Kemenkeu asumsi makro apbn 2013
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Kemenkeu asumsi makro apbn 2013

on

  • 11,945 views

 

Statistics

Views

Total Views
11,945
Views on SlideShare
11,943
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
374
Comments
2

2 Embeds 2

https://twitter.com 1
https://www.facebook.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment
  • 840 juta

Kemenkeu asumsi makro apbn 2013 Kemenkeu asumsi makro apbn 2013 Presentation Transcript

  • KERANGKA EKONOMI MAKRO DANARAH KEBIJAKAN FISKAL RAPBN 2013RAPAT KERJA KOMISI XI DPR RI DENGAN PEMERINTAH (MENTERI KEUANGAN,MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS, dan KEPALA BPS) DAN GUBERNUR BI5 SEPTEMBER 2012
  • POKOK BAHASAN312 DASAR PENYUSUNAN RAPBN 2013322 PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL3 PERKEMBANGAN DOMESTIK TERKINI 20123423 ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO325 ARAH KEBIJAKAN FISKAL DAN POSTUR RAPBN 2013 2
  • Dasar Penyusunan RAPBN2013 3
  • DASAR PENYUSUNAN RAPBN 2013 (1)Secara hukum, penyusunan RAPBN Tahun 2013 didasarkan pada: Pasal 23 UUD 1945 Amendemen Keempat; UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD Yang mengamanatkan bahwa:  APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;  RUU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah;  APBN 2013 disusun dengan berpedoman kepada:  Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013;  Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2013. 4
  • DASAR PENYUSUNAN RAPBN 2013 (2)Secara ekonomi, penyusunan RAPBN Tahun 2013 didasarkan pada: Perkembangan ekonomi global dan domestik yang tercermin pada asumsi dasar ekonomi makro; Potensi fiskal dan kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan negara; Kebijakan pembangunan nasional dalam rangka menjawab tantangan untuk mencapai tujuan nasional; Perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara terkini, baik domestik maupun internasional; 5
  • Penyusunan RAPBN 2013 dan Arah Kebijakan FiskalRAPBN 2013 disusun untuk mencapai sasaran pembangunan (RPJM) danuntuk menjawab dan mengantisipasi tantangan dan perkembanganekonomi Global dan Domestik Sasaran Pembangunan 2010-2014: •Penetapan asumsi ekonomi makro 2013, dalam kerangka pencapaian • Pertumbuhan Ekonomi sasaran RPJM • Kemiskinan • Pengangguran •Penambahan variabel lifting gas  optimalisasi sumber penerimaan Tantangan dan Perkembangan Ekonomi SDA, antisipasi fluktuasi harga Global minyak, serta mendorong konversi • Perlambatan Ekonomi dan Permintaan Global energi. • Fluktuasi harga komoditas pangan dan energi •Mendorong dan mengembangkan sumber sumber pertumbuhan Tantangan dan Perkembangan Ekonomi domestik Domestik Investasi dan infrastruktur Pengembangan industri dalam • Pelemahan sumber PDB dari eksternal • Volatilitas nilai tukar negeri • Penurunan kapasitas produksi migas Mempertahankan daya beli • Daya saing ekonomi domestik masyarakat (pengelolaan inflasi, • Defisit Neraca Transaksi Berjalan perbaikan distribusi dan pasokan).6
  • Penetapan sasaran pembangunan dan asumsi didasarkan pada sasaran RPJM dan kondisi aktual Tabel realisasi dan Sasaran RPJM 2010 – 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Realisasi Realisasi Sasaran Sasaran SasaranPertumbuhan Ekonomi (%) 6,2 6,5 6,5 6,8 7,0 - 7,6Angka Kemiskinan (%) 13,33 12,6 10,5 - 11,5 9,5 - 10 ,5 8,0 - 10,0Tingkat Pengangguran (%) 7,14 6,56 6,0 - 6,4 5,8 - 6,1 5,0 - 6,0 Realisasi dan Asumsi Makro RPJM 2010 - 2014 2010 2011 2012 2013 2014 LKPP LKPP APBN-P RAPBN RPJMPertumbuhan Ekonomi (%) 6,2 6,5 6,5 6,8 7,0 - 7,6Nilai Tukar (Rp/US$) 9.087 8.779 9.000 9.300 8.700 - 9.300Inflasi (%) 6,96 3,79 6,8 4,9 3,5 - 5,5Suku Bunga SPN 3 Bulan (%) 6,6 4,8 5,0 5,0 4,5 - 5,5Harga Minyak ICP (US$/barel) 79.4 111.5 105 100 100 - 120Lifting Minyak (rb barel/hari) 954 900 930 900 970 - 1.000Lifting Gas (rb barel setara minyak/hari) N/A N/A N/A 1360 7 7
  • Perkembangan PerekonomianGlobal 8
  • Perkembangan Perekonomian Global Terkini (Eropa)• Perekonomian Eropa mengalami kontraksi sebesar 0,4% (yoy) pada Q2:2012 lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 0,0% (yoy).• Tingkat pengangguran Eropa pada Juni ‘12 sebesar 11,2%. (sama dengan periode sebelumnya)• 24 Juli 2012, Moody’s memberikan negative outlook bagi rating Jerman, Belanda dan Luxemburg. Menandakan meningkatnya ketidakpastian penyelesaian krisis Eropa.• Rasio utang per PDB Eropa meningkat dari 86,2% pada Q1:2011 menjadi 88,2% di Q1:2012. Yunani, Italia dan Portugal merupakan negara dengan tingkat utang tertinggi yang mencapai 132,4%, 123,3% dan 111,7%.• Perekonomian Inggris kembali mengalami kontraksi pada kuartal kedua 2012sebesar 0,8% (yoy) atau kontraksi sebesar 0,7% (qoq). Perekonomian Spanyol Q2:2012 kembali kontraksi 1% (yoy) dengan tingkat pengangguran yang telah mencapai rekor 24,8%. Perekonomian Italia dan Spanyol pada Q2:2012 menunjukkan kontraksi yang lebih dalam. Italia tumbuh sebesar minus 2,5% (yoy) lebih rendah dari Q1:2012 sebesar minus 1,4% (yoy).• Stimulus pembelian obligasi Eropa masih tertahan, menunggu keputusan dari pihak Jerman. 9
  • Perkembangan Perekonomian Global Terkini (Amerika Serikat)• Pertumbuhan AS Q2:2012 melambat dari 2,0% (QoQ) menjadi 1,7% (QoQ).• Tingkat pengangguran AS pada Juli ‘12 naik ke level 8,3% (sebelumnya 8,2%).• IMF menurunkan perkiraan pertumbuhan AS 2012 dari 2,1% menjadi 2% dan 2013 dari 2,4% menjadi 2,25%.• Operation twist diperkirakan masih akan terus dijalankan dengan menukar utang jangka pendek senilai US$667 miliar dengan utang jangka panjang.• Pemulihan ekonomi AS menghadapi risiko keharusan penerapan "fiscal cliff" dan apa yang terjadi di zona Euro. Namun penerapan fiscal cliff (kenaikan pajak dan pemotongan belanja) akan berdampak pada kontraksi ekonomi. 10
  • Perkembangan Perekonomian Global Terkini (Asia)• Pertumbuhan ekonomi China pada Q2-2012 China turun ke level 7,6% (yoy), lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 8,1% (yoy). Bahkan Bank Sentral Cina memperkirakan pada Q3-2012 pertumbuhan akan kembali melambat ke 7,4% (yoy).• IMF menurunkan pertumbuhan Cina menjadi 8,0% (2012) dan 8,5% (2013).• Inflasi Cina pada Juli ‘12 melambat ke 1,8% (yoy) lebih rendah dari Juni ‘12 sebesar 2,2% (yoy)  peluang pelonggaran moneter melalui pemngkasan GWM dan suku bunga acuan.• Surplus perdagangan Cina pada Juli ‘12 sebesar US$25,15 miliar turun dari bulan sebelumnya sebesar US$31,7 miliar, dimana ekspor tumbuh 1,0% (yoy), impor tumbuh 4,7% (yoy).• Pada Q2:2012 Jepang tumbuh sebesar 0,3% (qoq) lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 1,3% (qoq)• Neraca perdagangan Jepang mengalami surplus pada Juni ‘12 sebesar ¥61,7 miliar (atau sebesar US$789), namun kinerja ekspor Jepang turun sebesar 2,28% (yoy) dan impor turun sebesar 2,21% (yoy).• IMF menurunkan pertumbuhan India menjadi 6,1% (2012) dan 6,5% (2013).• Sejak Juli tahun lalu, Rupee India mencatat penurunan terbesar di antara mata uang Asia, jatuh lebih dari 27% terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Faktor utamanya adalah inflasi, defisit transaksi berjalan yang cukup besar, permasalahan fiskal serta situasi politik domestik.• Vietnam mengalami “bank rush” dimana para deposan menarik dana dari Asia Commercial Bank (ACB). Selain itu sektor perbankan juga terpukul oleh meningkatnya kredit macet yang berasal dari kerugian di BUMN besar. 11
