Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)

28,405
-1

Published on

1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
28,405
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
540
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)

  1. 1. PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK oleh : Ahmad Sururi, S.Sos
  2. 2.  Pengertian Etika Politik merupakan cabang etika dan termasuk ke dalam lingkungan filsafat serta mempertanyakan praksis manusia. Etika berkaitan dengan norma moral Norma Moral yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut pandang, baik atau buruk, sopan atau tidak sopan, dan susila atau tidak susila sebagai seorang manusia.
  3. 3. Fungsi dan tugas etika politik Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik (dukungan masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintah) secara bertanggung jawab dan didasarkan pada aspek yang rasional, objektif dan argumentatif. Tugas etika politik adalah membantu agar pembahasan masalah2 ideologis dapat dijalankan secara objektif dan sebagai pegangan normatif bagi mereka yang ingin menilai kualitas tatanan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia dan legitimasi moral.
  4. 4. Pokok pembahasan etika politik Pokok pembahasan etika politik adalah hukum dan kekuasaan negara. hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif dan kekuasaan sebagai lembaga penata masyarakat yang berkuasa. hukum tanpa kekuasaan negara tidak dapat berbuat apa-apa, sifatnya normatif belaka artinya hukum tidak mempunyai kemampuan untuk bertindak. Sedangkan kekuasaan negara tanpa hukum adalah buta, kekuasaan negara yang memakai kekuasaannya tanpa hukum merupakan negara penindas.
  5. 5. Prinsip-prinsip etika politik1. Adanya cita-cita the rule of law2. Partisipasi demokratis masyarakat3. Jaminan hak-hak asasi manusia4. Struktur sosial budaya masyarakat5. Keadilan sosial
  6. 6. Pokok permasalahan etika politik Adalah legitimasi kekuasaan yang dirumuskan dengan pertanyaan dengan moral apa seseorang atau sekelompok orang memegang dan menggunakan kekuasaan yang mereka miliki? Betapapun besarnya kekuasaan seseorang, dia harus berhadapan dengan tuntutan untuk mempertanggungjawabkannya. secara etika politik, seorang penguasa yang sesungguhnya adalah keluhuran budinya.
  7. 7. Legitimasi kekuasaan meliputi :1. Legitimasi etis yaitu pembenaran wewenang negara (kekuasaan negara berdasarkan prinsip-prinsip moral) legitimasi etis kekuasaan mempersoalkan keabsahan kekuasaan politik dari segi norma- norma moral dengan tujuan agar kekuasaan itu mengarahkan kekuasaan ke pemakaian kebijakan dan cara-cara yang sesuai dengan tuntutan kemanusiaan yang adil dan beradab.2. Legitimasi legalitas yaitu keabsahan kekuasaan yang berkaitan dengan fungsi2 kekuasaan negara dan menuntut fungsi2 kekuasaan negara itu dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku
  8. 8. Definisi Etika Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran – ajaran dan pandangan-pandangan moral Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti ajaran tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral.
  9. 9. Pembagian Etika Etika umum yaitu yang mempertanyakan prinsip – prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Etika Khusus yaitu yang membahas prinsip – prinsip itu di dalam hubungannya dengan pelbagai aspek kehidupan manusia. Etika khusus meliputi beberapa hal : 1. Etika Individual yaitu yang membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri 2. Etika sosial yaitu yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup masyarakat, yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus.
  10. 10. Nilai, Norma dan Moral Nilai (Value) adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia ( nilai pada hakekatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada objek, bukan objek itu sendiri) Menilai berarti menimbang suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk kemudian mengambil keputusan. Keputusan tersebut merupakan keputusan nilai yang dapat menyatakan berguna atau ataidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik dan indah atau tidak indah. Menurut Max Sceler nilai – nilai yang ada tidak sama tingginya Nilai kenikmatan, dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai yang mengenakkan dan tidak mengenakkan yang menyebabkan orang lain senang dan tidak senang Nilai kehidupan, dalam tingkatan ini terdapat nilai – nilai yang penting bagi kegidupan manusia ( Misalnya kesehatan, kesegaran jasmani dan kesejahteraan umum) Nilai kejiwaan, dalam tingkatan ini terdapat nilai – nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan (Misalnya, keindahan, kebenaran dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat)
  11. 11. Notonagoro membagi nilai menjadi 3: Nilai Material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material ragawi manusia Nilai Vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat membedakan kegiatan atau aktivitas Nilai Kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai rohani dibagi menjadi 3 :  Nilai kebenaran yang bersumber dari akal yaitu ratio, budi dan cipta manusia  Nilai keindahan atau estetis yaitu yang bersumber pada unsur perasaan atau esthetis dan rasa manusia  Nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada unsur kehendak atau Will dan Karsa manusia  Nilai religius yaitu yang merupakan nilai ketrohanian tertinggi dan mutlak, yang bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia.
