Your SlideShare is downloading. ×
0
Oleh: Ikomatussuniah
September 2012
PENGERTIAN HUKUM PAJAK
 Prof.Dr. Rochmat Soemitro, SH:

“Pajak adalah peralihan kekayaan rakyat kepada
kas negara untuk m...
 Dr. Soeparman Soemahamidjadja:

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang
yang dipungut oleh penguasa berdasarka...
 Prof.Dr.P.J.A.Adriani:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat
dipaksakan yang terutang oleh yang wajib
membayarn...
 Psl 1 angka 1 UU No. 28/2007 (KUP):

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara
yang terutang oleh orang pribadi...
 Hukum pajak materiil adalah:

“Hukum pajak yang mengatur norma-norma yang
menerangkan
keadaan-keadaaan,
perbuatanperbuat...
 Hukum pajak materiil menjelaskan pengertian

tentang:
a) Subjek dan objek pajak
b) Tarif dan batasan pengenaan pajak
c) ...
 Hukum pajak formil adalah: “hukum pajak yang

mengatur mengenai bentuk dan tata cara untuk
menjalankan ketentuan pada hu...
RETRIBUSI
 Dasar hukum:

UU No.34 Tahun 2000
2. Peratutan Pemerintah RI No.26/2001
3. UU No. 28 Tahun 2009
1.
 Pasal 1 ayat 1 PP No.66/2001. Retribusi adalah:

“Pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yan...
 Restribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi

pasal 1 angka 46 UU Pajak Daerah No.28/2009 adalah:
“Pungutan daer...
 Pengenaan retribusi dibedakan sebagai berikut”

Retribusi jasa usaha
2. Retribusi jasa umum
3. Retribusi perizinan terte...
 Perda tentang retribusi sekurang-kurangnya mengatur

ketentuan mengenai:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nama, objek dan su...
SUMBANGAN
 R. Santoso Brotodihardjo:

“Sumbangan adalah biaya- biaya yang dikeluarkan
untuk prestasi pemerintah tertentu ...
JENIS PAJAK
 Jenis pajak berdasarkan pihak yang

menanggung:
1. Pajak Langsung, adalah pajak yang
pembayarannya harus dit...
 . Jenis pajak berdasarkan pihak yang memungut:

1. Pajak Negara atau Pajak Pusat, adalah pajak
yang dipungut oleh pemeri...
 . Jenis pajak berdasarkan sifatnya:

1. Pajak Subjektif, adalah pajak yang memperhatikan
kondisi keadaan wajib pajak. Da...
Objek pajak
 Objek pajak (tatbestand)atau sasaran pengenaan pajak

dapat diartikan sebagai keadaan , peristiwa dan
perbua...
SUBJEK PAJAK
 Subjek pajak adalah orang atau badan yang telah

memenuhi syarat subjektif. Menurut UU PPh, sujek
pajak dap...
WAJIB PAJAK
 Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi

syarat objektif, selain juga syarat subjektif.
 Menuru...
 Menurut tempatnya, subjek pajak/wajib pajak dapt

dibedakan menjadi:
1. Subjek pajak/wajib pajak dalam negeri
2. Subjek ...
FUNGSI PAJAK
 Fungsi

Anggaran (budgeter): merupakan
pembiayaan
untuk
pembangunan
penyelenggaraan negara.

fungsi
dan

 ...
 Mari’e Muhammad, fungsi pajak dinegara berkembang

:
a. Pajak merupakan alat instrumen penerimaan negara
b. Pajak merupa...
ASAS PEMUNGUTAN PAJAK
 ADAM SMITH (1723-1790) DALAM BUKUNYA AN

INQUIRY INTO THE NATURE AND CAUSES OF THE
WEALTH OF NATIO...
LANJUTAN
 ASAS ASAS MENURUT FALSAFAH HUKUM:

ASAS KEADILAN
2. ASAS YURIDIS
3. ASAS EKONOMIS
4. ASAS FINANSIAL
1.
LANJUTAN
 TEORI PAJAK YANG DIDENGUNGKAN UNTUK

MELANGGENGKAN ASAS KEADILAN:
1. TEORI ASURANSI
2. TEORI KEPENTINGAN
3. TEO...
TARIF PAJAK
 TARIF PAJAK PROPORSIONAL ATAU SEBANDING

adalah tarif yang merupakan persentasi yang tetap.
 TARIF PAJAK PR...
PENGADILAN PAJAK
 ADALAH BADAN PERADILAN YANG MELAKSANAKAN