  • Update Proyeksi Perekonomian Global dan Indonesia oleh beberapa Institusi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2012 2013World Economic Outlook (WEO) 2011 April Juli April Juli Global 3.9 3.5 3.5 4.1 3.9 AS 1.7 2.1 2.0 2.4 2.3 Eropa 1.5 -0.3 -0.3 0.9 0.7 GDP China 9.2 8.2 8.0 8.8 8.5 India 7.1 6.9 6.1 7.3 6.5 Asean-5 4.5 5.4 5.4 6.2 6.1Volume Perdagangan Dunia 5.9 4.0 3.8 5.6 5.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Continuing Turmoil Return to 2009 Severe Global Slowdown Proyeksi PDB (Baseline) (Possible) (Less Likely) Oleh Bank Dunia 2012 6.0 5.8 5.7 2013 6.4 4.7 3.8 Proyeksi PDB Tahun Banggar 29 Mei 2012 RDG 12 Juli 2012 Oleh 2012 6.3 -6.7 6.1 - 6.5 Bank Indonesia 2013 6.4 - 6.8 6.3 - 6.7 12
  • Pada awal Juli, harga minyak dunia kembali meningkat WTI Brent Minas ICP 140 Harga Minyak Dunia (US$/ barel) 130 Jan-12 98,5 110,8 115,7 115,9 120 Feb-12 107,1 123,9 128,4 122,2 110 Mar-12 103,0 123,8 128,1 128,1 100 90 Apr-12 104,9 119,7 125,9 124,6 80 May-12 86,5 102,1 111,6 113,8 70 Jun-12 84,9 97 100,6 99,1 Jul-12 88,1 105,9 113,7 102,9 Brent WTI ICP Minas Agust-12 94,2 113,0 116,2 111.7 Perkembangan rata-rata harga ICP • Per Agustus 2012 ICP naik 8,6% (mtm) (USD per barel) menjadi US$111,7/barel. Rata-rata ICP Jan- 135,0 Juli 2012 US$114,8/barel 125,0 • Peningkatan harga minyak mentah dunia 115,0 didorong oleh: Turunnya produksi minyak dari 105,0 negara-negara OPEC khususnya diakibatkan 95,0 oleh turunnya produksi minyak Iran, dan 85,0 ketegangan politik yang masih berlanjut di Okt-11 Jun-11 Jun-12 Mar-12 Feb-11 Mar-11 Mei-11 Jul-11 Feb-12 Mei-12 Des-11 Jul-12 Apr-11 Apr-12 Nop-11 Jan-11 Jan-12 Agust-11 Sep-11 Agust-12 Timur Tengah, serta respon positif pasar atas harapan membaiknya perekonomian globalSumber : Bloomberg 13
  • Harga komoditas internasional mulai mendapat tekanan kenaikan FAO Food Price Index Perkembangan Harga Pangan Dunia Food Price Index Cereals Price Index (Des 2011 =100) 290.0 430.0 Oils Price Index Sugar Price Index 280.0 410.0 160 Palm Oil Gandum Kedelai Jagung 270.0 390.0 150 260.0 140 370.0 250.0 350.0 130 240.0 330.0 120 230.0 310.0 110 220.0 210.0 290.0 100 200.0 270.0 90 190.0 250.0 80 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 • Indeks harga pangan FAO meningkat sejak Juli Harga Komoditas Tambang Dunia (Des 2011=100) 2012, didorong harga biji-bijian, gula, dan minyak 120 Alumunium Tembaga Emas nabati. • Kekeringan di AS telah mendorong harga pangan 115 meningkat (IFPRI). 110 o Departemen Pertanian AS: kenaikan harga 105 jagung dan kedelai akan mencapai titik 100 tertinggi sepanjang sejarah. • Harga komoditas tambang sebelumnya cenderung 95 terus turun seiring dengan pelemahan ekonomi 90 global, mulai meningkat di minggu terakhir Dec-11 Jan-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Agustus.Sumber : Bloomberg, FAO 14
  • Perkembangan PerekonomianDomestik dan Perkiraan 2012 15
  • Perkembangan Perekonomian Domestik Terkini Indikator KinerjaNilai Tukar • Rp 9.572/US$  depresiasi 5.25% (ytd) per 31 Agust 2012IHSG • IHSG 4060,331 menguat 6,24% (ytd) per 31 Agust 2012 • Inflasi Sem I 2012: 4,53% (yoy), 1,79 (ytd)Inflasi • Inflasi Agustus 2012: 0,95%(mtm) – 3,48% (ytd) – 4,58 %(yoy) per Agustus 2012 • Pada Juli 2012 tercatat total arus modal masuk (net capital inflow) sebesar Rp14,5 T, berasal dari pasar saham sebesar Rp4,59 T dan pasar SUN sebesar Rp10,14 T. Sedangkan di pasar SBI terjadi capital outflow sebesar Rp0,23 T.Arus Modal Masuk • S.d. 31 Agustus 2012 hanya Rp0,41T dana asing masuk ke Saham, sedangkan s.d 30 Agustus 2012 terjadi outflow sebesar Rp1,09T pada pasar SUN. • Q2 2012: 6,4% (yoy)Pertumbuhan PDB • Sem I- 2012: 6,3% (yoy)Indikator Konsumsi • Indeks Keyakinan Konsumen pada Juli 2012 sedikit turun dari 114,4 menjadi 113,5. • Pada Sem.I 2012 realisasi investasi sebesar Rp 148,1 T atau naik 28,1% (yoy) :  PMA : Rp 107,6 T naik 30,4% (yoy)Investasi  PMDN : Rp 40,5 T naik 22,7% (yoy) • Pertumbuhan sektor manufaktur 6,1% di H1-2012, dan estimasi FY 2012 7,1%. Juli 2012 • Ekspor turun 7,3 % (yoy) atau turun 2,5% (ytd) menjadi US$ 16,1 miliar, tetapi naik 4,60% (mtm)Perdagangan Internasional • Impor naik 0,7% (yoy) atau 17,0% (ytd) menjadi US$ 16,2 miliar, tetapi turun 2,39% (mtm) Surplus Neraca Perdagangan (Jan-Jul) sebesar US$335 juta • Defisit transaksi berjalan Q2 2012 sebesar US$6,9 miliar (3,1% PDB), lebih besar dari defisit pada Q1-2012 (US$3,2 M atau 1,5% PDB). • Surplus transaksi modal dan finansial Q2-2012 sebesar US$5,5 miliar (2,5% PDB), lebih besar dibandingkan pada Q1-Neraca Pembayaran 2012 (US$2,5 M atau 1,1% PDB). • Defisit neraca pembayaran sebesar US$2,8 miliar (1,3% PDB) lebih besar dari defisit pada Q1-2012 (US$ 1,0 M atau 0,5% PDB). 16
  • IHSG menguat sementara Rupiah dan beberapa mata uang di kawasan Asia terdepresiasi9600 IDR 31 Agustus 2012 42009400 Rp9.572/USD 38009200 34009000 30008800 JCI 31 Agustus 20128600 IDR JCI 4060,33 26008400 2200 Jan-10 Jun-10 Nov-10 Apr-11 Sep-11 Feb-12 Jul-12 Exchange Rate (ytd) Stock (ytd) Thailand 19.72 Philippines 18.85 Singapore 14.33 India 12.78 Malaysia 7.54 US 7.15 Indonesia 6.24 Japan 4.55 Korea 4.35 UK 2.50 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 17
  • Yield SUN domestik dan Global Bond mengalami tekanan walaupun lebih baik dari negara-negara lain… Perbandingan Yield of Global Bond 10Y Yield SUN Domestik (30 Des ‘11 – 31 Agustus ’12) (per 4 September ’12) 5,5 8 Indonesia Turki 7,5 5 Filipina Rusia Mexico Colombia 7 4,5 6,5 4 6 30 Des 11 5,5 3,5 29 Jun 12 5 31 Jul 12 3 4,5 31 Agust 12 2,5 4 2 20/04/2012 20/05/2012 20/06/2012 20/07/2012 20/08/2012• 31 Agustus 2012, yield SUN Domestik berada pada posisi 6,26% lebih tinggi dibandingkan 31 Juli (5,71%) and 30 Desember 2011 (6,03%).• 31 Agustus 2012, yield Global Bond berada pada posisi 3,35% level, lebih tinggi dibandingkan 31 Juli 2012 (3,19%) namun masih lebih rendah dibandingkan 20 April (3,87%).• Yeild SUN domestik dan global bond mengalami tekanan terutama dipengaruhi oleh krisis ekonomi Eropa yang belum mengalami titik terang serta rencana Quantitative Easing ketiga di AS yang belum dapat dipastikan. Hal ini memicu investor untuk berada dalam kondisi wait and see dan mengalihkan asetnya dalam bentuk emas dan Dolar Amerika Serikat.• Net foreign buying per 31 Agustus 2012 sebesar Rp10,29 triliun dan sepanjang bulan Agustus mengalami net selling sebesar Rp1,41 triliun. 18 Sumber: Bloomberg, diolah 18
  • Pada bulan Agustus 2012 tercatat sebesar Rp0,41T dana asing masuk ke Saham, dan sebesar Rp0,59T masuk ke SBI serta sebesar Rp1,41T keluar dari SUN. Secara agregat dari portofolio Saham, SUN, dan SBI total dana asing tercatat keluar Rp0,41T dari NFB SBI, SBN, Saham (Triliun Rupiah)50 5040 37,05 37,06 40 27,9030 30 20,75 20,57 25,4220 19,93 22,26 18,75 15,41 14,50 20 13,29 15,42 18,0210 12,72 4,30 5,15 10 1,82 3,50 -0,41 -2,82 0 -5,28 0 -1,60 -10,11 -13,34 -11,99-10 -15,76 -14,66 -10 -18,13 -6,14-20 -20-30 NFB SBI NFB SBN -30 -41,53-40 -40 -52,32 NFB Stock Total NFB-50 -50-60 -60 Agt Oct Feb Oct Sep Feb Sep Feb Jul Jul Jul Apr Apr Apr Jun Jun Jun Aug Aug Mei Dec Dec Mar Mar Mar Nov Nov Jan-10 May Jan-11 May Jan-12 19
  • Laju Inflasi Agustus 2012 Sebesar 0,95% (mtm) atau 4,58% (yoy) 2,00 Perkembangan Inflasi, (persen) 10,00 1,50 m-t-m y-o-y 8,00 0,95 1,00 6,00 0,50 4,00 4,58 0,00 2,00 -0,50 0,00 Feb Sep Feb Sep Feb Oct Oct Sep Feb Oct Apr Jul Apr Jul Apr Jul Apr Jul Jun Jun Jun Jun Aug Aug Aug Aug Dec Dec Mar Mar Mar Dec Mar Nov Nov Nov Jan Jan May May Jan May Jan May 2009 2010 2011 2012 Inflasi Menurut Komponen, (%,y-o-y) 20% 15% 10% 7,76% 5% 4,16% 0% 2,78% Feb Sep Feb Sep Feb Sep Feb Jan Jan Jan Jan Mar Mar Mar Mar Jun Jun Jun Jun Dec Dec Dec May May May May Nov Nov Nov Oct Oct Oct Apr Apr Apr Apr Jul Jul Jul Jul Aug Aug Aug Aug -5% -10% 2009 2010 2011 2012 Core Administered VolatileInflasi volatile food dan inti bulan Agustus 2012 cenderung meningkat karena faktormusiman (masa liburan, tahun ajaran baru, dan ramadhan). Sementara inflasi administeredprices masih relatif rendah sejalan dengan minimnya kebijakan pemerintah terhadap hargabarang strategis. 20
