• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Materi dir pkks workshop tksk fix
 

Materi dir pkks workshop tksk fix

on

  • 3,471 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,471
Views on SlideShare
3,209
Embed Views
262

Actions

Likes
1
Downloads
50
Comments
0

4 Embeds 262

http://tkskkabpati.blogspot.com 258
https://twitter.com 2
http://tkskkabpati.blogspot.hk 1
http://tkskkabpati.blogspot.nl 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Materi dir pkks workshop tksk fix Materi dir pkks workshop tksk fix Presentation Transcript

    • REPOSISI DAN PENGUATANTENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK)SEBAGAI KEPALA MARKAS DISTRIK (KAMATRIK) Pengendali Gugus Tugas Sosial Di Kecamatan Drs. Andi Hanindito, M.Si. Direktur Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Disampaikan pada Workshop Keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tahun 2012 Di Hotel Bidakara Jalan Rasuna Said Kav. 71-73 Jakarta Tanggal 30 Maret 2012 Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 1
    • Beberapa isupenting : Paradigma dunia dalam pembangunan masyarakat (c o m m unity d e ve lo p m e nt) pada saat ini sedang mengalami perubahan dari charity menuju services em powerment, artinya masyarakat yang bermasalah sosial tidak lagi diberi bantuan yang besifat temporer (te m p o ra ry ), namun diberi pula penguatan secara berkesinambungan (s us ta ina ble ) untuk memberdayakan dirinya sendiri (s e lf e m p o we re m e nt). Berbagai instrumen pelayanan sosial dalam masyarakat baik yang disediakan pemerintah maupun masyarkat belum cukup mampu mengatasi berbagai permasalahan sosial yang ada sehingga kehadiran kelembagan sosial masyarakat baik perorangan maupun kelompok diharapkan dapat menjadi mitra kerja (p a rtne r) pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
    •  Pemerintah tidak mungkin mampu secara langsung dan terus menerus melakukan intervensi menangani masalah sosial “c a s e by c a s e ” dengan di hulu, apalagi dengan pola “services empowerment” dengan melakukan pendampingan, bimbingan dan rujukan langsung. UU 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 12 menyebutkan bahwa pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan dalam bentuk : 1. Diagnosis 2. Pemberian motivasi 3. Penguatan kelembagaan masyarakat 4. Kemitraan dan penggalangan dana; dan/ atau 5. Pemberian stimulan. Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
    •  Selanjutnya pada pasal 38 disebutkan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk turut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan dapat dilakukan oleh : 1. Perseorangan 2. Keluarga 3. Organisasi keagamaan 4. Organisasi sosial kemasyarakatan 5. Lembaga swadaya masyarakat 6. Organisasi profesi 7. Badan usaha 8. Lembaga kesejahteraan sosia 9. Lembaga kesejahteraan sosial asing. Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
    • POSISI PSKS DALAM PENANGANAN PMKS DALAM PESPEKTIF PEMBERDAYAAN SOSIALPOTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)• Perseorangan (TKSM, TKSK, Pendamping, Tagana)• Keluarga (Keluarga Pioneer)• Kelompok (Orsos/LKS, Karang Taruna, WKSBM, PELAYANAN KDU) LANGSUNG / PENGUATANTIDAK LANGSUNGPEMBERDAYAAN SOSIAL PMKS BERDAYA Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 5
    •  Sesuai Permensos RI No. 86/HUK/2010 tentang SOTK Kementerian Sosial, membentuk Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial (PKKS). Dengan sendirinya terjadi perubahan mendasar tentang perspektif keluarga yang sebelumnya merupakan PMKS berubah sebagai PSKS. Jenis kelembagaan sosial sebagai PSKS, meliputi : 1. Organisasi Sosial / Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) 3. Karang Taruna 4. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM). Nomenklatur lainnya : • Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) • Kemitraan Dunia Usaha (CSR) • Pendamping Sosial (PKH, KAT, KUBE, Sakti Peksos / PKSA) • TAGANA (Taruna Siaga Bencana) • Tim Reaksi Cepat (TRC) Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
