1 ijtihad al ilmi mutamam oke

1,247 views
1,184 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
  • mampukan umat mewujudkan hukum Islam yang benar-benar dapat membangun masyarakat modern, kaya, adil, makmur, aman, dalam kehidupan yang plural ditengah-tengah era globalisasi?.

    Inilah salah satu tugas dan sekaligus tantangan bentuk baru hukum Islam. Oleh karena itu, formulasi ijtihad baru juga sudah menjadi tuntutan untuk dibangun, yang tentu tidakdapat lepas sama sekali dari proses continuity.

    Untuk melaksanakan keharusan ini, tentu sangat membutuhkan
    kehadiran orang-orang yang berjiwa patriotisme, yang bukan hanya banyak bicara akan tetapi juga rela mengorbankan segalanya, demi masa depan kehidupan umat manusia/anak cucu kita. juga demi mengharumkan nama bangsa dan agama.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
1,247
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1 ijtihad al ilmi mutamam oke

  1. 1. IJTIHAD AL-ILMI AL-‘ASHRI (Modern Scientific Ijtihad) Oleh: H. Hadi Mutamam Abstract: all problems faced by Muslim in the contemporary life must be answerable in Islamic law. The Koran and the Prophet tradition have given general principles in many aspects so that it is untenable to say that there is no answer for a problem. In addition, the development of Islamic studies has opened the opportunity for nowadays Muslim to carry out ijtihad either individual ijtihad, collective ijtihad or thematic ijtihad. Yet, in order to realize this, Muslims have to study classical Islamic jurisprudence critically. This is done by studying a thought contextually, i.e. by carefully examining where and when an Islamic scholar lived.Kata kunci : Ijtihad, ijtihad al- ilmi al-ashri, mawdhu’i.Pendahuluan Antara pemahaman mengenai bermazhab dan sejarahnya ketikadikaji dengan teliti sebenarnya terjadi kesenjangan. Bermazhab selamaini pada umumnya dipahami sebagai identik dengan melakukan taqlid.Pemahaman seperti ini juga dipraktikkan oleh para pengikut mazhabpada umumnya, sehingga hampir dapat dikatakan bahwa penggunaanistilah tajdid atau ijtihad pun sangat enggan dan tidak berani. Lebihdari itu, bermazhab juga sering diberi arti dengan menjadikanpemikiran ulama masa lalu sebagai “dokrin” dan bahkan juga“dogma” agama. Tambah jauh lagi, fiqh siyasah yang ketika lahirsama sekali empirik, lalu menjadi dokrin yang dianggap berdosa jikamengkritik. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian bermazhab seringdicitrakan dengan taqlid secara harfiah –sebagaimana dalam tingkatanpertama di atas- atau tinggal menerima barang matang (fi al-aqwal)dan sangat jauh dari sentuhan kajian metodologinya. Dengan uraian diatas, ini jelas sekali dapat dipahami mengapa sering terjadi stagnasi?Sebab utamanya adalah pemahaman mengenai bermazhab yangmembelenggu diri. Sikap seperti ini akan sulit membuat terobosanuntuk mampu menjangkau penyelesaian permasalahan yang aktualyang akan selalu muncul ke permukaan. Hal seperti ini yang perludiusulkan adanya redefinisi bermazhab. Redefinisi itu perlu bukansaja bagi mereka yang menjadi pengamal bermazhab, namun juga bagimereka yang mengkritik praktik bermazhab. Sebaliknya, ijtihad selama ini ditempatkan pada posisi yang Penulis adalah Dosen Tetap Jurusan Dakwah STAIN Samarinda.
  2. 2. H. Hadi Mutammam, Ijtihad Al-Ilmi Al-‘Ashri.......101terlalu tinggi dan tidak akan dapat tersentuh oleh para pendukungmazhab. Dalam waktu bersamaan, ijtihad dijadikan ungkapan yangterlalu enteng bagi mereka yang anti-mazhab. Syarat-syarat ijtihadyang begitu berat juga perlu dikaji ulang, oleh karena hampir tidakmungkin tersentuh untuk masa kini. Demikian pula beban yang terlaluberat dan tuntutan yang terlalu tinggi ketika melakukan ijtihad jugaperlu diluruskan. Toh dalam kenyataannya, setiap kitab fiqh,meskipun kitab yang sangat sederhana, selalu pula menyebutkanistilah ijtihad untuk syarat seorang hakim. Kalau dilihat sejarahnya, sebelum abad ketiga hijriah syarat-syarat ijtihad yang ketat belum muncul. Jadi terjadi paradoks danperlu kajian mendalam dan sekaligus keberanian meredefinisi ijtihaduntuk kemudian memunculkan konsep ijtihad baru atau modern.Ijtihad hendaknya menjadi sebuah formulasi metodologi yang dapatdibentuk sebagai hasil kajian kritis terhadap konsep dan anggapantentang bermazhab dan berijtihad secara konvensional yang dipadukandengan tuntutan zaman dan pertanggung jawaban tradisi akademik.Maka, ijtihad perlu argumentasi deduktif sebagai wujud sumber asal,seperti selama ini dipahami dan diikuti. Dalam waktu bersamaanijtihad juga perlu argumentasi induktif atau empirik sebagai ciriakademik yang realistis.Pengembangan Metodologi : Menuju Ijtihad Baru Kalau di atas sudah dikemukakan bukti mengenai praktikperjalanan bermazhab dari awal sampai dengan beberapa abadberikutnya, maka usaha untuk melakukan redefinisi bermazhab daripemahaman yang sempit perlu dilakukan beberapa upaya dantahapannya yang kemudian akan bertemu dengan praktik ijtihad.Beberapa upaya itulah yang menurut hemat penulis perlu dijalankanoleh para pemikir hukum Islam (fuqaha’ khususnya generasimudanya) seusai dengan tuntutan zaman untuk berani memulaimembuat terobosan. Ijtihad menurut hemat penulis, merupakan suatukeharusan dilakukan oleh ulama pada zamannya (ulama’ al-zaman),sesuai dengan tuntunan dan kebutuhan yang ada. Ijtihad merupakan cara untuk memperoleh landasan, pedoman,petunjuk, dan sekaligus arah ke depan serta legitimasi dalam hidupdan kehidupan umat. Umat Islam ditantang untuk menjadi umatterbaik (khayr ummah), sebagaimana dalam QS Ali Imran 3:110. Ayatini menurut penulis bukan pemberian secara cuma-cuma danpreroggatif, namun lebih merupakan tantangan. Oleh karena itu,responnya bukan bermalas-malas dan tidur lantaran beranggapansudah ada jaminan. Namun harus bekerja keras untuk mampumewujudkan ma’ruf untuk kemudian pantas mengajak umat kepadama’ruf, dan mampu menghindari kemungkaran untuk kemudian
  3. 3. 102 , Vol. IV, No. 2, Desember 2007pantas melarang orang lain dari kemungkaran.1 Pertanyaan menggelitik adalah mampukan umat mewujudkanhukum Islam yang benar-benar dapat membangun masyarakatmodern, kaya, adil, makmur, aman, dalam kehidupan yang plural ditengah-tengah era globalisasi?. Inilah salah satu tugas dan sekaligustantangan bentuk baru hukum Islam. Oleh karena itu, formulasi ijtihadbaru juga sudah menjadi tuntutan untuk dibangun, yang tentu tidakdapat lepas sama sekali dari proses continuity dari bermazhab danijtihad masa lalu. Formulasi ini juga diperlukan bagi mereka yangakan menghasilkan gelar akademik tertinggi, yaitu doktor sehinggaakan mampu mendemonstrasikan karya orisinilnya.2 Untuk mewujudkan formulasi ijtihad modern yang mampumemberi jawaban masa kini dan diharapkan juga untuk masa yangakan datang, diperlukan persiapan langkah-langkah. Perlu penuliskemukakan bahwa ijtihad yang dimaksudkan di sini adalah mawdhu’i,tematik atau, kasus perkasus yang muncul pada waktu kini danjawabannya akan mampu hidup untuk masa kini dan waktu yang akandatang. Langkah-langkah tersebut setidak-tidaknya meliputi sebelashal, sebagai berikut : Pertama, lebih mementingkan atau mendahulukan sumberprimer (primary sources)3 dalam sistem bermazhab, atau dalammenentukan rujukan. Dalam bermazhab Al-Syafi’i, umpamanya, agarmenekankan untuk mengkaji secara intensif, serius, dan kritis kitab-kitab karya imam Syafi’i sendiri. Kemudian karya murid-muridterdekatnya yang dianggap lebih memahami terhadap pendapatimamnya lewat teks hidup berupa perjalanan dan perilaku imam Al-Syafi’i sehari-hari. Kemudian menurun karya-karya imam-imam besarsecara langsung, seperti Al-Ghazali, Al-Mawardi, Imam Al-Haramyn 1 A. Qadri Azizy, Melawan Globalisasi; Reinterpretasi Ajaran Islam(Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani), (Yogyakarta : PustakaPelajar, 2003), h. 103-104 2 Dalam rangka membedakan standar minimal kualitas lulusan bagi masing-masing strata untuk fakultas atau jurusan ilmu keislaman, saya mendefinisikan gelarS-3 (doktor atau Ph. D.), sebagai alim yajtahid (sarjana yang mampu berijtihadmawdhu’i) atau ‘alim yujaddid (sarjana yang mampu melakukan tajdid). Olehkarena itu, mereka yang menyandang gelar S-3 ini harus mempunyai pemikiranorisinal. Sedangkan lulusan S-2 (magister) sebagai ‘alim yatahaqqaq (sarjana yangmampu menganalisis kritis-belum dituntut untuk berijtihad untuk standarminimalnya). Sementara itu, S-1 sebagai rajul yata’allam (seseorang yang baru lulusbelajar untuk menjadi sarjana atau ‘alim. A. Qadri Azizy, Pengembangan Ilmu-ilmuKeislaman (Jakarta : 2003), h. 67-71. 3 Primary sources ini dalam rangka mengambil fakta (fact) dan bukti(evidence) kebenaran tentang apa yang menjadi pendapat seseorang ketika pendapattadi disandarkan kepadanya. Ini juga merupakan upaya untuk memperolehkebenaran sejarah (historical tructh). Lihat, antara lain, Jacques Barzun dan Henry F.Graff. The Modern Researcher (New York : Harcourt Brace Jovanovich, 1985).
  4. 4. H. Hadi Mutammam, Ijtihad Al-Ilmi Al-‘Ashri.......103Al-Juwayni, dll. Perlu disadari bahwa jika dikaji kitab-kitab fiqih, akanditemukan perbedaan pendapat dalam menentukan hukum Islam.Perbedaan pendapat (ikhtilaf) dalam fiqih adalah sebuah kebiasaandan tradisi. Itulah sebabnya, maka telah muncul ungkapan malamya’rif al-khilaf lam yasyumma ra’ihat al-fiqh (barang siapa yang tidakmengetahui perbedaan pendapat, ia tidak mencium aroma fiqih). Dalam konteks ini harus berani pula menguji pendapat ulama-ulama besar tersebut, sehingga ada kemungkinan bahwa beberapapendapat yang semula dianggap pinggiran (gharib, syadz, lemah, atausejenisnya) menjadi ditengah (shahih, maqbul, atau sejenisnya), dansebaliknya. Dalam melaksanakan kajian seperti ini dapat dengan carabekerja sama antar para ilmuan. Kerjasama ini menjadi sebuahkeharusan ketika objek bahasannya mencakup disiplin lain. Kedua, berani mengkaji pemikiran ulama atau hasil keputusanhukum Islam oleh organisasi keagamaan tidak lagi secara doktrinerdan dogmatis. Namun dengan critical study sebagai sejarah pemikiran(intellectual history atau history of ideas).4 Artinya, mengkaji sejarahpemikiran ulama dan sekaligus latar belakang mengapa ulama tersebutberpendapat seperti ini; atau terdapat organisasi keagamaan mengapapara ulama dari organisasi tersebut berpendapat seperti itu. Nah cara,metodologi, dan proses pemikiran mereka itulah yang justru lebihbanyak dikaji dan diikuti alur prosesnya, bukan semata-mata produkmatangnya. Toh kalau hasilnya juga sama tidak akan ada masalah pulaserta tidak akan dianggap sia-sia dan tetap mempunyai arti yangdalam. Dengan kata lain, akan mencakup pendekatan bahwabermazhab fi’l-manhaj dalam hal-hal tertentu menjadi keharusanuntuk dipraktikkan. Kalau hal seperti ini akan dipraktikkan secarakonsekuen, maka konsep talfiq (menggabungkan beberapa pendapatulama dari mazhab yang berbeda) perlu diadakan redefinisi. Talfiq yang selama ini dipahami dalam tradisi bermazhab adalahdalam konteks bermazhab fi al-aqwal pada tingkatan taqlid. Dalamtalfiq yang demikian berbeda dengan eklektisisme yang memangselalu terjadi. Bahkan juga saling silang antar ulama di satu mazhabdengan ulama di mazhab yang lain, dan tidak sedikit pula ulamaberani berbeda dengan imamnya sendiri yang kemudian, baikkebetulan atau kesengajaan, berpendapat sama dengan imam mazhabyang lain.5 Sedangkan eklektisisme selalu terwujud dalam sejarahnya, 4 Untuk memahami lebih mendalam tentang history of ideas, lihat antaralain,David Hackett Fisher, Historian’s Fallacies: Toward a Logic of Historical Thoght(New York: Harpet Torchbook, 1970); Edward Hallet Carr, What in History? (NewYork : Vintage Book, 1961); Mircea Eliade, A History of Ideas (Chicago Press,1985). 5 Kenyataan seperti ini dapat kita lihat pada kitab-kitab ikhtilaf al-‘ulama.Lihat Abu Ja’far Muhammad Al-Thahawi, Ikhtilaf Al-‘Ulama’, ditahqiq oleh
  5. 5. 104 , Vol. IV, No. 2, Desember 2007terutama sekali ketika juga melalui pelaksanaan bermazhab fi-al-manhaj, apa lagi pengembangan metodologi yang juga tidak jarangterjadi, seperti disebutkan beberapa contohnya di atas. Artinya,penggabungan itu atas argumentasi dan manhaj, tidak semata-matataqlid kemudian memilih atas dasar keinginan perasaan semata(desire/hama). Demikian pula ilmu ushul al-fiqh harus lebih mendapatkanperhatian dan sekaligus kesempatan untuk dipraktikkan, bukansekadar untuk dihafal atau dipelajari sebagai doktrin yang beku yangtidak dapat dipraktikkan. Dengan cara seperti ini, secara otomatis akanmengubah tempat fuqaha tadi dari posisinya sebagai muqallid berubahmenjadi muttabi – dan praktik-praktik taqlid berubah menjadi praktikittiba’ atau justru lebih tinggi lagi. Diposisikan sebagai sejarahpemikiran dalam konteks kajian akademik, berarti juga akan dapatdijadikan living knowledge6 dalam perannya menjadi inspirasi untukmemunculkan pemikiran baru. Lebih dari itu, juga sekaligus dapatmenjadi referensi orisinil dan legitimate, ketika hasil pemikiran masalalu itu masih sangat relevan dengan jawaban yang diharapkan untukmasa kini. Bahkan referensi itu juga sekaligus dapat menjadi dasar denganargumentasi yang riil, sebagaimana dalam tradisi kajian akademik didunia Barat. Sejarah pemikiran ini dapat pula dilebarkan yang akanmencakup bukan hanya ulama dalam satu mazhab, namun juga ulamadi luar mazhabnya, bahkan juga di luar mazhab yang ada. Dalamkajian tingkatan ini, tradisi tarjih harus dipraktikkan, sebagaimanamenjadi kebiasaan di dunia akademik. Mereka mendialogkan bahkanjuga memperdebatkan pendapat yang berbeda, seolah para ulama yangmempunyai perbedaan itu masih hidup yang duduk di meja bundaruntuk memperdebatkan suatu kasus dengan argumentasi yang merekagunakan. Dan ketika mendialogkan pendapat-pendapat itu, historicalbackgrounds dari riwayat kehidupan mereka juga harus dijadikanpertimbangan, yang berarti merambah wilayah hermeneutika.7 Dalam waktu bersamaan, sejarah sosial hukum Islam (socialhistory of Islamic Law) menjadi sangat diperlukan,8 bahkan‘Abdullah Nadzir Muhammad, 5 Juz (Beirut: Dar Al-Basyair Al-Islamiyah, 1995).Ini edisi Beirut, dan dalam bab yang lain dalam tulisan ini, saya juga menggunakanedisi Pakistan. 6 S. Hossein Nasr, “Philosophy”, dalam Leonard Binder (ed.), the Study of theMiddle East: Research and Scholarship in the Humanities and the Social Sciences(New York : John Wiley & Sons, 1976), h. 327-346. 7 Dalam hal ini Fazlur Rahman sudah bicara mengenai double movementdalam kontek hermeneutika. Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformationsof an Intellectual Tradition (Chicago : The University of Chicago Press, 1982). 8 Sejarah hukum Islam ini dapat pula diperleh dari putusan pengadilan danfatwa; namun dua sumber ini belum banyak mendapatkan perhatian para ahli hukumIslam di Indonesia ketika mengkaji hukum Islam. Dua sumber ini juga dapat disebut
  6. 6. H. Hadi Mutammam, Ijtihad Al-Ilmi Al-‘Ashri.......105hendaknya dapat dijadikan topik dalam perkuliahan. Dengandemikian, mudah dapat dipahami mengapa ulama Kufah berbedapendapat dalam banyak hal dengan ulama Makkah, karena salah satufaktornya adalah latar belakang kehidupannya berbeda.9 Dan janganheran kalau ulama yang hidup di Istana akan mempunyai pendapatyang berbeda dengan ulama yang hidup di penjara tentang kasus yangsama. Itulah maka penulis sebutkan dengan istilah living knowledge. Dalam waktu bersamaan, dengan prosedur seperti ini, makaproses historical continuity, yang juga merupakan salah satu ciriakademik atau scientific di dunia Barat, dapat dijamin. Sudah barangtentu dalam hukum Islam ini tidak dapat dihindari keberangkatanpenilaian dari sumber utama berupa wahyu Allah, baik dalamwujudnya pada Al-Qur’an maupun pada hadits Nabi. Namun jugaharus disadari bahwa bagaimana memahaminya dan memaknainyajuga perlu ada penyegaran dan dalam batas-batas tertentu harusdilakukan reinterpretasi. Ketiga, Semua hasil karya ulama masa lalu diposisikan sebagaipengetahuan (knowledge), baik yang dihasilkan atas dasar deduktifdan verstehen maupun yang dihasilkan secara empirik. Hanyakeberadaan teks Al-Qur’an dan teks hadits yang terbatas (khususnyayang mutawatir) saja yang tidak dapat diuji ulang (re-examined),meskipun pemahamannya tetap dapat dikaji secara mendalam.Selebihnya, terhadap semua ilmu-ilmu keislaman dapat dilakukan re-examine, termasuk pembukuan hadits. Sebab, pembukuan hadits danstatus hadits yang menghasilkan kutub al-sittah, kutub al-tis’ah danseterusnya adalah produk pemikiran manusia yang melalui proseskeilmuan (scientific, scholarly, critical studies), sehingga sangatempirik dari realitas hukum Islam yang pernah terimplementasikan. LihatMuhammad Khalid Masud, Brinkley Messick dan David S. Power (eds), IslamicLegal Interpretation: Muftis and Their Fatwas (Camridge: Harvard UniversityPress), 1996. Dapat pula sebagai bahan untuk ini, kumpulan artikel dari jurnal yangpernah saya jadikan bahan materi perkuliahan untuk mata kuliah “Social History ofIslamic Law di McGill University, Montreal, Kanada, ketika saya menjadi visitingprofessor, dan kini saya edit untuk kemudian akan diterbitkan oleh Logos, IslaicLaw: Socio-Historical Contexts. 9 Salah satu usul saya adalah menjadikan topik ikhtilaf al-fuqaha’ sebagaisalah satu sub-disiplin yang hendaknya dikaji serius di Perguruan Tinggi. Kajiandimaksud lebih mengarah pada mengapa terjadi perbedaan (dari segi manhaj),bukan sekadar untuk memanfaatkan hasil matang (aqwal) dari perbedaan itu. Lebihdari itu, kajian ikhtilaf al-‘ulama’ perlu dilakukan dengan cara descriptve danargumentatif bukan polemik (polemical). (Pengelompokan kajian ikhtilaf al-‘ulama’menjadi descriptive dan polemical ini merupakan pendapat orisinil saya). Kerangkadasar (teoritis) kajian ikhtilaf al-‘ulama’ secara akademik dan descriptive, lihatAzizy, “Justic Defferences (ikhtilaf) in Islamic Law: Its Meaning, Early Discussions,and Reasons (A Lesson for Contemporary Characteristics)” dalam Al-Jami’ah, 39: 2(July-December, 2001).
  7. 7. 106 , Vol. IV, No. 2, Desember 2007mungkin untuk dikaji ulang.10 Dengan kata lain lagi, ilmu-ilmu keislaman, selain teks Al-Qur’an dan teks hadits yang terbatas, adalah karya intelektualmanusia, yang ada kemungkinan diadakannya re-examination untukkemajuan umat manusia masa kini dan masa yang akan datang dalamrangka rahmatan li al-alamin dan hasanah fi al-dunya, disampinghasanah di al-akhirah. Hal itu meliputi pemaknaan dan pemahamanterhadap nash, baik Al-Qur’an maupun hadis. Dan ketika menyebut istilah pengujian atau pemaknaan ulang,maka akan memberi peran akal sangat besar. Jadi bukan barang “suci”yang tidak dapat tersentuh, yang kemudian menjadi barang beku.11 Iniberarti perlu rekonstruksi-rekonstruksi terhadap ilmu-ilmu keislamandan beberapa alat untuk prosedur ijtihad baru. Termasuk hal yangsangat penting adalah menempatkan ilm ushul al-fiqh sebagai ilmualat, sehingga keberhasilannya diukur dari seberapa besar atau banyakhasil dari praktik penggunaan alat bernama ushul al-fiqh itu. Bukanseberapa banyak teks kitab-kitab ushul al-fiqh dihafal oleh mahasiswaatau oleh ulama. Harus disadari bahwa ilmu ushul al-fiqh itu adalahmateri hukum Islam atau fiqh itu, bukan demonstrasi kehebatannyahafal defenisi-defenisi dari rincian materi ilm ushul al-fiqh yangditulis dalam kitab yang besar-besar. Keempat, mempunyai sikap terbuka terhadap dunia luar danbersedia mengantisipasi terhadap hal-hal yang akan terjadi. Tidakmenggunakan sikap asal tidak setuju (apriori), sekadar untuk menolakpemikiran maju ke depan. Dalam konteks ini pula, bukan saja kitaakan terlibat dalam mengambil bagian untuk masalah-masalahkeagamaan dalam arti sempit (ritual), namun juga untuk masalah-masalah keduniaan atau kemasyarakatan secara luas. Justru masalahkeduniaan inilah yang kini sangat mendesak untuk diberi maknakaitannya dengan hukum Islam. Dalam pengertian keterbukaan inipula kesediaan fuqaha untuk bekerja sama dengan lembaga/instansilain. Mereka dengan sadar bersedia menambah ilmu pengetahuan diluar dunianya yang bisa mendukung untuk kematangan spesialisasiilmunya. Di sini juga diperlukan suplemen pengetahuan di luar disiplinhukum Islam, seperti ilmu-ilmu sosial dan humaniora, sehingga akanmampu menggunakan inter atau multi disipliner. Bahkan hasil kajiansain dan teknologi kedokteran atau rekayasa (engineering) lainnya, 10 Kumpulan hadits sebagai karya intelektual manusia dan sekaligus kritik danpengembangan ilmu hadits, saya diskusikan meskipun masih secara elementer dalamAzizy, “Hadits dan Sunnah”, dalam Ensiklopedia Tematis Dunia Islam” (Jakarta :Ichtiar Baru van Hoeve, 2002), h. 213-229. 11 Lihat sub-bab “Rekonstruksi Proses Keilmuan dalam Islam” dalam Azizy,Pengembangan, h. 19-27.
  8. 8. H. Hadi Mutammam, Ijtihad Al-Ilmi Al-‘Ashri.......107tidak dapat disia-siakan dalam proses ijtihad atau setidaknya istimbathal ahkam ini. Masa lalu para imam besar juga mempunyai kedalamanilmu, yang bukan saja hukum Islam, seperti yang dipahami sekarang.Istilah metode istiqra’i yang dilakukan oleh imam Al-Syafi’i adalahsalah satu contohnya. Dengan metode inilah, Al-Syafi’i bukan sajamelakukan penelitian sosiologis, namun juga antropologis, sehinggasangat menyentuh realitas umat yang menjadi sasaran penelitian untukkemudian menjadi sasaran ketentuan hukum Islam yang waktu itutelah memberi jawaban. Sebagai contoh, kalau Al-Syafi’i untuk menentukan jenis ataubatasan darah haid atau istihadhah dengan metode istiqra’i, bukankahlebih efisien kalau menggunakan alat tes sederhana, seperti “sensitivetest”? penggunaan laboratorium untuk mengetes komponen-komponen makanan atau minuman atau lainnya dapat dijadikancontoh. Dalam konteks globalisasi, bukankah kini sudah sampai padahukum wajib untuk meningkatkan SDM (sumber daya manusia -hukum resources) dalam rangka mempersiapkan diri dalam kehidupanglobal, dimana kompetisi menjadi ciri utamanya? Dan bukankahmewujudkan masyarakat madani menjadi hukum wajib pula, ketikahal itu menjadi syarat untuk mampu mewujudkan SDM tadi (ma layatimmu al-wajib illa bihi fa-huwa wajibun)? Dan masih banyak lagidapat dikemukakan contoh. Menurut hemat penulis, jenis disiplin ilmudan teknologi itu, setidak-tidaknya, dapat ditempatkan pada posisi“isra iliyat” yang diperluas dalam konteks kajian tafsir, yang padaumumnya para mufassirun menggunakannya. Untuk kasus besarhendaknya melibatkan spesialis atau expert disiplin lain atau bahkanmengajak beberapa orang sebagai bentuk ijtihad jama’i. Namunpenggunaan ilmu bantu itu harus ada batasan, yang inipunmemerlukan kajian serius untuk membuat standar dan sekaligusformulasi penggunaan ilmu bantu dalam prosedur berijtihad itu. Kelima, hendaknya meningkatkan daya tangkap (responsif) dancepat terhadap permasalahan yang muncul, dimana biasanya umatingin cepat mendapatkan jawaban hukum agama dari para ahli hukumIslam. Jadi tidak membiarkan umat terlalu lama menunggu jawabanhukum agama itu. Untuk itu, hendaknya mempunyai jaringan atauorganisasi yang bisa dengan cepat mempertemukan diantara fuqahasediri untuk dengan cepat mengambil inisiatif menanggapipermasalahan yang ada. Seharusnya IAIN/UIN/STAIN atau STAIdengan lembaga atau pusat penelitiannya mempunyai pusat kajian(ma’mal al-buhuts), yang salah satu program melakukan kajian danijtihad ini, terutama sekali terhadap kasus-kasus (waqi’ah) yangmuncul. Ini baik untuk hukum Islam secara umum maupun untukmasalah-masalah yang lain, termasuk masalah politik, meskipun yangterakhir ini biasanya cukup sensitif. Di sinilah ijtihad jama’i dituntut dan sekaligus untuk
  9. 9. 108 , Vol. IV, No. 2, Desember 2007terwujudnya sebuah mekanisme yang menjadikannya cepat dilakukan.Kecepatan sikap tanggap terhadap makanan halal untuk produk-produk jadi adalah salah satu contoh kepedulian ahli hukum Islamterhadap permasalahan keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat.Demikian pula kesepatan sikap tanggap terhadap persoalan-persoalanyang erat sekali kaitannya dengan globalisasi, menjadi suatu tantangandan sekaligus kebutuhan para ilmu itu. Keterlibatan fuqaha kontemporer merupakan suatu keharusandalam berusaha untuk mewujudkan hukum yang adil dan etis,menegakkan hukum (terwujudnya law enforcement), mendidik umatuntuk taat hukum, dan sekaligus melepaskan bangsa ini dari krisishukum – yang merupakan salah satu rangkaian krisis dalam “krisislingakaran setan” atau krisis multidimensional. Konsekuensinya,hukum Islam akan mampu memberi pegangan kepada umat untukkehidupan yang dialami di dunia. Meskipun demikian ini sebenarnyaadalah responsif yang pasif, belum aktif atau proaktif. Pasif, karenahanya merupakan reaksi atau respon dari kasus (waqi’ah) yangmuncul; dan biasanya setelah ada jawaban lalu berhenti dan dianggapselesai. Dan kita masih perlu di bawah ini. Keenam, penulis mengusulkan penafsiran yang aktif dan proaktif, bahkan progresif.12 Yang dimaksudkan dengan aktif atauproaktif adalah ketika jawaban hukum Islam itu sekaligus mampumemberi inspirasi dan guidance untuk kehidupan yang sedang dialamioleh umat. Fatwa hukum wajib bagi umat untuk meningkatkan SDMadalah salah satu contoh apa yang dimaksudkan agar keputusanhukum Islam juga memberi makna progresif. Yaitu, ketika keputusanatau penafsiran itu mampu memberi inspirasi dan sekaligus guidanceatau hudan untuk masa depan umat, bukan hanya yang sedangdialami. Fatwa hukum wajib, setidaknya kifayah, bagi umat untukmelakukan penelitian angkasa luar (ketika fatwa itu dikeluarkansebelum Apollo 11 mendarat di bulan), sebagai hasil penetapanhukum atas dasar penafsiran QS Al-Rahman [55]:33 adalah contohprogresif ini. Fatwa hukum Islam untuk mendorong umat agarmemperdalam ICT (information and communication technology),dapat dijadikan contoh yang progresif ini (ketika fatwa ini dikeluarkanbeberapa tahun lalu sebelum ICT di meja kita). Untuk ini masihbagaikan hutan belantara untuk dijadikan objek kajian serius dalammemahami atau memaknai nash wahyu atau memberi ketentuanhukum Islam. Ketujuh, ajaran al-ahkan al-khamsah atau hukum Islam berupawajib, haram, sunnah, makru, dan mubah agar dapat dijadikan sebagai 12 Dalam beberapa contoh sudah saya lakukan reinterpretasi ini. LihatAzizy, Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam.
  10. 10. H. Hadi Mutammam, Ijtihad Al-Ilmi Al-‘Ashri.......109konsep atau ajaran etika sosial.13 Selama ini ada kritik bahwa hukumIslam selalu berkutat pada dunia ibadah murni (mahdhah atau ritual)dan kurang menyentuh kehidupan sosial. Itulah sebabnya, maka Islamkurang maju dalam keduniaan. Ajaran-ajaran yang agung tidakterimplementasikan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, perlumenerapkan konsep al-ahkam al-khamsah ini sebagai etika sosial,sebuah tuntunan dan tuntutan dengan makna agama untuk mendukungketeraturan dan ketentraman sosial. Adalah sudah seharusnya bahwanilai-nilai kebersihan, kerja keras, menepati janji, kedisiplinan,tanggung jawab, dan sejenisnya harus mendapatkan legitimasi hukumIslam ini, yang dengan tegas mempunyai konsekuensi pahala-dosa diakhirat. Hal-hal untuk mewujudkan kemaslahatan umum (masalihammah) seperti kepentingan publik hendaknya mendapatkanpenekanan oleh hukum Islam yang lima ini. Prestasi keilmuan,termasuk karya orisinil dan jenis-jenis karya yang lain juga hendaknyamendapatkan apresiasi dan sekaligus mendapatkan landasan hukumIslam.14 Kedelapan, menjadikan ilmu fiqih sebagai bagian dari ilmuhukum secara umum. Di satu sisi ini memberi arti bahwa kajian ilmufiqih hendaknya dengan menggunakan bahasa ilmu hukum yangkemudian akan dapat dipahami oleh para ahli hukum secara umum. Disisi lain, materi kajian hukum Islam hendaknya mencakup masalah-masalah kehidupan umat yang sama dengan materi atau objek kajiandalam ilmu hukum pada umumnya. Ini akan meliputi pendekatan danpenggunaan terminologi. Jika sudah demikian, maka sasaran akhirnyamestinya hukum nasional,15 sebagai perwujudan implementasi 13 A Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara HukumIslam dan Hukum Umum (Yogyakarta : Gama Media, 2002), h. 42-44; h. 64-72. 14 Dengan pemaknaan seperti ini, tidak lalu secara langsung menjadi fiqihsosial. Menurut hemat saya, fiqih sosial hendaknya dimaksudkan sebagai Islamicsocial sciences. Yakni, ilmu sosial yang keberangkatannya dari fiqih atau ilmuagama. Di sini ada landasan deduktif dari nashsh (bagi yang ada nashsh-nya),namun juga harus induktif atau empirik –terutama sekali kasus-kasus yang fi-ma lanashsha lahu tidak ada nashsh-nya). Pengertian fiqih seperti ini berarti kembali padapengertian fiqih pada fase kedua yang identik dengan ilmu agama, termasukpenggunaan judul kitab al-fiqh al-akbar, padahal kitab ini tidak membahas masalahhukum. Saya sudah mendiskusikan hal ini di Azizy, Eklektisisme, h. 44-47; h. 2-4;dan Azizy, Pengembangan, h. 11-27. 15 Secara akademik, untuk mengarahkan kajian hukum Islam ke dalamkonteks hukum nasional, saya telah menyiapkan dan sekaligus menawarkan kajianhukum Islam secara akademik, meskipun masih berbentuk pengantar, dalam bukusaya. Lihat Azizy, Eklektisisme Hukum Umum. Ketika para ahli hukum Islammampu menempatkan kajian hukum Islam dalam konteks hukum nasional, ini akanmempunyai konsekuensi bahwa mereka akan mampu pula menempatkan posisi ilmufiqih sebagai materi ilmu hukum, menempatkan pendapat fiqaha sebagai “doktrin”dalam ilmu hukum, dan menempatkan buku-buku fiqih ke dalam “Rechtboek”dalam konteks kajian ilmu hukum, khususnya hukum nasional. Azizy, Eklektisisme,226-46. Kajian ilmu keislaman untuk pengalaman di dunia adalah suatu keharusan,
  11. 11. 110 , Vol. IV, No. 2, Desember 2007mu’amalah bayn al-nas atau habl min al-nas, disamping materihukum Islam yang ritual, sebagai perwujudan habl min Allah atauhubungan manusia secara personal dengan Tuhan sang Khalik. Inisekaligus jawaban terhadap kritik bahwa kajian hukum Islam hanyamasalah najis dan masalah shalat yang berarti terisolasi dan tidakkontekstual. Namun yang paling penting adalah bahwa materi atauobjek kajian hukum Islam adalah untuk kehidupan di dunai yangberarti membumikan agama atau hukum Islam. Sebagai hal yang riildan kontekstual, maka realitas pluralisme menjadi sebuahpertimbangan, sehingga tidak menutup kemungkinan adanyareinterpretasi atau bahkan juga pembaruan.16 Sebagai hal yang riil,kontekstual, dan mengarah pada hukum nasional, keberadaan NKRIdan UUD 1945 juga menjadi bahan dalam proses ijtihad modern ini.Dalam kajian sejarah, pengaruh hukum Islam ini juga telah terjadi diEropa, sebelum Eropa mengalami renaissance. Beberapa hukumIslam, terlebih lagi nilai etikanya, telah diadopsi (bukan ditakuti) olehEropa yang juga dalam beberapa hal masih berjalan sampai sekarangdengan kemasan Eropa. Ini diakui oleh banyak ahli, seperti DeSantillana,17 W. Montgomary Watt,18 G. Weeramantry,19 dan lain-lain. Kesembilan, berbicara mengenai fiqih tidak dapat dilupakanharus pula berorientasi pada kajian induktif atau empirik, disampingdeduktif.20 Tidak hanya deduktif. Dalam mengkaji dansehingga materi atau topik apa saja dari ilmu keislaman hendaknya mengarah padakemungkinan dan perlu atau bahkan harus berorientasi pada implementasi dankontekstual, bukan sesuatu yang khayal dan ngawang-ngawang yang tidakmembumi. Hal seperti ini pula yang menjadi kebijakan Dirjen Kelembagaan AgamaIslam (Bagais), sebagaimana dalam Surat Edaran Dirjen BagaisNo.DJ.II/PP.00.9/A2/8/2002, tanggal 31 Oktober 2002. 16 Lihat sub bab “Pembaharuan Hukum Islam”, dalam Azizy, Eklektisisme,h.31-38. 17 De Santillana, the Legacy of Islam (Oxford : Oxford University Press,1931). 18 W. Montgomary Watt, the Influence of Islam on Medieval Europe(Edinburgh : Edinburgh University Press, 1978). 19 G. Weeramantry, Islamic Jurisprudence: An International Perpective(London: McMillan Press, 1986). 20 Azizy, Perkembangan, 19-27. Lihat Azizy, Eklektisisme, 43-47. Induktif,empirik dan pengembangan secara independen bagi cabang fiqih menurut hematsaya sangat diperlukan, ketika fiqih mencakup seluruh “al-‘amaliyah” atau ilmuagama yang berkaitan dengan perilaku mannusia selain akidah. Hal ini juga menjadikonsekuensi al-ahkam al-khamsah, yang mencakup seluruh perilaku manusia(Jakarta: LP3ES, 1982). Hal ini mengubah pandangan mengenai kebenaran mutlaksetiap hasil kajian keilmuan. Oleh karena itu, kemudian lebih menonjol istilahinterpretasi yang memberi ruang dan gerak untuk nilai subyektivitas dari sebuahtemuan ilmu-ilmu sosial atau juga budaya. Teori mengenai thick description karyaClifford Geertz, the Interpretation of Cultures (New York : Basic Books, Inc.,1973).
  12. 12. H. Hadi Mutammam, Ijtihad Al-Ilmi Al-‘Ashri.......111mempraktikkan fiqih atau hukum Islam, semestinya adakeseimbangan antara proses deduktif dan proses induktif. Prosesdeduktif dapat terwakili bagaimana memahami nash dari wahyu yangberupa Al-Qur’an dan hadits yang shahih dengan segala jenismetodenya, termasuk qiyas. Sedangkan induktif adalah memberiperan akal pada posisi yang sangat penting dalam membantumewujudkan hasanah fi-al-dunya dan hasanah di al-akhirah. Bentukinduktif dapat berupa maslahah, istihsan bahkan juga ijma’ ketikaijma’ itu dimaknai secara dinamis dan empirik. Ijma’ seharusnyabukan onggokan doktrin masa lalu yang kini siap untuk membelengguumat dalam menatap kemajuan dunia. Ijma’ harus dimaknai prosedurpenciptaan mashalih ‘ammah (kemaslahatan umum atau universalvalues) untuk kepentingan hidup dan kehidupan yang sejahtera(litahqiqi mashalih al-nas) di dunia. Dalam praktiknya hendaknyadipadukan antara konsep ijma’ menurut imam Al-Syafi’i (konsensusinternasional) dan konsep ijma’ menurut mazhab klasik atau sebelumAl-Syafi’i (konsensus daerah –bisa dalam bentuk Perda; atau nasional;-bisa dalam bentuk UU). Dengan demikian, konsep ijma’ akan dapatdipraktikkan dalam kerangka NKRI. Dan berbicara masalah khayrummah, mashalih ‘ammah, hasanah fi al-dunya, dan semacamnyaakan sangat relevan, jika fiqih tidak diartikan secara sempit hanyasebagai hukum dalam pengertian peraturan perundang-undangan,terlebih kalau hanya masalah thaharah (bersuci dari hadas) dan ibadahmahdhah. Kesepuluh, lepas dari apakah mashlahah itu sebagai bentukinduktif, mashalih ‘ammah hendaknya menjadi landasan pentingdalam mewujudkan fiqih atau hukum Islam. Sebagaimana dalamuraian dalam bab terdahulu bahwa dalam tradisi mazhab Al-Syafi’i,mashlahah menjadi salah satu sumber hukum –penulis termasuk yangberpendapat bahwa Al-Juwaynilah yang mencetuskannya- makamashalih ‘ammah menjadi hal yang sangat penting. Mashalih ‘ammahini dapat dipadankan dengan universal values yang sekiranya tidakbertentangan dengan ajaran pokok Islam. Artinya, semua orang akanmerasakan kemaslahatannya, tanpa membedakan jenis, etnik, danbahkan juga agama. Tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam,karena tidak mustahil dalam perkembangannya muncul nilai-nilai hakasasi manusia (HAM) yang bertentangan dengan nilai Islam, sepertikebebasan tanpa ada konsep dosa, seperti kebebasan seks dansejenisnya. Berbicara mengenai mashlahah, berarti mengakui bahwa akalmempunyai peran besar. Kemaslahatan dunia menurut Al-Sulamidapat diperoleh dengan adat kebiasaan, percobaan (tajarib), realitas
  13. 13. 112 , Vol. IV, No. 2, Desember 2007yang dinilai oleh akal, dan semacamnya.21 Mashalih dapat dikatakansebagai konsep dari tradisi mazhab Al-Syafi’i, karena bukti yangdapat diperoleh menunjukkan bahwa sumber pertama adalah dari Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh karya Al-Juwayni, sebagaimana penjelasandi atas. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Gazali dalam Al-Mustashfa.Bahkan Al-Gazali dalam Syifa’ Al-Ghalil lebih luas dan lebih longgardalam penggunaannya. Setelah Al-Gazali, Al-Razi (w. 606/1209) jugadengan tegas menerimanya. Ulama Safi’iyah yang terkenal yang jugamembahas mashlahah adalah ‘Izz Al-Din ‘Abd Al-‘Aziz b. ‘Abd Al-Salam Al-Sulami (w. 660/1261) dengan kitabnya yang sangat populer,Qawa’id Al-Ahkam di Mashalih Al-Anam. Sedangkan dari kalanganmazhab Maliki nama Al-Syathibi (w. 790/1388) sangat dominandalam pembahasan mengenai mashlahah atau juga maqashid Al-Syari’ah (tujuh Syari’ah). Selama ini sering terjadi, jika adapembahasan mengenai mashlahah atau maqashid al-syari’ah, seolahhanya dari Al-Syathibi. Padahal, kalau dikaji secara kritis dari waktudan segi usia, ia jauh di belakang ulama Al-Syafi’iyyah. Ketika berbicara mengenai mashalih ‘ammah ini hendaknyatidak mungkin bertentangan dengan mashalih khashshah (kepentingankhusus atau personal). Sebab, kemaslahatan umum seharusnyamerupakan kumpulan dari kemaslahatan khusus. Dan jika keduanyaitu terdapat pertentangan berarti ada masalah, seperti terjadinyahedonisme. Utilitarianisme (ketika bermakna manfaat ataumashlahah) mempunyai tempat dalam Islam, namun hedonismeterlebih lagi ditambah selfishness dicela dalam Islam. Dalam haditsdisebutkan khayr al-nas anfa’uhum li al-nas (sebaik-baik manusiaadalah orang yang besar dapat memberi manfaat kepada orang lain). Ketika suatu nilai menjadi mashalih ‘ammah, maka hal inidisebabkan oleh realitas yang pada hakikatnya merupakan kumpulandari mashalih khashah. Dengan demikian, kaidan al-mashalih al-ammah muqaddamah ‘ala al-mashalih al-khashah (kemaslahatanumum [harus] didahulukan daripada kemaslahatan khusus) seharusnyaberubah menjadi al-masalih al-ammah majmu’ah min al-mashalih al-khashah (kemaslahatan umum adalah kumpulan dari kemaslahatankhusus). Dengan demikian, tidak akan terjadi pertentangan antarakemaslahatan atau kemanfaatan pribadi dengan kemaslahatan ataukemanfaatan umum. Dan setiap orang pun harus sadar bahwa dirinyaadalah bagian dari ummat dan sadar pula bahwa kemaslahatan umumakan dapat terwujud dengan kemauan dan kemampuan masing-masingindividu untuk menunjukkan kemaslahatan, meskipun penilaian amaltetap individual, bukan kolektif. Untuk memperoleh keputusanmashalih ‘ammah dapat pula dengan cara ijma’, sekali lagi ketika 21 ‘Izz al-Din b. ‘Abd Al-Salam Al-Sulami, Qawaid Al-Ahkam fi Mahalih Al-Anam (Kairo : Al-Husayniyah, 1934).
  14. 14. H. Hadi Mutammam, Ijtihad Al-Ilmi Al-‘Ashri.......113ijma’ itu konsep yang hidup dan dinamis yang berorientasi masa kinidan masa yang akan datang. Bukan “barang” masa lalu yang sudahselesai, terlebih lagi ketika alasan-alasan atau ‘illah ditetapkannyaijma’ sudah tidak ada atau tidak relevan lagi. Penulis berpendapatbahwa ijma’ dapat di-naskh (diubah) oleh ijma’ baru, yang tentu tetapmelalui prosedur keilmuannya. Dalam konteks mashalih ‘ammah inipula hukum Islam harus mampu mendefinisikan dan sekaligusmenolak atau mengharamkan bentuk-bentuk teror (terorisme) yangberasal dari siapapun. Bukankah pelaku teror kepada publik lebihmenakutkan dari pada quththa’ al-thariq? Kesebelas, menjadikan wahyu Allam lewat nash (Al-Qur’an danhadits yang shahih) sebagai kontrol terhadap hal-hal yang akandihasilkan dalam ijtihad. Terutama sekali ketika proses ijtihad lebihbanyak melalui prosedur induktif, bukan deduktif. Demikian pulaketika proses awalnya dengan menggunakan deduktif teori-teori hasilperkembangan ijtihad, maka juga tetap memerlukan kontrol darinashsh ini. Inilah yang membedakan antara hukum Islam (yangsumber utamanya adalah wakyu) dengan hukum yang sama sekalisekular tanpa mempercayai wahyu Allah. Sudah barang tentu kontrolini tidak dengan menggunakan pendekatan tekstual (scripturalist),namun lebih menekankan pada konsep etika22 dengan mengacumashalih ‘ammah, kecuali yang sudah dianggap qath’iy, meskipun inijuga memerlukan standarisasi. Dalam waktu bersamaan, pemahamandan pemaknaan nash juga perlu reinterpretasi, sebagaimana uraian diatas.23Gagasan Al-Ijtihad Al-‘Ilmi Al-Ashri Sebelas hal di atas merupakan prasyarat untuk membangunformulasi baru dalam berijtihad, suatu model ijtihad yang penulis berinama al-ijtihad al’ilmi al-ashri atau modern scientific ijtihad.“Ijtihad” dengan definisi yang ada, namun dapat dilakukan dengantematik atau kasus perkasus, tidak harus berarti melakukan ijtihaduntuk semua aspek kehidupan ummat, sebagaimana yang telahdilakukan oleh ulama mujtahidin atau pendiri mazhab yang lalu. Ijtihad berkonotasi pada ijtihad untuk seluruh kehidupan itu juga 22 Baca sub bab “Al-Quran Sumber Ajaran Etika Sosial” dalam salah satubuku saya. Azizy, Pendidikan [Agama] untuk Membangun Etika Sosial (Semarang :Aneka Ilmu, 2002), 87-106. Fazlur Rahman menulis, “We have repeatedlyemphasized that the basic elan of the Qur’an is moral and we have pointed to theQur’an”. Fazlur Rahman, Islam (Chicago : the University of Chicago Press, 1979),33. Lihat pula Rahman, “Law and Ethics in Islam”, dalam Richard G. Hovannisian,Ethics in Islam (Malibu : Udena Publication, 1985), h. 4. 23 Ini salah satu perbedaan dengan ijtihad konvensional yang kita pahamiselama ini. Namun, kajian mengenai pemahaman dan pemaknaan terhadap nashshyang berarti lebih pada deduktif, tetap berjalan dan tetap dilakukan.
  15. 15. 114 , Vol. IV, No. 2, Desember 2007dianggap atau dipahami oleh sebagian kelompok ummat, sehinggakalau sudah menggunakan istilah ijtihad harus terbebani untukmenjadi manusia super seperti para pendiri mazhab tersebut.Persyaratan yang tidak mungkin dipenuhi oleh kebanyakan ilmuwankontemporer juga tidak perlu dipaksakan. Toh persyaratan ijtihadyang berat-berat itu tidak pernah muncul ke permukaan sampaidengan akhir abad ketiga hijriyah. “Al-‘ilmi” (academic, scholarly) memberi arti denganmenggunakan prosedur keilmuan (filsafat ilmu, studi kritis, dansemacamnya) seperti yang terjadi di dunia akademik pada setiap ilmupengetahuan secara internasional, termasuk di Barat. Beberapaprasyarat, seperti history of ideas, penggunaan primary sources,historical continuity, living knowledge, dan lainnya di atas, banyakyang dalam rangka memenuhi kriteria prosedur tersebut agar sesuaidengan prosedur di dunia ilmu pengetahuan secara internasional,termasuk Barat. Beberapa prasyarat, seperti history of ideas, penggunaan primarysources, historical continuity, living knowledge, dan lainnya di atas,banyak yang dalam rangka memenuhi kriteria prosedur agar sesuaidengan prosedur di dunia ilmu pengetahuan secara internasional. “Al-‘ilmi” juga ditandai oleh penggunaan induktif dan empirik. Termasukdalam kerangka ini adanya argumentasi dan perbandingan proseduryang dibenarkan oleh logika (logic atau manthiq). Tambahan lagi, al-‘ilmi juga harus mencakup pengertianmenggunakan hasil atau produk (termasuk prosedurnya) sain danteknologi dalam proses dan prosedur berijtihad atau penentuan hukumIslam. Dalam waktu bersamaan, hukum Islam dengan penjelasantentang al-ahkam al-khamsah di atas – hendaknya mampu menjadiruh dan landasan untuk mengembangkan sain dan teknologi dalamrangka mewujudkan kemaslahatan umat. “Al-‘ashri” dimaksudkan agar mengacu pada masa kini danmasa yang akan datang, bukan hanya terhenti dan berorientasi masalalu; dan bukan pula terhenti di masa kini. Ijtihad pada dasarnya bukanuntuk masa lalu atau hanya di akhirat. Dalam waktu bersamaan,hukum Islam adalah untuk hidup dan kehidupan di dunia masa kinidan masa yang akan datang; untuk generasi masa kita dan generasiberikutnya. Konsekuensi dari pengamalan hukum Islam kemungkinanmenjadi buah di akhirat kelak; suatu perbedaan inti dengan hukumsekuler. Sekali lagi, ijtihad dilakukan untuk mewujudkankemaslahatan umat di dunia. Dengan ungkapan al-ashri ini, semua kasus atau peristiwa baru,terutama sekali yang secara langsung berkaitan dengan agama, harussegera ada jawaban dalam hukum Islam. Tidak ada alasan untukmengatakan bahwa Al-Qur’an maupun hadits bahkan juga aqwalulama tidak membahas kasus tersebut. Kecepatan, keilmiahan dan
  16. 16. H. Hadi Mutammam, Ijtihad Al-Ilmi Al-‘Ashri.......115kemodernan sangat membukan peluang bagi individu-individu untukmelakukan ijtihad, sebagaimana dalam tradisi akademik. Dari ijtihadindividual (al-ijtihad al-fardi) kemudian dapat dibawa ke dalam forumijtihad jama’i, bahkan dapat pula diangkat lebih besar lagi menjadiijma’ kontemporer.Penutup Dari semua uraian di atas dapat digaris bawahi bahwa prosesijtihad perlu adanya keseimbangan antara deduktif dan induktif.Selama ini, penekanannya hanya deduktif dan kalau ada induktif makasangat terbatas. Sekali lagi, dalam prosedur ijtihad, hendaknyaminimal terjadi keseimbangan antara pendekatan deduktif danpendekatan induktif. Atau justru lebih banyak empirik, ketika dasar-dasar wahyu itu berupa pokok-pokoknya saja. Dengan demikian,maka juga memacu untuk berpikir serius dan sekaligus bertindakmelakukan penelitian terus menerus yang serius pula. Karena ilmu-ilmu keislaman, selain teks Al-Qur’an dan teks hadits yang terbatas,adalah karya intelektual manusia, yang ada kemungkinan diadakannyare-examination untuk kemajuan umat manusia masa kini dan masayang akan datang dalam rangka rahmatan li al-alamin dan hasanah fial-dunya, disamping hasanah di al-akhirah. Hal ini meliputipemaknaan dan pemahaman terhadap nash, baik Al-Qur’an maupunhadits. Dan ketika menyebut istilah pengujian atau pemaknaan ulang,maka akan memberi peran akal sangat besar. Jadi bukan barang “suci”yang tidak dapat tersentuh, yang kemudian menjadi barang beku. Iniberarti perlu rekonstruksi-rekonstruksi terhadap ilmu-ilmu keislamandan beberapa alat untuk prosedur ijtihad baru. Termasuk hal yangsangat penting adalah menempatkan ilm ushul al-fiqh sebagai ilmualat, sehingga keberhasilannya diukur dari seberapa besar atau banyakhasil dari praktik penggunaan alat bernama ushul al-fiqh itu. Bukanseberapa banyak teks kitab-kitab ushul al-fiqh dihafal oleh mahasiswaatau oleh ulama. Harus disadari bahwa ilmu ushul al-fiqh itu adalahmateri hukum Islam atau fiqh itu, bukan demonstrasi kehebatannyahafal defenisi-defenisi dari rincian materi ilm ushul al-fiqh yangditulis dalam kitab yang besar-besar.
  17. 17. 116 , Vol. IV, No. 2, Desember 2007 DAFTAR PUSTAKAAzizy, A. Qadri, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum, Yogyakarta: Gama Media, 2002.________, Melawan Globalisasi; Reinterpretasi Ajaran Islam (Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.________, Pendidikan [Agama] untuk Membangun Etika Sosial, Semarang: Aneka Ilmu, 2002.________, Pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003.Barzun, Jacques dan Henry F. Graff., The Modern Researcher, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1985.De Santillana, the Legacy of Islam, Oxford: Oxford University Press, 1931.Ensiklopedia Tematis Dunia Islam”, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002.Izz al-Din b ‘Abd Al-Salam Al-Sulami, Qawaid Al-Ahkam fi Mahalih Al-Anam, Kairo: Al-Husayniyah, 1934.Montgomary Watt, W., the Influence of Islam on Medieval Europe (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1978.Nasr, S. Hossein, “Philosophy”, dalam Leonard Binder (ed.), the Study of the Middle East: Research and Scholarship in the Humanities and the Social Sciences, New York: John Wiley & Sons, 1976.Rahman, Fazlur, Islam and Modernity: Transformations of an Intellectual Tradition, Chicago: The University of Chicago Press, 1982.Thahawi, Abu Ja’far Muhammad, Ikhtilaf Al-‘Ulama’, ditahqiq oleh ‘Abdullah Nadzir Muhammad, 5 Juz, Beirut: Dar Al-Basyair Al-Islamiyah, 1995.Weeramantry, G., Islamic Jurisprudence: An International Perpective (London: McMillan Press, 1986.
  18. 18. This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

×