  • Pertumbuhan ekonomi tahun 2012 diperkirakan mencapai 6,3% - 6,5% Pertumbuhan Ekonomi 2010 - 2012 Semester II hingga akhir tahun 2012: 6.8 7.0 6.4 6.5 6.5 6.5  Konsumsi Rumah Tangga masih cukup 6.3 6.4 6.5 6.3 tinggi, investasi masih akan meningkat dan 5.9 6.0 5.8 kontribusinya relatif sama dengan RT, ekspor mulai 5.5 membaik, impor meningkat terutama didorong 5.0 kebutuhan investasi. 4.5  Hampir seluruh sektor mengalami peningkatan 4.0 kecuali sektor perdagangan yang dipengaruhi oleh Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 aktivitas ekspor impor, dan sektor pertanian yang sedikit melambat. 2010 2011 2012 2012* 2012 Sektor Komponen Q1 Q2 Sem1 2012* Q1 Q2 Sem1 2012* Pertanian 4.3 3.7 4.0 3.5 – 3.7 PDB (%,yoy) 6.3 6.4 6.3 6.3 – 6.5 Pertambangan 2.8 3.1 2.9 2.9 – 3.1 Konsumsi RT 4.9 5.0 5.0 4.8 – 5.0 Industri manufaktur 5.7 5.4 5.5 5.7 – 5.9 Listrik, gas, air 5.2 5.9 5.6 6.2 – 6.4 Belanja 5.9 7.0 6.5 6.8 – 7.0 Konstruksi 7.2 7.3 7.2 7.6 – 7.8 Pemerintah Perdagangan 8.3 8.9 8.6 7.1 – 7.3 Investasi 10.0 12.3 11.2 10.5 – 10.7 11.6 – Transportasi & Komunikasi 10.3 10.1 10.2 Ekspor 7.8 1.9 4.8 7.0 – 7.2 11.8 Keuangan 6.3 7.0 6.7 6.6 – 6.8 Impor 8.0 10.9 9.5 8.5 – 8.7 Jasa-jasa 5.5 5.7 5.6 6.6 – 6.8Sumber: BPS, Kemenkeu 21
  • Kinerja Investasi Semester I 2012 Kembali Meningkat Sebesar 28,1% (Yoy) Perkembangan Investasi (triliun Rp) 170 40.5 150 130 110 107.6 90 20.8 24 19.7 70 18.9 19 16.6 22 14.1 15 50 7 51.1 56.1 30 43.1 46.4 46.2 35.4 35.6 40.1 36.9 39.5 10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Sem I 2012 2010 2011 2012 PMA PMDN• Secara kumulatif sampai dengan semester I 2012 realisasi investasi sebesar Rp148,1T atau naik 28,1% (yoy) :  PMA : Rp 107,6 T naik 30,4% (yoy)  PMDN : Rp 40,5 T naik 22,7% (yoy)• Sektor dengan proporsi investasi terbesar pada sem I 2012 yakni: • PMDN : Pertambangan (18,0%) ; Tanaman Pangan dan Perkebunan (10,7%) ; Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik (10,3%) • PMA : Pertambangan (17,5%) ; Industri Kimia dasar, Barang Kimia dan Farmasi (11,4,0%); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (9,0%) 22
  • Indikator-indikator investasi juga mencerminkan pertumbuhan investasi yang positif Pertumbuhan Konsumsi Semen (%, yoy) Indeks Harga Konstruksi210 207 45.0% 4500205 35.0% 3500200195 25.0% 2500190 15.0% 1500185 5.0% 500 Nop Mei Mei Des Feb Feb Jan Sep Jan Agust Jul Apr Jun Apr Jun Okt Mar Mar F F A N D A A N D A M M M M J J J J J J S S O O J* -5.0% -500 2010 2011 2012 2011 2012 -15.0% -1500 Kilo Ton (RHS) YoY (LHS) Ytd (LHS) 65% Impor Barang Modal (Juta USD, % ) 4200 55% 3700 45% 3200 2700 35% 2200 25% 1700 15% 1200 5% 700 -5% 200 -15% -300 -25% -800 O O A 2011-J A J J S M M J J A 2012-J S M A M D D N F N F Juta USD yoy ytdSource: BI, BPS< Asosiasi 23
  • Defisit neraca perdagangan Indonesia pada bulan Juli 2012 mencapai US$176,5 juta. Namun secara kumulatif dari Januari s.d. Juli 2012, neraca perdagangan Indonesia masih menunjukan surplus sebesar US$335 juta. Pada Juli 2012, kinerja ekspor Indonesia meskipun mengalami penurunan sebesar -7,3% dibanding Juli 2011 namun mulai menunjukkan trend peningkatan 4000 Neraca Perdagangan (per bulan) 3000 2000 Juta USD 1000 0 -1000 MIGAS NONMIGAS TOTAL -2000 A S A A A A S F F M F M M M M M O O 2010-J 2012-J 2011-J J J J J J J D N N D Pertumbuhan Ekspor Impor Jul-12 Jun-12 70% Juta USD yoy ytd yoy ytd 60% 50% Total Ekspor 16,151.6 -7.3% -2.5% -16.0% -1.7% 40% Total Impor 16,328.1 0.7% 13.0% 11.0% 15.4% 30% Non Migas 20% Ekspor 13,173.8 -3.2% -2.9% -15.2% -2.8% 10% Impor 13,595.0 9.6% 15.5% 13.1% 16.6% 0% Migas -10% Ekspor 2,977.8 -21.7% -1.0% -19.3% 3.0% -20% A S A A A S F F M M M M O O 2011-J 2012-J J J N D J J D N Impor 2,733.1 -28.1% 4.9% 3.4% 11.4% X yoy M yoy X ytd M ytdSumber: BPS 24
  • Perkembangan Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2012 2012 URAIAN APBN-P Q1 Q2 Agustus Outlook- Pertumbuhan ekonomi (%) y-o-y 6,5 6,3 6,4 6,3 - 6,5- Inflasi (%) y-o-y 6,80 3,97 4,53 4,58 4,80- Inflasi (%) y-t-d 0,88 1,79 3,48 4,80- Tingkat bunga SPN 3 bulan (%) 5,0 2,5 3,7 3,0 3,9- Nilai tukar (Rp/US$1) 9.000 9.100 9.306 9.271 9.250- Harga minyak Mentah Indonesia (US$/barel) 105,0 122,1 112,5 111,7 110,0- Lifting minyak (ribu bph/periode des-nov) 930 846 852 900 25
  • ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRORAPBN 2013 26
  • Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2012-2013 2012 2013 URAIAN Kesepakatan APBNP Outlook Pembicaraan RAPBN PendahuluanPertumbuhan ekonomi (%,yoy) 6,5 6,3-6,5 6,8-7,2 6,8Inflasi (%, yoy) 6,8 4,8 4,4-5,4 4,9Suku Bunga SPN 3 bulan (%) 5,0 3,9 4,5-5,5 5,0Nilai Tukar (Rp/USD) 9.000 9.250 9.000-9.300 9.300Harga Minyak (USD/Barel) 105 110 95-120 100Lifting Minyak (ribu barel/hari) 930 900 890-930 900Lifting Gas (ribu barel/hari setara n.a n.a 1.325-1.390 1.360minyak) 27
  • Pertumbuhan ekonomi tahun 2013 diperkirakan mampu mencapai 6,8% Pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran didukung : • Investasi yang masih cukup tinggi didorong minat investor, percepatan infrastruktur • Konsumsi RT masih cukup tinggi, 2012*: outlook didorong dominasi usia produktif 2013** : RAPBN • Aktivitas ekspor mulai membaik, didorong pemulihan demand global, depresiasi Nilai Tukar • Dukungan kebijakan kebijakan stimulus (Kenaikan PTKP, fasilitas perpajakan, dll) Pertumbuhan Kontribusi thd Pertumbuhan 2012 2013 2012 2013 Range RangePDB Menurut Penggunaan 6,3 -6,5 6,8Konsumsi RT 4,8 - 5,0 4,9 2,70 - 2,76 2,71Konsumsi Pemerintah 6,8 - 7,0 6,7 0,56 - 0,58 0,55PMTB 10,5 - 10,7 11,9 2,57 - 2,62 3,03Ekspor Neto 1,96 - 2,01 5,2 0,22 - 0,23 0,55 - Ekspor 7,0 - 7,2 11,7 3,48 - 3,55 5,83 - Impor 8,5 - 8,7 13,5 3,26 - 3,32 5,27 28
  • Sumber pertumbuhan juga didorong oleh sektor industri manufaktur serta perdagangan dan tranportasi 2012 2013 2012 2013 Range Range PDB Menurut Sektor 6,3 -6,5 6,8 Pertanian 3,5 - 3,7 3,7 0,45 - 0,47 0,45 Pertambangan dan Penggalian 2,9 - 3,1 2,8 0,22 - 0,24 0,20 Industri Manufaktur 5,7 - 5,9 6,5 1,47 - 1,51 1,65 Listri, Air Bersih, Gas 6,2 - 6,4 6,6 0,05 -0,05 0,05 Konstruksi 7,6 - 7,8 7,5 0,49 - 0,50 0,49 Perdagangan, Hotel, Restoran 7,1 - 7,3 8,9 1,26 -1,29 1,61 Transportasi dan Komunikasi 11,6 - 11,8 12,1 1,14 - 1,15 1,24 Jasa Keuangan, Js. Perush., Riil Estat 6,6 -6,8 6,1 0,63 - 0,65 0,58 Jasa Lainnya 6,6 -6,8 6,0 0,62 - 0,64 0,57 Jasa Struktur Ekonomi 2013 • Dari sisi sektoral, pertumbuhan tertinggilainnya, 11.5 Pertanian, 14 diperkirakan masih pada sektor pengangkutan dan Keuangan .2 komunikasi, Sementara itu, sektor pertanian , 6.9 diharapkan tumbuh lebih baik dalam rangka Transportasi, mencapai surplus beras 10 juta ton di tahun 2014. Pertambanga 6.7 n, 12.6 • Namun kontributor pada pertumbuhan terbesar Perdagangan adalah sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran, , 13.1 Manufaktur, serta sektor Industri manufaktur (karena peran Konstruksi, 1 0.2 24.1 yang cukup besar pada perekonomian) Listrik, 0.7 29
  • Nilai Tukar Tahun 2013: Rp9.300,00/US$ Rp per USD 10.500,0 10.408 10.000,0 9.705 9.691 9.500,0 Outlook 9.250 9.164 9.300 APBN-P: 9.000,0 9.000 8.780 8.500,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 RAPBNFaktor Penentu Apresiasi Rupiah di tahun 2013: • Arus modal masuk : FDI masih terus tumbuh • Global demand meningkat ekspor membaikFaktor Penentu Depresiasi Rupiah di tahun 2013 : • Aktivitas ekonomi, investasi Peningkatan impor • Flight to quality • Tingginya impor BBM 30
