• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden
 

Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden

on

  • 4,565 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,565
Views on SlideShare
4,565
Embed Views
0

Actions

Likes
4
Downloads
162
Comments
2

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

12 of 2 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden Presentation Transcript

    • STRATEGI PENGAWASAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDENdiluarnegeri
      Bahan Bimtek PPLN untukPemiluPresidendanWakilPresidentahun 2009
      Oleh: AhsanulMinan
      (Konsultan UNDP Election-MDP untukBawaslu RI)
    • PENGANTAR UMUM
    • VISI
      Terciptanya pengawasan pemilu yang efektif dan efisien melalui pengawas pemilu yang berintegritas dan professional untuk mewujudkan
      pemilu yang demokratis

      3
    • MISI
      • Melaksanakan pengawasan pemilusecara taat asas dan taat aturan.
      • Membangun dan meningkatkan integritas dan kapasitas pengawas pemilu.
      • Menjalin sinergi dengan para pemangku kepentingan serta lembaga penegak hukum.
      • Membangun dan meningkatkan pengawasan pemilu yang partisipatif.

      4
    • PENGAWASAN PEMILU
      Kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan (Peraturan Bawaslu No 4/2008)

      5
    • STRATEGI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
      Problem potensial
      Preemptive
      Skenario building
      PENCEGAHAN
      Problem latent
      PENGAWASAN
      YANG
      EFEKTIF
      Panwas
      Preventive
      Rapid respons
      Problem mencuat
      Represive
      Sistem penanganan
      Problem terbuka
      PENGAWASAN PARTISIPATIF
    • Apa yang harus diprioritaskan
      • Pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran. Pencegahan melalui:
      • Pre-emptive = menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran (peserta menjadi takut untuk melakukan pelanggaran), misalnya dengan mempublikasikan ancaman sanksi atas pelanggaran, informasikan bahwa Panwaslu akan memelototi semua tahapan dan semua peserta pemilu.
      • Preventif = melakukan kegiatan yang dapat mendukung tercapainya situasi di atas, mislanya menjalin dan memperkuat kerja sama dengan Gakumdu, kerja sama dengan pemantau, media massa, dll.
      Pencegahan diimplementasikan dengan menyusun scenario building.
      • Represive: penegakan hukum, melalui memperkuat sistem penanganan pelanggaran
    • KENALI DAN CEGAH PELANGGARAN
      • Kenali & analisa problem potensial= masalah yang secara logis diperkirakan akan muncul sebagai akibat dari kelemahan sistem, aturan dan tehnis.
      • Kenali & analisa problem latent= masalah/konflik yang pernah muncul dan saat ini masih terpendam (api dalam sekam), yang diperkirakan dapat terulang lagi.
    • SCENARIO BUILDING
      ANALISIS
      KESIMPULAN
      RAPID RESPONS
      Penegakan Hukum
      SKENARIO AKSI
      ANALISIS PELANGGARAN MASA LALU
      Penegakan hukum
      TREND / PREDIKSI THD MASALAH YG AKAN TERJADI
      REKOMENDASI
      Monitoring
      PELANGGARAN SAAT INI DAN FAKTOR-FAKTOR PENTING SAAT INI
      Preemptive dan Preventive
      Represive
    • Strategi Pengawasan
      Identifikasi Titik Rawan dan Pelanggaran: Identifikasi dan petakan titik rawan pelanggaran di daerah pengawasan masing-masing Pengawas Pemilu.
      Pencegahan: Mencegah kemungkinan terjadinya kekacauan, kecurangan atau pelanggaran dalam tahapan kampanye Pemilu, dengan cara menyampaikan masukan kepada KPU/KPU Prov/KPU Kab/Kota sebagai pembuat peraturan teknis Pemilu dan penggerak serta pengendali Pemilu.
      Peringatan: Memperingatkan kemungkinan terjadinya kekacauan, kecurangan atau pelanggaran dalam tahapan kampanye Pemilu, dengan cara memberitahukan secara tertutup (melalui surat khusus) dan atau secara terbuka (melalui media massa) kepada KPU dan jajarannya agar mereka segera mengambil tindakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekacauan, kecurangan atau pelanggaran tersebut.
