materi dasar Stranas PPK; Menatap Indonesia Bersih Tanpa Korupsi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

materi dasar Stranas PPK; Menatap Indonesia Bersih Tanpa Korupsi

on

  • 908 views

This Presentation sheet prepared for Minister of Planning and Development, Indonesia/Bappenas.

This Presentation sheet prepared for Minister of Planning and Development, Indonesia/Bappenas.

Statistics

Views

Total Views
908
Views on SlideShare
907
Embed Views
1

Actions

Likes
1
Downloads
29
Comments
0

1 Embed 1

https://twitter.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

materi dasar Stranas PPK; Menatap Indonesia Bersih Tanpa Korupsi materi dasar Stranas PPK; Menatap Indonesia Bersih Tanpa Korupsi Presentation Transcript

  • STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI Implementasi Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK; Permen-PPN No. 1 Tahun 2013 tentang Sistem Monitoring Stranas PPK; Rencana Aksi PPK 2014 Paparan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional / BAPPENAS Jakarta, 21 November 2013
  • Outline Pembahasan Bagaimana Proses Lahirnya STRANAS PPK ? Apa Isi dari STRANAS PPK ? Bagaimana Visi STRANAS PPK dapat diwujudkan ? Road Map Stranas PPK 2012-2025 Road Map Jangka Menengah Permen-PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2013 Koordinasi Tahapan Penyusunan Aksi Tahapan Pelaksanaan Aksi Tahapan Pelaporan Aksi Manajemen Informasi Sistem STRANAS PPK Update Perkembangan Aksi PPK 2014 Kendala dan Tantangan Pelaksanaan Stranas PPK
  • Bagaimana Proses Lahirnya STRANAS PPK ? 2006 s/d 2010 2011 2012 - Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003; - Kurun waktu ini dilakukanlah Koordinasi, serial meeting serta diskusi dalam rangka penyusunan Stranas PPK serta pembahasan strategi dan aksi Stranas PPK yang melibatkan pemangku kepentingan, diantaranya pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil dan pihak terkait lainnya; - Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2011 & 2012; - Inpres No. 9/2011 dan Inpres No. 17/2011 diterbitkan (tentang Aksi PPK 2011 & 2012) - Dilakukan penajaman Stranas PPK - Finalisasi Dokumen Stranas PPK; - Diterbitkannya Perpres 55/2012 tentang Stranas PPK*) - Bappenas melakukan diseminasi Perpres 55/2012 ke Kementerian/Lembaga/Pemda - Semester kedua, disusun Rencana Aksi PPK 2013 - - - > tahun 2013 disahkan menjadi Inpres No. 1/2013 tentang Aksi PPK - Bappenas mulai menyusun Pedoman Koordinasi, Monitoring & Evaluasi Stranas PPK (Kormonev Stranas PPK) - - - > 2013, disahkan *) terbitnya Perpres 55/2012 otomatis menyelesaikan pelaksanaan Inpres 5/2004 tg Percepatan Pemberantasan Korupsi menjadi Permen-PPN/Bappenas No. 1/2013 tg Kormonev Stranas PPK
  • Apa Isi dari STRANAS PPK ? Visi Misi Strategi Indikator Keberhasilan Piranti Anti Korupsi Fokus Kegiatan Prioritas
  • Apa Isi dari STRANAS PPK ? Visi Jangka Menengah 20122014 Visi Terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung oleh sistem nilai budaya yang berintegritas Visi Jangka Panjang 2012-2015 Misi Strategi Indikator Keberhasilan Piranti Anti Korupsi Fokus Kegiatan Prioritas Terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dari korupsi dengan kapasitas pencegahan dan penindakan serta sistem nilai budaya yang berintegritas