  • Laju inflasi 2013 diperkirakan mencapai 4,9% Laju Inflasi 2006-2013 Persen, yoy 12 11,1 10 8 7,0 6,6 APBN-P: 6,8 6 6,6 3,8 4,9 4 Outlook: 4,8 2 2,8 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 RAPBN1. Inflasi masih dapat dikendalikan yang didasarkan pada laju inflasi yang relatif rendah dan stabil2. Arah Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2013: • Menjaga ketersediaan pasokan barang kebutuhan dan kelancaran distribusi: a. Program-program peningkatan produk pertanian dan pangan b. Operasi pasar melalui penyediaan anggaran subsidi pangan dan stabilisasi harga pangan c. Perbaikan infrastruktur untuk menjamin pasokan ke seluruh wilayah RI (MP3EI) • Koordinasi kebijakan Fiskal, Moneter dan Sektor Riil 31
  • Suku Bunga rata-rata SPN 3 BULAN, Tahun 2013 diperkirakan sebesar 5,0 persen Yield SPN-3 Bulan persen 6,00 5,46 APBN-P 2012= 5,0% 5,50 5,50 5,00 4,84 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 Outlook 2012: 3,9% 4,50 4,00 3,90 3,50 3,87 3,08 3,31 3,00 3,00 2,50 2,00 1,92 2,20 1,50 1,69 1,00 17-Apr-2012 19-Apr-2011 19-Jun-2012 21-Jun-2011 19-Jul-2011 16-Aug-2011 6-Mar-2012 10-Jan-2012 26-Jan-2012 5-Apr-2011 7-Feb-2012 27-Sep-2011 4-Oct-2011 21-Feb-2012 20-Mar-2012 5-Jul-2011 3-May-2011 18-Oct-2011 22-Mar-11 2013 Outlook 2012 APBN-P 01 Nov 11 22 Nov 111. Faktor Eksternal yang mempengaruhi tingkat suku bunga SPN 3 bulan tahun 2013 • Membaiknya perekonomian global, namun masih terdapat risiko di kawasan Eropa • Likuiditas global yang masih cukup tinggi, kebijakan negara-negara maju: insentif bagi pemulihan ekonomi, pengucuran likuiditas dan tingkat bunga2. Faktor Internal yang mempengaruhi tingkat suku bunga SPN 3 bulan tahun 2013 • Tingkat imbal investasi portofolio yang cukup bersaing. • Obligasi Pemerintah merupakan instrumen yang cukup aman dan menarik 32
  • ARAH KEBIJAKAN FISKAL RAPBN 2013 33
  • ARAH KEBIJAKAN FISKAL RAPBN 2013 RAPBN 2013 disusun dengan mengacu pada (1) RKP 2013, (2) Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2013, serta (3) hasil kesepakatan Pemerintah dengan DPR RI pada pembicaraan pendahuluan RAPBN 2013. Tema RKP 2013: Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat Empat pilar pembangunan:  Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan (pro-growth);  Memperluas kesempatan kerja (pro-job);  Menanggulangi kemiskinan (pro-poor);  Mendukung (ramah terhadap) upaya pelestarian lingkungan hidup (pro-environment). Tema RAPBN 2013: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan Melalui Upaya Penyehatan Fiskal. 34
  • RINGKASAN POSTUR APBNP 2012 DAN RAPBN 2013 (triliun rupiah) 2012 2013 APBNP 2012 Uraian APBNP APBN-P 2012 RAPBN 2013 Selisih thd APBN-P 2012 Uraian APBN-P R Uraian APBN-P A PENDA . RAPBN PATA NEGA N Rp RASelisih thd APBN-P 2012 I. PENDAPATAN DALAM NEGERI % 1.358,2 1.357,4 1 1 Rp 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN % 1.016,2 1 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 341,1 II. PENERIMAAN HIBAH 0,8 A. PENDAPATAN NEGARA A. PENDAPATAN NEGARA 1.358,2 1.507,7 1.358,2 B. BELA 1.507,7 I 149,5 NJA NEGARA 149,5 BELANJA PEMERINTAH PUSAT 11,0 11,0 1.548,3 1.069,5 1 1 1. Belanja K/L 547,9 I. PENDAPATAN DALAM NEGERI PENDAPATAN DALAM NEGERI I. 1.357,4 1.357,4 1.503,3 1.503,3 145,9 2. Belanja Non K/L II. TRANSFER KE DAERAH 145,9 10,7 10,7521,6 478,8 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 1.016,2 1.178,9 Perimbangan dan Penyesuaian 1. Dana 162,7 16,0 408,4 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 1.016,2 1.178,9 162,7 2. Dana Otonomi Khusus Total Anggaran Pendidikan 16,0 70,4 310,8 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 341,1 324,3 Belanja Negara % Thd (16,8) (4,9) 20,1 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK II. PENERIMAAN HIBAH 341,1 324,3 0,8 C. KESEIMBA (16,8) NGA PRIMER N D. SURPLUS DEFISIT A 3,7 RA (A - B) 4,5 NGGA N (4,9) 443,4 (190,1) (72,3) % Defisit Terhadap PDB (2,23) II. PENERIMAAN HIBAH B. BELANJA NEGARA 0,8 1.548,34,5 3,7 1.657,9 YAAN (IDALAM NEGERI E. PEMBIA + II) 109,6 443,4 7,1 190,1 I. PEMBIAYAAN 194,5 II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (4,4) I BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1.069,5 1.139,0 N/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN 69,5 6,5 B. BELANJA NEGARA 1.548,3 1.657,9 KELEBIHA 109,6 7,1 0,0 1. Belanja K/L 547,9 547,4 (0,5) (0,1) I BELANJA PEMERINTAH PUSAT2. Belanja Non K/L 1.069,5 1.139,0 521,6 591,6 69,5 70,0 13,46,5 1. Belanja K/L II. TRANSFER KE DAERAH 547,9 547,4 478,8 518,9 (0,5) 40,1 (0,1) 8,4 1. Dana Perimbangan 408,4 435,3 26,9 6,6 2. Belanja Non K/L 521,6 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 591,6 70,4 83,6 70,0 13,2 13,4 18,8 II. TRANSFER KE DAERAH Total Anggaran Pendidikan 478,8 518,9 310,8 331,8 40,121,0 8,4 6,7 1. Dana Perimbangan % Thd Belanja Negara 408,4 435,3 20,1 20,0 26,9 - 6,6 - 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian PRIMER C. KESEIMBANGAN 70,4 83,6 (72,3) (36,9) 13,2 35,4 18,8 (49,0) Total Anggaran Pendidikan SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A310,8 D. - B) (190,1) 331,8 (150,2) 39,9 21,0 (21,0) 6,7 % Defisit Terhadap PDB (2,23) (1,62) 0,61 (27,21) % Thd Belanja Negara 20,1 20,0 - - E. PEMBIAYAAN (I + II) 190,1 150,2 (39,9) (21,0) C. KESEIMBANGAN PRIMER I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (72,3) (36,9) 194,5 169,6 35,4 (24,9) (49,0) (12,8) II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (4,4) (19,5) (15,0) 339,6 D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B) (190,1) (150,2) 39,9 (21,0) KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN 0,0 0,0 (0,0) (100,0) % Defisit Terhadap PDB (2,23) (1,62) 0,61 (27,21) E. PEMBIAYAAN (I + II) 190,1 150,2 (39,9) (21,0) I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 194,5 169,6 (24,9) (12,8) II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (4,4) (19,5) (15,0) 339,6 KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN 0,0 0,0 (0,0) (100,0)RAPBN 2013 direncanakan mengalami defisit 1,62% terhadap PDB, lebih rendah dari defisit APBNP2012 yang direncanakan 2,23% terhadap PDB. Defisit tersebut utamanya ditutup oleh pembiayaandalam negeri. 35
  • TERIMA KASIH 36
  • Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) Tahun 2013 US$ 100/barel USD/barel120,0 Outlook 2012 111,3 110110,0 108,1 112,0100,0 96,7 APBN-P 105,0 100,0 90,0 97,0 79,5 80,0 79,0 Brent ICP 70,0 61,3 60,0 61,6 2008 2009 2010 2011 2012 RAPBN 2013 2010 2011 2012* 2013* BRENT 79,51 111,26 108,07 100,00 EIA-WTI 79,40 94,86 93,90 90,25 ICP 79,4 111,5 105,0 100,0 * Angka Brent dan WTI adalah proyeksi EIA per 7 Agustus 2012Faktor-faktor yang mempengaruhi harga minyak mentah dunia tahun 20131. Permintaan minyak bumi sedikit menurun seiring dengan tertahannya pertumbuhan ekonomi dunia.2. Secara fundamental, kapasitas cadangan produksi OPEC dapat memenuhi kebutuhan minyak bumi.3. Kondisi geopolitik di Afrika Utara dan Timur Tengah diharapkan membaik. 37 37
  • Penyertaan variabel lifting gas dalam asumsi makro untuk mengoptimalkan penerimaan migas, serta memberi artikulasi pada kebijakan konversi energi…. Lifting Minyak Mentah Indonesia 2013: Lifting gas 2013: 1,360 ribu barel/hari 900 ribu barel/hari …. setara minyak .. Ribu bph Ribu bph 1.700,0 Produksi1.010 1.003 1.577,0 990 1.600,0 970 957 954 Lifting 1.500,0 1.461,0 950 944 1.418,0 931 930 930 1.400,0 1.360 1.348,0 1.329,0 910 899 899 900 900 1.300,0 APBN-P 890 Outlook 1.200,0 870 850 1.100,0 830 1.000,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 * 2013 RAPBN• Produksi minyak akan terus dioptimalkan di tengah penurunan alamiah dan terbatasnya investasi di sektor migas, melalui: koordinasi rutin dengan BPMigas dan KKKS, mengurangi unplanned shutdown, meningkatkan efisiensi operasi dan optimalisasi fasilitas produksi.• Lifting gas 2013 telah memperhitungkan realisasi produksi tahun sebelumnya dan masih besarnya potensi cadangan gas Indonesia serta mulai berproduksinya beberapa lapangan gas baru. Saat ini terdapat 56 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang akan mendukung pencapaian lifting gas tahun 2013 38