  12. 12. Menurut Notonagoro bahwa Nilai-nilai Pancasila tergolongnilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakuiadanya nilai-nilai material dan nilai vital merupakan ‘SISTEMATIKA – HIERARKIS’ dari sila 1 – 5 sebagai tujuan.Berkaitan dengan derivasi atau penjabarannya maka nilaidikelompokkan menjadi 3 macam : Nilai dasar (Onotologis ) yaitu merupakan hakekat, esensi, intisari atau makna yang terdalam dari nilai-nilai tersebut (yang bersifat universal karena menyangkut hakekat kenyataan obyektif segala sesuatu misalnya hakekat Tuhan, hakekat manusia). Jika nilai dasar itu berkaitan dengan hakekat Tuhan, maka nilai itu bersifat mutlak karena hakekat Tuhan adalah kuasa prima, sehingga segala sesuatu diciptakan atau berasal dari Tuhan. Contoh nilai dasar bangsa Indonesia adalah Pancasila Nilai Instrumental yaitu sebagai pedoman yang dapat diukur dan diarahkan. Jika nilai instrumental ini berkaitan dengan tingkah laku manusia, maka hal itu akan merupakan suatu norma moral. Namun jika nilai instrumental itu berkaitan dengan organisasi atau negara, maka nilai instrumental itu merupakan suatu arahan, kebijaksanaan atau strategi yang bersumber pada nilai dasar. Contohnya pasal2 UUD 1945. Nilai praktis yaitu yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan nyata. Contohnya semua perundangan dibawah UUD 1945 sampai dengan peraturan pelaksanaan
  13. 13.  Moral berasal dari kata mos (mores) = kesusilaan, tabiat, kelakuan yang berarti juga ajaran tentang hal yang baik dan buruk dan menyangkut perbuatan dan tingkah laku manusia. Dalam perwujudannya berupa peraturan, prinsip2 yang benar, baik dan terpuji dan dapat juga berupa kesetiaan, patuh terhadap nilai dan norma yang menyangkut kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Norma suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi sebagai penuntun sikap dan tingkah laku manusia. Seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum.
  14. 14. HUBUNGAN NILAI, NORMA DAN MORAL Dalam kehidupan manusia nilai dijadikan landasan, alasan dan motivasi dalam bersikap dan bertingkahlaku, nilaipun bersifat abstrak karena hanya dapat dipahami, dimengerti dan dihayati oleh manusia, agar nilai tersebut menjadi berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka perlu dikongkritkan menjadi lebih objektif dan wujud yang kongkrit tersebut adalah norma. selanjutnya nilai dan norma tersebut berkaitan dengan moral dan etika, dimana moral seseorang menentukan derajat kepribadian seseorang yang tercermin dalam sikap dan tingkah lakunya yaitu norma. Moral dan etika berkaitan erat setiap orang memiliki moralitasnya sendiri2, tidak demikian dengan etika, semua orang tidak perlu melakukan pemikiran yang kritis terhadap etika, ada kemungkinan seseorang mengikuti begitu saja pola-pola moralitas yang ada dalam suatu masyarakat tanpa perlu merefleksikannya secara kritis. etika tidak berwenang menentukan yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang, wewenang ini berada di wilayah moral. Dalam hal ini terlihat kelemahan etika dibandingkan moral akan tetapi dalam etika seseorang dapat mengerti mengapa dan atas dasar apa manusia harus hidup menurut norma2 tertentu. Pada hakikatnya, etika membahas tentang prinsip2 moralitas.
  15. 15. Dimensi Politik Manusia Manusia sebagai makhluk Individu dan makhluk sosial. Berbagai paham Antropologi filsafat memandang hakikat sifat kodrat manusia dari kacamata yang berbeda. Paham individualisme yang merupakan cikal bakal paham liberalisme memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Konsekuensinya dalam setiap kehidupan masyarakat, bangsa maupun negara. Dasar ontologis ini merupakan dasar moral politik negara. Sedangkan paham kolektivisme yang merupakan cikal bakal sosialisme dan komunisme memandang manusia sebagai makhluk sosial saja.
