Kerja sama Pemerintah dengan Swasta

2,312 views
2,074 views

Published on

Published in: Government & Nonprofit
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,312
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
103
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kerja sama Pemerintah dengan Swasta

  1. 1. IDENTIFIKASI KENDALA PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN SWASTA SEBAGAI ALAT PERCEPATAN PROYEK MP3EI DI INDONESIA Ahmad Yusuf Mahasiswa Program D-IV Akuntansi Kurikulum Khusus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Email : fusuy.damha@gmail.com ABSTRAK Proyek MP3EI yang digagas pemerintah membutuhkan pendanaan yang besar. Oleh karena itu, peran pihak swasta sangat penting untuk mengatasi keterbatasan APBN dalam mendanai proyek tersebut. Peran tersebut difasilitasi pemerintah melalui Kerja sama Pemerintah denga Swasta (KPS). Dalam pelaksanaan KPS menemui beberapa hambatan. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan hambatan hambatan tersebut. Keywords : MP3EI, KPS, PPP, APBN I. Pendahuluan Pertumbuhan ekonomi suatu negara di pengarui oleh banyak faktor. Salah satu faktor tersebut adalah berasal dari investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Kemudahan berinvestasi di suatu negara akan digambarkan dengan indeks daya saing. Sebagaimana penilaian World Economic Forum (WEF) daya saing infrastruktur Indonesia meningkat dari urutan 96 dari 134 negara pada 2009, menjadi urutan 82 dari 148 negara pada 2013 (Berita Satu). Penilaian daya saing infrastruktur mencakup kualitas dan kapasitas infrastruktur seperti jalan, kereta api, pelabuhan, bandar udara, energi dan telekomunikasi. Pembangunan infrastruktur di Indonesia telah menjadi fokus pemerintah era Susilo Bambang Yudhoyono melalui program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Latar belakang proyek tersebut adalah melalui langkah MP3EI, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi akan menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250-USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0-4,5 triliun. Untuk mewujudkannya diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4-7,5 persen pada periode 2011-2014, dan sekitar 8,0-9,0 persen pada periode 2015-2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode 2011-2014 menjadi 3,0 persen pada 2025. Kombinasi pertumbuhan dan inflasi seperti itu mencerminkan karakteristik negara maju. Proyek MP3EI selaras dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, maka visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”. Sebagai suatu mega proyek, MP3EI membutuhkan dana yang tidak sedikit. Buku edisi ke-5 dari seri Buku PPP Project Planning Bappenas mencantumkan 27 proyek infrastruktur dengan nilai sebesar US$ 47,5
  2. 2. miliar (Rp 551, 2 triliun dengan kurs Rp 11.600 per US$) (Majalah SWA). Kebutuhan dana sebesar itu tidak dapat semuanya dipenuhi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai alternatif pemerintah mulai menggandeng pihak swasta untuk mendanai proyek pembangunan infrastruktur dalam bentuk Public Private Partnership (PPP) atau Kerja sama Pemerintah dan Swasta (KPS). Dalam pelaksanaannya, KPS menemui kendala-kendala yang menghambat kelancarannya. Hal ini yang mendasari penulis untuk mengidentifikasi kendala kendala yang ditemui pada pelaksanaan KPS. II. Pembahasan Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Menurut Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 MP3EI merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan melengkapi dokumen perencanaan. Sedangkan menurut Wikipedia, MP3EI adalah sebuah pola induk perencanaan ambisius dari pemerintah Indonesia untuk dapat mempercepat realisasi perluasan pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran agar dapat dinikmati secara merata di kalangan masyarakat. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi ini akan didukung berdasarkan potensi demografi dan kekayaan sumber daya alam, dan dengan keuntungan geografis masing-masing daerah. Pembangunan Infrastruktur dan Keterbatasan APBN Pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai pola antara lain: 1. Proyek Pemerintah Pusat/Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD. Pembangunannya dilaksanakan oleh BUMN/BUMD/swasta. Sumber dananya bisa melalui: a. Rupiah murni, atau b. Pinjaman/hibah luar negeri (lembaga multilateral/ bilateral/kredit ekspor), biasanya disertai dengan rupiah pendamping 2. Proyek BUMN/BUMD, yang dibiayai oleh anggaran perusahaan sesuai dengan RKAP yang disetujui oleh Meneg BUMN/Pemda. 