  • PENERIMAAN PERPAJAKAN 2012—2013 (triliun rupiah) 2012 2013 URAIAN Selisih thd APBNP 2012 APBNP RAPBN Rp % 1. Pajak Dalam Negeri 968,3 1.120,7 152,4 15,7 a. Pajak Penghasilan 513,7 574,3 60,7 11,8 - PPh Migas 67,9 67,4 (0,5) (0,7) - PPh Non Migas 445,7 506,9 61,2 13,7 b. Pajak pertambahan nilai 336,1 423,7 87,7 26,1 c. Pajak bumi dan bangunan 29,7 27,3 (2,3) (7,9) d. Cukai 83,3 89,0 5,7 6,9 e. Pajak lainnya 5,6 6,3 0,7 12,6 2. Pajak Perdagangan Internasional 47,9 58,2 10,3 21,4 a. Bea masuk 24,7 26,5 1,8 7,1 b. Bea keluar 23,2 31,7 8,5 36,6 TOTAL 1.016,2 1.178,9 162,7 16,0 Tax Ratio (Arti Sempit) Penerimaan Perpajakan (Pusat) x 100% 11,9 12,7 Produk Domestik Bruto Tax Ratio (Arti Luas − OECD) Penerimaan perpajakan (Pusat & daerah) Penerimaan SDA Migas x 100% 15,2 15,6 Produk Domestik BrutoPenerimaan Perpajakan RAPBN 2013 memberikan kontribusi sebesar 78,4% terhadap penerimaandalam negeri, lebih tinggi dari kontribusinya dalam APBNP 2012 yang mencapai 74,9%. 39
  • POKOK-POKOK KEBIJAKAN PERPAJAKAN RAPBN 2013 (1)1. Melanjutkan pokok-pokok kebijakan perpajakan yang telah dilakukan di tahun 20122. Meningkatkan perbaikan penggalian potensi perpajakan;3. Melakukan perbaikan kualitas pemeriksaan dan penyidikan4. Menyempurnakan sistem informasi teknologi5. Melakukan perbaikan kebijakan perpajakan yang diarahkan bagi perluasan basis pajak6. Meningkatan kegiatan Sensus Pajak Nasional7. Meningkatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai8. Ekstensifikasi cukai 40
  • POKOK-POKOK KEBIJAKAN PERPAJAKAN RAPBN 2013 (2)9. Menyesuaikan tarif PPnBM atas kelompok BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.10. Pemberian insentif fiskal bagi kegiatan ekonomi strategis, antara lain: a. Pembebasan atau pengurangan PPnBM untuk kendaraan bermotor yang ramah lingkungan (hybrid dan low cost green car) b. Fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM terhadap BKP yang mendapatkan pembebasan bea masuk, sesuai dengan kriteria tertentu. 41
  • PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 2012—2013 (triliun rupiah) 2012 2013 URAIAN Selisih thd APBNP 2012 APBNP RAPBN Rp % Penerimaan Negara Bukan Pajak 341,1 324,3 (16,8) (4,9) 1. Penerimaan SDA 217,2 190,7 (26,5) (12,2) a. Migas 198,3 169,5 (28,8) (14,5) - Minyak bumi 150,8 120,9 (29,9) (19,8) - Gas alam 47,5 48,6 1,1 2,4 b. Non Migas 18,8 21,2 2,3 12,2 - Pertambangan umum 15,3 16,6 1,3 8,7 - Kehutanan 3,1 4,1 1,0 31,8 - Perikanan 0,2 0,2 0,0 0,0 - Panas bumi 0,3 0,4 0,0 1,3 2. Bag. Pem. Atas Laba BUMN 30,8 32,6 1,9 6,1 3. PNBP Lainnya 72,8 77,6 4,8 6,5 4. Penerimaan BLU 20,4 23,4 3,0 14,8 TOTAL 341,1 324,3 (16,8) (4,9)• PNBP didominasi oleh penerimaan SDA migas.• Secara total PNBP utamanya dipengaruhi ICP, nilai tukar, dan lifting. 42
  • POKOK-POKOK KEBIJAKAN PNBP RAPBN 2013 (1)1. Kebijakan PNBP SDA Migas • Pencapaian target lifting minyak mentah dan lifting gas bumi. • Efisiensi cost recovery dan mengupayakan penurunan angka rasio Cost Recovery terhadap Gross Revenue. • Melakukan secara intensif penagihan atas penjualan hasil migas bagian pemerintah.2. Kebijakan PNBP SDA Nonmigas a. Pertambangan Umum: • Peningkatan produksi komoditas mineral dan batubara, dengan target produksi batubara yang merupakan komoditas utama dalam tahun 2013 sebesar 337 juta ton. • Peningkatan nilai tambah mineral, antara lain melalui upaya peningkatan nilai tambah bahan galian tambang. • Penerapan jenis dan tarif PNBP yang berlaku untuk kegiatan pertambangan. • Peningkatan pembinaan dan pengawasan mineral dan batubara, antara lain melalui peningkatan pengawasan produksi dan pemasaran mineral dan batubara, inventarisasi dan penyusunan produksi mineral dan batubara nasional, • Inventarisasi dan verifikasi potensi potensi PNBP pertambangan umum. 43
  • POKOK-POKOK KEBIJAKAN PNBP RAPBN 2013 (2)b. Kehutanan • Pengembangan sistem Penata Usahaan Hasil Hutan (PUHH) berbasis teknologi informasi. • Peningkatan produksi dan diversifikasi usaha hutan alam. • Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan (logged over area /LOA). • Penambahan luas areal pencadangan ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman..c. Perikanan • Peningkatan pelayanan dan penertiban perijinan usaha. • Peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. • Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan. • Penyesuaian tarif PNBP yang lebih memberikan kepastian bagi wajib bayar/pengguna jasa sektor kelautan dan perikanan. • Penyesuaian Harga Patokan Ikan (HPI). • Peningkatan jaminan usaha sektor kelautan dan perikanan..d. Panas Bumi • Pemberlakuan PPh DTP bagi pengusaha Panas Bumi yang ijin atau kontraknya ditandatangani sebelum ditetapkannya UU No.27 tahun 2003 tentang Panas Bumi, sehingga dapat dihitung PNBP • Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka peningkatan penerimaan negara melalui monitoring dan evaluasi serta penyusunan dan penyempurnaan ketentuan peraturan 44
  • POKOK-POKOK KEBIJAKAN PNBP RAPBN 2013 (3)3. Kebijakan Penerimaan Pemerintah atas penarikan deviden dari Laba BUMN 2013 • Pay out ratio 0%-25% untuk BUMN sektor kehutanan, asuransi dan BUMN dengan akumulasi rugi. • Pay out ratio 5%-55% untuk BUMN laba tanpa akumulasi rugi. • Pay out ratio 40%-45% untuk PT Pertamina, dan 30% untuk PT PLN. • Untuk BUMN yang mendapatkan laba namun kesulitan cash flow, tidak diminta dividen. Hal ini agar BUMN tersebut dapat menstabilkan cash flow-nya sehingga tidak mengganggu kegiatan operasional BUMN. • BUMN diharapkan dapat melakukan optimalisasi investasi (capital expenditure) BUMN, terutama dari penyisihan laba yang ditahan, dalam rangka peningkatan kinerja BUMN. • Agar Pemerintah membuat kebijakan bagi BUMN sektor kehutanan, asuransi, dan BUMN dengan akumulasi rugi, serta BUMN yang mendapatkan laba namun kesulitan cash flow untuk tetap memberikan dividen kepada APBN. Kebijakan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2013 beserta Nota Keuangannya. 45
  • POKOK-POKOK KEBIJAKAN PNBP RAPBN 2013 (4)4. Kebijakan PNBP Lainnya: • Audit pengelolaan PNBP pada K/L oleh lembaga auditor pemerintah. • Inventarisasi potensi PNBP pada K/L dan review besaran tarif PNBP yang berlaku pada K/L untuk disesuaikan dengan kondisi terkini. • Sosialisasi ketentuan PNBP kepada K/L dalam rangka peningkatan kepatuhan penagihan, pemungutan, dan penyetoran PNBP sesuai ketentuan yang berlaku. 46
  • BELANJA NEGARA APBNP 2012 DAN RAPBN 2013 (triliun rupiah) 2012 2013 Uraian Selisih thd APBNP APBNP RAPBN Rp % I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1.069,5 1.139,0 69,5 6,5 A. Belanja K/L 547,9 547,4 (0,5) (0,1) B. Belanja Non K/L 521,6 591,6 70,0 13,4 a.l. - Pembayaran Bunga Utang 117,8 113,2 (4,5) (3,9) - Subsidi 245,1 316,1 71,0 29,0 II. TRANSFER KE DAERAH 478,8 518,9 40,1 8,4 a.l. - Dana Alokasi Umum 273,8 306,2 32,3 11,8 - Dana Alokasi Khusus 26,1 29,7 3,6 13,7 BELANJA NEGARA 1.548,3 1.657,9 109,6 7,1• Proporsi transfer ke daerah terhadap Belanja Negara meningkat dari 30,9% pada APBNP 2012 menjadi 31,3% dalam RAPBN 2013• Selain transfer ke daerah, sebesar Rp518,9 T dalam RAPBN 2013 terdapat anggaran K/L yang mengalir ke daerah (Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan, dan Dana Urusan Bersama) sebesar Rp41,3 T 47
