BAB III
HUKUM ORGANISASI PERUSAHAAN
A. BENTUK BADAN USAHA
1. Maatschap (Persekutuan)
adalah suatu peretujuan dimana 2 orang atau lebih
mengikatkan diri untuk ...
Isi perjanjian
1. bagian yang harus dimasukan kedalampersekutuan
2. Cara kerja pembagian keuntungan
3. Tujuan kerja sama
4...
2. VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA ( FA)
adalah persekutuan 2 orang atau lebih dimana masing-masing pihak mengeluarkan modal
dan ...
3. COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP (CV)
 adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung
m...
4. PERSEROAN TERBATAS (PT)
 Adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan usaha
dengan modal dasar ...
5.KOPERASI
 Adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan
atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan pa...
NILAI YANG MENDASARI KOPERASI
(PASAL 6 UU KOPERASI)
1. Kekeluargaan
2. Menolong diri sendiri
3. Bertanggunng jawab
4. Demo...
PERAN DAN FUNGSI
KOPERASI
1. Membangun dan mengembangkan potensi
kemampuan ekonomi anggota
2. Berperan aktif dalam upaya m...
 Jenisnya :
1. koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan
beranggotakan orang perorang
2. Koperasi sekunder ...
CONTINUE....
 Perangkat koperasi
1. Rapat anggota dilaksanakan min 1 tahun sekali yang
menetapkan AD, kebijakan umum orga...
6. YAYASAN (STICHTING)
 Adalah suatu badan yang melakukan berbagai kegiatan
yang bersifat sosial dan mempunyai tujuan idi...
 Kedudukan yayasan sebagai badan hukum yang
mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :
1. Mempunyai harta kekayaan tersendir...
 Organ yayasan terdiri atas :
1. Pembina, diatur dalam pasal 28-30 UU Yayasan yang
memiliki kewenangan :
A. Memtuskan men...
PERUSAHAAN BUMN
(UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN
2003)
 Adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki o...
JENIS BUMN TERDIRI ATAS PERUM DAN PERSERO
1. Perum (Ps.1:4)
adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan
tidak te...
 Menteri keuangan dan menteri terkait tidak
bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan
hukum yang di buat perum dan t...
PERSERO
 Adalah BUMN yang berbentuk PT yang modalnya terbagi
dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya
di...
RESTRUTURISASI DAN PRIVATISASI
Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam
rangka penyehatan BUMN yang merupakan sal...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bab iii hukum organisasi perusahaan

827
-1

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
827
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab iii hukum organisasi perusahaan

  1. 1. BAB III HUKUM ORGANISASI PERUSAHAAN
  2. 2. A. BENTUK BADAN USAHA 1. Maatschap (Persekutuan) adalah suatu peretujuan dimana 2 orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu ke dalam persekutuan, dengan makasud mencari keuntungan yang terjadi karenanya. Dasar hukumnya Pasal 1618-1652 KUHPdt.  sesuatu disini berupa barang, uang atau tenaga/ keahlian.  maatschap disebut sebagai persekutuan dasar karena besarnya modal tidak ditentukan, lapangan kerja tidak dibatasi , dan tidak ada pengumuman kepada pihak ketiga.  Didirikan melalui perjanjian sederhana tanpa pengajuan formal dan peretujuan pemerintah
  3. 3. Isi perjanjian 1. bagian yang harus dimasukan kedalampersekutuan 2. Cara kerja pembagian keuntungan 3. Tujuan kerja sama 4. Waktu atau lamanya, dll Tanggung jawab 1. Tanggung jawab intern antara mitra ditunjuk pengurus oleh para mitra yang berhak melakukan semua semua tindakan kepengursan walaupun tidak dianggap perlu (Pasal 1637 KUHPdt). 2. Tanggung jawab terhadap pihak ketiga. bahwa pihak ketiga yang mengadakan perjanjian dengan mitra tidak dapat mengikat mitra tersebut mengikat maatschap secara keseluruhan. (Pasal 1642 KUHPdt) Pembubaran Berdasarkan pasal 1646 Kuhpdt bubarnya maatschap berdasarkan 4 hal : 1. Lewatnya waktu yang ditentukan 2. Musnahnya barang atau selesainya perbuatan pokok yang menjadi mitra 3. Jika salah seorang meninggal atau ditempatkan dibawah pengampuan, atau jika dinyatakan pailit.