3. Proyek Kerjasama Pemerintah-Swasta (Konsesi), yang dibiayai oleh modal investor swasta, pinjaman perbankan/pasar modal domestik dan luar negeri. Peran Pemerintah hanya memberikan dukungan untuk proyek yang kurang menarik minat swasta, tetapi mempunyai kelayakan ekonomi yang tinggi. Terbatasnya dana yang dimiliki, menyebabkan pemerintah tidak mampu membiayai pembangunan seluruh infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti jalan, jembatan, jaringan air minum, dan pelabuhan. Sesuai data dari BAPENAS, diketahui bahwa estimasi kebutuhan investasi infrastruktur pada tahun 2010 -20014 sebagaimana digambarkan dalam grafik 1. Dari grafik 1, terdapat informasi bahwa dari total biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastuktur, hanya + 31% saja yang mampu untuk dibiayai oleh pemerintah melalui APBN, sementara sisanya yang + 69% direncanakan diperoleh dari sumber lain di luar APBN.
  3. 3. Grafik 1 Pendanaan Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Sumber : http://www.kppu.go.id Dengan melihat fakta diatas, maka peran swasta dalam pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan sehingga pendanaan atau investasi untuk pembangunan infrastruktur dapat terpenuhi. Bentuk kerjasama ini biasa dikenal dengan istilah kerjasama pemerintah swasta atau konsesi. Gambar 1 Tingkat Peran Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan KPS Sumber : http://www.kppu.go.id Di ujung sebelah kiri, pengelolaan sepenuhnya dikuasai dan dilaksanakan oleh pemerintah. Sementara di ujung sebelah kanan, pengelolaan sepenuhnya dikuasai dan dilaksanakan oleh pihak swasta. Pada model outsourcing, manajemen pengelolaan diambil dari pihak luar dimana pihak luar tersebut bisa berasal dari pihak swasta, sementara untuk konsesi pengelolaan diserahkan kepada swasta tetapi kepemilikan aset masih di tangan pemerintah dan pengelolaannya akan dikembalikan kepada pemerintah setelah seluruh jangka waktu yang diperjanjikan selesai. Bentuk kerjasama konsesi dilakukan untuk sektor-sektor tertentu yang dengan alasan politik atau hukum dianggap tidak layak untuk dilakukan privatisasi. Konsesi dapat didefinisikan sebagai bentuk pemberian hak kepada pihak swasta untuk melakukan pembangunan atau pengelolaan pada sektor tertentu (biasanya di sektor infrastruktur), dimana pihak swasta menerima penghasilan dari hasil pengelolaan tersebut, namun hak milik dari lahan/tanah tersebut tetap di tangan pemerintah. Bentuk konsesi bisanya muncul pada situasi dimana kompetisi dalam pasar tidak berkembang dengan baik, karena adanya monopoli alamiah atau kondisi struktur yang kurang mendukung. Dengan adanya konsesi diharapkan peluang terciptanya persaingan di pasar dapat terbuka sehingga memberikan keuntungan bagi konsumen. Dalam penyelenggaraan infrastruktur dengan menggunakan metode konsesi terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh, yaitu: a. Tercukupinya kebutuhan pendanaan yang berkelanjutan yang menjadi masalah utama pemerintah dalam membangun infrastruktur;
  4. 4. b. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan melalui persaingan yang sehat; c. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur; d. Mendorong prinsip “pakai-bayar”, dan dalam hal tertentu dipertimbangkan kemampuan membayar dari si pemakai. Menteri Keuangan Chatib Basri mengungkapkan Indonesia akan menjadi pilot project untuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Privat Partnership/PPP) yang dapat diterapkan di negara-negara berkembang. PPP di Indonesia masih bermasalah, sehingga kami ingin bisa menjadikan skema ini menjadi show case bagaimana menyelesaikan proyek PPP di Indonesia dan bisa diterapkan di emerging market lain, termasuk APEC Member Economy. Chatib menambahkan, skema PPP tersebut baru dalam tahap memulai, dan belum sepenuhnya berjalan efektif. Sehingga dalam pelaksanaan pilot project PPP memberi kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk mencari model terbaik. (Liputan6) Kendala-kendala Implementasi KPS di Indonesia Implementasi KPS di Indonesia menemui kendala-kendala yang menghambat. Adapun kendala kendala tersebut antara lain (Indonesia Investment): 1. Ketidakpastian dan tumpang tindih peraturan di Indonesia Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IA)P menyatakan RI terancam menjadi negara yang tidak memiliki rencana tata ruang akibat masih tumpang tindihnya berbagai kebijakan sektoral. Beberapa aturan yang berpotensi menciptakan konflik tata ruang itu adalah Undang-Undang (UU) No 26/ 2007 tentang Penataan Ruang, UU No 27/2007 tentang Perencanaan Pesisir, UU No 25/2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No 12/ 2008 tentang Perubahan kedua atas UU No 32/2004, dan berbagai kebijakan sektoral lainnya (Investor). Kondisi konflik akhirnya berdampak saat penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) pemerintah provinsi/kabupaten/kota menjadi peraturan daerah (perda). Penyusunan aturan tersebut terbukti berjalan lambat. Data Ditjen Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum menunjukkan, baru 51% provinsi yang sudah memiliki perda RTRW. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota masing-masing baru 62,6% dan 72% yang telah memiliki perda RTRW. 2. Indeks korupsi masih tinggi Setiap tahun Transparency International (TI) meluncurkan Corruption Perception Index (CPI). Sejak diluncurkan pada tahun 1995, CPI digunakan oleh banyak negara sebagai referensi tentang situasi korupsi. CPI merupakan indeks gabungan yang mengukur persepsi korupsi secara global. Indeks gabungan ini berasal dari 13 (tiga belas) data korupsi yang dihasilkan oleh berbagai lembaga independen yang kredibel. CPI digunakan untuk membandingkan kondisi korupsi di suatu negara terhadap negara lain. CPI mengukur tingkat persepsi korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi. Menurut laporan TI, untuk 2013 Indonesia berada di posisi 114 dari 177 negara yang dinilai. Skor Indonesiaadalah 32 dari 100. 3. Kompleksitas birokrasi Belum adanya sinkronisasi antara pusat sebagai pembuat masterplan dengan pemerintah daerah sebagai obyek yang akan dikembangkan menyebabkan masih banyak persyaratan administratif maupun teknis yang membutuhkan waktu lama untuk dipenuhi. Salah satu sebabnya adalah jumlah perizinan yang banyak dan pada organisasi yang berbeda pula. 4. Pembebasan lahan Pembebasan lahan di Indonesia adalah masalah yang dapat menghabiskan waktu yang sangat lama serta biaya untuk menyelesaikan . Banyak proyek-proyek infrastruktur di Indonesia ditunda atau
  5. 5. ditinggalkan sama sekali karena masalah yang melibatkan pembebasan lahan. Pada akhir tahun 2011 , pemerintah dan DPR menyetujui UU Pembebasan Lahan yang baru (UU No 2 /2012) yang dianggap untuk mempercepat proses pembebasan lahan terutama karena berhubungan dengan pencabutan hak atas tanah untuk melayani kepentingan umum , menempatkan batas waktu pada setiap tahap prosedural dan memastikan perlindungan bagi pemegang hak tanah. III. Simpulan Pemerintah telah mencanangkan M3EI sebagai masterplan pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan menjadi negara maju pada 2025. KPS merupakan langkah pemerintah untuk mengatasi keterbatasan APBN untuk membiayai belanja infrastruktur tersebut. Akan tetapi, dalam praktiknya, KPS menemui beberapa hambatan seperti masih adanya tumpang tindih peraturan, indeks korupsi yang masih tinggi, birokrasi dan pembebasan lahan. IV. Daftar Pustaka Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Danendra. KPPU. Kerjasama Pemerintah dan Swasta pada Sektor Infrastruktur. http://www.kppu.go.id/id/2010/07/kerjasama-pemerintah-dan-swasta-pada-sektor- infrastruktur/ diakses 11 Maret 2014. Ariyanti, Fiki. Menkeu: Kerja Sama Pemerintah & Swasta Masih Banyak Masalah. http://bisnis.liputan6.com/read/712189/menkeu-kerja-sama-pemerintah-swasta-masih- banyak-masalah diakses 11 Maret 2014. Transparency International Indonesia. Corruption Perception Index 2013. http://www.ti.or.id/index.php/publication/2013/12/03/corruption-perception-index- 2013 12 Maret 2014. Indonesia Investment. Bappenas: Indonesia Needs IDR 7.200 Trillion for Infrastructure Development. http://www.indonesia-investments.com/news/todays- headlines/bappenas-indonesia-needs-idr-7.200-trillion-for-infrastructure- development/item1423 diakses 12 Maret 2014. http://www.beritasatu.com/makro/157344-bappenas-catat-pembangunan-infrastruktur- 2013-naikkan-daya-saing.html diakses 11 Maret 2014. Iskandar, Eddy Dwinanto. Bappenas Luncurkan Buku 27 Proyek Infrastruktur Senilai Rp 551, 2 Triliun. http://swa.co.id/business-strategy/bappenas-luncurkan-buku-27-proyek- infrastruktur-senilai-rp-551-2-triliun diakses 11 Maret 2014. Wikipedia. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. http://id.wikipedia.org/wiki/Masterplan_Percepatan_dan_Perluasan_Pembangunan_Ekon omi_Indonesia diakses 11 Maret 2014. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Latar Belakang MP3EI. http://kp3ei.go.id/in/main_ind/content2/69/68 diakses 11 Maret 2014.

×