KEKUASAAN KEHAKIMAN BAGI WAJIB PAJAK ATAU
PENANGGUNG PAJAK YA...
 TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK

SESUAI PASAL 3 UU PENGADILAN PAJAK ADALAH
PADA IBU KOTA NEGARA.
 SUSUNAN PENGADILAN ...
 PENGADILAN PAJAK MERUPAKAN PENGADILAN

TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR DALAM
MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA PAJAK.
TUGAS DA...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Hukum pajak

4,000

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,000
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
167
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Hukum pajak"

  1. 1. Oleh: Ikomatussuniah September 2012
  2. 2. PENGERTIAN HUKUM PAJAK  Prof.Dr. Rochmat Soemitro, SH: “Pajak adalah peralihan kekayaan rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investement”.
  3. 3.  Dr. Soeparman Soemahamidjadja: “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan normanorma hukum, guna menutup biaya produksi barangbarang dan jasa kolektip dalam mencapai kesejahteraan umum”.
  4. 4.  Prof.Dr.P.J.A.Adriani: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan) dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah”
  5. 5.  Psl 1 angka 1 UU No. 28/2007 (KUP): “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
  6. 6.  Hukum pajak materiil adalah: “Hukum pajak yang mengatur norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaaan, perbuatanperbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besar pajaknya”.
  7. 7.  Hukum pajak materiil menjelaskan pengertian tentang: a) Subjek dan objek pajak b) Tarif dan batasan pengenaan pajak c) Dasar pengenaan pajak d) Utang pajak dan piutang pajak e) Kredit pajak f) Pemotongan dan pemungutan pajak
  8. 8.  Hukum pajak formil adalah: “hukum pajak yang mengatur mengenai bentuk dan tata cara untuk menjalankan ketentuan pada hukum pajak materiil”.  Hukum pajak formil mengatur antara lain persayaratan permohonan NPWP, persyaratan permohonan PKP, tata cara pemeriksaan pajak, persyaratan keberatan, banding, gugatan.
  9. 9. RETRIBUSI  Dasar hukum: UU No.34 Tahun 2000 2. Peratutan Pemerintah RI No.26/2001 3. UU No. 28 Tahun 2009 1.
  10. 10.  Pasal 1 ayat 1 PP No.66/2001. Retribusi adalah: “Pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.
  11. 11.  Restribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi pasal 1 angka 46 UU Pajak Daerah No.28/2009 adalah: “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  12. 12.  Pengenaan retribusi dibedakan sebagai berikut” Retribusi jasa usaha 2. Retribusi jasa umum 3. Retribusi perizinan tertentu 1.
  13. 13.  Perda tentang retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nama, objek dan subjek retribusi Golongan retribusi Caramengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Struktur dan besarnya tarif retribusi Wilayah dan tata cara pemungutan Sanksi administrasi Tata cara penagihan Tanggal mulai berlakunya
  14. 14. SUMBANGAN  R. Santoso Brotodihardjo: “Sumbangan adalah biaya- biaya yang dikeluarkan untuk prestasi pemerintah tertentu tidak boleh dikeluarkan dari kas umum, karena prestasi itu tidak ditujukan kepada penduduk seluruhnya, tetapi hanya untuk sebagian tertentu saja.
  15. 15. JENIS PAJAK  Jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung: 1. Pajak Langsung, adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : PPh, PBB. 2. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Penjualan, PPN, PPn-BM, Bea Materai dan Cukai.
  16. 16.  . Jenis pajak berdasarkan pihak yang memungut: 1. Pajak Negara atau Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Contoh : PPh, PPN, PPn dan Bea Materai. 2. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan daerah. Contoh : Pajak tontonan, pajak reklame, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) PBB, Iuran kebersihan, Retribusi terminal, Retribusi parkir, Retribusi galian pasir.