  • BELANJA PEMERINTAH PUSAT APBNP 2012 DAN RAPBN 2013 (triliun rupiah) 2012 2013 Selisih thd APBN-P 2012 Uraian APBN-P RAPBN Rp % 1. Belanja Pegawai 212,3 241,1 28,9 13,6 2. Belanja Barang 186,6 159,2 (27,4) (14,7) 3. Belanja Modal 168,7 193,8 25,2 14,9 4. Pembayaran Bunga Utang 117,8 113,2 (4,5) (3,9) 5. Subsidi 245,1 316,1 71,0 29,0 a Subsidi Energi 202,4 274,7 72,4 35,8 - Subsidi BBM, LPG & BBN 137,4 193,8 56,4 41,1 - Subsidi Listrik 65,0 80,9 16,0 24,6 b Subsidi Non Energi 42,7 41,4 (1,4) (3,2) 6. Belanja Hibah 1,8 3,6 1,8 102,2 7. Bantuan Sosial 55,4 59,0 3,7 6,6 8. Belanja Lain-Lain 68,5 52,9 (15,6) (22,8) a.l. Penyesuaian Pendidikan - 6,0 6,0 - 9. Tambahan Anggaran 13,5 - (13,5) (100,0) JUMLAH 1.069,5 1.139,0 69,5 6,5Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN 2013 direncanakan mencapai Rp1.139,0 T, yangdialokasikan melalui Kementerian Negara/Lembaga sebesar 48,1% (Rp547,4 T) dan Non KL sebesar 51,9%(Rp591,6 T) 48
  • KEBIJAKAN UMUM BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2013 (1)Antara lain:1. Mengarahkan peningkatan anggaran infrastruktur dalam rangka mendukung keterhubungan domestik (domestic connectivity), pencapaian ketahanan energi dan ketahanan pangan termasuk pencapaian surplus 10 juta ton beras pada 2014, serta destinasi pariwisata;2. Mendukung pelaksanaan masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk pembangunan infrastruktur pada 6 koridor ekonomi;3. Menuntaskan pelaksanaan program reformasi birokrasi dan tata kelola serta mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah;4. Memperkuat pelaksanaan program-program perlindungan sosial dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan, termasuk penguatan program pro rakyat (klaster 4) dan sinergi antarklaster dalam rangka mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI);5. Meningkatkan efisiensi belanja K/L melalui penerapan flat policy untuk belanja operasional dan penajaman komposisi belanja prioritas;6. Meningkatkan efektivitas alokasi anggaran alutsista TNI dalam rangka mendorong pencapaian minimum essential force (MEF) sesuai dengan kemampuan keuangan negara;7. Menyempurnakan pelaksanaan Performance Based Budgeting (PBB) dan Medium Term Expenditure Framework (MTEF) dalam rangka penguatan kualitas belanja (quality of spending) 49
  • KEBIJAKAN UMUM BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2013 (2)8. Meningkatkan sinergi pusat-daerah terkait dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasi, termasuk DAK, dana dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;9. Melaksanakan keberpihakan (affirmative action), terutama terkait dengan pembangunan daerah tertinggal/terluar, serta pengembangan industri kecil dan industri kreatif, serta mendukung pembangunan pasar-pasar percontohan tradisional termasuk pasar desa;10. Meningkatkan efisiensi alokasi belanja subsidi melalui pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, peningkatan program konversi BBM, program pembangunan/pengembangan gas kota, dan pemakaian bahan bakar nabati (BBN);11. Memperkuat jaring pengaman sosial di bidang pendidikan dan kesehatan termasuk dukungan untuk BPJS dan SJSN, serta peningkatan efisiensi pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial;12. Mengantisipasi persiapan tahapan pelaksanaan Pemilu 2014;13. Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan shelter di daerah rawan bencana, pemetaan bencana, dan pembangunan perumahan warga baru di perbatasan Timor Timur;14. Mendukung kegiatan penelitian terkait dengan low cost green and low carbon emission car, bibit padi unggul dan penelitian untuk mengatasi penyakit dan kesehatan. 50
  • Kebijakan Belanja Pegawai Tahun 2013…1. Melakukan penyesuaian gaji pokok dan pensiun pokok pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri sekitar 7 persen;2. Meneruskan pemberian gaji dan pensiun ke-13;3. Menampung kebutuhan anggaran remunerasi K/L terkait reformasi birokrasi; dan4. Melakukan penataan jumlah dan distribusi PNS mengacu pada prinsip zero growth dan berbasis kompetensi. 51
  • Kebijakan Belanja Barang Tahun 2013…1. Menjaga kelancaran penyelenggaraan operasional pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja barang K/L: a) Pelaksanaan kebijakan flat policy belanja barang operasional dengan memperhitungkan peningkatan harga barang dan jasa; b) Efisiensi belanja perjalanan dinas, seminar dan konsinyering; c) Menjaga besaran alokasi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan output dan kemampuan penyerapan anggaran melalui implementasi reward dan punishment secara konsisten untuk meningkatkan penyerapan anggaran.3. Menjaga terpeliharanya aset negara melalui dukungan pemeliharaan rutin jalan/jembatan/aset infrastruktur lainnya; dan4. Peningkatan capacity building dalam rangka mendukung program- program pembangunan nasional; 52
  • Kebijakan Belanja Modal Tahun 2013…1. Meningkatkan anggaran infrastruktur untuk mendukung ketahanan energi, ketahanan pangan, dan domestic connectivity ;2. Mengarahkan pemanfaatan anggaran infrastruktur untuk pembangunan infrastruktur yang mempunyai daya dorong kuat terhadap pertumbuhan ekonomi antara lain listrik, jalan, dan pelabuhan;3. Mengarahkan pengembangan infrastruktur pada 6 (enam) koridor ekonomi;4. Mengarahkan pemanfaatan anggaran untuk peningkatan kemampuan pertahanan menuju Minimum Essential Force (MEF) yang lebih difokuskan untuk pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) melalui pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri;5. Mendukung pendanaan kegiatan multiyears dalam rangka menjaga kesinambungan program dan pendanaan pembangunan; dan6. Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim (climate change). 53
  • POKOK-POKOK KEBIJAKAN SUBSIDI 2013Arah Kebijakan Subsidi 2013:1. Pengendalian subsidi untuk meningkatkan belanja modal secara signifikan dalam jangka menengah dan meningkatkan daya saing;2. Penurunan pemakaian BBM pada pembangkit listrik dengan meningkatkan jumlah dan efisiensi penggunaan batubara, gas, panas bumi, air, dan biodiesel termasuk energi tata surya;3. Peningkatan ketahanan pangan; dan4. Peningkatan daya saing usaha dan akses permodalan UMKM melalui bantuan subsidi kredit program seperti KKPE, KPEN-RP, dan KUPS 54
  • POKOK-POKOK KEBIJAKAN SUBSIDI ENERGI 2013 (1)Arah Kebijakan Subsidi BBM dan LPG 2013:1. Meningkatkan efisiensi alokasi subsidi BBM2. Mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi melalui pengaturan, pengawasan, dan manajemen distribusi;3. Meningkatkan program konversi BBM ke BBG terutama untuk angkutan umum di kota-kota besar;4. Melanjutkan program konversi mitan ke LPG 3 kg;5. Melanjutkan program pembangunan/pengembangan gas kota untuk rumah tangga; dan6. Melanjutkan pemakaian BBN untuk biodiesel sekitar 7,5 persen.7. Alpha BBM disetujui dengan menggunakan formula sesuai dengan APBN-P 2012, dan akan didalami pada saat pembahasan APBN 2013.8. Memberikan subsidi lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang membutuhkan. 55
  • POKOK-POKOK KEBIJAKAN SUBSIDI ENERGI 2013 (2)Arah Kebijakan Subsidi BBM dan LPG 2013:9. Memperbaiki mekanisme penyaluran BBM bersubsidi dan meningkatkan pengawasan.10. Mencegah terjadinya penyelewengan/penyalahgunaan dalam penggunaan BBM bersubsidi dengan melakukan distribusi BBM bersubsidi sistem tertutup berdasarkan kebutuhan riil di masyarakatParameter Subsidi BBM dan LPG 2013, antara lain:• Volume BBM Bersubsidi: 46,0 juta KL• ICP: US$100/Barel• Kurs: Rp9.300/US$ 56
  • POKOK-POKOK KEBIJAKAN SUBSIDI ENERGI 2013 (3)Arah Kebijakan Subsidi Listrik 2013:1. Efisiensi dan alokasi subsidi listrik yang tepat sasaran;2. Memperbaiki struktur kelompok penerima subsidi sesuai target sasaran;3. Meningkatkan rasio elektrifikasi yang ditargetkan mencapai sekitar 77,6 persen;4. Meningkatkan penjualan tenaga listrik;5. Menurunkan susut jaringan;6. Menyelesaikan segera program pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW Tahap I dan mempercepat program pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW Tahap II;7. Menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik;8. Meningkatkan bauran energi panas bumi, air dan biodiesel; dan9. Mengembangkan energi tenaga surya khususnya di daerah-daerah terpencil.Parameter Subsidi Listrik 2013, antara lain:• Pertumbuhan Penjualan Listrik: 9%• Kurs: Rp9.300/US$• ICP: US$100/Barel• Margin: 7% 57