    •  Mencermati beberapa poin di atas, maka perlu ada reposisi kelembagaan sosial ke arah yang : 1. Berjati diri, yaitu spesifik dan berbeda satu sama lain diantara berbagai jenis kelembagaan sosial. 2. Berkarakter kesejahteraan sosial, yaitu aktivitasnya terfokus pada penanganan PMKS, khususnya 7 kelompok rentan; (1) kemiskinan (2) keterlantaran (3) kecacatan (4) keterpencilan (5) ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku (6) korban bencana alam dan / atau (7) korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
    •  Posisi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) memiliki posisi strategis dalam memberi pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung, serta berjejaring kerja (ne two rking ) dengan kelembagaan sosial lainnya seperti PSM, Orsos/LKS, Karang Taruna, WKSBM, LK-3, dan Kemitraan Dunia Usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam kapasitas tersebut maka TKSK perlu ditingkatkan baik sikap, kompetensi, keterampilannya serta kewenangannya agar memiliki wilayah jangkauan pelayanan yang lebih luas. Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
    • KILAS BALIK KEBERADAANTENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 9
    • Tugas dan tanggung jawab TKSK :1. Melakukan identifikasi, inventarisasi, pendataan terhadap PSKS dan PMKS di wilayah kecamatan (Road Map)2. Mengembangkan jejaring dan koordinasi penyelenggaran UKS dengan instansi terkait (stakeholder). (menciptakan akses untuk rujukan)3. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Karang Taruna, PSM, Orsos dan seluruh TKSM.4. Melakukan bimbingan dan penyuluhan sosial (secara temporer jika ada kasus-kasus tertentu yang menonjol)5. Melakukan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis. Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
    • Kementerian Sosial akan melanjutkan pembinaanTKSK sampai 2013 :a. Tahun 2012 – disebut tahun prakondisi pemandirian TKSK yaitu persiapan rujukan pembinaan ke Pemda. Langkah-langkah : 1. Perubahan Materi Keputusan Dirjen Dayasos 2. Pemberitahuan kepada Pemda 3. Pengalokasian Anggaran operasional TKSK sampai 2013 4. Penyempurnaan data TKSKb. Tahun 2013 – disebut tahun pengakhiran yaitu penyerahan secara total pembinaan TKSK kepada Pemda dengan : 1. Berita acara serah terima kepada Pemda 2. Tahap dimulai dilakukan rintisan penilaian prestasi TKSKb. Tahun 2014, Pemilihan TKSK Berprestasi. Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
    • Tugas Pemerintah Daerah menjelang masaPengakhiran 2013 :1. Mempersiapkan regulasi yang memberikan arah pemberdyaan TKSK setelah dilakukan rujukan dari Kementerian Sosial kepada daerah .2. Menyusun dan merumuskan program pemberdayaan TKSK yang disertai dengan pengalokasian anggaran (APBD)3. Melaksanakan advokasi program dan anggaran di daerah.4. Menyusun rencana kerja pendayagunaan TKSK baik sektor maupun lintas sektor didaerah.5. Mempersiapkan bahan peningkatan kapasitas TKSK sebagai mitra kerja dibidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat kecamatan. Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
    • Mekanisme pemberdayaan TKSK setelahpengakhiran 2013 :1. Kementerian Sosial a. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi TKSK (penghargaan dan pemantapan) b. Rentang kendali pemberdayaan TKSK ditingkat pusat (supervisi, monitoring dan evaluasi)2. Pemerintah Daerah Mendayagunakan secara optimal peran TKSK dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan (biaya operasional, bantuan sarana dan prasarana, pendampingan dsb). Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
    • EVALUASI KEBERADAANTENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 14
    • Berdasarkan evaluasi terhadap keberadaan daneksistensi TKSK diperoleh beberapa catatan sebagaiberikut : TKSK adalah relawan yang direkrut dari unsur Karang Taruna dan PSM yang pembinaannya dilakukan oleh Kementerian Sosial selama 3 (tiga) tahun dan akan diserahkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk pembinaan lanjut. TKSK diberi bantuan operasional sebesar Rp. 250.000,- untuk tahun 2009 yang diberikan bulan Oktober-Desember, tahun 2010 dan 2011 dari bulan Januari-Desember, dan tahun 2012, sesuai dengan kemampuan keuangan negara. TKSK berjumlah 5.267 orang dan berakhir masa tugasnya jika (1) mengundurkan diri, (2) dinyatakan tidak layak melanjutkan tugas TKSK, dan (3) meninggal dunia. Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