  17. 17.  . Jenis pajak berdasarkan sifatnya: 1. Pajak Subjektif, adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Dalam hal ini penentuan besarnya pajak harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan kemampuan membayar wajib pajak. Contoh : PPh. 2. Pajak Objektif, adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPN, PBB, PPn-BM.
  18. 18. Objek pajak  Objek pajak (tatbestand)atau sasaran pengenaan pajak dapat diartikan sebagai keadaan , peristiwa dan perbuatan yang menurut ketentuan undang-undang memenuhi syarat bagi dikenakannya pajak.  Syarat objektif adalah syarat yang berkaitan dengan sasaran pengenaan pajak (objek pajak).
  19. 19. SUBJEK PAJAK  Subjek pajak adalah orang atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif. Menurut UU PPh, sujek pajak dapat berupa: 1. Orang pribadi 2. Badan 3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 4. Bentuk usaha tetap
  20. 20. WAJIB PAJAK  Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat objektif, selain juga syarat subjektif.  Menurut UU No 28/2007, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  21. 21.  Menurut tempatnya, subjek pajak/wajib pajak dapt dibedakan menjadi: 1. Subjek pajak/wajib pajak dalam negeri 2. Subjek pajak/wajib pajak luar negeri.
  22. 22. FUNGSI PAJAK  Fungsi Anggaran (budgeter): merupakan pembiayaan untuk pembangunan penyelenggaraan negara. fungsi dan  Fungsi mengatur (regulerend): pajak berfungsi sebagai alat kebijakan ekonomi politik yang kan mempengaruhi pertumuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat.
  23. 23.  Mari’e Muhammad, fungsi pajak dinegara berkembang : a. Pajak merupakan alat instrumen penerimaan negara b. Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi c. Pajak merupakan alat redistribusi
  24. 24. ASAS PEMUNGUTAN PAJAK  ADAM SMITH (1723-1790) DALAM BUKUNYA AN INQUIRY INTO THE NATURE AND CAUSES OF THE WEALTH OF NATIONS , ASAS THE FOUR MAXIMS: 1. EQUALITY 2. CERTAINTY 3. CONVENEINCE OF PAYMENT 4. EFISIENSI
  25. 25. LANJUTAN  ASAS ASAS MENURUT FALSAFAH HUKUM: ASAS KEADILAN 2. ASAS YURIDIS 3. ASAS EKONOMIS 4. ASAS FINANSIAL 1.
  26. 26. LANJUTAN  TEORI PAJAK YANG DIDENGUNGKAN UNTUK MELANGGENGKAN ASAS KEADILAN: 1. TEORI ASURANSI 2. TEORI KEPENTINGAN 3. TEORI GAYA PIKUL 4. TEORI KEWAJIBAN PAJAK MUTLAK ATAU TEORI BAKTI 5. TEORI ASAS GAYA BELI
  27. 27. TARIF PAJAK  TARIF PAJAK PROPORSIONAL ATAU SEBANDING adalah tarif yang merupakan persentasi yang tetap.  TARIF PAJAK PROGRESIF adalah suatu tarif yang persentasenya semakin besar jumlah yang harus dikenakan pajak, semakin menjadi lebih besar.  TARIF TETAP adalah tarif pajak yang besarnya tetap dan tidak tergantung kepada nilai objek yang dikenakan pajak  TARIF DEGRESIF adalah tarif yang besar persentasenya semakin menurun bila semakin besar jumlahnya yang harus dikenakan pajak.
  28. 28. PENGADILAN PAJAK  ADALAH BADAN PERADILAN YANG MELAKSANAKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN BAGI WAJIB PAJAK ATAU PENANGGUNG PAJAK YANG MENCARI KEADILAN TERHADAP SENGKETA PAJAK (pasal 2 UU No. 14/2002)  SENGKETA PAJAK ADALAH SENGKETA YANG TIMBUL DALAM BIDANG PERPAJAKAN ANTARA WAJIB PAJAK ATAU PENANGGUNG PAJAK DENGAN PEJABAT YANG BERWENANG, SEBAGAI AKIBAT DIKELUARKANNYA KEPUTUSAN YANG DAPAT DIAJUKANNYA BANDING ATAU GUGATAN KEPADA PENGADILAN PAJAK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN, TERMASUK ATAS GUGATAN PELAKSANAAN PENAGIHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA. (PASAL 1 HURUF 5 UU NO.14/2002)
  29. 29.  TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK SESUAI PASAL 3 UU PENGADILAN PAJAK ADALAH PADA IBU KOTA NEGARA.  SUSUNAN PENGADILAN PAJAK (PASAL 6 UU NO. 14/2002: 1. PIMPINAN PENGADILAN PAJAK 2. HAKIM PENGADILAN PAJAK 3. SEKRETARIS PENGADILAN PAJAK 4. PANITERA PENGADILAN PAJAK
  30. 30.  PENGADILAN PAJAK MERUPAKAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA PAJAK. TUGAS DAN WEWENANG PENGADILAN PAJAK ADALAH MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA PAJAK, YAN GDAPAT DIBEDAKAN MENURUT SENGKETANYA MENJADI SEPERTI BERIKUT: 1. KEKUASAAN DALAM BANDING 2. KEKUASAAN DALAM GUGATAN 3. KUASA HUKUM
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×