  4. 4. 2. VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA ( FA) adalah persekutuan 2 orang atau lebih dimana masing-masing pihak mengeluarkan modal dan melakukan usaha secara bersama-sama dibidang komersial, dasar hukum pasal 16-35 KUHD. Firma didirikan dengan akta otentik (Pasal 22 KUHD), Isi akta (Pasal 26 KUHD) Hak dan tanggung jawab : 1. Setiap anggota brhak mlakukan pengumuman dan brtindak kluar atas nama firma. 2. Prjanjian yang dibuat oleh sorang anggota juga mngikat anggota lain. 3. Sgala ssuatu yang diperoleh oleh seorang angota mnjadi harta firma 4. Tiap-tiap anggota secara tanggung menanggung bertanggung jawab secara solider Perbedaan dan persamaan Fa dengan maatschap 1. Fa. Bertanggung jawab untuk seluruhnya/tanggung jawab solider, maatschap bertanggung jawab sendiri-sendiri 2. Fa.Tidak perlu diberi kuasa khusus, maatschap sebaliknya 3. Fa. Dan maatschap sama-sama Bukan badan hukum 4. Fa. mempunyai harta kekayaan, maatschap sebaliknya 5. Didirikan dengan perjanjian atas dasar konsensualitas, yaitu harus dengan akta otentik (Pasal
  5. 5. 3. COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP (CV)  adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menangggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang.  Dasar hukum pasal 19 KUHD  Status CV sebagai badan hukum  Perbedaan mitra biasa dengan mitra diam 1. Mitra biasa mempunyai hak untuk mengelola CV sedangkan mitra diam tidak 2. Mitra biasa secara pribadi bertanggung jawab untuk seluruh utang CV sedangkan mitra diam hanya bertanggung jawab untuk transaksi sampai sejumlah kontribusinya. Hubungan dengan pihak ketiga : pihak ketiga tidak boleh menuntut mitra diam kecuali mitra diam menampilkan kewenangan mengurus CV maka dia boleh dituntut seperti mitra biasa (Pasal 20, 21 KUHD).
  6. 6. 4. PERSEROAN TERBATAS (PT)  Adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang ini serta peraturan pelaksananya.  Dasar hukum UU No.40 tahun 2007  Pendirian berdasarkan KUHD Bab III bag.3 Pasal 36-56 dan UUPT Bab II  Oragan PT terdiri atas: 1. RUPS 2. Komisaris 3. Direksi  Macam-macam PT 1. PT. tertutup, modal minimal 50 juta. 2. PT. Terbuka, adalah PT. yang modal dan pemegang saham memenuhi kriteria PT. yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yaitu 300 pemegang saham dan 3 milyar Modal PT , dalam PT terdapat Struktur modal yaitu modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor Tugas : membuat tulisan tentang Perbandingan pendirian PT berdasarkan KUHD dan UUPT Tulis tentang organ peruahaan mengacu pada UUPT : hak, kewajiban dan tanggung jawab
  7. 7. 5.KOPERASI  Adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.  Dasar hukum UU No.17 tahun 2012 perubahan atas 25 tahun 1992  Prinsip koperasi ; 1. Keanggotaan bersifat sukarela 2. Pengawasan oleh anggota dilaksanakan secara demokratis 3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi 4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
  8. 8. NILAI YANG MENDASARI KOPERASI (PASAL 6 UU KOPERASI) 1. Kekeluargaan 2. Menolong diri sendiri 3. Bertanggunng jawab 4. Demokrasi 5. Persamaan 6. Berkeadilan 7. kemandirian
  9. 9. PERAN DAN FUNGSI KOPERASI 1. Membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota 2. Berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia 3. Memperkokoh perekonomian rakyat 4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan
  10. 10.  Jenisnya : 1. koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perorang 2. Koperasi sekunder adalah koperasi yag didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.  Syarat pendirian : 1. Dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang untuk koperasi primer atau 3 koperasi untuk koperasi sekunder 2. Dibentuk dengan akta otentik yang memuat AD sekurang- kuragnya berisikan; daftar nama pendiri, nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, ketentuan mengenai anggota, Rapat anggota, pengelolaan, permodalan, jangka waktu berdirinya, pembagian SHU, dan sanksi.  Status badan hukum diperoleh setelah akta pendirian disahkan pemerintah minimal 3 bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.