  16. 16. Dimensi Politik kehidupan Manusia Dalam kehidupan manusia jaminan atas kebebasan manusia baik sebagai makhluk individu maupun sosial sulit untuk dilaksanakan, karena terjadinya benturan kepentingan diantara mereka sehingga terdapat suatu kemungkinan terjadinya anaarkisme dalam masyarakat. Dalam hubungan inilah manusia memerlukan suatu masyarakat hukum yang mampu menjamin hak-haknya, dan masyarakat itulah yang disebut sebagai Negara Pengertian dimensi politis manusia ini memiliki dua segi fundamental yaitu Pengertian dan kehendak untuk bertindak (inilah yang senantiasa berhadapn dengan tindakan moral manusia). Manusia mengerti dan memahami akan suatu kejadian atau akibat dari kejadian tertentu, akan tetapi hal itua dapat dihindarkan karena kesadaran moral akan tanggung jawabnya terhadap orang lain. Namun sebalikny jika manusia tidak bermoral maka ia tidak akan perduli dengan orang lain
  17. 17. Nilai-nilai Pancasila sebagai Sumber Etika Politik Sebagai dasar filsafat negara Pancasila tidak hanya merupakan sumber peraturan perundang-undangan melainkan juga sumber moralitas utama dalan hubungannya dengan legitiminasi kekuasaan, hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan. Ketuhanan Yang Maha Esa serta sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah merupakan sumber nilai – nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Negara Indonesia yang berdasarkan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah negara Teokrasi yang mendasarkan kekuasaan dan penyelenggaraan negara pada ligitiminasi religius. Kekuasaan kepala negara tidak mendasarkan pada legitiminasi religius melainkan mendasarkan pada legitiminasi hukum dan demokrasi. Oleh karena itu asas sila pertama lebih berkaitan dengan legitiminasi moral. Inilah yang membedakan negara yang Berketuhanan yang Maha Esa dengan teokrasi. Walaupun dalam negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitiminasi religius, namun secara moralitas kehiodupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, terutama hukum serta moral dalam kehidupan bernegara.
  18. 18. Etika Politik dalam kehidupan berbangsadan bernegaraPembangunan etika politik sangatlah urgent, perluadanya pemikiran dalam rangka menata kembalikultur politik bangsa Indonesia.Sebagai warga negara, kita telah memiliki hak2 politikdan hak2 politik tersebut bersosialisasi danberkomunikasi dengan sesama warga negara dalamwadah infra struktur dan supra struktur.Wadah infra struktur = mimbar bebas, unjuk rasa,bicara lisan dan tulisan, aktivitas organisasi politik,kampanye pemilihan umum, penghitungan suaradalam memilih anggota legislatif dan eksekutif.Wadah supra struktur = mencakup semua lembagalegislatif disemua tingkat, eksekutif dari presidensampai rt/rw, dan jajaran kekuasaan kehakiman (pusatsampai daerah)
  19. 19. Etika politik tidak diatur dalam hukum tertulis secaralengkap akan tetapi melalui moralitas yang bersumberpada hati nurani, rasa malu kepada masyarakat dan rasatakut kepada Tuhan yang Maha Esa.Dalam kehidupan politik bangsa Indonesia banyak suaramasyarakat yang menuntut dibentuknya dewankehormatan pada institusi kenegaraan dankemasyarakatan dengan harapan etika politik dapatterwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraTerwujudnya etika politik dengan baik dalam kehidupanberbangsa dan bernegara sangat ditentukan olehkejujuran dan keikhlasan hati nurani dari masing-masingwarga negara yang telah memiliki hak politiknya untukmelaksanakan ajaran moral dan norma-norma aturanberpolitik dalam negara.
  20. 20. Krisis etika politik (bagian 1)….
  21. 21. Krisis etika politik….(bagian 2)
  22. 22. Anggota DPR sedang rapat paripurna
  23. 23. Anggota DPR sedang rapat komisi…
  24. 24. Salah seorang anggota DPR sedang berdialog dengan masyarakatyang sedang demonstrasi
  25. 25. Anggota DPR sedang memberikan bantuan kepada masyarakat
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×