• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Handout Materi PKn siswa kelas XI semester ganjil untuk SMA/MA/SMK
 

Handout Materi PKn siswa kelas XI semester ganjil untuk SMA/MA/SMK

on

  • 23,150 views

 

Statistics

Views

Total Views
23,150
Views on SlideShare
23,150
Embed Views
0

Actions

Likes
3
Downloads
261
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Handout Materi PKn siswa kelas XI semester ganjil untuk SMA/MA/SMK Handout Materi PKn siswa kelas XI semester ganjil untuk SMA/MA/SMK Presentation Transcript

    • Minggu, 14 April 2013 MENGANALISIS BUDAYA POLITIK DI INDONESIA MK. KAJIAN BAHAN AJAR PKn- Tn Oleh : Agus Hariyanto A 220110120Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 1
    • Minggu, 14 April 2013Standar Kompetensi Dan kompetensi DasarStandar Kompetensi DasarKompetensi 1.1. Mendeskrepsikan pengertian budaya1. Menganalisis politik. budaya politik di 1.2 Menganalisis tipe-tipe indonesia budaya politik yang berkembang dalam masyarakat indonesia. 1.3 Mendeskrepsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik. 1.4 Menampilkan peran serta budaya poitik partisipan Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 2
    • Minggu, 14 April 2013 PETA KONSEP Menganalisis Budaya Politik di Indonesia Pentingnya Peran Serta Pengertia Tipe – Tipe Sosialisasi Budaya n Budaya Buadaya Politik Pengembangan Politik Politik di Indonesia Budaya Politik Partisipan  Macam –  PengertianOrientasi macam  Ciri – ciri Sosialisai Budaya Budaya Partisipasi Politik Politik Politik Politik  MacamCiri – ciri  Budaya  Bentuk – Sarana (Agen) Politik yang bentuk Budaya Sosialisasi Berkembang Partisipasi Politik Politik di Politik Masyarakat Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 3
    • Minggu, 14 April 2013 PENGERTIAN BUDAYA POLITIK Politik berasal dari kata polis (Yunani)yang berarti negara kota. Sedangkan budayaberasal dari kata buddhi (Sansekerta) yaitubudi atau akal. Jadi, budaya politik adalahperwujudan nilai nilai politik yang dianut olehsekelompok masyarakat, bangsa, atau negarayang diyakini sebagai pedoman dalammelaksanakan aktivitas politik kenegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 4
    • Minggu, 14 April 2013 Pengertian Budaya Politik Menurut Ahli :Samuel Beer, budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaiman pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah.Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, budaya politik adalah suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu.Rusdi Sumintapura, budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan plitik yangUniversitas Muhammadiyah Surakarta 5 Pendidikan Kewarganegaraan - dihayati oleh para anggota
    • Minggu, 14 April 2013Mochtar Masud dan Colin McAndrews, budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya.Larry Diamond, budaya politik adalah keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentimen, dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik negara mereka dan peran masing-masing individu dalam sistem itu.Austin Ranney, adalah seperangkat pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama, sebuah pola orientasi terhadap objek-objek politik. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 6
    • Minggu, 14 April 2013 Orientasi Politik (Almond dan Powel)a.Orientasi individu dalam system politik dapat dilihat dari 3 komponen : 1. Orientasi kognitif berbagai keyakinan dan pengetahuan seseorang tentang  System politik.  Tokoh pemerintahan  Kebijakan pemerintahan  Simbol-simbol yang dimiliki oleh system politik seperti : ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas negara, mata uang, dll. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 7
    • Minggu, 14 April 2013 2. Orientasi Afektif menunjuk pada aspek perasaan atau ikatan emosional individu pada system politik. Seperti perasaan khusus terhadap aspek system politik tertentu yang membuatnya menerima dan menolak system politik. Orientasi afektif ini dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan. 3. Orientasi Evaluatif berkaitan dengan penilaian moral seseorang terhadap sistem politik, kinerja sistem politik, komitmen terhadap nilai dan pertimbangan politik.b. Orienrtasi Tingkat masyarakat adalah pandangan dan sikap sesama warga negara yang meliputi rasa percaya dan permusuhan antar individu, kelompok maupau golongan. Sikap saling percaya menumbuhkan saling kerja sama sedang sikap Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta permusuhan menimbuklkan konflik 8
    • Minggu, 14 April 2013 Ciri –ciri Budaya Politik1. Sebagai suatu sistem yang dinamis2. Terdapat ingkah laku sosial yang dialokasikan secara otoritatif3. Terdapat legitimasi pemerint4. Accountability of system (pertanggungjawaban)5. Competition (persaingan)6. Partisipatif (peran serta) Dari definisi-definisi di atas tampak bahwabudaya politik menunjuk kepada orientasi dantingkah laku individu / masyarakat terhadap Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 9sistem politik.
    • Minggu, 14 April 2013 Tipe – Tipe Budaya Politik di Indonesia Budaya politik elit (terdiri dari kaum pelajarsehingga memiliki pengaruh dan lebih berperandalam pemerintahan) dan budaya politik massa(kurang memahami politik sehingga mudahterbawa arus).Menurut Hebert Feith, sistem politik di Indonesia di dominasi oleh budaya politik aristokrat Jawa dan wiraswasta Islam.Menurut C. Geertz, di Indonesia terdapat budaya politik priyayi, santri dan abangan. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 10
    • Minggu, 14 April 2013Afan Gaffar, budaya politik indonesia memiliki 3ciri dominan :1. Hirarki yang tegar/ketat : adanya pemilahan tegas antar penguasa (wong Gedhe) dengan Rakyat kebanyakan ( wong cilik).2. Kecendrungan Patronage ( hubungan antara orang berkuasa dan rakyat biasa) seperti majikan majikan dengan buruh.3. Kecendrungan Neo Patrimonialistik, yaitu perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 11
    • Minggu, 14 April 2013 MACAM – MACAM BUDAYA POLITIKa. Budaya Politik Parokialb. Budaya Politik Subjekc. Budaya Politik Partisipand. Budaya Politik Subjek - Parokiale. Budaya Politik Subjek - Partisipanf. Budaya Politik Parokial - Partisipan Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 12
    • Minggu, 14 April 2013a. Budaya Politik Parokial (Parochial Political Culture) Tipe budaya politik yang orientasi politik individu dan masyarakatnya masih sangat rendah. Hanya terbatas pada satu wilayah atau lingkup yang kecil atau sempit.  Individu tidak mengharapkan apapun dari sistem politik.  Tidak ada peranan politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri.  Biasanya terdapat pada masyarakat tradisional.b. Budaya Politik Subjek (Subject Political Culture) Masyarakat dan individunya telah mempunyai perhatian dan minat terhadap sistem politik Meski peran politik yang dilakukannya masih terbatas pada pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah dan menerima kebijakan tersebut dengan pasrah. Tidak ada keinginan untuk menilai , menelaah atau bahkan mengkritisi Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 13
    • Minggu, 14 April 2013c. Budaya Politik Partisipan (Participant Political Culture) Merupakan tipe budaya yang ideal. Individu dan masyarakatnya mampu memainkan peran politik baik dalam proses input (berupa pemberian dukungan atau tuntutan terhadap sistem politik) maupun dalam proses output (melaksanakan, menilai dan mengkritik terhadap kebijakan dan keputusan politik pemerintah).d. Budaya Politik Subjek Parokial (Parochial Subject Political Culture) Budaya politik yang sebagian besar telah menolak tuntutan masyarakat feodal atau kesukuan. Telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih komplek dengan stuktur pemerintah pusat yang bersifat khusus. Cenderung menganut sistem pemerintahan sentralisasi. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 14
    • Minggu, 14 April 2013e. Budaya Politik Subjek Partisipan (Participant Subject Political Culture) Sebagian besar masyarakatnya telah mempunyai orientasi input yang bersifat khusus dan serangkaian pribadi sebagai seorang aktivis. Sementara sebagian kecil lainnya terus berorientasi kearah struktur pemerintahan yang otoriter dan secara relatif mempunyai serangkaian orientasi pribadi yang pasif.f. Budaya Politik Parokial Partisipan ( Participant Parochial Political Culture ) Berlaku di negara-negara berkembang yang yang masyarakatnya menganut budaya dalam stuktur politik parokial. Tetapi untuk keselarasan diperkenalkan norma-norma yang bersifat partisipan.  Pelaku politik memiliki peranan yang banyak  Biasanya terdapat pada masyarakat tradisional Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 15
    • Minggu, 14 April 2013 Budaya Politik yang berkembang di Masyarakat Adanya perbedaan budaya politik yang berkembangdalam masyarakat disebabkan oleh tingkat pendidikanmasyarakat berbeda, tingkat ekonomi masyarakat dimana semakin tinggi tingkat ekonomi masyarakat makapartisipasi masyarakatpun semakin besar, reformasipolitik (merevisi dan mengadopsi sistem politik yang lebihbaik) dan juga komunikasi (sosialisasi politik)Budaya Politik yang berkembang di Masyarakat Budaya Politik sunda Budaya Politik Bugis-Makasar Budaya Politik Batak Budaya Politik Bali Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 16
    • Minggu, 14 April 2013 Budaya Politik sunda Dalam penyelenggaraan politik pemerintahan , baik di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat pemerintah kecamatan sampai ke desa-desa, terjadi hubungan akrab antara penguasa setempat dengan rakyat, bahkan tidak jarang dalam pesta-pesta rakyat masyarakat menyuguhkan tarian jaipongan kepada aparat pemerintahan. Budaya Politik Bugis-Makasar Di bidang politik, maka suku bugis-makasar ini tepat untuk mengisi posisi legislatif karena kemampuan dan keebranian berbantahan. Namun memiliki rasa segan dengan orang yang di tuakan sehingga memiliki rasa hormat dengan penguasa Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 17
    • Minggu, 14 April 2013 Budaya Politik Batak Dalam mengemukakan pendapat , orang batak cenderung spontan tanpa tending aling-aling. Sehingga demokrasi dalam pembangunan politik akan berkembang pesat apabila mengikuti tradisi putra Batak, terutama dalam penyelenggaraan politik di Indonesia Budaya Politik Bali Secara politis untuk mendapatkan suatu kekuasaan melalui suatu ajang demokrasi sebenarnya tidaklah begitu sulit kepada mereka yang berkasta lebih tinggi untuk memperolehnya, asalkan mampu untuk menjadi contoh dan teladan yang dapat di jadikan panutan oleh rakyat Bali. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 18
    • Minggu, 14 April 2013 Pentingnya Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik Secara umum, sosialisasi melalui tiga buahproses, yaitu kognitif, afektif, dan evaluatif.Kognitif adalah proses seseorang memperolehpengetahuan. Sedangkan ketika pikiran seseorangterpengaruhi oleh pengetahuan yangdiperolehnya merupakan penjelasan dari afektif.Dan ketika telah memasuki proses penilaianmaka telah berada pada proses yang terakhir,yaitu evaluatif. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 19
    • Minggu, 14 April 2013 Pengertian Sosialisasi PolitikKenneth P. Langton, Sosialisasi politik adalah cara bagaimana masyarakat meneruskan kebudayaan politiknya.Gabriel A. Almond, Sosialisasi politik adalah proses dimana sikap-sikap politik dan pola – pola tingkah laku diperoleh atau dibentuk, dan merupakan sarana bagi generasi muda untuk menyampaikan patokan politik dan keyakinan politik.Richard E. Dawson, sosialisasi politik adalah pewarisan pengetahuan , nilai dan pandangan politik darimorang tua, guru dan sarana sosialisasi lainnya bagi warga baru dan yang beranjak dewasa.Ramlan Surbakti, sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta masyarakatnya. 20
    • Minggu, 14 April 2013 Macam Sarana (Agen) Sosialisasi Politika. Keluarga Keluarga memiliki peranan strategis dalam sosialisasi politik. Hal ini karena keluarga memiliki peranan yang sangat dominan dalam pembentukan elemem-elemen kepribadian dasar, sikap-sikap serta nilai-nilai sosial seorang anak.b. Kelompok pertemanan Kelompok pertemanan menjadi sangat penting di dalam sosialisasi politik, karena hal-hal sebagai berikut:  Akses yang sangat ekstensif dari kelompok pertemanan terhadap anggota mereka.  Hubungan-hubungan pribadi yang secara emosional berkembang di dalamnya. Dalam kelompok pertemanan, anak-anak sangat mengutamakan pengalaman bersama dan Surakarta 21 Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah ambung
    • Minggu, 14 April 2013c. Sekolah Sekolah memainkan peranannya sebagai agen sosialisasi politik melalui kurikulum pengajaran formal, berbagai kegiatan ritual sekolah, dan kegiatan-kegiatan guru.d.Pekerjaan Organisasi-organisasi yang dibentuk atas dasar pekerjaan, dapat berfungsi sebagai saluran informasi tentang hal-hal yang menyangkut masalah politik dengan jelas dan dapat pula memberikan pengalaman sosialisasi yang cukup mendalam bagi individu-individu yang terlibat di dalamnya. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 22
    • Minggu, 14 April 2013e. Media massa Melalui media massa, masyarakat dapat memperoleh informasi-informasi politik. Peristiwa- peristiwa yang terjadi dipanggung politik dengan cepat diketahui oleh masyarakat melalui media massa, demikian pula, secara langsung maupun tidak langsung media massa merupakan sarana yang kuat untuk membentuk sikap-sikap dan keyakinan- keyakinan politik.f. Kontak-kontak politik langsung Kontak politik langsung itu misalnya bertemu dengan pejabat daerah, petinggi partai, polisi, pegawai, dan penyelenggara negara lainnya. Pertemuan atau pengalaman berhubungan dengan seorang pejabat politik bisa mempengaruhi pandangannya mengenai politik. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 23
    • Minggu, 14 April 2013 Peran Serta Budaya Politik PartisipanGabriel A. Almond dan Sidney Verba, budaya politik partisipatif atau disebut juga budaya politik demokrasi adalah suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya, yang menopang terwujudnya partisipasi. Untuk terwujudnya partisipasi itu warga negara harus yakin akan kompetensinya untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintah memperhatikan kepentingan rakyat agar rakyat tidak kecewa dan apatis terhadap pemerintah.Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Muhammadiyah Surakarta 24 Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas
    • Minggu, 14 April 2013 Ciri-ciri Partisipasi Politik adalah :a. Perilaku warga negara yang bisa diamati bukan batiniah (sikap dan orientasi).b. Perilaku atau kegiatan itu mem,pengaruhi pemerintah (pemegang kebijakan)c. Kegiatan atau prilaku yang gagal ataupun berhasil termasuk partisipasi politik.d. Kegiatan mempengaruhui pemerintah dapat dilakukan secara :  Langsung yaitu individu tidak menggunakan perantara dalam memepengaruhi pemerintah.  Tak langsung yaitu menggunakan pihak lain yang dapat meyakinkan pemerintah.e. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan dengan prosedur wajar (konvensional) tidak berupa kekerasan (nonviolence) ada yang melalui cara –cara diluar prosedur yang wajar (tidak Konvensional) dan berupa kekerasan (violence), Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 25
    • Minggu, 14 April 2013 Bentuk – Bentuk Partisipasi Politik :Kegiatan Pemilihan – yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu;Lobby – yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu;Kegiatan Organisasi – yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah;Contacting – yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka,Tindakan Kekerasan (violence) – yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 26
    • Minggu, 14 April 2013 Kerjakan soal dibawah ini dengan benar1. Orientasi yang berupa pengetahuan, wawasan, kepercayaan, dan keyakinan warga terhadap objek politik disebut orientasi a. negatif d. kognitif b. positif e. afektif c. Evaluatif2. Tipe budaya politik yang orientasi politik individu dan masyarakatnya masih sangat rendah. …. a. Subject Political Culture b. Parochial Political Culture c. Parochial Subject Political Culture d. Participant Subject Political Culture e. Participant Parochial Political Culture Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 27
    • Minggu, 14 April 2013 Kerjakan soal dibawah ini dengan benar3. Budaya politik adalah sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. Hal ini adalah definisi budaya politik menurut …. a. Larry Diamond d. Marbun b. Colin Mac Andrews e. Gabriel A. AlmondSidney c. Almond dan Powell4. Orientasi kognitif seseorang terhadap sistem politik lebih berkaitan dengan aspek …. a. perilaku d. sikap b. emosi e. pengetahuan c. evaluasi Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 28 Pendidikan
    • Minggu, 14 April 2013 Kerjakan soal dibawah ini dengan benar5. Adanya kesadaran bahwa dirinya sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik adalah ciri dari budaya politik …. a. partisipan d. patrimonialistik b. subjek e. parokial c. Patronage6. Budaya politik parokial mempunyai ciri sebagai berikut, kecuali …. a. perhatiannya terhadap sistem politik sangat rendah b. cenderung mengabaikan adanya pemerintahan dan politik c. terdapat dalam masyarakat yang tradisional dan sederhana Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta d. terbatas pada satu wilayah atau lingkup yang kecil 29
    • Minggu, 14 April 2013 Kerjakan soal dibawah ini dengan benar7. Ciri-ciri budaya politik Indonesia menurut Affan Gaffar adalah …. a. neo-patrimonialistik d. budaya politik subjek b. kecenderungan patronage e. jawaban a, b, dan c benar c. hierarki yang ketat8. Adanya pemilahan yang tegas antara penguasa dan rakyat kebanyakan menjadi ciri dari budaya politik Indonesia, yaitu a. bhinneka tunggal ika b. adanya birokrasi yang kaku c. mempunyai hierarki yang ketat d. kecenderungan patronage Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta e. kecenderungan neo-patrimonialistik 30
    • Minggu, 14 April 2013 Kerjakan soal dibawah ini dengan benar9. Proses dialogis di antara pemberi dan penerima pesan dengan maksud agar para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya disebut …. a. partisipasi politik d. pendidikan politik b. mobilisasi politik e. sosialisasi politik c. indoktrinasi politik10. Semakin banyaknya warga negara yang tidak aktif dalam pemilu memiliki arti bahwa orientasi politik warga negara bersifat …. a. setia d. evaluatif b. kognitif e. apatis c. mendukung Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 31
    • Minggu, 14 April 2013 Jawablah Pertanyaan Di Bawah Ini Dengan Singkat Dan Benar1. Jelaskan pengertian budaya politik menurut para ahli!2. Jelaskan budaya politik yang berkembang di masyarakat indonesia!3. Apa yang dimaksud peran serta budaya politik partisipan?4. Mengapa Media massa dikatakan sebagai agen sosialisasi politik?5. Apa arti penting pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik? Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 32
    • Minggu, 14 April 2013 MENGANALISIS BUDAYA DEMOKRASIMENUJU MASYARAKAT MADANI BAB IIMenuju Masyarakat Penyusun Materi Madani Agus hariyanto UNTUK SMA KELAS XI Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 33
    • Minggu, 14 April 2013 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar  Standar Kompetensi.  Kompetensi Dasar. 2. Menganalisis Budaya 2.1. Mendeskripsikan Demokrasi Menuju pengertian dan prinsip- Masyarakat Madani prinsip budaya demokrasi. 2.2 Mengidentifikasi ciri-ciri masyaraklat madani. 2.3 Menganalisis pelaksanaan demokrasi di indinesia sejak orde lama, orde baru dan orde reformasi. 2.4 Menampilkan prilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. 34Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
    • Minggu, 14 April 2013 Peta Konsep Menuju Masyarakat Madani Pengertian dan Pengertian dan Analisis Penerapan Prinsip – Prinsip Ciri Masyarakat Pelaksanaan BudayaBudaya Demokrasi Madani Demokrasi DemokrasiPengertian Pengertian Pemilihan Umum masyarakat Masa sbg perwujudan Demokrasi madani Revolusi demokrasiDemokrasi Orde Lama sebagai sistem Ciri – ciri Fungsi pemilu masyarakat Orde Baru Pemilu di politik madani Transisi indonesiaDemokrasi Reformasi Perilaku sebagai pandangan demokrasi di hidup lingkunganNilai dan budaya sekitar demokrasi Perilaku demokasi negara Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 35
    • Minggu, 14 April 2013Pengertian dan Prinsip – Prinsip Budaya Demokrasi Demokrasi berarti bahwa kekuasaan dalam sistem politik negara berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan diperuntukkan bagi rakyat. Demokrasi bukan sekedar bentuk pemerintahan, melainkan merupakan sistem politik yang ditandai dengan adanya prinsip prinsip demokrasi. adalah Negara demokrasi negara yang memiliki prinsip- prinsip demokrasi dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan bernegara. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang didasarkan atas Pancasila 36 sebagai Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta Pendidikan
    • Minggu, 14 April 2013 Pengertian Demokrasi Secara etimologis, demokrasi berasal daribahasa Yunani, yaitu demos dan kratos.Demos adalah rakyat sedangkan kratos adalahkekuasaan. Demokrasi berarti kekuasaan darirakyat. Arti demokrasi yang populer dikemukakanoleh Presiden Amerika Serikat Abraham Lincolnpada tahun 1863, yaitu pemerintahan darirakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.Pemerintahan dari rakyat artinya pemerintahsuatu negara mendapat mandat dari rakyatuntuk menyelenggarakan pemerintahan. Rakyat merupakan pemegang kedaulatanatau Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta Pendidikan kekuasaan tertinggi dalam negara 37
    • Minggu, 14 April 2013 Ciri Negara Menganut Demokrasi Adanya lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan kehendak rakyat. Adanya pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Adanya kekuasaan atau kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh lembaga yang bertugas mengawasi pemerintah. Adanya susunan kekuasaan badan atau lembaga negara ditetapkan dalam UUD negara. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 38
    • Minggu, 14 April 2013Demokrasi sebagai Sistem Politik Pada awalnya pemunculan sistem politik demokrasi adalah untuk memulihkan hak asasi manusia, mengangkat harkat dan derajat manusia, serta memberi kekuasaan kepada rakyat. Negara Indonesia menganut sistem politik Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dijiwai, disemangati, diwarnai, dan didasari oleh falsafah Pancasila. Adapun bentuk pemerintahan modern (Marchiavelli), meliputi monarki dan republik.  Monarki, adalah bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Pemimpin negara umumnya bergelar raja, sultan, atau kaisar.  Republik, adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh presiden atau perdana menteri. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 39
    • Minggu, 14 April 2013 Demokrasi sebagai Pandangan Hidup Demokrasi dipahami tidak hanya merupakan bentukpemerintahan dan sistem politik, tetapi merupakan sebuahpandangan atau sikap hidup Menurut John Dewey, ide pokok demokrasi adalahpandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunyapartisipasi dari setiap warga yang sudah dewasadalammembentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan. Dengan demikian, setiap warga negara, baikperseorangan maupun organisasi harus memegang teguhsikap bertanggung jawab. Sebagai warga negara, baikperseorangan maupun organisasi dituntut untuk tetapwaspada terhadap ancaman yang akan memecah belahpersatuan dan kesatuan. Dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila setiap warganegara dan organisasi politik memiliki tanggung jawabmenciptakan kelancaran pelaksanaan demokrasi. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 40
    • Minggu, 14 April 2013 Nilai dan Budaya Demokrasi Nilai Demokrasi Nilai-nilai demokrasi dibutuhkan untuk menjadi landasan atau pedoman berperilaku dalam negara demokrasi Henry B. Mayo (1990) mengklasifikasikan 8 nilai demokrasi, yaitu pengakuan penghormatan atas kebebasan, pemajuan ilmu pengetahuan, penegakan keadilan, pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman, penggunaan paksaan sesedikit mungkin, pergantian penguasan secara teratur, penjaminan perubahan secara damai dalam masyarakat dinamis, serta penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela. 41 Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta
    • Minggu, 14 April 2013 Budaya Demokrasi Masyarakat yang menerima dan melaksanakan secara terus menerus nilainilai demokrasi dalam kehidupannya akan menghasilkan budaya demokrasi. Budaya Demokrasi, adalah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak warga masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan antar manusia yang berintikan kerjasama, saling percaya, menghargai keanekaragaman, toleransi, kesamaderajatan, dan kompromi. Menurut Branson, bahwa setiap warga negara dalam negara demokrasi semestinya memiliki tuntutan agar semua warga negara menempatkan kebaikan bersama di atas kepentingan pribadi karena tanpa hal itu sistem pemerintahan demokrasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu meliputi disposisi kewarganegaraan dan komitmen kewarganegaraan.  Disposisi kewarganegaraan, adalah sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan warga negara yang menopang perwujudan kebaikan bersama serta ber-fungsinya sistem demokrasi secara sehat  Komitmen kewarganegaraan, adalah kesetiaan kritis warga negara terhadap Muhammadiyah Surakarta prinsip-prinsip 42 Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas nilai-nilai dan
    • Minggu, 14 April 2013Unsur-unsur budaya demokrasi adalah : Kebebasan, adalah keleluasaan untuk membuat pilihan. Persamaan, Tuhan menciptakan manusia dengan harkat dan martabat yang sama. Solidaritas, adalah kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain. Toleransi, adalah sikap atau sifat toleran Menghormati Kejujuran, adalah keterbukaan untuk menyatakan kebenaran, Menghormati penalaran, adalah memberi penalaran akan menumbuhkan kesadaran bahwa ada banyak alternatif sumber informasi dan ada banyak cara untuk mencapai tujuan. Keadaban, adalah ketinggian tingkat kecerdasan lahir-batin atau kebaikan budi pekerti.Prinsip-prinsip demokrasi secara umum meliputi : Kekuasaan suatu negara sebenarnya berada di tangan Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 43 rakyat
    •  Pengertian Demokratisasi Minggu, 14 April 2013 Demokratisasi adalah proses mengimplementasikan demokrasi sebagai sistem politik dalam kehidupan bernegara. Miriam Budiarjo menyatakan bahwa dalam sistem politik demokrasi perlu dibentuk lembaga-lembaga demokrasi untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Proses perubahan yang bersifat damai Demokrasi dilakukan secara damai, tidak melalui jalan kekerasan dan di bawah ancaman. Proses perubahan yang bersifat evolusioner Demokratisasi dilakukan secara pelan, perlahan, bagian demi bagian, dan berlangsung lama. Proses perubahan yang tidak pernah selesai Untuk menjadi negara demokrasi, harus melalui proses yang terus menerus, bertahap, dan sesuai dengan ciri-ciri negara demokrasi. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 44
    • Minggu, 14 April 2013 Ciri – ciri Masyarakat Madani Pengertian Masyarakat Madani (civil society ) Civil society diterjemahkan sebagaimasyarakat madani. Hal ini merujuk padakota Madinah yang berasal dari katamadaniah yang berarti peradaban. Jadi,masyarakat madani artinya masyarakat yangberperadaban. madani sebagaimana yang dirumuskan PBB Masyarakat adalah masyarakat yang demokratis dan menghargai human dignity atau hak-hak tanggung jawab manusia). Civil Society berasal dari frasa Latin “civillis societes” yaitu suatu masyarakat yang didasarkan pada hukum dan hidup beradab. Masyarakat madani mencerminkan tingkat kemampuan dan kemajuan masyarakat yang tinggi untuk bersikap kritis dan partisipatif dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Di Indonesia istilah civil society” baru popular tahun 1990-an, pada masa berkembangnya keterbukaan politik. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 45
    • Minggu, 14 April 2013 Ciri – ciri Masyarakat Madani / Civil Society : Masyarakat madani (civil society) sering diterjemahkan yaitu bidang kehidupan sosial yang terorganisasi secara sukarela. Adapun ciri – masyarakat madani adalah sebagai berikut : 1. Lahir secara mandiri, dibentuk oleh masyarakat sendiri tanpa campur tangan negara. 2. Keanggotaan bersifat sukarela, atas kesadaran masing-masing anggota. 3. Mencukupi kebutuhannya sendiri (swadaya) tidak bergantung bantuan pemerintah. 4. Bebas dan mandiri dari kekuasaan negara sehingga berani mengontrol kebijakan negara. 5. Tunduk pada hukum yang berlaku atau norma yang disepakati bersama. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 46
    • Minggu, 14 April 2013 Analisis Pelaksanaan Demokrasi1. Pelaksanaan Demokrasi di Masa Revolusi Dalam rentang tahun 1945 – 1950, bangsa Indonesiamasih berjuang melawan Belanda yang ingin menjajahkembali di Indonesia. Pada masa itu penyelenggaraanpemerintahan dan demokrasi di Indonesia belum dapatberjalan dengan baik dikarenakan masih disibukkan olerevolusi fisik.Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia bukan negara yangdemokratis, pemerintah melakukan serangkaian kebijakan untukmenciptakan pemerintahan demokratis. Yaitu : Maklumat Pemerintah No. X Tanggal 16 Oktober 1945 tentangPerubahan Fungsi KNIP menjadi Fungsi Parlemen. Maklumat Pemerintah Tanggal 3 November 1945 mengenaiPembentukan Partai Politik. Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945 mengenaiPerubahan dari Kabinet Presidensial ke Kabinet Parlementer. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 47
    • Minggu, 14 April 2013 Analisis Pelaksanaan Demokrasi2. Demokrasi di Masa Orde Lamaa. Masa Demokrasi Parlementer Pada masa ini dapat dikatakan sebagai masakejayaan demokrasi. Cara kerja sistem pemerintahanparlemen, antara lain adalah : Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan yang bebas; Presiden hanya berperan sebagai kepala negara, Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet/dewan menteri, Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR yang dibentuk melalui pemilu Apabila kabinet bubar, presiden akan menunjuk formatur baru Apabila DPR mengajukan mosi tidak percaya lagi kepada kabinet yang baru,DPR dibubarkan dan diadakan pemilihan umum; Apabila DPR menilai kinerja kurang baik, DPR dapat memberi mosi tidak percaya dan menteri, para menteri atau kabinet yang diberi mosi tidak percaya harus mengundurkan diri. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 48
    • Minggu, 14 April 2013Masa demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959-1966) Mulai dijalankan sejak dekrit presiden 5 Juli 1959, denganmamakai UUD 1945 oleh sebab itu demokrasi ini didasarkan atasPancasila dan UUD 1945. Pada waktu itu sesuai dengan UUD1945 maka bentuk negara adalah Kesatuan,pemerintahannyaadalah Republik, sistem pemerintahannya adalahDemokrasi. Dalam UUD 1945 indonesia juga adalah negarahukum. Ciri-ciri demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut : Terbatasnya peran partai politik. Berkembangnya pengaruh PKI dan militer sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia. Dominannya peran presiden, yaitu Presiden Soekarno, yang menentukan penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada demokrasi terpimpin terdapat penyimpangan dari prinsip negara hukum dan negara demokrasi menurut Pancasila dan UUD 1945, Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 49
    • Minggu, 14 April 20133. Demokrasi di Masa Orde Baru Pemerintahan Orde Baru mengawali jalannya pemerintahan dengan tekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dalam perkembangannya Pemerintah Orde Baru mengarah pada pemerintahan yang sentralistis. Lembaga kepresidenan menjadi pusat dari seluruh proses politik dan menjadi pembentuk dan penentu agenda nasional, pengontrol kegiatan politik dan pemberi legacies bagi seluruh lembaga pemerintah dan negara. Kehidupan politik di masa Orde Baru sama dengan masa Orde Lama, yaitu terjadi penyimpangan-penyimpangan, antara lain adalah sebagai berikut. Pemberantasan hak-hak politik rakyat Pemusatan kekuasaan di tangan presiden Pemilu yang tidak demokratis Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 50
    • Minggu, 14 April 20134. Demokrasi di Masa Transisi Masa transisi ini berlangsung selama kurang lebih satu tahun, yaitu antara tahun 1998 – 1999. Presiden Soeharto yang meletakkan jabatannya akhirnya digantikan oleh wakil presiden yang pada waktu dijabat oleh B.J. Habibie. Disebut masa transisi karena pada masa itu merupakan masa perpindahan kekuasaan. Presiden B.J. Habibie sendiri menyatakan bahwa pemerintahannya adalah pemerintahan transisional, di mana selanjutnya akan dibentuk pemerintahan baru yang demokratis dan berdasarkan kehendak rakyat melalui pemilu. Demokrasi di masa transisi berakhir dengan adanya pemilu pada tahun 1999, di mana Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 51
    • Minggu, 14 April 20134. Demokrasi di Masa Reformasi Mundurnya Suharto ditandai dengan naiknya B.J. Habibie sebagai presiden. Presiden B.J. Habibie menyatakan bahwa pemerintahannya adalah pemerintahan transisional. Disebut masa transisi karena merupakan masa perpindahan pemerintahan yang selanjutnya akan dibentuk pemerintahan baru yang demokratis dan berdasarkan kehendak rakyat. Pada tanggal 21 Oktober 1999, diselenggarakan pemilihan wakil presiden RI. Calonnya ialah Megawati Soekarnoputri Abdurrahman Wahid beralih kepada Megawati dengan wakilnya Pada tahun 2004 untuk pertama kalinya bangsa Indonesia melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Pemilu diikuti oleh 24 partai politik. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta Pendidikan sebagai presiden dan wakil presiden 52
    • Minggu, 14 April 2013Penerapan Budaya Demokrasi Para ahli politik berpendapat bahwa pemilu merupakan salah satu kriteria penting untuk mengukur kadar demokratisasi sistem politik di suatu negara. Pemilu menjadi tolok ukur untuk menilai demokratis tidaknya suatu negara. Menurut Eep Saefullah Fatah, ada dua tipe pemilu.  Pemilu berfungsi sebagai formalitas politik, artinya pemilu hanya dijadikan alat legalisasi pemerintahan nondemokratis.  Pemilu berfungsi sebagai alat demokrasi. Di negara demokratis pemilu sebagai alat demokrasi dijalankan secara adil, jujur, bersih, bebas, dan kompetitif Adanya pemilu belum tentu menjadikan negara itu sebagai negara demokratis, tetapi hanya pemilu 53 yang demokratislah -yang mampu membentuk negara Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta
    • Minggu, 14 April 2013Fungsi Pemilu Pemilu diselenggarakan dalam rangka mewujudkan gagasan kedaulatan rakyat atau sistem pemerintahan demokrasi. Pemilu sebagai sarana demokrasi politik memiliki empat fungsi, yakni sebagai berikut.  Prosedur rakyat dalam memilih dan mengawasi pemerintahan.  Legitimasi politik Pemerintahan yang terbentuk melalui pemilu memang menjadi pilihan rakyat sehingga memiliki keabsahan  Mekanisme pergantian elit politik. Dengan pemilu, rakyat dalam kurun waktu tertentu dapat mengganti elit politik dengan yang lain berdasarkan pilihan.  Pendidikan politik Fungsi pendidikan politik melalui pemilu merupakan pendidikan yang bersifat langsung, terbuka, dan massal Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 54
    • Minggu, 14 April 2013Prinsip Demokrasi dalam Pemilu Eep Saifullah Fatah, syarat-  Adanya kekuasaan bagisyarat pemilu yang demokratis : kontestan dalam berkampanye  Adanya kekuasaan membentuk Ada delapan kriteria pokok tempat penampungan bagi bagi pemilu yang demokratis. aspirasi rakyat,  Hak pilih umum.  Adanya pengakuan hak pilih  Kesetaraan bobot suara yang universal,  Tersedianya pemilihan yang  Netralitas birokrasi, signifikan  Penghitungan suara yang jujur,  Kebebasan nominasi.  Rekrutmen yang terbuka bagi  Persamaan hak kampanye. para calon,  Kebebasan dalam memberikan  Adanya kebebasan pemilih suara untuk menentukan calon,  Kejujuran dalam penghitungan  Adanya komite atau panitia suara pemilihan yang independen,  Penyelenggaraan secara dan periodik. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 55
    • Minggu, 14 April 2013Pemilu Indonesia Pemilihan umum perlu diselenggarakan berdasarkan asaslangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.  Langsung berarti rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung  Umum berarti setiap warga negara yang memenuhi persyaratan berhak ikut serta dalam pemilu tanpa diskriminasi  Bebas berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan  Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun  Jujur berarti dalam penyelenggaraan pemilu semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur  Adil berarti dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 56
    • Minggu, 14 April 2013Budaya Demokrasi di Lingkungan Sekitar 1. Contoh penerapan demokrasi di lingkungan keluarga, antara lain adalah sebagai berikut.  menghargai pendapat orang tua dan saudara,  bertanggung jawab atas perbuatannya,  musyawarah untuk pembagian kerja,  bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan dan masalah yang ada,  bersedia untuk menerima kehadiran saudara- saudaranya sendiri, dan  terbuka terhadap suatu masalah yang dihadapi. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 57
    • Minggu, 14 April 2013Budaya Demokrasi di Lingkungan Sekitar 3. Contoh penerapan budaya demokrasi di lingkungan sekolah, antara lain adalah sebagai berikut.  menaati peraturan disiplin sekolah,  menerima dengan ikhlas hasil kesepakatan  menghargai pendapat teman lain meskipun pendapat itu berbeda dengankita,  bersedia untuk bergaul dengan teman sekolah tanpa diskriminasi,  melibatkan diri dalam upaya memecahkan persoalan bersama,  menerima teman yang berbeda latar belakang suku, budaya, ras, dan agama, dan mengutamakan musyawarah, membuat kesepakatan untuk 58 menyelesaikan masalah. Muhammadiyah Surakarta Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas
    • Minggu, 14 April 2013Budaya Demokrasi di Lingkungan Negara Contoh penerapan budaya demokrasi di lingkungan negara adalah sebagai berikut.  berani bertanggung jawab terhadap sikap dan perbuatan yang dilakukan,  tidak memberi contoh perilaku kekerasan kepada warga,  tidak saling menghujat, memfitnah, mengatakan buruk kepada sesama pemimpin,  sikap terbuka dan tidak berbohong kepada publik,  sikap mengedepankan kedamaian pada masyarakat,  perilaku taat pada hukum dan peraturan perundang-undangan,  mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah- masalah kenegaraan,  memiliki rasa malu dan bertanggung jawab kepada publik,  bersedia para pemimpin untuk senantiasa mendengar dan menghargai pendapat warganya, dan  bersedia menerima kekalahan secara dewasa dan ikhlas. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 59
    • Minggu, 14 April 2013Soal Jawablah dengan singkat pertanyaan di bawah ini ! 1. Gerakan perubahan untuk memperbaiki masalah sosial politik, agama dan ekonomi suatu kelompok masyarakat atau negara disebut …. a. Transisi d. supermasi b. Reformasi e. otonomi c. Rekrutmen 2. Pengertian demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dipopulerkan oleh …. a. Winston Churchill d. Stalin b. Roosevelt e. Aristoteles c. Abraham Lincoln Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 60
    • Minggu, 14 April 20133. . Sistem politik demokrasi pada hakikatnya menyatakanbahwa kekuasaan berada di tangan ….a. Hukum d. Rakyatb. Raja e Negarac. Tuhan4. Dasar pemerintahan demokrasi di Indonesiaadalah …. a. pasal 2 ayat (2) UUD 1945 b. pasal 2 ayat (1) UUD 1945 c. pasal 1 ayat (3) UUD 1945 d. pasal 1 ayat (2) UUD 1945 e. pasal 1 ayat (1) UUD 1945 Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 61
    • Minggu, 14 April 20135. Ciri demokratisasi adalah proses yang terjadi secara evolusioner, artinya …. a. proses yang terus-menerus b. proses yang berjalan bertahap c. proses dengan jalan persuasif d. proses tanpa akhir e. proses yang berlangsung cepat6. Menurut Plato, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak disebut …. a. demokrasi d. Tirani b. histokrasi e. Oligarki c. monarki Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 62
    • Minggu, 14 April 20137. Sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan warga negara yang menopang perwujudan kebaikan bersama serta berfungsinya sistem demokrasi secara sehat disebut …. a. disposisi kewarganegaraan b. sikap kewarganegaraan c. komitmen kewarganegaraan d. demokrasi e. pengetahuan kewarganegaraan8. Ciri demokratisasi adalah proses yang terjadi secara evolusioner, artinya …. a. proses yang terus-menerus b. proses yang berjalan bertahap c. proses dengan jalan persuasifd. proses tanpa akhir e. proses yang berlangsung cepat Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 63
    • Minggu, 14 April 20139. Dari bermacam organisasi berikut ini, yang bukan merupakan civil society adalah …. a. organisasi keagamaan b. asosiasi para pengusaha c. serikat pekerja buruh independen d. birokrasi pemerintahan e. kelompok pejuang HAM10. Salah satu peranan penting organisasi politik dalam pelaksanaan demokrasi adalah …. a. menjadi pelengkap sebuah negara demokrasi b. wadah penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan c. sarana mendapat simpati rakyat d. tempat pendidikan politik bagi rakyat e.Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta wadah berhimpun para elite politik 64
    • Minggu, 14 April 2013Soal Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Deskripsikan pentingnya civil society dalam negara demokrasi. 2. Deskripsikan bagaimana pemilu dapat berfungsi sebagai sarana pengembangan budaya demokrasi. 3. Deskripsikan bahwa apa yang dimaksud dengan demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat. 4. Deskripsikan arti demokratisasi. 5. Deskripsikan ciri-ciri dari pemilu yang demokratis. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 65
    • Minggu, 14 April 2013 BAB IIIKETERBUKAAN DAN KEADILAN 66
    • Minggu, 14 April 2013Standar Kompetensi :3. Menampilkan Sikap Keterbukaan Dan Keadilan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Berrnegara.Kompetensi dasar :3.1. Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.3.2. Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.3.3 Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 67
    • Minggu, 14 April 2013Peta Konsep Keterbukaan dan Keadilan Keterbukaan dan Penyelenggaraan Sikap keterbukaan Keadilan dalam pemerintahan yang dan keadilan dalamkehidupan Berbangsa tidak transparan. kehidupan Pengertian  Pengertian  Sikap yang Keterbukaan penyelenggaraan mencerminkan Pengertian Keadilan pemerintah keterbukaan dan Macam Keadilan  Prinsip good keadilan Makna penting governance keterbukaan dan  Asas pemerintahan keadilan yang baik Ciri – ciri  Dampak pemerinta- Keterbukaan han transparan Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 68
    • Minggu, 14 April 2013Keterbukaan dan KeadilanBerbangsa dan Bernegara Prinsip keterbukaan menghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan dilkasanakan secara terbuka dan transparan, artinya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan haruslah jelas tidak sembunyi-sembunyi dan rahasia melainkan perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban harus diketahui publik serta rakyat berhak atas informasi yang faktual mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara. Perwujudan keadilan perlu diupayakan dengan memberikan jaminan terhadap tegaknya keadilan Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 69
    • Minggu, 14 April 2013Pengertian Keterbukaan Istilah keterbukaan atau transparansi merupakan pengembangan dari kata dasar terbuka. Istilah tersebut memiliki arti jernih, nyata, jelas, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, keterbukaan atau transparansi mengacu pada tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami, dan tidak disangsikan lagi kebenarannya. Di lihat dari aspek ideology, keterbukaan akan memberikan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya ideologi-ideologi dari luar yang tidak sesuai dengan kepribadian suatu bangsa Indonesia Kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan atau transparansi berarti kesediaan pemerintah untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 70
    • Minggu, 14 April 2013Pengertian Keadilan Dalam kamus umum bahasa Indonesia, kata keadilan berasal dari kata dasar ”adil”, mempunyai arti kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah. Sehingga keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Menurut Ensiklopedi Indonesia kata Adil berarti : • Tidak berat sebelah atau tidak memihak kesalah satu pihak. • Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. • Mengetahui hak dan kewajiban, mana yang benar dan yang salah, jujur, tepat menurut aturan yang berlaku. • Tidak pilih kasih dan pandang siapapun, setiap orang diperlakukan sesuai hak dan kewajibannya. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 71
    • Minggu, 14 April 2013Macam - macam Keadilan 1. Keradilan Komutatif (iustitia commutativa) yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya berdasarkan hak seseorang (diutamakan obyek tertentu yang merupakan hak seseorang). Contoh: a. adalah adil kalau si A harus membayar sejumlah uang kepada si B sejumlah yang mereka sepakati, sebab si B telah menerima barang yang ia pesan dari si A. b. Setiap orang memiliki hidup. Hidup adalah hak milik setiap orang,maka menghilangkan hidup orang lain adalah perbuatan melanggar hak dan tidak adil Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 72
    • Minggu, 14 April 2013Macam - macam Keadilan 2. Keadilan Distributif (iustitia distributiva) yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya berdasarkan asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa atau kebutuhan. Contoh: a. Adalah adil kalau si A mendapatkan promosi untuk menduduki jabatan tertentu sesuai dengan kinerjanya selama ini. b. Adalah tidak adil kalau seorang pejabat tinggi yang koruptor memperoleh penghargaan dari presiden. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 73
    • Minggu, 14 April 2013Macam - macam Keadilan 3. Keadilan legal (iustitia Legalis), yaitu keadilan berdasarkan Undang-undang (obyeknya tata masyarakat) yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama (bonum Commune). Contoh: a. Adalah adil kalau semua pengendara mentaati rambu-rambu lalulintas. b. Adalah adil bila Polisi lalu lintas menertibkan semua pengguna jalan sesuai UU yang berlaku. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 74
    • Minggu, 14 April 2013Macam - macam Keadilan 4. Keadilan Vindikatif (iustitia vindicativa) adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya. Contoh: a. Adakah adil kalau si A dihukum di Nusa Kambangan karena kejahatan korupsinya sangat besar. b. Adalah tidak adil kalau koruptor hukumannya ringan sementara pencuri sebuah semangka dihukum berat. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 75
    • Minggu, 14 April 2013Macam - macam Keadilan 5. Keadilan kreatif (iustitia creativa) adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreatifitas yang dimilikinya di berbagai bidang kehidupan. Contoh: a. Adalah adil kalau seorang penyair diberikan kebebasan untuk menulis, bersyair sesuai denga kreatifitasnya. b. Adalah tidak adil kalau seorang penyair ditangkap aparat hanya karena syairnya berisi keritikan terhadap pemerintah. 6. Keadilan protektif (iustitia protectiva) adalah keadilan yang memberikan perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindakan sewenang-wenang pihak lain. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 76
    • Minggu, 14 April 2013Makna Penting Keterbukaan dan Keadilan Dalam teori demokrasi pemerintahan yang terbuka adalah suatu hal yang esensial atau penting terutama akses bebas setiap warga negara terhadap berbagai sumber informasi, supaya tidak terjadi saling curiga antar individu, masyarakat dengan pemerintah. Keterbukaan dalam penyelenggaraan yaitu setiap kebijakan haruslah jelas , tidak dilakukan secara sembunyi, rahasia tetapi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawabannya bisa diketahui publik dan rakayat berhak atas informasi faktual mengenai berbagai hal yang menyangkut pembuatan dan penerapan kebijakan. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 77
    • Minggu, 14 April 2013Makna Penting Keterbukaan dan Keadilan Ada 3 alasan pentingnya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan 1. Kekuasaan pada dasarnya cenderung diselewengkan. Semakin besar kekuasaan semakin besar pula kemungkinan terjadi penyelewengan. 2. Dasar penyelenggaraan pemerintahanh itu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, agar penyelenggaraan pememrintahan itu tetap dijalur yang benar untuk kesejahteraan rakyat. 3. Dengan keterbukaan memungkinkan adanya akses bebas bebas warganegara terhadap informasi yang pada gilirannya akan memiliki pemahaman yang jernih sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam menciptakan pemerintahan yang konstruktif dan rasional. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 78
    • Minggu, 14 April 2013Ciri-ciri keterbukaan menurut David Beethamdan Kevin Boyle : 1. Pemerintah menyediakan berbagai informasi faktual mengenai kebijakan yang akan dan sudah dibuatnya. 2. Adanya peluangnbagi publik dan pers untuk mendapatkan atau mengakses berbagai dkumen pemerintah melalui parlemen. 3. Terbukanya rapat-rapat pemerintah bagi publik dan pers, termasuk rapat-rapat parlemen. 4. Adanya konsultasi publik yang dilakukan secara sistematik oleh pemerintah mengenai baerbagai kepemtingan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 79
    • Minggu, 14 April 20135 hal informasi yang tidak boleh diketahuipublik (David Beetham dan Kevin Boyle) 1. Pertimbangan-pertimbangan kabinet 2. Nasehat politis yang diberikan kepada menteri 3. Informasi-informasi yang menyangkut pertahanan nasional, kelangsunganhidup demokrasi dan keselamatan individu-idividu, warga masyarakat. 4. Rahasia perdagangan dari oerusahaan swasta. 5. Arsip pribadi kecuali sangat dibutuhkan. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 80
    • Minggu, 14 April 20139 Informasi yang Bersifat Rahasia (FreedomOf Information Act AS) 1. Mengenai keamanan nasional dan politikluar negeri (rencana militer, persenjataan, data iptek tentang keamanan nasional dan data CIA) 2. Ketentuan internal lembaga 3. informasi yang secara tegas dilarang UU untuk diakses publik. 4. Infrmasi bisnis yang bersifat sukarela. 5. Memo internal pemerintah 6. Informasi pribadi (personal privacy) 7. Data yang berkenaan dengan penyidikan 8. Informasi lembaga keuangan 9. Informasi dan data geologis dan geofisik mengenai sumbernya. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 81
    • Minggu, 14 April 2013Pengertian Penyelenggara Pemerintahan Istilah pemerintah (government) dapat dibedakan dengan pemerintahan (governance). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemerintah merujuk pada lembaga atau orang yang bertugas mengatur dan memajukan negara dengan rakyatnya. Sedangkan pemerintahan adalah hal, cara, hasil kerja memerintah, mengatur negara dengan rakyatnya. Penyelenggara negara dalam arti luas meliputi bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.Sebaliknya penyelenggara negara dalam arti sempit adalah pemerintah (eksekutif). Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 82
    • Minggu, 14 April 2013Pemerintaha Worl Bank, Good Gevernance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahann yang Baik yang solid dan bertanggung jawab sejalan(Good dengan prinsip demokrasi,pasar yang efisien, pencegahan korupsi menjalankan desiplinGovernance) anggaran dan penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas swasta. UNDP,Good Governance adalah suatu hubnungan yang sinergis dan konstruktif di antara sektr swasta dan masyarakat. Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000, Pemerintahan yangbaik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, tranparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima seluruh masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 83
    • Minggu, 14 April 2013Prinsip Good 1. Partisipasi (Participation), yaitukeikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatanGovernance keputusan, kebebasan berserikat dan berpendapat, berpartisipasi secara konstruktif. 2. Aturan Hukum (rule of law), hukum harus adil tanpa pandang bulu. 3. Tranparan (transparency) yaitu adanya kebebasan aliran informasi sehingga mudah diakses masyarakat. 4. Daya Tanggap (responsivenes) yaitu proses yang dilakukan setiap institusi diupayakan untuk melayani berbagai pihak (stakeholder). 5. Berorientasi Konsessus (Consensus Oriented) bertindak sebagai mediator bagi kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 84
    • Minggu, 14 April 2013Prinsip Good 5. Berkeadilan (equity) memberikan kesempatan yang sama dalam upayaGovernance meningkatkan kualitas hidupnya. 6. Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency) segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. 7. Akuntabilitas (Accountability) yaitu para pengambil keputusan harus bertanggung jawab pada publik. 8. Bervisi strategis (stratrgic Vision) para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang dalam menyelenggaraan dan pembangunan 9. Kesalingketerkaitan (Interrelated),adanya kebijakan yang saling memperkuat dan terkait (mutually reinforcing) dan tidak berdiri sendiri. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 85
    • Minggu, 14 April 2013Asas-asas umum Pemerintahan yang baik 1. Asas kepastian hukum, mengutamakan peraturan perundangan, kepatuatn dan keadilan sebagai dasar setiap kebijakan penyelenggara negara. 2. Asas tertib penyelenggara negara, mengedepankan keteraturan, keserasian keseimbangan sebagai landasan penyelenggaraan negara. 3. asas kepentingan umum yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. 4. Asas keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi pribadi. Golongan dan rahasia negara. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 86
    • Minggu, 14 April 2013Dampak Penyelenggaraan PemerintahanTransparan Akibat yang secara langsung dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah terjadinya korupsi politik yaitu penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Di mas orde baru koruosi politik hampir disemua tingkatan pemerinah, dari pemerintahan desa sampai tingkat pusat.  Di bidang politik, lembaga politik baik eksekutif, legislatif dan yudikatak berfungsi optimal. Mereka sangat sedikit menghasilkan kebijakan yang berpihak untuk kepentingan umum.  Korupsi politik itu membawa akibat lanjutan yang luar biasa yaitu krisis multi deminsional di berbagai bidang kehidupan Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 87
    • Minggu, 14 April 2013Dampak Penyelenggaraan PemerintahanTransparan  Di bidang Ekonomi, semua kegiatan ekonomi yang bersinggungan dengan birokrasi pemerintahan di warnai uang pelicin asehingga kegiatan ekonmi berbelit-belit dan mahal.  banyak perizinan sehingga perekonomian tidak tumbuh maksimal  Di bidang sosial, budaya dan agama, terjadi pendewaan materi dan konsumtif.  Di bidang pertahanan dan keagamaan, terjadi ketertinggalan profesinalitas aparatyaitu tidak sesuai dengan tuntutan zaman sehingga aparat keamanan tidak mampu mencegah secara dini gejolak sosial dan gangguan keamanan. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 88
    • Minggu, 14 April 2013Bentuk sikap yang mencerminkan keterbukaan dan keadilan  Berusaha mengetahui dan memahami hal yang mendasar atau elementer tentrang keterbukaan dan keadilan.  Aktif mencermati kebijakan dalam kehidupan bangsa dan negara.  Berusaha menilai perkembangan keterbukaan dan keadilan  Menghargai tindakan pemerintah atau pihak lain yang konsisten dengan prinsip keterbukaan  Mengajukan keritik terhadap tindakan yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan  Menumbuhkan danmempromosikan budaya keterbukaan dan transparansi mulai dari keluarga, masyarakat dan lingkungan kerja. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 89
    • Minggu, 14 April 2013 Soal1. Penyelenggaraan negara dalam arti sempit adalah …. a. Federatif c. Legislatif b. Rakyat e. Yudikatif c. Eksekutif2. Keadilan yang berkaitan hubungan antara masyarakat dan individu disebut keadilan …. a. Komutatif c. Legal b. Vindikatif e. Distributif c. Kreatif3 Penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok disebut …. a. Korupsi d. korupsi politik b. kesalahan administrasi publik e. kesalahan prosedur Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 90
    • Minggu, 14 April 20134. Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan …. a. Kebutuhannya d. Haknya b. Keperluannya e. Keinginannya c. Kewenangannya5. Keterbukaan penyelenggaraan bernegara adalah salah satu ciri dari …. a. pemerintahan yang transparan b. pemerintahan yang baik hati c. pemerintahan bebas d. pemerintahan demokrasi e. pemerintahan liberal Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 91
    • Minggu, 14 April 20136. Keadilan adalah hak segala bangsa. Pernyataan ini tersirat dalam pembukaan UUD 1945 alinea …. a. IV c. II e. I dan II b. III d. I7. Serangkaian konsep, asas, dan putusan yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu kegiatan disebut …. a. kebijakan publik d. profesional b. diskriminasi e. keadilan komutaif c. Proporsional8. Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan …. a. Kebutuhannya c. Kewenangannya e. Keinginannya Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 92
    • Minggu, 14 April 20139. Arti penting pemerintah yang terbuka adalah dapat …. a. meningkatkan partisipasi b. memperbanyak ancaman c. memperlemah negara lain d. menciptakan kebebasan e. memperkuat kekuasaan10. Keterbukaan penyelenggaraan bernegara adalah salah satu ciri dari …. a. pemerintahan yang transparan b. pemerintahan yang baik hati c. pemerintahan bebas d. pemerintahan demokrasi e. pemerintahan liberal Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 93
    • Minggu, 14 April 2013 SoalJawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar.1. Jelaskan pendapatmu tentang untuk apa penyelenggaraan negara harus terbuka.2. Jelaskan partisipasi masyarakat dalam prinsip- prinsip good governance.3. Jelaskan mengapa lembaga-lembaga yang berfungsi menjamin keadilan perlu di pantau dan dikontrol oleh masyarakat.4. Jelaskan dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak terbuka dalam bidang sosial budaya.5. Jelaskan mengapa perlu ada kekecualian terhadap prinsip keterbukaan. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 94
    • Minggu, 14 April 2013 DAFTAR PUSTAKAB. Sukarno. 2005. Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis.Surakarta: UNS Press.Budiharjo, Miriam. 1996. Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Gramedia.Cemerlang. 2003. UU RI No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta:Cemerlang.Citra Umbara. 2001. UU Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 200 dan UU HAM 1999. Bandung: Citra Umbara.Depdiknas. 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk Pendidikan Kewarganegaraan, dilengkapi dengan Sillabus Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Depdiknas BSNP.Depdiknas. 2006. Standar Kompetensi Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Tahun 2006. Jakarta: Depdiknas. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 95
    • Minggu, 14 April 2013 DAFTAR PUSTAKAGaffar, Afan. 1999. Politik Indonesia Transisi ZMenuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar.Hans Kohn, Sumantri Mertodipuro. 1976. Nasionalisme. Arti dan Sejarahnya. Jakarta: PT Pembangunan.Humas MPRS. 1966. Ketetapan-Ketetapan MPRS Tonggak Konstitusional Orde Baru. Jakarta: Pancuran Tujuh.Lanur, Alex (ed.). 1995. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka. Yogyakarta: Kanisius.Pustaka Timur. 2009. Konstitusi Indonesia. UUD 1945 dan Amandemen I, II, III, dan IV Plus Piagam Jakarta, Konstitusi RI UUDS 1950, Dekrit Presiden, 5 Juli1959. Yogyakarta: Pustaka Timur.Mas’oed, Mochtar dan Colin MacAndrews. 2000. Perbandingan Ssitem Politik. Jogjakarta: UGM Press. Pendidikan Kewarganegaraan - Universitas Muhammadiyah Surakarta 96