  • Apa Isi dari STRANAS PPK ? • Pencegahan & Penindakan Korupsi secara terpadu & Nasional; Visi Misi Strategi • Konsolidasi Sistem & mekanisme nasional penyelematan aset hasil korupsi melalui kerjasama nasional/internasional scr efektif; • Mengembangkan Reformasi peraturan UU Nasional yg mendukung pencegahan & penindakan korupsi secara konsisten, terkonsolidasi, sistematisasi dlm rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi; • Membangun pendidikan dan budaya anti korupsi (PBAK); • Mengembangkan sistem pelaporan kinerja implementasi stranas PPK yang transparan dan terkonsolidasi; Indikator Keberhasilan Piranti Anti Korupsi Fokus Kegiatan Prioritas
  • Apa Isi dari STRANAS PPK ? Pencegahan; Visi Misi Penegakan Hukum Strategi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan sesuai UNCAC; Indikator Keberhasilan Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor Piranti Anti Korupsi Fokus Kegiatan Prioritas Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK) Mekanisme Pelaporan
  • Apa Isi dari STRANAS PPK ? Visi Misi Strategi Indikator Keberhasilan PENCAPAIAN IPK Merupakan indeks yang dikembangkan oleh Transparancy International guna mengukur tingkat korupsi negara-negara se-dunia % KESESUAIAN (PERATURAN PERUNDANGAN) DENGAN UNCAC Indonesia telah sepakat untuk memasukkan beberapa rekomendasi dari UNCAC ke dalam peraturan-peraturan yang terkait dengan upaya penegakan hukum kepada koruptor SISTEM INTEGRITAS NASIONAL Piranti Anti Korupsi Fokus Kegiatan Prioritas Sistem ini adalah bagian dari PBAK yang dikembangkan oleh KPK dan rencananya akan digunakan secara massiv di seluruh k/l dan pemda dengan tujuan mengurangi korupsi di negeri ini
  • Apa Isi dari STRANAS PPK ? Visi Misi Strategi Indikator Keberhasilan Piranti Anti Korupsi Fokus Kegiatan Prioritas Daftar peranti anti korupsi yang dapat diadopsi oleh K/L dan Pemda dalam rangka mengimplementasikan Stranas PPK.
  • Apa Isi dari STRANAS PPK ? Visi Misi Strategi Indikator Keberhasilan Piranti Anti Korupsi Fokus Kegiatan Prioritas FKP ditentukan berdasarkan strategi yang dipilih dan seberapa besar pengaruh kegiatan yang akan menjadi fokus utama untuk dilaksanakan dalam mengurangi angka korupsi di negeri ini
  • Bagaimana Visi STRANAS PPK dapat diwujudkan? VISI & MISI INDIKATOR KEBERHASILAN ROAD MAP JANGKA PANJANG (2012-2025) & ROAD MAP JANGKA MENENGAH (2012-2014) PENCAPAIAN IPK STRATEGI PENCEGAHAN INDEKS PENCEGAHAN KORUPSI STRATEGI PENEGAKAN HUKUM INDEKS PENEGAKAN HUKUM TIPIKOR % KESESUAIAN (PERATURAN PERUNDANGAN) DENGAN UNCAC STRATEGI HARMONISASI PERATURAN PERUNDANGAN % PENYELESAIAN REKOMENDASI HASIL REVIEW UNCAC STRATEGI KERJASAMA INTERNASIONAL DAN PENYELAMATAN ASET HASIL TIPIKOR PERSENTASE TINGKAT KEBERHASILAN KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM BIDANG TIPIKOR DAN PERSENTASE PENYELAMATAN ASET HASIL TIPIKOR SISTEM INTEGRITAS NASIONAL STRATEGI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI SURVEI PERILAKU ANTI KORUPSI FOKUS KEGIATAN  RENCANA AKSI PERANTI ANTI KORUPSI  SDM & KEBIJAKAN/REGULASI STRATEGI MEKANISME PELAPORAN SURVEY TINGKAT KEPUASAN STAKEHOLDERS TERHADAP PELAPORAN PPK
  • ROAD MAP STRANAS PPK ROAD MAP JANGKA PANJANG (2012-2025) ROAD MAP JANGKA MENENGAH (2012-2014) Di tahun 2014 akan disusun Road Map Jangka Menengah berikutnya, 2015-2019
  • ROAD MAP JANGKA MENENGAH [2012-2014] Pajak dan Bea Cukai; Sasaran Prioritas Perijinan; Aksi PPK 2011 Aksi PPK 2012 Aksi PPK 2013 Aksi PPK 2014 Pertanahan; Pengadaan Barang/Jasa; Proses Penegakan Hukum; Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi; Penyesuaian Peraturan Perundangundangan dengan Rekomendasi UNCAC;