      Pelaporan: Melaporkan dan atau menindaklanjuti peristiwa kekacauan, kecurangan atau pelanggaran dalam dalam tahapan kampanye Pemilu, kepada lembaga yang berwenang agar mereka cepat bertindak sesuai dengan kapasitas hukum yang dimilikinya.
    • PENGAWASAN PILPRES DI LUAR NEGERI
    • TAHAPAN PILPRES
      Penyusunan Daftar Pemilih;
      PendaftaranBakalPasanganCalon;
      Penetapan Pasangan Calon;
      Masa Kampanye;
      Masa tenang;
      Pemungutan dan penghitungan suara;
      PenetapanhasilPemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
      Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.
    • Aspekpenting non-tahapan yang perludiawasi
      Pengadaandandistribusilogistik
      Pelaporandanakampanye
      Penyusunanregulasi KPU
    • BEBERAPA PERBEDAAN PILEG DAN PILPRES UNTUK PEMILIHAN DI LUAR NEGERI
    • PRIORITAS PENGAWASAN
      PRIORITAS PENGAWASAN BERDASARKAN ISU
      Netralitasdanimparsialitaspejabatdan PNS di KBRI
      Netralitasdanimparsialitas PPLN
      Kepatuhan PPLN kepadaketentuanperaturan
      PRIORITAS PENGAWASAN BERDASARKAN TAHAPAN
      Tahapkampanye
      Tahappemungutandanpenghitungansuara
      Tahaprekapitulasisuara
    • DASAR HUKUM
      UU Nomor 42 tahun 2008
      Peraturan KPU nomor 28 tahun 2009 tentangPedomanTeknisKampanyePemilupresidendanWakilpresidentahun 2009
      Peraturan KPU nomor 14 tahun 2009 tentangPenyusunanDaftarPemilihTetap
      PP nomor 14 tahun 2009 tentang Tata Cara bagiPejabat Negara DalamMelakukanKampanyePemilu
      Peraturan KPU nomor 31 tahun 2008 tentangKodeEtikPenyelenggaraPemilu
    • PROBLEMATIKA PENGAWASAN DI LUAR NEGERI
      KeterbatasanpersonelPengawas LN
      Luasnyawilayah yang harusdiawasi
      Terbatasnyainstrumenpenegakanhukumpemilu
      Terbatasnyakerangkahukum yang mengaturtentangteknispenyelenggaraanpilpresdi LN
    • STRATEGI PENGAWASAN
      Memperhatikandanmempertimbangkanproblematikatersebutdiatas, makastrategipengawasanPemiluPresidendanWakilPresidendiLuarNegeriperludilakukansebagaiberikut:
      • Strategi preventive dan pre-emptive yang dilakukanmelalui:
      • Pemetaanpotensipelanggaran
      • Sosialisasibentuk-bentukpelanggaran
      • Law enforcement
      • Membangunkemitraandalampengawasanpemiludenganasosiasipelajar, TKI, dll
      Adapunstrategitersebutdilaksanakandenganmenggunakanpendekatan:
      • Pendekatan pro-aktif
      • Pendekatansinergidengan stakeholder
    • TIMELINE & TITIK KRUSIAL DALAM PENGAWASAN PILPRES
      1 Maret-15 Mei 2009
      1 April- 9 Juni ‘09
      9 Juni - 7 juli ‘09
      1 Maret-15 Mei ‘09
      12 Juni-29 Mei ‘09
      8 Juli-24 Juli ‘09
      25 – 27 Juli ‘09
      Penyusunan daftar Pemilih
      Pencalonan dan Pentetapan Calon Presiden dan Wapres
      Pencetakan dan Distribusi Surat Suara
      Kampanye dan Masa Tenang
      Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara
      Penetapan Hasil Pilpres I
      Dana Kampanye
      Level Pengawasan:PPL, Panwascam, Panwaskab/Kota, Panwaslu Propinsi, Bawaslu
      Level Pengawasan:Bawaslu
      Level Pengawasan: Bawaslu
      Level Pengawasan:PPL, Panwascam, Panwaskab/Kota, Panwaslu Propinsi, Bawaslu
      Level Pengawasan:PPL, Panwascam, Panwaskab/Kota, Panwaslu Propinsi, Bawaslu
      Level Pengawasan:PPL, Panwascam, Panwaskab/Kota, Panwaslu Propinsi, Bawaslu
      Level Pengawasan:PPL, Panwascam, Panwaskab/Kota, Panwaslu Propinsi, Bawaslu
      Titik Rawan Utama:
      • Keterlambatan dalam penyerahan laporan dana kampanye
      • Manipulasi laporan dana kampanye
      • Sumbangan yang melanggar UU
      Titik Rawan Utama:
      • Kampanye di luar jadawal
      • Politik uang
      • Penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara
      • Pelibatan anak
      Titik Rawan Utama:
      • Pemilih ganda,
      • Pemilih fiktif
      • Manipulasi daftar pemilih oleh penyelenggara pemilu
      • Pemilihtakterdaftar
      Titik Rawan Utama:
      Keterlambatan dalam pencetakan dan distribusi surat suara
      Titik Rawan Utama:
      • Pemilih tidak terdaftar memberikan suara
      • Pemilih memberikan suara lebih dari satu kali
      • Penggelembungan dan atau manipulasi suara
      Titik Rawan Utama:
      Manipulasi hasil pemilu
      Titik Rawan Utama:
      Pelanggaran persayaratan calon
    • STRATEGI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI (1)
    • STRATEGI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH tambahan DI LUAR NEGERI (2)
    • STRATEGI PENGAWASAN LOGISTIK PILPRES DI LUAR NEGERI
    • STRATEGI PENGAWASAN KAMPANYE PILPRES DI LUAR NEGERI
    • STRATEGI PENGAWASAN KAMPANYE PILPRES DI LUAR NEGERI
    • STRATEGI PENGAWASAN KAMPANYE PILPRES DI LUAR NEGERI
    • STRATEGI PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA PILPRES DI LUAR NEGERI
    • STRATEGI PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA PILPRES DI LUAR NEGERI
    • STRATEGI PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA PILPRES DI LUAR NEGERI
    • STRATEGI PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA PILPRES DI LUAR NEGERI
    • BAB XIX
      KETENTUAN PIDANA
      Pasal 207
      Setiapanggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN yang tidakmenindaklanjutitemuanBawaslu, Panwasluprovinsi, Panwaslukabupaten/kota, Panwaslukecamatan, PengawasPemiluLapangan, danPengawasPemiluLuarNegeridalammelakukanenyusunandanpengumumanDaftarPemilihSementara, perbaikanDaftarPemilihSementara, penetapanDaftarPemilihTetap, yang merugikanWarga Negara Indonesia yang memilikihakpilihsebagaimanadimaksuddalamPasal 32 ayat (2), dipidanadenganpidanapenjara paling singkat 6 (enam) bulandan paling lama 36 (tigapuluhenam) bulandandenda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enamjuta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tigapuluhenamjuta rupiah).
      Pasal 249
      Ketuadananggota KPPS/KPPSLN yang dengansengajatidakmembuatdan/ataumenandatanganiberitaacaraperolehansuaraPasanganCalon, dipidanadenganpidanapenjara paling singkat12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (duabelasjuta rupiah).
    • Pasal 258
      KetuadananggotaBawaslu, Panwasluprovinsi, Panwaslukabupaten/kota, Panwaslukecamatan, PengawasPemiluLapangan, atauPengawasPemiluLuarNegeri yang dengansengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaranPemiluPresidendanWakilPresiden yang dilakukanolehanggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalamsetiaptahapanpenyelenggaraanPemiluPresidendanWakilPresiden, dipidanadengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tigapuluhenamjuta rupiah).
      Pasal 250
      Setiap KPPS/KPPSLN yang dengansengajatidakmemberikansalinansatueksemplarberita acara pemungutan dan penghitungansuaradan/atausertifikathasilpenghitungansuarakepadasaksiPasanganCalon, PengawasPemiluLapangan, PengawasPemiluLuarNegeri, PPS, PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimanadimaksuddalamPasal 139 ayat (2) danayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (duabelasjuta rupiah).
    • Pasal 251
      Setiap KPPS/KPPSLN yang tidakmenjaga, mengamankankeutuhankotaksuara, danmenyerahkankotaksuaratersegel yang berisisuratsuara, beritaacarapemungutansuara, dansertifikathasilpenghitungansuara, kepada PPK melalui PPS ataukepada PPLN bagi KPPSLN padahari yang samasebagaimanadimaksuddalamPasal 139 ayat (4) danayat (5), dipidanadenganpidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapanbelas) bulandandenda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enamjuta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapanbelasjuta rupiah).
    • THANK YOU