Pu
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Pu

on

  • 349 views

 

Statistics

Views

Total Views
349
Views on SlideShare
349
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
16
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Pu Pu Presentation Transcript

  • - 26 -C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH SUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA1. Sumber Daya Air 1. Pengaturan 1. Penetapan kebijakan nasional 1. Penetapan kebijakan 1. Penetapan kebijakan sumber daya air. pengelolaan sumber daya air pengelolaan sumber daya air provinsi. kabupaten/kota. 2. Penetapan pola pengelolaan 2. Penetapan pola pengelolaan 2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sumber daya air pada sumber daya air pada sungai lintas provinsi, wilayah wilayah sungai lintas wilayah sungai dalam satu sungai lintas negara, dan kabupaten/kota. kabupaten/kota. wilayah sungai strategis nasional. 3. Penetapan rencana 3. Penetapan rencana 3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pengelolaan sumber daya air pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas pada wilayah sungai pada wilayah sungai dalam provinsi, wilayah sungai lintas kabupaten/kota. satu kabupaten/kota. negara, dan wilayah sungai strategis nasional. 4. Penetapan dan pengelolaan 4. Penetapan dan pengelolaan 4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air kawasan lindung sumber air kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas pada wilayah sungai lintas pada wilayah sungai dalam provinsi, wilayah sungai lintas kabupaten/kota. satu kabupaten/kota. negara, dan wilayah sungai strategis nasional.
  • - 27 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA 5. Pembentukan Dewan Sumber 5. Pembentukan wadah 5. Pembentukan wadah Daya Air Nasional, wadah koordinasi sumber daya air di koordinasi sumber daya air koordinasi sumber daya air tingkat provinsi dan/atau di tingkat kabupaten/kota wilayah sungai lintas provinsi, pada wilayah sungai lintas dan/atau pada wilayah dan wadah koordinasi sumber kabupaten/kota. sungai dalam satu daya air wilayah sungai kabupaten/kota. strategis nasional. 6. Penetapan norma, standar, 6. — 6. — prosedur, dan kriteria (NSPK) pengelolaan sumber daya air. 7. Penetapan wilayah sungai 7. — 7. — dalam satu kabupaten/kota, wilayah sungai lintas kabupaten/kota, wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.
  • - 28 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA 8. Penetapan status daerah 8. — 8. — irigasi yang sudah dibangun yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. 9. Pengesahan pembentukan 9. Pembentukan komisi irigasi 9. Pembentukan komisi irigasi komisi irigasi antar provinsi provinsi dan pengesahan kabupaten/kota pembentukan komisi irigasi antar kabupaten/kota. 2. Pembinaan 1. Penetapan dan pemberian izin 1. Penetapan dan pemberian 1. Penetapan dan pemberian atas penyediaan, peruntukan, izin atas penyediaan, izin atas penyediaan, penggunaan, dan peruntukan, penggunaan, peruntukan, penggunaan, pengusahaan sumber daya air dan pengusahaan sumber dan pengusahaan sumber pada wilayah sungai lintas daya air pada wilayah sungai daya air pada wilayah provinsi, wilayah sungai lintas lintas kabupaten/kota. sungai dalam satu negara, dan wilayah sungai kabupaten/kota. strategis nasional.
  • - 29 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA 2. Penetapan dan pemberian 2. Penetapan dan pemberian 2. Penetapan dan pemberian rekomendasi teknis atas rekomendasi teknis atas izin penyediaan, penyediaan, peruntukan, penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan, penggunaan, dan peruntukan, penggunaan dan dan pengusahaan air tanah. pengusahaan air tanah pada pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas cekungan air tanah lintas provinsi dan cekungan air kabupaten/kota. tanah lintas negara. 3. Menjaga efektivitas, efisiensi, 3. Menjaga efektivitas, efisiensi, 3. Menjaga efektivitas, kualitas, dan ketertiban kualitas, dan ketertiban efisiensi, kualitas, dan pelaksanaan pengelolaan pelaksanaan pengelolaan ketertiban pelaksanaan sumber daya air pada sumber daya air pada pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas pada wilayah sungai dalam wilayah sungai lintas negara, kabupaten/kota. satu kabupaten/kota. dan wilayah sungai strategis nasional. 4. Pemberian bantuan teknis 4. Pemberian bantuan teknis 4. — dalam pengelolaan sumber dalam pengelolaan sumber daya air kepada provinsi dan daya air kepada kabupaten/kota. kabupaten/kota.
  • - 30 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA 5. Fasilitasi penyelesaian 5. Fasilitasi penyelesaian 5. — sengketa antar provinsi dalam sengketa antar pengelolaan sumber daya air. kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air. 6. Pemberian izin pembangunan, 6. Pemberian izin 6. Pemberian izin pemanfaatan, pengubahan, pembangunan, pemanfaatan, pembangunan, dan/atau pembongkaran pengubahan, dan/atau pemanfaatan, pengubahan, bangunan dan/atau saluran pembongkaran bangunan dan/atau pembongkaran irigasi pada jaringan irigasi dan/atau saluran irigasi bangunan dan/atau saluran primer dan sekunder dalam pada jaringan irigasi primer irigasi pada jaringan irigasi daerah irigasi lintas provinsi, dan sekunder dalam daerah primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas negara, irigasi lintas kabupaten/kota. daerah irigasi yang berada dan daerah irigasi strategis dalam satu kabupaten/kota. nasional. 7. Pemberdayaan para pemilik 7. Pemberdayaan para pemilik 7. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam kepentingan dalam kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pengelolaan sumber daya air pengelolaan sumber daya air tingkat pusat, provinsi, dan tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. kabupaten/kota. kabupaten/kota.