  • Gambaran Pelaksanaan Aksi PPK 2011 – 2013 Uraian Aksi PPK 2011 Aksi PPK 2012 Aksi PPK 2013 Aksi PPK 2014 Dasar Hukum Aksi Inpres 9/2011 Inpres 17/2011 Inpres 1/2013 Dalam proses persetujuan Waktu 12 Mei 2011 19 Desember 2011 25 Januari 2013 Struktur 6 Strategi, 11 FKP, 47 isu, 102 Rencana Aksi, 142 Sub Rencana Aksi 6 Strategi, 12 Fokus, 106 Rencana Aksi, 199 Sub Rencana Aksi Untuk K/L; 6 Strategi, 44 Fokus, 251 Aksi, 374 Sub Aksi Koordinator UKP4 UKP4 Bappenas, UKP4 dan Kemendagri Bappenas, UKP4 dan Kemendagri Pelaksana 16 K/L 30 K/L 48 K/L, 33 Prop, 40 Kab, 33 Kota Seluruh K/L dan Pemda Pedoman Kormonev - - Permen PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2013 Permen PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2013 ??? Untuk Pemda; 1 Strategi, 1 Fokus, 707 Aksi, 714 Sub Aksi
  • Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2013 Prinsip Dasar Pemen-PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2013 dikeluarkan dalam rangka untuk menjadi pedoman dalam melakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Stranas PPK; Dalam Permen ini juga dimuat tentang prinsipprinsip dasar dari kegiatan koordinasi serta pemantauan & Evaluasi STRANAS PPK yang dilakukan; Prinsip Dasar Koordinasi Stranas PPK Prinsip Dasar Pemantauan & Evaluasi Stranas PPK Terpusat dan terpadu. Dilakukan mulai dari tahapan pelaksanaan hingga pelaporan dilaksanakan dengan pengendalian yang jelas baik oleh pemerintah pusat, daerah dan masyarakat; Terus menerus dan berkesinambungan. Artinya koordinasi dilakukan sebagai rangkaian kegiatan yang saling menyambung, terkait sehingga berbagai benturan dan kendala segera mungkin dapat teratasi, dan; Pendekatan multi instansional. Artinya koordinasi merupakan wujud saling memberikan informasi yang relevan untuk menghindarkan tumpang tindih tugas yang satu dengan yang lain. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Obyektif dan Profesional; Transparan; Partisipatif; Pemberdayaan; Akuntabel; Tepat Waktu; Berkesinambungan; Berbasis indikator kinerja; Menyelesaikan masalah.
  • Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2013 Koordinasi Proses Koordinasi Aksi PPK K/L dan Pemda Lembaga Penanggung Jawab/ Pelaksana Aksi PPK 1. 1 2. 3. 1 BAPPENAS bertanggung jawab mengkoordinasikan penyusunan Aksi PPK pada semua K/L BAPPENAS selaku PENANGGUNG JAWAB Pemantauan Evaluasi & Pelaporan Aksi Stranas PPK untuk Kementerian/Lembaga (Nasional); KEMENDAGRI (Inspektorat Jenderal) selaku PENANGGUNG JAWAB Pemantauan Evaluasi untuk Pemprov, Pemkab/Pemkot (Nasional); 2 3 KEMENDAGRI (cq Inspektorat Jenderal & BINA BANGDA) selaku PELAKSANA Pemantauan, Evaluasi, Aksi Stranas Pemprov, Pemkab/Pemkot (Nasional); 5. FOCAL POINT yang ditunjuk oleh K/L dan Pemprov, Pemkab, Pemkot selaku PELAKSANA PELAPORAN Capaian Pelaksanaan Aksi PPK. Kemendagri (Dirjen BANGDA) bertanggung jawab mengkoordinasikan penyusunan Aksi PPK pada Pemprov melalui focal point provinsi Bappeda Provinsi mengkoordinasikan penyusunan Aksi PPK pada Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota melalui focal point di Kabupaten/Kota Kemendagri (Inspektorat Provinsi) bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pemantauan tiga bulanan di semua pemerintah propinsi. Inspektorat Provinsi mengkoordinasikan proses pemantauan tiga bulanan pada semua Pemerintah Kota dan/atau Pemerintah Daerah. Kemendagri (Dirjen BANGDA) bertanggung jawab memastikan semua Provinsi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Aksi PPK Provinsi setiap tiga bulan dan laporan hasil evaluasi tahunan Bappeda Provinsi memastikan agar semua Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi PPK Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tiga bulan dan laporan evaluasi tahunan Tahap PELAKSANAAN BAPPENAS bertanggung proses pemantauan tiga bulanan di semua K/L. INSPEKTORAT JENDERAL masing-masing K/L selaku PELAKSANA Pemantauan, Evaluasi, Aksi Stranas di Kementerian/Lembaga; 4. Tahap PENYUSUNAN Tahap PELAPORAN AKSI BAPPENAS bertanggung jawab memastikan semua K/L menyampaikan hasil pelaksanaan Aksi PPK setiap tiga bulan maupun laporan hasil evaluasi tahunan Kemen-PPN/BAPPENAS bertanggung jawab menyampaikan laporan tahunan tentang capaian pelaksaan Stranas PPk dengan didasari pada hasil pemantauan dan evaluasi tahunan Aksi PPK K/L dan Pemda
  • Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2013 Tahap Penyusunan Aksi 1. Diskusi Persiapan. a) melakukan penyamaan persepsi, b) menetapkan jadwal/tahapan, c) Jan-Mar Persiapan menetapkan peserta, unit kerja, akademisi, OMS, jurnalis, asosiasi profesi, d) Sekda Propinsi berkoordinasi dengan KEMENDAGRI, e) Sekda Kab./Kota berkoordinasi dengan Sekda Propinsi 1. Penetapan Focal Point & Pembentukan Tim Penyusun. a) Sekda menunjuk staff/Pejabat di Sekda atau Bappeda untuk menjadi focal point, b) Ketua Tim Penyusun Draft Aksi PPK adalah Sekda 3.Penyiapan & Pembahasan Draft Aksi. a) Penyiapan & Pembahasan Draft Aksi didasarkan pada Apr-Sep FKP Stranas PPK, b) Menggunakan Format 8 Kolom yang dikembangkan oleh UKP4 sebagai Template. 3.Kampanye & Konsultasi Publik. a) Tanggapan terhadap Draft Aksi PPK, b) Peserta dalam kegiatan Penyusunan adalah Unit Teknis, OMS, Akademisi, Jurnalis, Asosiasi Profesi, c) Focal Point Propinsi berkoordinasi dengan focal Point Kab./Kota, d) Focal Point Kab/Kota berkoordinasi dengan Focal Point Propinsi 5.Penyempurnaan Aksi PPK. a) Kemendagri melakukan Pemetaan thd Aksi Pemda dengan Okt-Des Penetapan mempertimbangkan capaian aksi yg sebelumnya serta masukan dari masyarakat, b) Propinsi mengusulkan aksi untuk direview oleh Kemendagri, c) Kab./Kota mengusulkan aksi untuk direview Propinsi. 6.Penetapan Aksi PPK. a) Usulan Aksi PPK yang disepakati diusulkan kepada Bappenas untuk dijadikan INPRES (setiap tahun), b) Inpres Aksi PPK memuat Aksi K/L serta Pemda. 7.Sosialisasi & Penajaman Aksi PPK. a) Setelah Inpres terbit, dilakukan penajaman untuk menyepakati target capaian setiap tiga bulan, b) Kemendagri menajamkan aksi Propinsi. Dan Propinsi Menajamkan Aksi Kab./Kota, c) Sosialisasi kepada SKPD dan Masyarakat
  • Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2013 Tahap Pelaksanaan Aksi STRANAS PPK AKSI PPK K/L Kementerian/Lembaga BAPPENAS AKSI PPK PEMDA PEMDA [PROP, KAB, & KOTA] KEMENDAGRI Pelibatan peran serta masyarakat secara aktif dari mulai tahapan perencanaan hingga evaluasi *) Untuk Aksi PPK di K/L, Bappenas menjadi penanggung jawab untuk pemantauan, evaluasi dengan dibantu oleh inspektorat di masing-masing K/L sebagai pelaksana pemantauan serta evaluasinya; *) Untuk Aksi PPK di Pemda, Kemendagri menjadi penanggung jawab untuk pemantauan evaluasi dengan dibantu oleh Inspektorat Propinsi sebagai pelaksana pemantauan serta evaluasi
  • Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2013 Tahap Pelaporan Aksi Warna Penanda Kinerja Yang Perlu Diperhatikan 1. Penilaian capaian kinerja/output untuk masing-masing K/L dilaporkan per-triwulan pada check point B03, B06, B09 dan B12 2. Penilaian dilakukan terhadap sub aksi yang merupakan ukuran keberhasilan dari setiap aksi (1 aksi dapat memiliki lebih dari 1 sub aksi) 3. Target capaian/ output dapat berupa dokumen, kegiatan, fisik. 4. Kategori capaian kinerja dicerminkan dari indikator warna. 5. Verifikasi capaian setiap check point didasarkan pada data/bukti pendukung capaian dan kunjungan lapangan yang dilakukan secara acak untuk memastikan validitas capaian yang dilaporkan. sangat memuaskan. Capaian > 100%, dimana data dukung yang disampaikan melebihi target yang telah disepakati; Memuaskan. Capaian 75,01 – 100% , dimana data dukung yang disampaikan sesuai/kurang sedikit dari target yang telah disepakati; perlu perhatian. Capaian 50,01 – 75%, dimana data dukung yang disampaikan belum sempurna/belum sesuai dengan target yang telah disepakati; Mengecewakan. Capaian 0 – 50%, dimana data dukung yang disampaikan tidak sesuai dengan target yang telah disepakati atau tidak melaporkan ke dalam sistem monitoring
  • Manajemen Informasi Sistem STRANAS PPK Persiapan & Pelaksanaan INPRES (Aksi PPK) Pelaporan Evaluasi Capaian Aksi Pelaporan per tiga bulanan (b.03, 06, 09, 12) Monitoring & Verifikasi Aksi Dilaporkan ke Setwapres untuk diteruskan kepada Wakil Presiden dan Presiden guna dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan/program/sikap dalam menanggapi isu-isu terkait PPK
  • UPDATE PERKEMBANGAN PELAKSANAAN STRANAS PPK 1. Draft aksi PPK Tahun 2014 sedang menunggu masukan final dari UKP4 dan KPK, untuk selanjutnya konfirmasi akhir dari masing-masing Kementerian/ Lembaga. Draft final akan disampaikan kepada Wapres, untuk dilanjutkan dengan pertemuan dengan pimpinan Kementerian/Lembaga 1. Saat ini sedang disusun tools untuk monev partisipatif. Tim penyusun tools adalah dari masyarakat sipil dan NGO. Diharapkan tools ini nanti dapat menjadi tools bersama yang mampu memotret program-program yang sedang berjalan di Indonesia, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah ataupun NGO, terutamanya yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2. Untuk Aksi PPK bagi Pemda, Fokus Kegiatan Prioritas masih melanjutkan Aksi PPK 2013, yaitu; 1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu [PTSP], 2) Transparansi Pengelolaan Anggaran dan Dokumen Perencanaan, 3) Pengadaan Barang dan Jasa [PBJ], dan 4) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi [PPID]
  • KENDALA & TANTANGAN PELAKSANAAN STRANAS PPK 1. Focal Point TIDAK TETAP; 1. Aksi PPK tidak sesuai Keinginan Masyarakat/LIPS SERVICES; 1. Pelaporan tidak TEPAT WAKTU; 1. Cara pandang PNS yang OLD STYLE/BIROKRATIK, AUBJ –Ada Uang Baru Jalan; 2. EGO Sektoral Masih TINGGI; 3. Mekanisme KOORDINASI, KOMUNIKASI masih lemah; 4. Sistem Integritas Nasional Belum selesai; 5. Dilaksanakan TIDAK DENGAN HATI;
  • RENCANA TINDAK LANJUT MOHON DIISI SENDIRI MOHON DIISI SENDIRI MOHON DIISI SENDIRI MOHON DIISI SENDIRI MOHON DIISI SENDIRI MOHON DIISI SENDIRI MOHON DIISI SENDIRI MOHON DIISI SENDIRI MOHON DIISI SENDIRI MOHON DIISI SENDIRI MOHON DIISI SENDIRI MOHON DIISI SENDIRI
  • SEKRETARIAT STRANAS PPK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BAPPENAS JL. TAMAN SUROPATI, NO. 2, JAKARTA 10310 TELP/FAX: 021-392 4446 EMAIL: stranasppk@bappenas.go.id