1. LITERATUR :LITERATUR :
1.1. Pengantar Hukum Internasional ( Prof.Dr.MochtarPengantar Hukum Internasional ( Prof.Dr.Mochtar
Kusumaatmadja,SH.LLM)Kusumaatmadja,SH.LLM)
2.2. Pengantar Hukum Internasional Jilid 1 ( JG.Starke)Pengantar Hukum Internasional Jilid 1 ( JG.Starke)
3.3. Pengantar Hukum Internasional Jilid 2 ( JG.Starke)Pengantar Hukum Internasional Jilid 2 ( JG.Starke)
4.4. Penyelesaian Sengketa Internasional (JG.Merrills)Penyelesaian Sengketa Internasional (JG.Merrills)
HUKUMHUKUM INTERNASIONALINTERNASIONAL
Copy right by Subarkah,SH.MHumCopy right by Subarkah,SH.MHum

2. HUKUMHUKUM INTERNASIONALINTERNASIONAL
H.I PUBLIK : Keseluruhan kaidah danH.I PUBLIK : Keseluruhan kaidah dan
asas-asas yangmengatur hubungan atauasas-asas yangmengatur hubungan atau
persoalan yang melintasi batas-bataspersoalan yang melintasi batas-batas
negara yang bukan bersifat perdata.negara yang bukan bersifat perdata.
H P I : Keseluruhan kaidah dan asas-H P I : Keseluruhan kaidah dan asas-
asas yang mengatur hubungan perdataasas yang mengatur hubungan perdata
yang melintasi batas-batas negara.yang melintasi batas-batas negara.

3. PENDEKATANPENDEKATAN
 ANALITICAL APPROACHANALITICAL APPROACH
MENGKAJI ASAS-ASAS / KAIDAH-KAIDAH HUKUM SECARA ANALITISMENGKAJI ASAS-ASAS / KAIDAH-KAIDAH HUKUM SECARA ANALITIS
 SOCIOLEGAL APPROACHSOCIOLEGAL APPROACH
MENGKAJI SECARA ANALITIS DENGAN MEMPERHATIKAN SEGIMENGKAJI SECARA ANALITIS DENGAN MEMPERHATIKAN SEGI
POLITIK, EKONOMI, SOSIALPOLITIK, EKONOMI, SOSIAL

4. HUKUMHUKUM INTERNASIONALINTERNASIONAL
PENGERTIAN DASAR DANPENGERTIAN DASAR DAN
MASALAH POKOKMASALAH POKOK
HI POSITIPHI POSITIP
CASES AND MATERIALSCASES AND MATERIALS

5. ISTILAHISTILAH
HK.INTERNASIONALHK.INTERNASIONAL
Bahasa Indonesia :Bahasa Indonesia :
 Hukum Bangsa-BangsaHukum Bangsa-Bangsa
 Hukum Antar BangsaHukum Antar Bangsa
 Hukum Antar NegaraHukum Antar Negara
 Hukum InternasionalHukum Internasional

6. ISTILAHISTILAH
HK.INTERNASIONALHK.INTERNASIONAL
Bahasa Asing :Bahasa Asing :
 IUS GENTIUM/IUS INTER GENTES(Rmw)IUS GENTIUM/IUS INTER GENTES(Rmw)
 INTERNATIONAL LAW (Ingrs)INTERNATIONAL LAW (Ingrs)
 LAW OF NATIONSLAW OF NATIONS
 LAW AMONG NATIONSLAW AMONG NATIONS
 TRANSNATIONAL LAWTRANSNATIONAL LAW
 LAW OF MANKINDLAW OF MANKIND
 LAW OF PEACEFULL COEXISTENCE(Rus)LAW OF PEACEFULL COEXISTENCE(Rus)
 VOLKENRECHT(Bld)VOLKENRECHT(Bld)
 VOLKERRECHT (Jerman)VOLKERRECHT (Jerman)