  11. 11. CONTINUE....  Perangkat koperasi 1. Rapat anggota dilaksanakan min 1 tahun sekali yang menetapkan AD, kebijakan umum organisasi, pemilihan pengurus, rencana kerja, mebagian SHU dll 2. Pengurus bertugas mengelola koperasi, mengajukan rencana kerja, menyelenggarakan pembukuan keuangan, menyelenggarakan RAT, dll. 3. Pengawas : Bertugas melakukan pengawasan dalam pelaksanaan koperasi dan berwenang mendapatkan keterangan yang diperlukan.  Modal, berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah  Pembubaran koperasi berdasarkan keputusan RAT atau keputusan pemerintah
  12. 12. 6. YAYASAN (STICHTING)  Adalah suatu badan yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat sosial dan mempunyai tujuan idiil.  Dasar hukum UU No. No.16 tahun 2001, mendefinisikan yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.
  13. 13.  Kedudukan yayasan sebagai badan hukum yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : 1. Mempunyai harta kekayaan tersendiri 2. Mempunyai tujuan sendiri 3. Mempunyai alat perlengkapan.  Syarat pendirian yayasan diantaranya : 1. Yayasan didirikan oleh Stu orang atau lebih dengan memisahkan harta kekayaan 2. Didirikan dengan akta notaris 3. Dapat didirikan berdasarkan surat wasiat 4. Biaya pendirian akta ditetapkan oleh pemerintah
  14. 14.  Organ yayasan terdiri atas : 1. Pembina, diatur dalam pasal 28-30 UU Yayasan yang memiliki kewenangan : A. Memtuskan mengenai perubahan AD B. Menetapkan kebijakan umum yayasan C. Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan D. Meneatapkan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan. 2. Pengurus, terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris dan bendahara. 3. Pengawas, bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan tugas.
  15. 15. PERUSAHAAN BUMN (UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2003)  Adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Ps.1:1)  Tujuan pendirian BUMN (Ps.2) : 1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional 2. Mengejar keuntungan 3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum 4. Menjadi perintis kegiatan bagi usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh swasta 5. Turut aktif membimbing UKM
  16. 16. JENIS BUMN TERDIRI ATAS PERUM DAN PERSERO 1. Perum (Ps.1:4) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.  Pendirian perum berdasarkan usulan Menteri kepada presiden dan berstatus badan hukum sejak di keluarkannya PP. (ps.35)  Organ perum : menteri, direksi dan dewan pengawas. (ps.37)
  17. 17.  Menteri keuangan dan menteri terkait tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang di buat perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perum melebihi dari kekayaan yang dipisahkan ke dalam perum kecuali menteri tersebut : 1. Baik langsung ataupun tidak dengan itikad buruk memanfaatkan perum untuk kepentingan pribadi 2. Terlibat perbuatan melawan hukum 3. Langsung atau tidak secara melawan hukum menggunakan kekayaan perum
  18. 18. PERSERO  Adalah BUMN yang berbentuk PT yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara RI yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. (Ps.1:2) Organ persero RUPS, Direksi daan komisaris Maksud dan tujuan pendirian : (ps.12) 1. menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi 2. memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan 3. persero dengan sifat usaha khusus untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum 4. meskipun persero didirikan untuk mencari keuntungan, juga untuk pelayanan kepentingan masyarakat luas.
  19. 19. RESTRUTURISASI DAN PRIVATISASI Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah stategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan memperbaiki perusahaan (pasal 1:11, 72-73) Privatisasi adalah penjualan saham persero baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. (ps.1:12)
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×