3. Siapa dan Apa TKSK itu?
Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Relawan Sosial?
lihat UU No. 11 tahun 2009 dan UU No. 13 tahun 2011
tentang Penanangan Fakir Miskin
Refleksi dan Evaluasi keberadaan Pekerja/Petugas
Sosial Kecamatan (s.d. 1999) sebagai ‘menteri sosial di
tingkat kecamatan’, koordinator bangkesos dan
pelaksana Usaha Kesos
Secara sosiologis bagian dari State (Government) atau
Civil Society (Community) atau Corporate (non GO)
4. Perhatikan:
Pasal 1 Draft
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan,
selanjutnya disingkat TKSK, adalah seorang relawan
sosial baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial
maupun yang bukan berlatar belakang pekerjaan
sosial tetapi melaksanakan kegiatan
penyelenggaraan di bidang kesejahteraan sosial,
bukan di instansi pemerintah atas kehendak sendiri
dengan atau tanpa imbalan yang berada di tingkat
kecamatan.
5. Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum
3. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih
secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan
penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di
lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di
bidang kesejahteraan sosial
4. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga
pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi
pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh
melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan
sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan
masalah sosial.
5. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik
yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang
pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang
sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan
atau tanpa imbalan
6. Persyaratan
Bagian Ketiga
Pesyaratan
Pasal 10
Persyaratan untuk menjadi TKSK meliputi :
• usia minimal 25 tahun;
• bukan PNS atau TNI/Polri;
• berdomisili dan beridentitas di kecamatan setempat;
• pendidikan minimal SLTA/sederajat;
• berbadan sehat;
• diutamakan dari unsur Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, atau
Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat lainnya;
• diutamakan dapat mengoperasikan komputer; dan
• diutamakan yang memiliki sarana transportasi.
7. TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 12
dan 13
TKSK mempunyai tugas :
pemetaan sosial wilayah kecamatan;
bimbingan dan penyuluhan sosial;
pengembangan jejaring dan koordinasi dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial;
monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
TKSK mempunyai fungsi :
Koordinator;
Inisiator;
Dinamisator;
Motivator;
Fasilitator;
Katalisator; dan
7
Administrator.
8. BAB VII
PEMBINAAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 20
(1) Pembinaan di tingkat provinsi dilakukan
oleh Kementerian Sosial dan tingkat
kabupaten/kota dilakukan oleh instansi sosial
provinsi.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa fasilitasi, bimbingan teknis,
pemantapan, petunjuk teknis dan bantuan teknis
lainnya dalam pencapaian norma, standar, prosedur
dan kriteria.
9. Pasal 21
Pengawasan dilaksanakan untuk memastikan kegiatan
pembentukan, pembinaan dan operasional TKSK
dilaksanakan sesuai pedoman yang ada.
Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri dari:
supervisi;
monitoring;
evaluasi; dan
pelaporan.
9
10. BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 23
Segala pembiayaan yang diperlukan bagi
pelaksanaan tugas dan fungsi TKSK
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, anggaran pendapatan dan
belanja daerah dan/atau sumber lain yang
tidak mengikat sesuai dengan kemampuan
keuangan negara.
10
11. Badan Akreditasi: Wewenang dan Tugas
BALKS berwenang Mengusulkan kepada Mensos:
1. Pengangkatan dan Pemberhentian Asesor
2. Hasil Penilaian Akreditasi LKS
BALKS bertugas:
1. Menyusun, menetapkan kriteria & tugas asesor
2. Melaksanakan seleksi asesor
3. Menugaskan kepada asesor untuk melakukan
penilaian akreditasi
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan akreditasi oleh asesor
11