  • - 31 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA 8. Pemberdayaan kelembagaan 8. Pemberdayaan kelembagaan 8. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat sumber daya air tingkat sumber daya air tingkat pusat, provinsi dan provinsi dan kabupaten/ kabupaten/kota. kabupaten/kota. kota. 3. Pembangunan/ 1. Konservasi sumber daya air 1. Konservasi sumber daya air 1. Konservasi sumber daya air Pengelolaan pada wilayah sungai lintas pada wilayah sungai lintas pada wilayah sungai dalam provinsi, wilayah sungai lintas kabupaten/kota. satu kabupaten/kota. negara, dan wilayah sungai strategis nasional. 2. Pendayagunaan sumber daya 2. Pendayagunaan sumber daya 2. Pendayagunaan sumber air pada wilayah sungai lintas air pada wilayah sungai daya air pada wilayah provinsi,wilayah sungai lintas lintas kabupaten/kota. sungai dalam satu negara, dan wilayah sungai kabupaten/kota. strategis nasional. 3. Pengendalian daya rusak air 3. Pengendalian daya rusak air 3. Pengendalian daya rusak yang berdampak skala yang berdampak skala air yang berdampak skala nasional. provinsi. kabupaten/kota. 4. Penyelenggaraan sistem 4. Penyelenggaraan sistem 4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air informasi sumber daya air informasi sumber daya air tingkat nasional. tingkat provinsi. tingkat kabupaten/kota.
  • - 32 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA 5. Pembangunan dan 5. Pembangunan dan 5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi peningkatan sistem irigasi peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada primer dan sekunder pada primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas daerah irigasi dalam satu daerah irigasi lintas negara, kabupaten/kota. kabupaten/kota. dan daerah irigasi strategis nasional. 6. Operasi, pemeliharaan dan 6. Operasi, pemeliharaan dan 6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi rehabilitasi sistem irigasi rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada primer dan sekunder pada primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya daerah irigasi yang luasnya daerah irigasi dalam satu lebih dari 3.000 ha atau pada 1.000 ha sampai dengan kabupaten/kota yang daerah irigasi lintas provinsi, 3.000 ha atau pada daerah luasnya kurang dari 1.000 daerah irigasi lintas negara, irigasi yang bersifat lintas ha. dan daerah irigasi strategis kabupaten/kota. nasional. 7. Operasi, pemeliharaan dan 7. Operasi, pemeliharaan dan 7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, rehabilitasi pada sungai, rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai danau, waduk dan pantai danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai lintas pada wilayah sungai lintas pada wilayah sungai dalam provinsi, wilayah sungai kabupaten/kota. satu kabupaten/kota. lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional.
  • - 33 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH SUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA 4. Pengawasan dan 1. Pengawasan pengelolaan 1. Pengawasan pengelolaan 1. Pengawasan pengelolaan Pengendalian sumber daya air pada sumber daya air pada sumber daya air pada wilayah sungai lintas wilayah sungai lintas wilayah sungai dalam provinsi, wilayah sungai kabupaten/kota. kabupaten/kota. lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.2. Bina Marga 1. Pengaturan 1. Pengaturan jalan secara 1. — 1. — umum: a. Pembentukan peraturan a. — a. — perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. b. Perumusan kebijakan b. — b. — perencanaan. c. Pengendalian c. — c. — penyelenggaraan jalan secara makro.
  • - 34 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA d. Penetapan norma, d. — d. — standar, prosedur dan kriteria pengaturan jalan. 2. Pengaturan jalan nasional: 2. Pengaturan jalan provinsi: 2. Pengaturan jalan kabupaten/kota: a. — a. Perumusan kebijakan a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan penyelenggaraan jalan provinsi berdasarkan kabupaten/desa dan jalan kebijakan nasional di kota berdasarkan bidang jalan. kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan. b. — b. Penyusunan pedoman b. Penyusunan pedoman operasional operasional penyelenggaraan jalan penyelenggaraan jalan provinsi dengan kabupaten/desa dan jalan memperhatikan keserasian kota. antar wilayah provinsi.
  • - 35 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA c. Penetapan fungsi jalan c. Penetapan fungsi jalan c. — arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan yang menghubungkan sekunder dan jalan antar ibukota provinsi kolektor yang dalam sistem jaringan jalan menghubungkan ibukota primer. provinsi dengan ibukota kabupaten, antar ibukota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer. d. Penetapan status jalan d. Penetapan status jalan d. Penetapan status jalan nasional. provinsi. kabupaten/desa dan jalan kota. e. Penyusunan perencanaan e. Penyusunan perencanaan e. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan umum dan pembiayaan umum dan pembiayaan jaringan jalan nasional. jaringan jalan provinsi. jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
  • - 36 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA 3. Pengaturan jalan tol: 3. — 3. — a. Perumusan kebijakan a. — a. — perencanaan, penyusunan perencanaan umum, penetapan ruas jalan tol dan pembentukan peraturan perundang- undangan. b. Pemberian rekomendasi b. — b. — tarif awal dan penyesuaiannya, serta pengambilalihan jalan tol pada akhir masa konsesi dan pemberian rekomendasi pengoperasian selanjutnya. 2. Pembinaan 1. Pembinaan jalan secara 1. Pembinaan jalan provinsi: 1. Pembinaan jalan umum dan jalan nasional: kabupaten/kota: a. Pengembangan sistem a. — a. — bimbingan, penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan di bidang jalan.
  • - 37 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA b. Pemberian bimbingan, b. Pemberian bimbingan b. Pemberian bimbingan penyuluhan dan pelatihan penyuluhan serta penyuluhan serta para aparatur di bidang pendidikan dan pelatihan pendidikan dan pelatihan jalan. para aparatur para aparatur penyelenggara jalan penyelenggara jalan provinsi dan aparatur kabupaten/desa dan penyelenggara jalan jalan kota. kabupaten/kota. c. Pengkajian serta penelitian c. Pengkajian serta c. — dan pengembangan penelitian dan teknologi bidang jalan dan pengembangan teknologi yang terkait. bidang jalan untuk jalan provinsi. d. Pemberian fasilitasi d. Pemberian fasilitasi d. — penyelesaian sengketa penyelesaian sengketa antar provinsi dalam antar kabupaten/kota penyelenggaraan jalan. dalam penyelenggaraan jalan. e. Penyusunan dan e. — e. — penetapan norma, standar, kriteria dan pedoman pembinaan jalan.
  • - 38 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA f. — f. — f. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. 2. Pengembangan teknologi 2. Pengembangan teknologi 2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan terapan di bidang jalan terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/kota. untuk jalan kabupaten/desa untuk jalan dan jalan kota. kabupaten/desa dan jalan kota. 3. Pembinaan jalan tol: 3. — 3. — Penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan serta penelitian dan pengembangan.
  • - 39 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA 3. Pembangunan 1. Pembangunan jalan nasional: 1. Pembangunan jalan provinsi: 1. Pembangunan jalan dan kabupaten/kota: Pengusahaan a. Pembiayaan a. Pembiayaan a. Pembiayaan pembangunan jalan pembangunan jalan pembangunan jalan nasional. provinsi. kabupaten/desa dan jalan kota. b. Perencanaan teknis, b. Perencanaan teknis, b. Perencanaan teknis, pemrograman dan pemrograman dan pemrograman dan penganggaran, pengadaan penganggaran, pengadaan penganggaran, lahan, serta pelaksanaan lahan, serta pelaksanaan pengadaan lahan, serta konstruksi jalan nasional. konstruksi jalan provinsi. pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kota. c. Pengoperasian dan c. Pengoperasian dan c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan pemeliharaan jalan pemeliharaan jalan nasional. provinsi. kabupaten/desa dan jalan kota. d. Pengembangan dan d. Pengembangan dan d. Pengembangan dan pengelolaan sistem pengelolaan sistem pengelolaan manajemen manajemen jalan manajemen jalan provinsi. jalan kabupaten desa nasional. dan jalan kota.
  • - 40 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA 2. Pengusahaan jalan tol: 2. — 2. — a. Pengaturan pengusahaan a. — a. — jalan tol meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan. b. Persiapan pengusahaan b. — b. — jalan tol, pengadaan investasi dan pemberian fasilitas pembebasan tanah. 4. Pengawasan 1. Pengawasan jalan secara 1. — 1. — umum: a. Evaluasi dan pengkajian a. — a. — pelaksanaan kebijakan penyelengaraan jalan.
  • - 41 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA b. Pengendalian fungsi dan b. — b. — manfaat hasil pembangunan jalan. 2. Pengawasan jalan nasional: 2. Pengawasan jalan provinsi: 2. Pengawasan jalan kabupaten/kota: a. Evaluasi kinerja a. Evaluasi kinerja a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan penyelenggaraan jalan penyelenggaraan jalan nasional. provinsi. kabupaten/desa dan jalan kota. b. Pengendalian fungsi dan b. Pengendalian fungsi dan b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil manfaat hasil manfaat hasil pembangunan jalan pembangunan jalan pembangunan jalan nasional. provinsi. kabupaten/desa dan jalan kota. 3. Pengawasan jalan tol: 3. — 3. — a. Pemantauan dan evaluasi a. — a. — pengaturan dan pembinaan jalan tol.
  • - 42 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH SUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA b. Pemantauan dan evaluasi b. — b. — pengusahaan jalan tol dan terhadap pelayanan jalan tol.3. Perkotaan dan 1. Pengaturan 1. Penetapan kebijakan dan 1. Penetapan kebijakan dan 1. Penetapan kebijakan dan Perdesaan strategi nasional strategi wilayah provinsi strategi pembangunan pembangunan perkotaan dan dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan perdesaan. perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten/kota (mengacu kebijakan (mengacu kebijakan nasional). nasional dan provinsi). 2. Penetapan norma, standar, 2. Penetapan peraturan daerah 2. Penetapan peraturan daerah prosedur, dan kriteria provinsi mengenai kabupaten/kota mengenai pengembangan perkotaan dan pengembangan perkotaan dan pengembangan perkotaan perdesaan. perdesaan mengacu NSPK dan perdesaan berdasarkan nasional. NSPK. 2. Pembinaan 1. Fasilitasi peningkatan 1. Fasilitasi peningkatan 1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen kapasitas manajemen kapasitas manajemen pembangunan dan pembangunan dan pembangunan dan pengelolaan Prasarana dan pengelolaan PS perkotaan pengelolaan PS perkotaan Sarana (PS) perkotaan dan dan pedesaan tingkat dan pedesaan tingkat pedesaan tingkat nasional. provinsi. kabupaten/kota.
  • - 43 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA 2. Fasilitasi pemberdayaan 2. Fasilitasi pemberdayaan 2. Pemberdayaan masyarakat masyarakat dan dunia usaha masyarakat dan dunia usaha dan dunia usaha dalam dalam pembangunan dalam pembangunan pembangunan perkotaan perkotaan dan perdesaan perkotaan dan perdesaan di dan perdesaan di wilayah secara nasional. wilayah provinsi. kabupaten/kota. 3. Pembangunan 1. Fasilitasi perencanaan 1. Fasilitasi penyiapan program 1. Penyiapan program program pembangunan pembangunan sarana dan pembangunan sarana dan sarana dan prasarana prasarana perkotaan dan prasarana perkotaan dan perkotaan dan perdesaan perdesaan jangka panjang perdesaan jangka panjang jangka panjang dan jangka dan jangka menengah dan jangka menengah menengah. kota/kabupaten di wilayah. kabupaten/kota dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi. 2. Fasilitasi 2. Fasilitasi kerjasama/ 2. Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan kemitraan antara kerjasama/ kemitraan tingkat nasional antara pemerintah/daerah dalam antara pemerintah pemerintah/daerah dalam pengelolaan dan daerah/dunia usaha/ pengelolaan dan pembangunan sarana dan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pengelolaan dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan pembangunan sarana dan perdesaan. provinsi. prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten/kota.
  • - 44 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA 3. Penyelenggaraan 3. Penyelenggaraan 3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan pembangunan PS perkotaan pembangunan PS dan perdesaan di kawasan dan perdesaan lintas perkotaan dan perdesaan strategis nasional. kabupaten/kota di di wilayah kabupaten/kota lingkungan wilayah provinsi. 4. — 4. Fasilitasi pembentukan 4. Pembentukan lembaga/badan pengelola lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan pembangunan perkotaan dan perdesaan lintas dan perdesaan di kabupaten/kota. kabupaten/kota. 4. Pengawasan 1. Pengawasan dan pengendalian 1. Pengawasan dan 1. Pengawasan dan program pembangunan dan pengendalian terhadap pengendalian terhadap pengelolaan kawasan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan perkotaan dan perdesaan pengelolaan kawasan dan pengelolaan kawasan secara nasional. perkotaan dan perdesaan di perkotaan dan perdesaan di provinsi. kabupaten/kota. 2. Pengawasan dan pengendalian 2. Pengawasan dan 2. Pengawasan dan atas pelaksanaan NSPK. pengendalian atas pengendalian atas pelaksanaan NSPK pelaksanaan NSPK.
  • - 45 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH SUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA4. Air Minum 1. Pengaturan 1. Penetapan kebijakan dan 1. Penetapan peraturan daerah 1. Penetapan peraturan strategi nasional provinsi mengenai kebijakan daerah kabupaten/kota pengembangan pelayanan dan strategi mengenai kebijakan dan air minum. pengembangan air minum strategi pengembangan air lintas kabupaten/kota di minum di daerah wilayahnya. kabupaten/kota. 2. Pembentukan Badan 2. — 2. — Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM). 3. Penetapan BUMN 3. Penetapan BUMD provinsi 3. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM lintas sebagai penyelenggara penyelenggara SPAM di provinsi. SPAM lintas kabupaten/kota. kabupaten/kota. 4. Penetapan norma, standar, 4. Penetapan peraturan daerah 4. Penetapan peraturan daerah prosedur, dan kriteria NSPK pelayanan PS air NSPK pelayanan PS air pelayanan PS air minum minum berdasarkan SPM minum berdasarkan SPM secara nasional termasuk yang disusun pemerintah. yang disusun pemerintah penetapan Standar Pelayanan dan provinsi. Minimal (SPM).
  • - 46 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA 5. Memberikan izin 5. Memberikan izin 5. Memberikan izin penyelenggaraan pelayanan penyelenggaraan untuk lintas penyelenggaraan PS air minum lintas provinsi. kabupaten/kota. pengembangan SPAM di wilayahnya. 6. Penentuan alokasi air baku 6. — 6. — untuk kebutuhan pengembangan SPAM. 2. Pembinaan 1. Fasilitasi penyelesaian 1. Penyelesaian masalah dan 1. Penyelesaian masalah dan masalah dan permasalahan permasalahan yang permasalahannya di dalam antar provinsi, yang bersifat bersifat lintas wilayah kabupaten/kota. khusus, strategis, baik yang kabupaten/kota. bersifat nasional maupun internasional. 2. Fasilitasi peningkatan 2. Peningkatan kapasitas 2. Peningkatan kapasitas kapasitas teknis dan teknis dan manajemen teknis dan manajemen manajemen pelayanan air pelayanan air minum di pelayanan air minum di minum secara nasional. lingkungan wilayah wilayah kabupaten/kota provinsi. termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.
  • - 47 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA 3. Penetapan standar 3. — 3. — kompetensi teknis SDM untuk kelompok ahli dan terampil bidang air minum. 3. Pembangunan 1. Fasilitasi pemenuhan 1. Penetapan kebutuhan air 1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk baku untuk kebutuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan pengembangan SPAM di kebutuhan pengembangan SPAM secara nasional. lingkungan wilayah provinsi. SPAM di wilayah kabupaten/kota. 2. — 2. — 2. Pengembangan SPAM di wilayah kabupaten/kota untuk pemenuhan SPM. 3. Fasilitasi penyelenggaraan 3. Fasilitasi penyelenggaraan 3. Fasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis (bantuan teknis) (bantuan teknis) kepada penyelenggaraan penyelenggaraan kecamatan, pemerintah pengembangan SPAM secara pengembangan SPAM di desa, serta kelompok nasional. wilayah provinsi. masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
  • - 48 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA 4. Penyusunan rencana induk 4. Penyusunan rencana 4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM induk pengembangan pengembangan SPAM wilayah pelayanan lintas SPAM wilayah pelayanan wilayah administrasi provinsi. lintas kabupaten/kota kabupaten/kota. setelah berkoordinasi dengan daerah kabupaten/kota. 5. Fasilitasi penyediaan 5. Penyediaan PS air minum 5. Penyediaan PS air minum prasarana dan sarana air untuk daerah bencana untuk daerah bencana dan minum dalam rangka dan daerah rawan air daerah rawan air skala kepentingan strategis skala provinsi. kabupaten/kota. nasional. 6. Penanganan bencana alam 6. Penanganan bencana 6. Penanganan bencana alam tingkat nasional. alam tingkat provinsi tingkat kabupaten/kota. 4. Pengawasan 1. Pengawasan terhadap 1. Pengawasan terhadap 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan seluruh tahapan seluruh tahapan penyelenggaraan penyelenggaraan penyelenggaraan pengembangan SPAM secara pengembangan SPAM pengembangan SPAM nasional. yang berada di wilayah yang berada di wilayah provinsi. kabupaten/kota.
  • - 49 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH SUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA 2. Evaluasi kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan air minum di penyelenggaraan pengembangan SPAM secara lingkungan wilayah pengembangan SPAM yang nasional. provinsi. utuh di wilayahnya. 3. Pengawasan dan 3. Pengawasan dan 3. Pengawasan dan pengendalian atas pengendalian atas pengendalian atas pelaksanaan NSPK. pelaksanaan NSPK. pelaksanaan NSPK.5. Air Limbah 1. Pengaturan 1. Penetapan kebijakan dan 1. Penetapan peraturan daerah 1. Penetapan peraturan strategi nasional kebijakan pengembangan daerah kebijakan pengembangan PS air PS air limbah di wilayah pengembangan PS air limbah. provinsi mengacu pada limbah di wilayah kebijakan nasional. kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Pembentukan lembaga 2. Pembentukan lembaga 2. Pembentukan lembaga penyelenggara pelayanan PS tingkat provinsi sebagai tingkat kabupaten/kota air limbah lintas provinsi. penyelenggara PS air limbah sebagai penyelenggara PS air di wilayah provinsi. limbah di wilayah kabupaten/kota.
  • - 50 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA 3. Penetapan norma, standar, 3. Penetapan peraturan daerah 3. Penetapan peraturan daerah prosedur, dan kriteria NSPK berdasarkan SPM yang berdasarkan NSPK yang pelayanan PS air limbah ditetapkan oleh pemerintah. ditetapkan oleh pemerintah secara nasional termasuk dan provinsi. SPM. 4. Memberikan izin 4. Memberikan izin 4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air penyelenggaraan PS air penyelenggaraan PS air limbah yang bersifat lintas limbah lintas limbah di wilayah provinsi. kabupaten/kota. kabupaten/kota. 5. Penetapan standar 5. — 5. — kompetensi teknis SDM untuk kelompok ahli dan terampil bidang air limbah. 2. Pembinaan 1. Fasilitasi penyelesaian 1. Fasilitasi penyelesaian 1. Penyelesaian masalah permasalahan antar provinsi masalah yang bersifat lintas pelayanan di lingkungan yang bersifat khusus, kabupaten/kota. kabupaten/kota. strategis baik yang bersifat nasional maupun internasional.
  • - 51 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA 2. Fasilitasi peran serta dunia 2. Fasilitasi peran serta dunia 2. Pelaksanaan kerjasama usaha tingkat nasional dalam usaha dan masyarakat dalam dengan dunia usaha dan penyelenggaraan penyelenggaraan masyarakat dalam pengembangan PS air limbah. pengembangan PS air limbah penyelenggaraan kabupaten/kota. pengembangan PS air limbah kabupaten/kota. 3. Fasilitasi penyelenggaraan 3. Fasilitasi penyelenggaraan 3. Penyelenggaraan (bantek) (bantek) pengembangan PS air (bantek) pengembangan PS pada kecamatan, limbah. air limbah lintas pemerintah desa, serta kabupaten/kota. kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah. 3. Pembangunan 1. Fasilitasi pengembangan PS 1. Fasilitasi pengembangan PS 1. Penyelenggaraan air limbah skala kota untuk air limbah lintas pembangunan PS air kota-kota metropolitan dan kabupaten/kota di wilayah limbah untuk daerah kota besar dalam rangka provinsi. kabupaten/kota dalam kepentingan strategis rangka memenuhi SPM. nasional.
  • - 52 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA 2. Penyusunan rencana induk 2. Penyusunan rencana induk 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah pengembangan PS air limbah pengembangan PS air lintas provinsi. lintas kabupaten/kota. limbah kabupaten/kota. 3. Penanganan bencana alam 3. Penanganan bencana alam 3. Penanganan bencana alam tingkat nasional. tingkat provinsi. tingkat lokal (kabupaten/kota). 4. Pengawasan 1. Pengendalian dan 1. Melakukan pengawasan 1. Monitoring pengawasan atas terhadap penyelenggaraan penyelenggaraan PS air penyelenggaraan PS air limbah di limbah di kabupaten/kota. pengembangan PS air limbah. wilayahnya. 2. Evaluasi atas kinerja 2. Evaluasi atas kinerja 2. Evaluasi terhadap pengelolaan PS air limbah pengelolaan PS air limbah penyelenggaraan secara nasional. di wilayah provinsi lintas pengembangan air limbah di kabupaten/kota. kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan 3. Pengawasan dan 3. Pengawasan dan pengendalian atas pengendalian atas pengendalian atas pelaksanaan NSPK. pelaksanaan NSPK. pelaksanaan SPM.
  • - 53 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH SUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA6. Persampahan 1. Pengaturan 1. Penetapan kebijakan dan 1. Penetapan peraturan daerah 1. Penetapan peraturan daerah strategi nasional kebijakan pengembangan PS kebijakan pengembangan pengembangan PS persampahan lintas PS persampahan di persampahan. kabupaten/kota di wilayah kabupaten/kota mengacu provinsi mengacu pada pada kebijakan nasional kebijakan nasional. dan provinsi. 2. Penetapan lembaga tingkat 2. Penetapan lembaga tingkat 2. Penetapan lembaga tingkat nasional penyelenggara provinsi penyelenggara kabupaten/kota pengelolaan persampahan pengelolaan persampahan penyelenggara pengelolaan (bila diperlukan). lintas kabupaten/kota di persampahan di wilayah wilayah provinsi. kabupaten/kota. 3. Penetapan NSPK pengelolaan 3. Penetapan peraturan daerah 3. Penetapan peraturan daerah persampahan secara nasional NSPK pengelolaan berdasarkan NSPK yang termasuk SPM. persampahan mengacu ditetapkan oleh pemerintah kepada SPM yang dan provinsi. ditetapkan oleh pemerintah. 4. Memberikan izin 4. Memberikan izin 4. Pelayanan perizinan dan penyelenggara pengelolaan penyelenggara pengelolaan pengelolaan persampahan persampahan lintas provinsi. persampahan lintas skala kabupaten/kota. kabupaten/kota.
  • - 54 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA 2. Pembinaan 1. Fasilitasi penyelesaian 1. Fasilitasi penyelesaian 1. — masalah dan permasalahan masalah dan permasalahan antar provinsi. antar kabupaten/kota. 2. Peningkatan kapasitas 2. Peningkatan kapasitas 2. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi manajemen dan fasilitasi manajemen dan fasilitasi kerjasama pemda/dunia kerjasama pemda/dunia kerjasama dunia usaha dan usaha dan masyarakat dalam usaha dan masyarakat masyarakat dalam penyelenggaraan dalam penyelenggaraan penyelenggaraan pengembangan PS pengembangan PS pengembangan PS persampahan. persampahan lintas persampahan kabupaten/kota. kabupaten/kota. 3. Fasilitasi bantuan teknis 3. Memberikan bantuan teknis 3. Memberikan bantuan teknis penyelenggaraan dan pembinaan lintas kepada kecamatan, pengembangan PS kabupaten/kota. pemerintah desa, serta persampahan. kelompok masyarakat di kabupaten/kota. 3. Pembangunan 1. Fasilitasi penyelenggaraan 1. Fasilitasi penyelenggaraan 1. Penyelengaraan dan dan pembiayaan dan pembiayaan pembiayaan pembangunan pembangunan PS pembangunan PS PS persampahan di persampahan secara nasional persampahan secara kabupaten/kota. (lintas provinsi). nasional di wilayah provinsi.
  • - 55 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA 2. Penyusunan rencana induk 2. Penyusunan rencana induk 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS pengembangan PS pengembangan PS persampahan lintas provinsi. persampahan lintas persampahan kabupaten/kota. kabupaten/kota. 4. Pengawasan 1. Pengawasan dan 1. Pengawasan dan 1. Pengawasan terhadap pengendalian pengembangan pengendalian pengembangan seluruh tahapan persampahan secara persampahan di wilayah pengembangan nasional. provinsi. persampahan di wilayah kabupaten/kota. 2. Evaluasi kinerja 2. Evaluasi kinerja 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan PS penyelenggaraan yang penyelenggaraan di wilayah persampahan secara bersifat lintas kabupaten/kota. nasional. kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan 3. Pengawasan dan 3. Pengawasan dan pengendalian atas pengendalian atas pengendalian atas pelaksanaan NSPK. pelaksanaan NSPK. pelaksanaan NSPK.
  • - 56 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH SUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA7. Drainase 1. Pengaturan 1. Penetapan kebijakan dan 1. Penetapan peraturan daerah 1. Penetapan peraturan strategi nasional dalam kebijakan dan strategi daerah kebijakan dan penyelenggaraan drainase provinsi berdasarkan strategi kabupaten/kota dan pematusan genangan. kebijakan dan strategi berdasarkan kebijakan nasional. nasional dan provinsi. 2. Penetapan NSPK 2. Penetapan peraturan daerah 2. Penetapan peraturan penyelenggaraan drainase NSPK provinsi berdasarkan daerah NSPK drainase dan dan pematusan genangan. SPM yang ditetapkan oleh pematusan genangan di pemerintah di wilayah wilayah kabupaten/kota provinsi. berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi. 2. Pembinaan 1. Fasilitasi bantuan teknis 1. Bantuan teknis 1. — pembangunan, pemeliharaan pembangunan, dan pengelolaan drainase. pemeliharaan dan pengelolaan). 2. Peningkatan kapasitas 2. Peningkatan kapasitas 2. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen teknik dan manajemen teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan penyelenggara drainase dan penyelenggara drainase dan pematusan genangan secara pematusan genangan di pematusan genangan di nasional. wilayah provinsi. wilayah kabupaten/kota.
  • - 57 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA 3. Pembangunan 1. Fasilitasi penyelesaian 1. Fasilitasi penyelesaian 1. Penyelesaian masalah dan masalah dan permasalahan masalah dan permasalahan permasalahan operasionalisasi sistem operasionalisasi sistem operasionalisasi sistem drainase dan drainase dan drainase dan penanggulangan banjir lintas penanggulangan banjir penanggulangan banjir di provinsi. lintas kabupaten/kota. wilayah kabupaten/kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya. 2. Fasilitasi penyelenggaraan 2. Fasilitasi penyelenggaraan 2. Penyelenggaraan pembangunan dan pembangunan dan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase pemeliharaan PS drainase pemeliharaan PS drainase dan pengendalian banjir di di wilayah provinsi. di wilayah kabupaten/kota. kawasan khusus dan strategis nasional. 3. Fasilitasi penyusunan 3. Penyusunan rencana induk 3. Penyusunan rencana induk rencana induk PS drainase skala PS drainase skala penyelenggaraan prasarana regional/lintas daerah. kabupaten/kota. sarana drainase dan pengendalian banjir skala nasional.
  • - 58 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA 4. Pengawasan 1. Evaluasi kinerja 1. Evaluasi di provinsi terhadap 1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem penyelenggaraan sistem penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali drainase dan pengendali drainase dan pengendali banjir secara nasional. banjir di wilayah provinsi. banjir di wilayah kabupaten/kota. 2. Pengawasan dan 2. Pengawasan dan 2. Pengawasan dan pengendalian pengendalian pengendalian penyelenggaraan drainase penyelenggaraan drainase penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir dan pengendalian banjir dan pengendalian banjir di secara lintas provinsi. lintas kabupaten/kota. kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan 3. Pengawasan dan 3. Pengawasan dan pengendalian atas pengendalian atas pengendalian atas pelaksanaan NSPK. pelaksanaan NSPK. pelaksanaan NSPK.
  • - 59 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH SUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA8. Permukiman 1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri: a. Pengaturan 1. Penetapan kebijakan teknis 1. Penetapan peraturan daerah 1. Penetapan peraturan Kasiba dan Lisiba nasional. kebijakan dan strategi daerah kebijakan dan Kasiba/Lisiba di wilayah strategi Kasiba/Lisiba di provinsi. wilayah kabupaten/kota. 2. Penyusunan NSPK Kasiba 2. Penetapan Peraturan Daerah 2. Penetapan Peraturan dan Lisiba secara nasional. NSPK Kasiba dan Lisiba di Daerah NSPK Kasiba dan wilayah provinsi. Lisiba di wilayah kabupaten/kota. b. Pembinaan 1. Fasilitasi peningkatan 1. Fasilitasi peningkatan 1. — kapasitas daerah dalam kapasitas manajemen dalam pembangunan Kasiba dan pembangunan Kasiba dan Lisiba. Lisiba.
  • - 60 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA 2. Fasilitasi penyelesaian 2. Fasilitasi penyelesaian 2. — masalah Kasiba/Lisiba yang pembangunan Kasiba/Lisiba terkait dengan pelaksanaan antar kabupaten/kota. kebijakan nasional. c. Pembangunan 1. Fasilitasi penyelenggaraan 1. Fasilitasi penyelenggaraan 1. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba pembangunan Kasiba/Lisiba pembangunan strategis nasional. lintas kabupaten/kota. Kasiba/Lisiba di kabupaten/kota. 2. Fasilitasi kerjasama swasta, 2. Fasilitasi kerjasama swasta, 2. Pelaksanaan kerjasama masyarakat tingkat nasional masyarakat tingkat nasional swasta, masyarakat tingkat dalam pembangunan dalam pembangunan nasional dalam Kasiba/Lisiba. Kasiba/Lisiba lintas pembangunan kabupaten/kota. Kasiba/Lisiba. 3. — 3. Penetapan izin lokasi 3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba lintas Kasiba/Lisiba di kabupaten/kota. kabupaten/kota. d. Pengawasan 1. Pengawasan dan 1. Pengawasan pelaksanaan 1. Pengawasan dan pengendalian kebijakan kelayakan program Kasiba pengendalian nasional penyelenggaraan dan Lisiba di provinsi. penyelenggaraan Kasiba Kasiba dan Lisiba. dan Lisiba di kabupaten/kota.
  • - 61 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA 2. Evaluasi kebijakan nasional 2. Evaluasi penyelenggaraan 2. Evaluasi penyelenggaraan penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan pembangunan Kasiba dan pembangunan Kasiba dan Lisiba di provinsi. Lisiba di kabupaten/kota. Lisiba. 3. Pengawasan dan 3. Pengawasan dan 3. Pengawasan dan pengendalian atas pengendalian atas pengendalian atas pelaksanaan NSPK. pelaksanaan NSPK di pelaksanaan NSPK di provinsi. kabupaten/kota. 2. Permukiman Kumuh/ Nelayan: a. Pengaturan 1. Penetapan kebijakan nasional 1. — 1. Penetapan peraturan daerah tentang penanggulangan kebijakan dan strategi permukiman kumuh penanggulangan perkotaan dan nelayan. permukiman kumuh/nelayan di wilayah kabupaten/kota.
  • - 62 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA 2. Penyusunan NSPK kawasan 2. — 2. Penetapan peraturan permukiman. daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kabupaten/kota. b. Pembinaan 1. Fasilitasi peningkatan 1. Fasilitasi peningkatan 1. — kapasitas daerah dalam kapasitas manajemen pembangunan dalam dalam penanganan penanganan permukiman permukiman kumuh di kumuh secara nasional. wilayah provinsi. (bantuan teknis) c. Pembangunan 1. Fasilitasi program 1. Fasilitasi penyelenggaraan 1. Penyelenggaraan penanganan permukiman penanganan permukiman penanganan kawasan kumuh bagi lokasi yang kumuh di wilayahnya. kumuh perkotaan di strategis secara nasional. kabupaten/kota. 2. Fasilitasi dan bantuan teknis 2. Fasilitasi peremajaan/ 2. Pengelolaan peremajaan/ untuk peremajaan/perbaikan perbaikan permukiman perbaikan permukiman permukiman kumuh/nelayan kumuh/nelayan. kumuh/nelayan dengan dengan Rumah Susun Sewa rusunawa. (RUSUNAWA).
  • - 63 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA d. Pengawasan 1. Melaksanakan pengawasan 1. — 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dan pengendalian penanganan permukiman permukiman kumuh di kumuh nasional. wilayah kabupaten/kota. 2. Evaluasi kebijakan nasional 2. Monitoring evaluasi 2. Evaluasi pelaksanaan penanganan permukiman pelaksanaan program program penanganan kumuh. penanganan permukiman permukiman kumuh di kumuh di wilayahnya. kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan 3. Pengawasan dan 3. Pengawasan dan pengendalian atas pengendalian atas pengendalian atas pelaksanaan NSPK . pelaksanaan NSPK di pelaksanaan NSPK di provinsi. kabupaten/kota. 3. Pembangunan Kawasan a. Pengaturan 1. Penetapan kebijakan 1. — 1. Penetapan peraturan daerah pembangunan kawasan kebijakan dan strategi strategis nasional. pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota.
  • - 64 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA 2. Penyusunan NSPK 2. — 2. Penetapan peraturan pembangunan kawasan daerah NSPK pembangunan strategis nasional. kawasan di wilayah kabupaten/kota. b. Pembinaan 1. Fasilitasi peningkatan 1. — 1. — kapasitas daerah dalam pembangunan kawasan strategis nasional. 2. Fasilitasi penyelesaian 2. Fasilitasi penyelesaian 2. — masalah pembangunan masalah pembangunan kawasan yang terkait dengan kawasan di wilayah provinsi. pelaksanaan kebijakan nasional. c. Pembangunan 1. Fasilitasi penyelenggaraan 1. — 1. Penyelenggaraan pembangunan kawasan pembangunan kawasan strategis nasional. strategis nasional. d. Pengawasan 1. Pengawasan dan 1. Pengawasan dan 1. Melaksanakan pengawasan pengendalian pembangunan pengendalian pembangunan dan pengendalian kawasan strategis nasional. kawasan di wilayah provinsi. pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota.
  • - 65 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH SUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA 2. Evaluasi kebijakan nasional 2. Evaluasi pelaksanaan 2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan program pembangunan program pembangunan kawasan nasional. kawasan di provinsi. kawasan di kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan 3. Pengawasan dan 3. Pengawasan dan pengendalian atas pengendalian atas pengendalian atas pelaksanaan NSPK. pelaksanaan NSPK di pelaksanaan NSPK di provinsi. kabupaten/kota.9. Bangunan Gedung 1. Pengaturan 1. Penetapan peraturan 1. Penetapan peraturan daerah 1. Penetapan peraturan daerah dan Lingkungan perundang-undangan, norma, Provinsi, mengenai bangunan kabupaten/kota, mengenai standar, prosedur dan gedung dan lingkungan bangunan gedung dan kriteria/bangunan gedung mengacu pada norma, lingkungan mengacu pada dan lingkungan standar, prosedur dan norma, standar, prosedur kriteria nasional. dan kriteria nasional. 2. Penetapan kebijakan dan 2. Penetapan kebijakan dan 2. Penetapan kebijakan dan strategi nasional bangunan strategi wilayah provinsi strategi kabupaten/kota gedung dan lingkungan. mengenai bangunan gedung mengenai bangunan gedung dan lingkungan. dan lingkungan.
  • - 66 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA 3. Penetapan kebijakan 3. — 3. Penetapan kelembagaan pembangunan dan bangunan gedung di pengelolaan gedung dan kabupaten/kota. rumah negara. 4. Penyelenggaraan IMB gedung 4. — 4. Penyelenggaraan IMB fungsi khusus. gedung. 5. — 5. — 5. Pendataan bangunan gedung. 6. — 6. — 6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana. 7. — 7. — 7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
  • - 67 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA 2. Pembinaan 1. Pemberdayaan kepada 1. Pemberdayaan kepada 1. Pemberdayaan kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggara bangunan penyelenggara bangunan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. gedung dan lingkungannya. gedung dan lingkungannya. 2. Fasilitasi peningkatan 2. Fasilitasi penyelenggaraan 2. Pemberdayaan masyarakat kapasitas manajemen dan bangunan gedung dan dalam penyelenggaraan teknis Pemerintah daerah lingkungan. bangunan gedung dan untuk bangunan gedung dan lingkungan. lingkungan. 3. Pembangunan 1. Fasilitasi bantuan teknis 1. Penyelenggaraan model 1. Penyelenggaraan bangunan penyelenggaraan bangunan bangunan gedung dan gedung dan lingkungan gedung dan lingkungan. lingkungan. dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. 2. Pembangunan dan 2. Pembangunan dan 2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan pengelolaan bangunan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara gedung dan rumah negara gedung dan rumah negara yang menjadi aset yang menjadi aset yang menjadi aset pemerintah. pemerintah provinsi. pemerintah kabupaten/kota.
  • - 68 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA 3. Penetapan status bangunan 3. Penetapan status bangunan 3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang gedung dan lingkungan yang gedung dan lingkungan dilindungi dan dilestarikan dilindungi dan dilestarikan yang dilindungi dan yang berskala nasional atau yang berskala provinsi atau dilestarikan yang berskala internasional. lintas kabupaten/kota. lokal. 4. Pengawasan 1. Pengawasan secara nasional 1. Pengawasan secara regional 1. Pengawasan terhadap terhadap pelaksanaan terhadap pelaksanaan pelaksanaan peraturan peraturan perundang- peraturan perundang- perundang-undangan, undangan, pedoman, dan undangan, pedoman dan pedoman dan standar teknis standar teknis bangunan standar teknis bangunan dalam penyelenggaraan gedung dan lingkungannya, gedung dan lingkungannya bangunan gedung dan serta gedung dan rumah gedung dan rumah negara. lingkungannya. negara. 2. Pengawasan dan penertiban 2. — 2. Pengawasan dan penertiban pembangunan dan pembangunan, pemanfaatan bangunan pemanfaatan, dan gedung fungsi khusus. pembongkaran bangunan gedung. 3. Pengawasan dan penertiban 3. Pengawasan dan penertiban 3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung pelestarian bangunan gedung pelestarian bangunan dan lingkungan yang dan lingkungan yang gedung dan lingkungan yang
  • - 69 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH SUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA dilindungi dan dilestarikan dilindungi dan dilestarikan dilindungi dan dilestarikan yang berskala nasional atau yang berskala provinsi atau yang berskala lokal. internasional. lintas kabupaten/kota.10. Jasa Konstruksi 1. Pengaturan 1. Penetapan dan penerapan 1. Pelaksanaan kebijakan 1. Pelaksanaan kebijakan kebijakan nasional pembinaan jasa konstruksi pembinaan jasa konstruksi pengembangan usaha, yang telah ditetapkan. yang telah ditetapkan. termasuk upaya mendorong kemitraan fungsional sinergis. 2. Fasilitasi untuk mendapatkan 2. — 2. — dukungan lembaga keuangan dalam memberikan prioritas pelayanan, kemudahan dan akses untuk memperoleh pendanaan. 3. Penetapan dan penerapan 3. — 3. — kebijakan nasional pengembangan penyelenggaraan konstruksi. 4. Fasilitasi untuk mendapatkan 4. — 4. — dukungan lembaga pertanggungan dalam memberikan prioritas,
  • - 70 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA pelayanan, kemudahan dan akses untuk memperoleh jaminan pertanggungan resiko. 5. Penetapan dan penerapan 5. — 5. — kebijakan nasional pengembangan keahlian dan teknik konstruksi. 6. Penetapan dan penerapan 6. — 6. — kebijakan nasional pengembangan SDM bidang konstruksi. 2. Pemberdayaan 1. Pemberdayaan Lembaga 1. Pengembangan sistem 1. Pengembangan sistem Pengembangan Jasa informasi jasa konstruksi informasi jasa konstruksi Konstruksi (LPJK) Nasional dalam wilayah provinsi yang dalam wilayah serta asosiasi badan usaha bersangkutan. kabupaten/kota yang dan profesi tingkat nasional. bersangkutan. 2. Peningkatan kemampuan 2. Penelitian dan 2. Penelitian dan teknologi, sistem informasi, pengembangan jasa pengembangan jasa penelitian dan konstruksi dalam wilayah konstruksi dalam wilayah
  • - 71 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA pengembangan teknologi provinsi yang bersangkutan. kabupaten/kota yang bidang konstruksi. bersangkutan. 3. Pemberdayaan penerapan 3. Pengembangan sumber daya 3. Pengembangan sumber keahlian dan teknik manusia bidang jasa daya manusia bidang jasa konstruksi kepada LPJK konstruksi di tingkat konstruksi di tingkat nasional serta asosiasi profesi provinsi. kabupaten/kota. tingkat nasional. 4. Perintisan penyelenggaraan 4. Peningkatan kemampuan 4. Peningkatan kemampuan pelatihan tenaga terampil teknologi jasa konstruksi teknologi jasa konstruksi konstruksi sebagai model. dalam wilayah provinsi yang dalam wilayah bersangkutan. kabupaten/kota yang bersangkutan 5. Fasilitasi proses sertifikasi 5. Pelaksanaan pelatihan, 5. Melaksanakan pelatihan, tenaga terampil konstruksi. bimbingan teknis dan bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah penyuluhan dalam wilayah provinsi. kabupaten/kota. 6. — 6. Pelaksanaan pemberdayaan 6. Penerbitan perizinan usaha terhadap LPJK daerah dan jasa konstruksi. asosiasi di provinsi yang bersangkutan.
  • - 72 - SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAHSUB BIDANG PEMERINTAH BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA 3. Pengawasan 1. Pengawasan guna tertib 1. Pengawasan tata lingkungan 1. Pengawasan tata usaha mengenai persyaratan yang bersifat lintas lingkungan dalam wilayah perizinan dan ketentuan kabupaten/kota. kabupaten/kota yang ketenagakerjaan. bersangkutan. 2. Pengawasan terhadap LPJK- 2. Pengawasan sesuai 2. Pengawasan sesuai Nasional serta asosiasi badan kewenangannya untuk kewenangannya untuk usaha dan profesi tingkat terpenuhinya tertib terpenuhinya tertib nasional. penyelenggaraan pekerjaan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. konstruksi. 3. Pengawasan guna tertib 3. Pengawasan terhadap LPJK 3. — penyelenggaraan dan tertib daerah dan asosiasi di pemanfaatan pekerjaan provinsi yang bersangkutan. konstruksi (ketentuan keteknikan, K3, keselamatan umum,lingkungan, tata ruang, tata bangunan dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan konstruksi).