  • POKOK-POKOK KEBIJAKAN SUBSIDI NON ENERGI 2013 (1)Kebijakan Subsidi Pangan 2013:1. Pemberian subsidi pangan kepada 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) sesuai data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 dengan jumlah 15 kg/RTS/bulan, dengan memprioritaskan penggunaan beras produksi dalam negeri;2. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan dan alokasi anggaran subsidi pangan; dan3. Mendukung program ketahanan pangan nasional.Kebijakan Subsidi Pupuk dan Benih 2013:1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas subsidi pupuk dan benih;2. Penyaluran pupuk dan benih bersubsidi melalui pola Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);3. Penyediaan stok pupuk dan benih bersubsidi yang mencukupi;4. Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi;5. Peningkatan kesadaran petani dalam pemanfaatan pupuk organik; dan6. Mendukung program ketahanan pangan nasional. 58
  • POKOK-POKOK KEBIJAKAN SUBSIDI NON ENERGI 2013 (2)Kebijakan Subsidi/PSO (Public Service Obligation) 2013:Membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan transportasi melalui penyediaanKereta Api kelas Ekonomi (PT KAI) dan Kapal Laut kelas Ekonomi (PT PELNI), sertakebutuhan masyarakat atas informasi publik (LKBN ANTARA) dan jasa layanan pos(PT POSINDO).Kebijakan Subsidi Bunga Kredit Program 2013:Mendukung program-program dalam rangka menggerakkan ekonomi mikro(UMKM), antara lain:1. Kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E);2. Subsidi bunga untuk air bersih;3. Kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan (KPEN-RP);4. Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS); dan5. Imbal jasa penjaminan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).Kebijakan Subsidi Pajak (Pajak ditanggung Pemerintah/DTP)2013:Mendukung program stabilisasi harga kebutuhan pokok dan perkembangan industrinasional yang strategis. 59
  • Kebijakan Bantuan Sosial Tahun 2013…1. Meningkatkan dan memperluas cakupan program-program perlindungan sosial melalui: a) BOS Kementerian Agama yang berkeadilan dan merata untuk semua agama; b) Beasiswa untuk Siswa & Mahasiswa Miskin; c) Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas); d) Program Keluarga Harapan (PKH); e) Penguatan program pro Rakyat klaster 4;2. Melanjutkan kesinambungan program pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri; dan3. Menanggulangi risiko sosial akibat bencana alam melalui pengalokasian Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam. 60
  • Kebijakan Belanja Lain-lain Tahun 2013… (1)1. Mengantisipasi perubahan asumsi ekonomi makro melalui penyediaan dana cadangan risiko fiskal;2. Menyediakan biaya operasional lembaga negara yang belum mempunyai kode bagian anggaran (BA) sendiri dan kontribusi kepada lembaga internasional;3. Mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan dana cadangan beras Pemerintah (CBP), cadangan benih nasional (CBN), dan cadangan stabilisasi harga pangan;4. Menyediakan alokasi anggaran untuk ongkos angkut beras PNS di distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;5. Menyediakan alokasi anggaran untuk penugasan kepada PT SMI dalam rangka fasilitasi penyiapan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Kereta Api Bandara Soekarno Hatta – Manggarai dan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan;6. Menyediakan alokasi anggaran persiapan Pemilu tahun 2014; 61
  • Kebijakan Belanja Lain-lain Tahun 2013… (2)7. Menyediakan cadangan pemetaan dan pembangunan shelter di daerah rawan bencana;8. Menyediakan cadangan pengadaan tanah, pembangunan perumahan dan sarana pemberdayaan ekonomi untuk pengungsi di Nusa Tenggara Timur (NTT);9. Menyediakan cadangan anggaran pembentukan dan kegiatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);10. Menyediakan alokasi anggaran untuk persiapan sebagai tuan rumah penyelenggaraan APEC Meeting 2013;11. Menyediakan cadangan sosialisasi/edukasi/advokasi masyarakat tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);12. Menyediakan alokasi dana dukungan kelayakan/viability gap fund (VGF) untuk proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan dan SPAM Bandar Lampung; dan13. Menyediakan cadangan anggaran infrastruktur untuk peningkatan pembangunan infrastruktur dan energi. 62
  • TRANSFER KE DAERAH APBN-P 2012 DAN RAPBN 2013 (triliun rupiah) 2012 2013 Selisih thd APBN-P 2012 Uraian APBN-P RAPBN Rp % 1. Dana Perimbangan 408,4 435,3 26,9 6,6 a. Dana Bagi Hasil 108,4 99,4 (9,0) (8,3) b. Dana Alokasi Umum 273,8 306,2 32,3 11,8 c. Dana Alokasi Khusus 26,1 29,7 3,6 13,7 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 70,4 83,6 13,2 18,8 a. Dana Otonomi Khusus 12,0 13,2 1,3 10,8 b. Dana Penyesuaian 58,5 70,4 11,9 20,4 JUMLAH 478,8 518,9 40,1 8,4Transfer ke Daerah dalam RAPBN 2013 direncanakan sebesar Rp518,9 T, lebih tinggi Rp40,1 T dari paguAPBN-P 2012 sebesar Rp478,8 T, berkaitan dengan:1. Peningkatan DAK terutama sebagai akibat kebijakan affirmative policy kepada 183 kabupaten daerah tertinggal (tambahan DAK Rp1,88T), dan Pengalihan Anggaran Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian ke DAK sebesar Rp417,1M.2. Peningkatan Dana Penyesuaian terkait dengan meningkatnya Tunjangan Profesi Guru. 63
  • POKOK-POKOK KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH 2013 (1)Arah Kebijakan DBH 2013:1. Meningkatkan akurasi data melalui koordinasi dengan pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Perpajakan.2. Menyempurnakan proses penghitungan dan penetapan alokasi DBH secara lebih transparan dan akuntabel melalui mekanisme rekonsiliasi data antara Pemerintah Pusat dan Daerah Penghasil.3. Melaksanakan prinsip by origin.4. Menyempurnakan sistem penyaluran DBH lebih tepat waktu dan tepat jumlah.5. Menyelesaikan kurang/lebih bayar DBH.Arah Kebijakan DAU 2013:1. Menggunakan prinsip Non Hold Harmless.2. Meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (sebagai equalization grant), melalui peningkatan kinerja dan pencapaian hasil yang berkualitas terhadap pelaksanaan DAU antara lain dengan penyempurnaan kebijakan formula.3. Meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU yang bersumber dari lembaga/instansi yang berwenang. 64
  • POKOK-POKOK KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH 2013 (2)Arah Kebijakan DAK 2013:1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik dalam rangka mendorong pencapaian standar pelayanan minimal (SPM), melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat, serta meningkatkan efektivitas belanja daerah;2. Memantapkan perencanaan DAK dengan mendorong pendekatan berbasis output/outcome, sesuai dengan RPJM;3. Meningkatkan koordinasi penyusunan petunjuk teknis;4. Meningkatkan akurasi data-data teknis dan menghindari duplikasi kegiatan antarbidang DAK; 65
  • POKOK-POKOK KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH 2013 (3)Arah Kebijakan DAK 2013:5. Memperhatikan daerah tertinggal di masing-masing bidang DAK;6. Meningkatkan kinerja dan kualitas pengelolaan DAK;7. Mendorong Kementerian/Lembaga untuk mengalihkan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran Kementerian/Lembaga yang masih digunakan untuk melaksanakan urusan daerah secara bertahap ke DAK;8. Meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK, sehingga dapat membantu sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan yang didanai dari sumber pendanaan lainnya (APBN dan APBD);9. Menerapkan kebijakan disinsentive kepada daerah yang tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan DAK melalui penggunaan kinerja pelaporan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan kriteria teknis perhitungan alokasi DAK. 66
  • POKOK-POKOK KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH 2013 (4)Arah Kebijakan Dana Otonomi Khusus 2013:1. Dana otonomi khusus diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat setara dengan 2% dari plafon DAU Nasional;2. Dana otonomi khusus diberikan kepada Provinsi Aceh setara dengan 2% dari plafon DAU Nasional;3. Dana tambahan infrastruktur diberikan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 67
  • POKOK-POKOK KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH 2013 (5)Arah Kebijakan Dana Penyesuaian 2013:1. Menyediakan anggaran untuk Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang diberikan kepada Guru PNSD yang belum menerima tunjangan profesi.2. Menyediakan alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD yang diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Menyediakan anggaran BOS yang diberikan kepada sekolah (SD/SMP) untuk mendukung biaya operasional sekolah.4. Menyediakan anggaran Dana Insentif Daerah yang akan dialokasikan kepada daerah sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja daerah di bidang pengelolaan keuangan, kinerja pendidikan, dan kinerja ekonomi kesejahteraan.5. Menyediakan dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) yang akan diberikan kepada Pemerintah daerah percontohan atas keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan infrastruktur yang didanai melalui DAK dengan hasil/output yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 68
  • DEFISIT & PEMBIAYAAN ANGGARAN APBNP 2012 dan RAPBN 2013 (triliun rupiah) 2012 2013 Selisih thd APBN-P 2012 Uraian APBN-P RAPBN Rp % D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B) (190,1) (150,2) 39,9 (21,0) % Defisit Terhadap PDB (2,23) (1,62) 0,61 (27,21) E. PEMBIAYAAN (I + II) 190,1 150,2 (39,9) (21,0) I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 194,5 169,6 (24,9) (12,8) 1. Perbankan dalam negeri 60,6 14,3 (46,3) (76,4) 2. Non-perbankan dalam negeri 134,0 155,3 21,3 15,9 a.l Surat Berharga Negara (neto) 159,6 177,3 17,7 11,1 Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (7,0) (5,0) 2,0 (28,6) II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (4,4) (19,5) (15,0) 339,6 1. Penarikan Pinjaman LN (bruto) 53,7 45,9 (7,8) (14,5) a. Pinjaman Program 15,6 6,5 (9,1) (58,3) b. Pinjaman Proyek Bruto 38,1 39,4 1,3 3,4 2. Penerusan Pinjaman (SLA) (8,4) (7,0) 1,5 (17,4) 3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN (49,7) (58,4) (8,7) 17,5 KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN 0,0 0,0 (0,0) -• Defisit anggaran dalam RAPBN 2013 direncanakan sebesar Rp150,2 T atau 1,62% terhadap PDB.• Pembiayaan anggaran direncanakan bersumber dari: a) Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp169,6 T, terutama dari Surat Berharga Negara (SBN). b) Pembiayaan Luar Negeri (neto) tetap dipertahankan negatif (negatif Rp19,5 T). 69
  • POKOK-POKOK KEBIJAKAN PEMBIAYAAN RAPBN 2013 (1)Pembiayaan Melalui Utang:1. Menggunakan pinjaman luar negeri secara cermat terutama untuk pembiayaan proyek dan prosesnya tanpa agenda politik dan dengan persyaratan yang dapat diterima;2. Mempertahankan kebijakan pinjaman luar negeri net negative flow;3. Mengupayakan tercapainya rasio utang terhadap PDB berkisar 21-23 persen pada akhir tahun 2013;4. Mengembangkan instrumen SBSN atau Sukuk Negara untuk pembiayaan infrastruktur,5. Mengupayakan fleksibilitas pembiayaan utang melalui penggunaan instrumen utang dengan biaya yang relatif rendah dan risiko yang terkendali;6. Melakukan konversi surat utang Pemerintah di BI yang tidak dapat diperdagangkan menjadi SBN yang dapat diperdagangkan untuk mendukung efisiensi pengelolaan moneter dan pengembangan pasar keuangan dengan tetap memperhatikan kepentingan untuk menjaga ketahanan fiskal dan kesehatan neraca BI serta rambu- rambu perundang-undangan yang berlaku,7. Dalam hal K/ L akan menggunakan sumber pembiayaan yang bersifat tied loan hendaknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Komisi terkait di DPR. 70
  • POKOK-POKOK KEBIJAKAN PEMBIAYAAN RAPBN 2013 (2)Terhadap Pengelolaan Penerusan Pinjaman/Subsidiary Loan Agreement (SLA):1. Melakukan penerusan pinjaman secara selektif berdasarkan tujuan penggunaan yang diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur,2. Kebijakan pembiayaan melalui penerusan pinjaman kepada BUMN dan Pemda diprioritaskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur terutama untuk energi, fasilitas pembiayaan infrastruktur, transportasi, penanggulangan banjir dan air bersih,3. Dalam rangka mengefisienkan biaya yang ditimbulkan terhadap penarikan dan penyaluran penerusan pinjaman melalui: a) Percepatan proses pembahasan dan persetujuan terhadap alokasi penerusan pinjaman, b) Mempercepat penerbitan DIPA, c) Merencanakan waktu penarikan pinjaman secara akurat. 71
  • POKOK-POKOK KEBIJAKAN PEMBIAYAAN RAPBN 2013 (2)Pembiayaan Melalui Nonutang :1. Pemanfaatan dana SAL, terutama untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis pasar SBN dan pemanfaatan di awal tahun untuk membiayai pembangunan infrastruktur.2. Mengarahkan penggunaan dana investasi Pemerintah terutama untuk pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kapasitas investasi Pemerintah, terutama untuk pengambilalihan PT Inalum.3. Pengalokasian dana PMN untuk meningkatkan kapasitas penjaminan program KUR, modal awal BPJS, restrukturisasi dan revitalisasi BUMN, dan memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional dan pada ASEAN Infrastructure Fund;4. Peningkatan governance dan melakukan alokasi investasi secara selektif melalui dana investasi Pemerintah;5. Menambah dana bergulir untuk penyediaan fasilitas pembiayaan dalam rangka perolehan/ pemilikan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah(MBR), pembangunan pembangkit listrik tenaga geothermal, pengelolaan dana bergulir koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM); dan6. Pengalokasian dana kewajiban penjaminan terhadap kredit PT PLN, PDAM, dan Central Java Power Plant (CJPP) yang telah dijamin Pemerintah. 72
  • RASIO UTANG PEMERINTAH TERHADAP PDBtriliun rupiah 9.270 10.000 40% 8.543 9.000 35% 35% 33% 7.427 8.000 30% Outstanding Utang 6.436 28% 7.000 26% PDB 5.606 24% 25% 6.000 23% 23% 4.949 Rasio Utang 5.000 20% 3.951 4.000 15% 3.000 2.154 1.984 1.803 10% 1.677 1.637 1.590 1.389 2.000 5% 1.000 0 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Walaupun terdapat tambahan utang baru, pertumbuhan outstanding utangPemerintah tetap dapat dikendalikan,Rasio utang Pemerintah terhadap PDB diperkirakan dapat diturunkansecara konsisten dari 35% (2007)  23% (2013). 73
  • UPAYA MITIGASI KRISIS 20131. Telah tersedianya Bond Stabilization Framework;2. Melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia untuk melakukan stabilisasi pasar SBN;3. Melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia dan LPS, yang kemudian akan diikuti pula dengan kerjasama dengan OJK, menyiapkan Crisis Management Protocol (CMP) dalam rangka menghadapi krisis di sektor keuangan dan tekanan terhadap keuangan negara melalui pembentukan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan;4. Pengeluaran yang dapat melebihi pagu untuk antisipasi keadaan darurat dengan persetujuan DPR;5. Tersedianya pinjaman siaga dari development partner untuk keadaan darurat;6. Tersedianya dana cadangan risiko fiskal (untuk menghadapi risiko perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan stabilisasi harga).7. Tersedianya Saldo Anggaran Lebih (SAL). 74