    •  TKSK telah melakukan pendataan PMKS dan PSKS. TKSK di beberapa kecamatan telah menjadi Pendamping Sosial kegiatan sektoral dan lintas sektor. TKSK pada umumnya telah memberikan laporan kegiatan. TKSK tidak terpengaruh dan melemah kinerjanya akibat keterbatasan sarana dan prasarana. TKSK dipandang tepat sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah pasca ketiadaan Petugas Sosial Kecamatan.Mekanisme pengendalian dan pembinaan TKSK baik olehpemerintah, pemerintah daerah dan pemangkukepentingan lainnya masih belum optimal sehinggaeksistensi TKSK pada bebrapa wilayah kecamatancenderung statis. Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
    • Isu- Isu seputar TKSK :1. Persepsi yang berbeda tentang TKSK sebagai relawan (bukan cikal bakal menjadi PNS)2. Sebagian Pemda belum sepenuhnya mengoptimalkan peran TKSK sebagai mitra (seluruh pemda telah berkomitmen)3. Ketidakjelasan masa depan TKSK sebagai relawan (Apakah dilanjutkan setelah tahun 2013?) Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
    • REPOSISI DAN PENGUATAN KEBERADAANTENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 18
    • Dasar Pemikiran: TKSK semula ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial nomor 245/PS.3/KPTS/X/2009 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan dikategorikan sebagai relawan untuk pendataan PMKS sebagai bahan analisa kebutuhan bantuan. Masa “kontrak “ TKSK dengan Kemensos semula hanya sampai dengan tahun 2011 dan setelah itu diserahkan ke pemerintah daerah. Kontrak tersebut diperpanjang hingga tahun 2013. Jumlah TKSK saat ini 5.267 orang dengan tingkat pendidikan (70% non-sarjana), kapasitas kemampuan dan pengalaman sangat cukup bervariatif. Dampak dari kondisi tersebut maka pelembagaaan TKSK “tidak kuat” dan tidak mendapat dukungan serta pengakuan formal dari pemerintah daerah. Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
    • Langkah-langkah reposisi TKSK :no Semula Sekarang1 Biodata tidak ada (hanya nama Pendataan ulang dan alamat)2 Relawan dan tenaga pendata Tenaga pengendali penyelenggaraan PMKS kesejateraan sosial di kecamatan3 Kegiatannya homogen Kegiatannya taktis dan komprehensif4 Berada diluar struktur pembina Disiapkan sebagai kepala markas fungsional daerah distrik gugus tugas sosial di kecamatan untuk jejaring kerja TRC Kemensos dalam penjangkauan (outreach)5 Ditetapkan melalui Kepdirjen Ditetapkan melalui Permensos RI sampai dengan 2013 agar menjadi tenaga ‘’pendamping’’ tetap non PNS (sedang dalam proses usulan agar mendapat imbalan yang proporsional) Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
    • 1. Sistem Rekrutmen TKSK :No. Pedoman TKSK Tahun 2009 Rencana Reposisi1. Terbatas bagi anggota PSM dan Karang Terbatas dan diperluas bagi semua Taruna komponen anggota PSKS2. Rekrutmen oleh Dinas Sosial Rekrutmen oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota3. Persyaratan administratif : Persyaratan administratif : • Pas foto 4x6, 3x4, @ 2 lembar • Pas foto 4x6, 3x4, @ 2 lembar • SK dari Pengurus FK-PSM dan FKKKT • SK dari Pengurus FK-PSM dan FKKKT setempat diketahui Kepala setempat diketahui Kepala Desa/Lurah Desa/Lurah dan Camat setempat dan Camat setempat • FC KTP dan KK • FC KTP dan KK • FC Ijazah minimal SLTA/sederajat • FC Ijazah minimal Sarjana /sederajat • FC Tabungan BRI • FC Tabungan BRI • FC NPWP • FC NPWP • FC BPKB • FC BPKB4. Seleksi tertulis Seleksi tertulis5. Wawancara Wawancara Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
