politik hal itu berarti urusan masyarakat, bangsa dan negara nomor dua. Pertanyaanyang menggelitik, apakah yang berada di DPR/DPRD itu wakil partai politik atau wakil rakyat?Organ negara tersebut jelas bernama Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah, bukan “dewan 7
  9. 9. perwakilan partai”, yang berarti mereka seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat secarakeseluruhan. MacIver, dengan mengutip pandangan Nicholas (penulis abad ke-15) mengatakanpartai politik sebagai kendaraan politik paling utama dalam demokrasi modern bermaksud untukmengorganisasi pendapat masyarakat tentang negara dan memperjuangkannya melalui partaipolitik. Namun setelah mereka berada di parlemen, mereka sesungguhnya adalah wakil darirakyat. Pengukuhan sistem multipartai dengan UU 2/2008 yang diharapkan dapat mewujudkankaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan,tanggung jawab dan perlakuan yang tidak diskriminatif seperti yang diharapkan oleh pembentukundang-undang, tampaknya masih akan diuji, sejauhmana cita-cita yang demikian luhur ituterwujud? Nada pesimis tentang keampuhan regulasi politik mengatur kehidupan politik dalamtatananan budaya hukum, pernah diungkapkan oleh Daniel S. Lev, pengamat senior politikhukum Indonesia yang menyatakan bahwa politik tidak berjalan sesuai dengan aturan, tetapiberlangsung sesuai dengan aturan pengaruh, uang, keluarga, status sosial, dan kekuasaan militer. 8
  10. 10. BAB III PENUTUPKESIMPULAN Kegiatan-kegiatan legislatif (pembuatan undang-undang) dalam kenyataannya memanglebih banyak membuat keputusan-keputusan politik dibandingkan dengan menjalankan pekerjaanhukum sesungguhnya. Lebih-lebih pekerjaan-pekerjaan hukum itu dikaitkan dengan masalahprosedur, tampak jelas bahwa lembaga legislatif yang menetapkan produk hukum sebenarnyalebih dekat dengan politik daripada hukum itu sendiri. Dengan demikian jawaban tentangkausalitas hubungan hukum dan politik dapat berbeda tergantung dari perspektif yang dipakaiuntuk memberikan jawaban tersebut. Ada beberapa fungsi partai politik, yaitu antara lain partaipolitik sebagai sarana komunikasi politik. Kedua, partai politik sebagai sarana sosialisasi politik.Ketiga, partai politik sebagai sarana rekruitmen politik. Keempat, partai politik sebagai saranapengatur konflik. Infrastruktur politik terpenting dalam negara demokrasi adalah partai politik, kelompokkepentingan, kelompok penekan dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Meskipun dalamkajian tentang politik belum ada kesepakatan tentang definisi partai politik, namun hukum positifdi Indonesia mengartikan partai politik sebagai “organisasi yang bersifat nasional yang dibentukoleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untukmemperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara,serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila danUndang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 9
  11. 11. DAFTAR PUSTAKA1. Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H., Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991.2. Drs. M. Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.3. Drs. P.K. Poerwantana, Partai Politik di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.4. Oka Mahendra, Reformasi Pembangunan Hukum dalam Perspektif Peraturan Perundang- undangan,Jakarta, 20055. M. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES UII Press, Jogyakarta 19986. Sadu Wasistiono, Ondo Riyani, Etika Hubungan Eksekutif Legislatif, Fokus Media, Bandung. 20037. Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Ilmu Negara dan Politik, Eresco, Jakarta, 19818. Juwana Himahanto, Politik Hukum Undang-undang Bidang Ekonomi di Indonesia, 20049. Armen Yasir, S.H., M. Hum, Hukum Perundang-undangan, Penerbit Universitas Lampung, Lampung, 200710. M. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, 2009 10

×