7. PERKEMBANGANPERKEMBANGAN
HK.INTERNASIONALHK.INTERNASIONAL
POLA PERKEMBANGAN
HK.INTERNASIONAL UMUM HK.INTERNASONAL REGIONAL HK.INTERNASIONAL KHUSUS
Tumbuh melalui hk
kebiasaan
Tumbuh melalaui
Perjanjian
multilateral

8. HUKUMHUKUM INTERNASIONALINTERNASIONAL
INTERNATIONAL LAWINTERNATIONAL LAW
TERTIB HUKUM KOORDINATIFTERTIB HUKUM KOORDINATIF (MASING-MASING NEGARA(MASING-MASING NEGARA
MEMPUNYAI KEDUDUKAN YG SAMA )MEMPUNYAI KEDUDUKAN YG SAMA )
WORLD LAWWORLD LAW
TERTIB HUKUM SUB-OBDINARTIFTERTIB HUKUM SUB-OBDINARTIF( ada suatu negara yang( ada suatu negara yang
menduduki tempat sebegai pusat kekuasaan)menduduki tempat sebegai pusat kekuasaan)

9. SEJARAH HK.INTERNASIONALSEJARAH HK.INTERNASIONAL
DALAM ARTI LUAS/KLASIKDALAM ARTI LUAS/KLASIK
 masa kerajaanmasa kerajaan
 Negara Bangsa (nation state)Negara Bangsa (nation state)
masih sedikitmasih sedikit
DALAM ARTI SEMPIT/MODERNDALAM ARTI SEMPIT/MODERN
 Sejak perdamaian westphalia 1647Sejak perdamaian westphalia 1647
yg mengakiri perang 30 tahun diyg mengakiri perang 30 tahun di
EropaEropa
 Lahirnya negara bangsa (nationLahirnya negara bangsa (nation
state)state)

10. DALAM ARTI LUAS/KLASIKDALAM ARTI LUAS/KLASIK
 INDIA KUNOINDIA KUNO(Hk.perjanjian,Hk.Perang, Duta)(Hk.perjanjian,Hk.Perang, Duta)
 KEBUDAYAAN YAHUDIKEBUDAYAAN YAHUDI (Hk.perjanjian,Hk.Perang)(Hk.perjanjian,Hk.Perang)
(Hk.Alam,Diplomasi,Konsul,arbitrase)(Hk.Alam,Diplomasi,Konsul,arbitrase)
 KEBUDAYAAN YUNANIKEBUDAYAAN YUNANI
(Hk.Alam,Diplomasi,Konsul,arbitrase)(Hk.Alam,Diplomasi,Konsul,arbitrase)
 KEBUDAYAAN ROMAWIKEBUDAYAAN ROMAWI (Ius gentium,(Ius gentium,
ocupatio,servitut,Bonafide, pacta Sunt Servanda)ocupatio,servitut,Bonafide, pacta Sunt Servanda)
 KEKAISARAN BYZANTIUMKEKAISARAN BYZANTIUM (Diplomasi)(Diplomasi)
 ISLAMISLAM (Hk.Perang)(Hk.Perang)

11. DALAM ARTI SEMPIT/MODERNDALAM ARTI SEMPIT/MODERN
 Menggunakan Perubahan Peta bumiMenggunakan Perubahan Peta bumi
PolitikPolitik
 Mengakhiri Imperium RomaMengakhiri Imperium Roma
 Hubungan Gereja lepas dari NegaraHubungan Gereja lepas dari Negara
 Pengakuan kemerdekaan NegaraPengakuan kemerdekaan Negara

12. ALIRAN DALAM H. IALIRAN DALAM H. I
 NATURALISNATURALIS (cristian wolf,Grotius)(cristian wolf,Grotius)
 POSITIVISPOSITIVIS(Hansbynskershoek,An(Hansbynskershoek,An
zilotti,Triepel)zilotti,Triepel)
 EKLEKTIS(Emeric Vattel)EKLEKTIS(Emeric Vattel)

13.  REVOLUSI PERANCIS DANREVOLUSI PERANCIS DAN
ASAS
 MEWARNAI PERKEMBANGANMEWARNAI PERKEMBANGAN
H.IH.I
 SEGI KERAKYATANSEGI KERAKYATAN
 PERANAN RAJA MENURUNPERANAN RAJA MENURUN

14.  KEINGINAN MENGEMBALIKAN PERANANKEINGINAN MENGEMBALIKAN PERANAN
RAJA DAN GEREJA DIADAKAN “ THE HOLLYRAJA DAN GEREJA DIADAKAN “ THE HOLLY
ALLIANCE”ALLIANCE”
 DIDI AS DIHADAPI DOKTRIN MONROEAS DIHADAPI DOKTRIN MONROE
 KONFERENSI PERDAMAIAN 1856 DANKONFERENSI PERDAMAIAN 1856 DAN
KONFERENSI JENEWA 1864KONFERENSI JENEWA 1864
 MEMPELOPORI KONFERENSI PERDAMAIANMEMPELOPORI KONFERENSI PERDAMAIAN
DEN HAAG I 1899DEN HAAG I 1899
 KODIFIKASIHI PERTAMA KALI KONPENSIKODIFIKASIHI PERTAMA KALI KONPENSI
DEN HAAG 1907DEN HAAG 1907 YANGYANG MELAHIRKAN HUKUMMELAHIRKAN HUKUM
PERANGPERANG

15. MENYANGKAL SIFAT H. IMENYANGKAL SIFAT H. I
 HOBBESHOBBES,,SPIONAZASPIONAZA,,AUSTINAUSTIN
ALASAN :ALASAN :
1.1. KELEMAHAN KELEMBAGAANKELEMAHAN KELEMBAGAAN
2.2. ADANYA BADAN LEGISLATIF, YUDIKATIFADANYA BADAN LEGISLATIF, YUDIKATIF
MERUPAKAN CIRI SISTEM HUKUM POSITIFMERUPAKAN CIRI SISTEM HUKUM POSITIF
YANG EFEKTIFYANG EFEKTIF
3.3. HARUS MEMBEDAKAN EKSISTENSI DANHARUS MEMBEDAKAN EKSISTENSI DAN
EFEKTIVITAS.EFEKTIVITAS.

16. DASAR KEKUATAN MENGIKATDASAR KEKUATAN MENGIKAT
HHUKUMUKUM IINTERNASIONALNTERNASIONAL
 TEORI HUKUM ALAMTEORI HUKUM ALAM
 TEORI KEHENDAK NEGARA SENDIRITEORI KEHENDAK NEGARA SENDIRI
 TEORI KEHENDAK BERSAMATEORI KEHENDAK BERSAMA NEGARANEGARA
 NORMA HUKUMNORMA HUKUM
 FAKTOR BIOLOGIS SOSIAL DAN SEJARAHFAKTOR BIOLOGIS SOSIAL DAN SEJARAH
KEHIDUPANKEHIDUPAN

17. UBI SOCIETAS IBI IUS
Dimana ada masyarakat disitu ada
hukum
Untuk membuktikan hukum internasional itu maka harus
dibuktikan lebih dulu apakah masyarakat internasional
itu ada/tidak
Masyarakat Internasional ?:
 Adanya sejumlah negara (sbg faktor sosiologis dan
eksistensi phisik)
 Adanya hubungan yang tetap (faktor pengikat materiil)
 Adanya kesamaan asas-asas hukum antara bangsa di
dunia (faktor pengikat non materiil)

18. KEDAULATAN TIDAK MUTLAK TAPI
TERBATAS
PEMBATASAN KEDAULATAN
1. KEKUASAAN TERBATAS DI WILAYAHNYA SENDIRI
2. KEKUASAAN BERAKHIR SETELAH MASUK NEGARA LAIN
3. FAHAM KEDAULATAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN H. I
AKIBAT KEDAULATAN TERBATAS
1. INDEPENDENCE
2. EQUALITY OF STATE

19.  KEDAULATAN, KEMERDEKAAN DAN PERSAMAANKEDAULATAN, KEMERDEKAAN DAN PERSAMAAN
DERAJAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN H. IDERAJAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN H. I
 HUKUM INTERNASIONALHUKUM INTERNASIONAL MEMPUNYAI FUNGSIMEMPUNYAI FUNGSI
PENTING DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKATPENTING DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT
INTERNASIONALINTERNASIONAL
 ANALISA TERAKHIR = PEMBATASAN KEDAULATANANALISA TERAKHIR = PEMBATASAN KEDAULATAN
NEGARA PADA HNEGARA PADA HUKUM INTERNASIONALUKUM INTERNASIONAL KARENA H.IKARENA H.I
MENGATUR MASYARAKAT INTERNASIONALMENGATUR MASYARAKAT INTERNASIONAL
 MASYARAKAT INTERNASIONAL MENGALAMIMASYARAKAT INTERNASIONAL MENGALAMI
PERUBAHAN HPERUBAHAN HUKUMUKUM IINTERNASIONALNTERNASIONAL JUGAJUGA
MENGALAMI PERUBAHAN.MENGALAMI PERUBAHAN.

20. PERUBAHAN MASYARAKAT
INTERNASIONAL
 Perubahan peta bumi politik
 Kemajuan teknologi :Informasi dan transportasi
 Perubahan struktur organisasi masyarakat
internasional,dengan timbulnya organisasi
internasional dan kompetensi hukum pada
individu

TIMBULNYA O. I YANG TERLEPAS DARI NEGARA-NEGARA

KOMPETENSI HUKUM PADA INDIVIDU

21. SUBYEK HUKUMSUBYEK HUKUM
INTERNASIONALINTERNASIONAL
 NegaraNegara
 IndividuIndividu
 Organisasi InternasionalOrganisasi Internasional
 Komite Palang Merah Internasional/BulanKomite Palang Merah Internasional/Bulan
Sabit InternasionalSabit Internasional
 Tahta Suci VatikanTahta Suci Vatikan
 Belligerent/Pihak yang berperangBelligerent/Pihak yang berperang
 National Liberation MovementNational Liberation Movement

22. SUMBER HUKUMSUMBER HUKUM
INTERNASIONALINTERNASIONAL
►Sumber Hukum Materiil : DasarSumber Hukum Materiil : Dasar
berlakunya/mengikatnya hukumberlakunya/mengikatnya hukum
internasionalinternasional
►Sumber Hukum Formil : Ketentuan hukumSumber Hukum Formil : Ketentuan hukum
yang dapat diterapkan pada persoalanyang dapat diterapkan pada persoalan
konkrit.konkrit.
►Sumber hukum kausal : PenyebabSumber hukum kausal : Penyebab
pembentukan kaidahpembentukan kaidah

23. Sumber Hukum Materiil/DasarSumber Hukum Materiil/Dasar
mengikat H Imengikat H I
Teori Hukum AlamTeori Hukum Alam
Teori Kehendak NegaraTeori Kehendak Negara
Teori Kehendak Bersama NegaraTeori Kehendak Bersama Negara
Norma HukumNorma Hukum
Faktor Biologis,Sosial dan SejarahFaktor Biologis,Sosial dan Sejarah
Kehidupan ManusiaKehidupan Manusia

24. Sumber Hukum FormilSumber Hukum Formil
Ps.38 Statuta MahkamahPs.38 Statuta Mahkamah
InternasionalInternasional
Perjanjian InternasionalPerjanjian Internasional
Kebiasaan InternasionalKebiasaan Internasional
Prinsip-Prinsip Hukum umumPrinsip-Prinsip Hukum umum
Keputusan Pengadilan Internasional DanKeputusan Pengadilan Internasional Dan
Ajaran Para Sarjana Hukum InternasionalAjaran Para Sarjana Hukum Internasional

25. PERBEDAAN HUKUM INTERNASIONALPERBEDAAN HUKUM INTERNASIONAL
DENGAN HUKUM NASIONALDENGAN HUKUM NASIONAL
► Subyek hukumSubyek hukum
► Obyek hukumObyek hukum
► Proses pembentukanProses pembentukan
► Sumber hukumSumber hukum
► SanksiSanksi
► Pemaksaan berlakuPemaksaan berlaku
► Sifat peradilanSifat peradilan

26. ISTILAH PERJANJIANISTILAH PERJANJIAN
 TreatyTreaty
 Pact/PactaPact/Pacta
 ConventionConvention
 Statute/StatutaStatute/Statuta
 CharterCharter
 DeclarationDeclaration
 ArrangementArrangement
 AcoordAcoord
 Modus VivendiModus Vivendi
 CovenantCovenant
 ProtocolProtocol

27. SENGKETA INTERNASIONALSENGKETA INTERNASIONAL
Sengketa HukumSengketa Hukum
Sengketa PolitikSengketa Politik
Sulit membedakanSulit membedakan
dalamdalam
perkembangannyaperkembangannya

28. PBB DALAM PENYELESAIANPBB DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA INTERNASIONALSENGKETA INTERNASIONAL
Melalui cara-cara damaiMelalui cara-cara damai
 Perundingan langsungPerundingan langsung
 Melalui pihak ke 3Melalui pihak ke 3
 Melalui hukumMelalui hukum
Melalui cara kekerasanMelalui cara kekerasan
 Tindakan menyerupaiTindakan menyerupai
perang/tindakan balasanperang/tindakan balasan
 PerangPerang

29. KEWAJIBAN INTERNASIONALKEWAJIBAN INTERNASIONAL
 Menghormati persamaan kedaulatanMenghormati persamaan kedaulatan
bagi semua negarabagi semua negara
 Tidak menggunakan ancaman danTidak menggunakan ancaman dan
kekerasan terhadap kedaulatankekerasan terhadap kedaulatan
wilayah suatu negarawilayah suatu negara
 Tidak mencampuri urusan dalamTidak mencampuri urusan dalam
negeri suatu negara.negeri suatu negara.
 Berusaha menyelesaikan sengketaBerusaha menyelesaikan sengketa
antar negara secara damaiantar negara secara damai

30. PRINSIP-PRINSIP PIAGAM PBBPRINSIP-PRINSIP PIAGAM PBB
 Prinsip menyelesaikan sengketaPrinsip menyelesaikan sengketa
internasional secara damaiinternasional secara damai
 Prinsip untuk tidak menggunakanPrinsip untuk tidak menggunakan
ancaman atau kekerasanancaman atau kekerasan
 Prinsip tanggung jawab untukPrinsip tanggung jawab untuk
menentukan ancamanmenentukan ancaman
 Prinsip mengenai pengaturanPrinsip mengenai pengaturan
persenjataanpersenjataan
 Prinsip menegenai kerja sama diPrinsip menegenai kerja sama di
bidang pemeliharaan perdamaianbidang pemeliharaan perdamaian
dan keamanan internasionaldan keamanan internasional

31. PASAL 33 PIAGAM PBBPASAL 33 PIAGAM PBB
Perundingan langsung :Perundingan langsung :
 NegosiasiNegosiasi
Melalui pihak ke 3 :Melalui pihak ke 3 :
 Good OfficesGood Offices
 InquryInqury
 MediationMediation
 ConciliationConciliation
 International conferenceInternational conference
Melalui hukum:Melalui hukum:
 MahkamahMahkamah
InternasionalInternasional

32. NEGOSIASINEGOSIASI
 Merupakan penyelesaian sengketa yangMerupakan penyelesaian sengketa yang
paling banyak di pakai oleh negara-negarapaling banyak di pakai oleh negara-negara
 Lewat suatu pembicaraan pihak-pihakLewat suatu pembicaraan pihak-pihak
yang bersengketayang bersengketa
 Tidak melibatkan piha lain untuk mencapaiTidak melibatkan piha lain untuk mencapai
persetujuanpersetujuan
 Merupakan praktek diplomasiMerupakan praktek diplomasi

33. GOOD OFFICESGOOD OFFICES
 Merupakan upaya penyelesaian sengketaMerupakan upaya penyelesaian sengketa
yang tidak terdapat dalam piagam PBByang tidak terdapat dalam piagam PBB
tetpi sering digunakan PBBtetpi sering digunakan PBB
 Melibatkan pihak ketiga yang menawarkanMelibatkan pihak ketiga yang menawarkan
jasa baik.jasa baik.
 Pihak ketiga sebagai fasilitatorPihak ketiga sebagai fasilitator
 Tidak menawarkan syarat-syaratTidak menawarkan syarat-syarat
penyelesaian sengketa.penyelesaian sengketa.

34. INQUIRYINQUIRY
 Melibatkan pihak ketiga denganMelibatkan pihak ketiga dengan
membentuk komisimembentuk komisi
 Komisi meyelidiki suatu fakta yangKomisi meyelidiki suatu fakta yang
diprsengketakandiprsengketakan
 Tidak memberikan rekomendasi bagiTidak memberikan rekomendasi bagi
penyelesaian sengketapenyelesaian sengketa
 Komisi mengumpulkan fakta-fakta untukKomisi mengumpulkan fakta-fakta untuk
membawa para pihak menuju suatumembawa para pihak menuju suatu
persetujuan.persetujuan.

35. MEDIASIMEDIASI
 Cara penyelesaian sengketa yangCara penyelesaian sengketa yang
melibatkan pihak ketiga yang netralmelibatkan pihak ketiga yang netral
 Pihak ketiga sebagai mediatorPihak ketiga sebagai mediator
 Pihak ketiga ikut terlibat di dalamPihak ketiga ikut terlibat di dalam
perundingan yang diadakan para pihakperundingan yang diadakan para pihak
 Pihak ketiga tidak boleh memaksanakanPihak ketiga tidak boleh memaksanakan
kehendaknyakehendaknya

36. KONSILIASIKONSILIASI
 Cara penyelesaian sengketa yangCara penyelesaian sengketa yang
melibatkan pihak ketigamelibatkan pihak ketiga
 Pihak ketiga bersifat netral untukPihak ketiga bersifat netral untuk
membentuk komisimembentuk komisi
 Dapat memberikan saran-saran yangDapat memberikan saran-saran yang
dibutuhkan para piah yang bersengketadibutuhkan para piah yang bersengketa

37. MahkamahMahkamah
InternasionalInternasional
 LBB : Permanent Court of InternationalLBB : Permanent Court of International
JusticeJustice
 PBB : International Court of Justice (ICJ)PBB : International Court of Justice (ICJ)
 Susunan Hakim : terdiri dari 15 Hakim yangSusunan Hakim : terdiri dari 15 Hakim yang
dipilih dari 15 warga negaradipilih dari 15 warga negara
 Masa jabatan : 9 tahunMasa jabatan : 9 tahun
 Kedudukan : Di Denhaaq (Belanda)Kedudukan : Di Denhaaq (Belanda)
 Sifat Peradilan : Ada kesepakatan antaraSifat Peradilan : Ada kesepakatan antara
yang berperkara untuk di ajukan keyang berperkara untuk di ajukan ke
Mahkamah Internasional.Mahkamah Internasional.

38. International Military Tribunal atInternational Military Tribunal at
Nuremberg 1946Nuremberg 1946
 Dibentuk secara ad hoc oleh tentaraDibentuk secara ad hoc oleh tentara
sekutusekutu
 Mengadili pelaku kejahatan PerangMengadili pelaku kejahatan Perang
Jerman (Perang Dunia II)Jerman (Perang Dunia II)
 Dasar pembentukan : London AgreementDasar pembentukan : London Agreement
19451945
 Kompetensi : Crime Against Peace; WarKompetensi : Crime Against Peace; War
Crime dan Crime Against HumanityCrime dan Crime Against Humanity

39. International Military Tribunal Adhoc
Tokyo 1948
Dibentuk secara adhoc oleh Sekutu
Mengadili pelaku kejahatan perang Jepang
Dasar Pembentukan : “Proclamation” yang
ditanda tangai oleh Jendral Mac Arthur sebagai
panglima sekutu di Timur Jauh tgl.19 Januari
1946
Kompetensi : Crime Against Peace;
Conventional War Crime dan Crime Against
Humanity
Dalam perkembangannya muncul adanya
Convention on the Prevention and Punishment
of the Crime Genocide 1948 ( Genocide
Convention 1948 )

40. International Criminal Tribunal for theInternational Criminal Tribunal for the
Former Yugoslavia (ICTY)Former Yugoslavia (ICTY)
Dibentuk atas dasar Resolusi DK PBBDibentuk atas dasar Resolusi DK PBB
no.SC/RES/808/1993no.SC/RES/808/1993
Mengadili orang2 yang melakukanMengadili orang2 yang melakukan
kejahatan serius hukum humaniterkejahatan serius hukum humaniter
internasional sejak th.1991internasional sejak th.1991
Kompetensi : Grave breaches of theKompetensi : Grave breaches of the
Geneva Convention 1949; Violation of theGeneva Convention 1949; Violation of the
laws or customs of war; Genocide;Crimelaws or customs of war; Genocide;Crime
agains humanityagains humanity

41. International Criminal TribunalInternational Criminal Tribunal
for the Rwandafor the Rwanda
• Dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB:Dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB:
SC/RES/955/1944SC/RES/955/1944
• Mengadili orang2 yang melakukan kejahatanMengadili orang2 yang melakukan kejahatan
serius hukum humaniter internasional sejakserius hukum humaniter internasional sejak
Januari – Desember th.1994Januari – Desember th.1994
• Kompetensi : Genocide dan Crime AgainstKompetensi : Genocide dan Crime Against
HumanityHumanity

42. International Criminal Tribunal forInternational Criminal Tribunal for
the East Timor ?the East Timor ?

43. TRANS ORGANIZED CRIMETRANS ORGANIZED CRIME
• GlobalisasiGlobalisasi
• Mathew Horsman & Andrew Marshall menyebut :Mathew Horsman & Andrew Marshall menyebut :
Breaking down bordersBreaking down borders
• Perkembangan Teknologi Informasi danPerkembangan Teknologi Informasi dan
transportasi.transportasi.
• Trans Organized Crime (T O C) merupakanTrans Organized Crime (T O C) merupakan
kejahatan lintas negara yang dilakukan secarakejahatan lintas negara yang dilakukan secara
terorganisasiterorganisasi
• Bentuk kejahatan yang “menyediakan barang/jasaBentuk kejahatan yang “menyediakan barang/jasa
secara illegal untuk mendapatkan keuntungan”secara illegal untuk mendapatkan keuntungan”

44. lanjutanlanjutan
 Pelaku TOC : Aktor non negara yakni bisaPelaku TOC : Aktor non negara yakni bisa
perorangan;perusahaan nasional atauperorangan;perusahaan nasional atau
multinasional.multinasional.
 Modus : Semakin canggihModus : Semakin canggih
 Orientasi : Mencari keuntungan/laba danOrientasi : Mencari keuntungan/laba dan
berusaha memperkecil resiko dariberusaha memperkecil resiko dari
tindakan pelanggarannya terhadaptindakan pelanggarannya terhadap
penegakan hukumpenegakan hukum
 Bukan sekedar kejahatan tetapi lebih dariBukan sekedar kejahatan tetapi lebih dari
itu adalah sebagai ancaman keamananitu adalah sebagai ancaman keamanan
negara;kawasan dan global.negara;kawasan dan global.

45. United Nation Convention AgainstUnited Nation Convention Against
Transnational Organized Crime(KonvensiTransnational Organized Crime(Konvensi
Palermo 2000)Palermo 2000)
 Money Laundering CrimeMoney Laundering Crime
 Corruption CrimeCorruption Crime
 Smuggling of Migrants by Land,Sea or AirSmuggling of Migrants by Land,Sea or Air
CrimeCrime
 Trafficking in Person,Especially WomanTrafficking in Person,Especially Woman
Children CrimeChildren Crime
 Illicit Manufacturing of and Trafficking inIllicit Manufacturing of and Trafficking in
Firearms,Their parts and Components andFirearms,Their parts and Components and
Ammunition CrimeAmmunition Crime
 dan termasuk ”Serious Crime” lainnya.dan termasuk ”Serious Crime” lainnya.