    • 2. Kriteria TKSK : No. Pedoman TKSK Tahun 2009 Rencana Reposisi 1. Berasal dari unsur masyarakat Non-PNS Berasal dari unsur masyarakat Non-PNS 2. Diutamakan memiliki sarana transportasi Diutamakan memiliki sarana transportasi 3. Diutamakan dpt mengoperasikan komputer Dapat mengoperasikan komputer (SK) 4. Berdomisili di kecamatan setempat Berdomisili di wilayah kecamatan penugasan 5. Pendidikan minimal SLTA Pendidikan minimal Sarjana/sederajat 6. Diutamakan aktifis KT dan atau PSM Aktifis komponen PSKS 7. Usia 25-50 tahun Usia 25-40 tahun 8. Berbadan sehat (SK Dokter) Berbadan sehat (SK Dokter) 9. Diutamakan telah mengelola UEP Diutamakan telah mengelola UEP Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
    • 3. Peningkatan Kapasitas TKSK (tingkat dasar) : No. Pedoman TKSK Tahun 2009 Rencana Reposisi 1. Wawasan kebangsaan, nilai-nilai kejuangan Wawasan kebangsaan, nilai-nilai kejuangan dan kesetiakawanan sosial dan kesetiakawanan sosial 2. Kepemimpinan Kepemimpinan 3. Kedisiplinan Kedisiplinan 4. Masalah, potensi dan sumber kessos Masalah, potensi dan sumber kessos 5. Teknik pemetaan, identifikasi dan inventarisasi Teknik pemetaan, identifikasi dan inventarisasi PMKS dan PSKS (Praktek Lapangan) PMKS dan PSKS (Praktek Lapangan) 6. Teknik bimbingan dan penyuluhan sosial Teknik bimbingan dan penyuluhan sosial 7. Teknik-teknik komunikasi dan pemanfaatan Teknik-teknik komunikasi dan pemanfaatan relasi sosial relasi sosial 8. Pemberdayaan sosial Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 9. Nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan Nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan dasar pekerjaan sosial dasar pekerjaan sosial Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
    • 4. Kompetensi/kapasitas TKSK : Setelah mendapat pelatihan, diharapkan TKSK memiliki kompetensi : No. Pedoman TKSK Tahun 2009 Rencana Reposisi 1. Memiliki wawasan kebangsaan Memiliki wawasan kebangsaan 2. Memiiki jiwa kepemimpinan Memiiki jiwa kepemimpinan 3. Memahami nilai-nilai, pengetahuan, dan Memahami nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan dasar Pekerjaan Sosial keterampilan dasar Pekerjaan Sosial 4. Memahami nilai-nilai, pengetahuan dan Memahami nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan dasar sebagai fasilitator dan keterampilan dasar sebagai fasilitator dan mampu mengelola program/kegiatan mampu mengelola program/kegiatan pemberdayaan sosial kesejahteraan sosial 5. Memahami nilai sosial budaya masyarakat Memahami nilai sosial budaya masyarakat lokal lokal 6. Mampu mengelola kegiatan produktif Mampu mengelola penyelenggaraan kesejahteraan sosial Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
    • 5. Tugas TKSK : No. Pedoman TKSK Tahun 2009 Rencana Reposisi 1. Identifikasi dan inventarisasi PMKS dan Identifikasi dan inventarisasi PMKS dan PSKS PSKS 2. Bimbingan dan Penyuluhan Sosial Bimbingan dan Penyuluhan Sosial 3. Pengembangan jejaring dan koordinasi Pengembangan jejaring dan koordinasi dalam penyelenggaraan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan kesejahteraan sosial sosial 4. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 5. - Koordinator Penyelenggara Kessos 6. - Agen Penjangkauan TRC Kemsos Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
    • 6. Fungsi TKSK : No. Pedoman TKSK Tahun 2009 Rencana Reposisi 1. Inisiator, motivator, fasilitator, katalisator, Inisiator, motivator, fasilitator, katalisator, dan dinamisator pengembangan potensi dan dinamisator pengembangan potensi 2. Administrator Administrator 3. Pengelola kegiatan UEP Pengelola penyelenggaraan kessos Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
    • 6. Penerima Manfaat : No. Pedoman TKSK Tahun 2009 Rencana Reposisi 1. PMKS PMKS 2. PSKS PSKS 3. Lingkungan masyarakat sekitar wilayah Lingkungan masyarakat sekitar wilayah penerima manfaat penerima manfaat 4. - Pemda provinsi, kabupaten/kota 5. - Dunia usaha Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
    • Kesimpulan Mainstream Penyelenggara Kesejahteraan Sosial 1. Pengakuan (legal formal) 2. Pembinaan (capacity building) 3. Kewenangan (authority) 4. Ruang lingkup tugas (field work) 5. Pengendalian (controling) Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
    • Terima Kasih MenujuKementerian Sosial RIDirektorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan PenanggulanganKemiskinan 29