GUBERNUR BALI


                              KEPUTUSAN GUBERNUR BAD
                    :          NOMOR 468A/04.-A/HK/Z0...
6. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115);
  ...
Menetapkan   : KEPUTUSAN GUBERNUR TEIVTANG PENFTAPAN KEL4YAKAN LINGKUWAN HIDUP
               RENCANA ?EMBANGUNAN PEMRANGK...
Keputusan ini disampaikan kepada :
    1 Pler~teri
     .           Dalam Negeri di Jakarta.
-   2. IYenteri Negara Lingku...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005

1,216

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,216
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005

  1. 1. GUBERNUR BALI KEPUTUSAN GUBERNUR BAD : NOMOR 468A/04.-A/HK/Z005 TENTANG PENETAPAN KELAYAKAN LlNGKUNGAN HIDUP RENCANA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRlK TENAGA PANAS BUM1 ( PLTP ) DI KAWASAN BEDUGUL BAU p GUBERNUR BALI, -. Menimbang : a. bal7wa . ANDAL, RKL dan RPL Rencana Pembangunan Pembancjkit 3 Listrik Tenaga Panas Bum: ( PLTP ) Bedugul telah beberapa kali clibahas oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah PI-ovinsi Bali/ Tim Teknis dengan beberapa penyempurnaan ; b. bahwa berdasarkan pe'rtirnbangan sebagaimana dimaksud dalarr~ huruf a perlu rnenetapan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pembangltit . Listrik Tenaga Panas Bumi ( PLTP ) di Kawasan Bedugul, Bali. Mengingat : 1 Undang - Undang Nomor 64 ~ a h u n '1958 tentang Pembentukan . Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Tirnur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun f958 Nomor 115, Tambahan Lenlbaran Negara Republik Indonesia ~ o ~ n o r 1649); 2. Undang - -Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 IVomor 49, Tanlbahan Lenlbaran ~ e g a r a Republik Indonesia Nomor 3419); 3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan R~lar,g (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 1992 Nomor 115, Tamb'ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501); 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaari Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahr~n1957 Nornor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639); 5. Undang - Undang IVomor 4 1 Tahun 1999 tentang Kehutansn (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 1999 Nornor 167, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia.Nornor 3888);
  2. 2. 6. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115); .. 7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukail Peraturan perundang-undangan (Lembaran klegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lerr~baran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah e ern bar an Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomcr 125, Tam bahan Lembaran Negara ~ ehlik 1ndonesia Nomor 4437); ~ u 9. Perat~~ranPemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemel-intah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonon? ( Lcmbaran IVegal-a Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ); 10. Peraturan Pemerintah Nomcr 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampsk Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lpdo.nesia Nomor 3838); 1 . Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2000 1 Lentany Panduan Penilaian Dokurnen AMDAL; 12; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 n h u n 2006 tentzng Pedoman Penyusunan AMDAL; 13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Keja ~ o m i s i Penilai Analisis Mengezai Dampak Lingkungan Hidup: 14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup ~ o m o r Tahun ZOO1 17 tentang Jenis Rencana Usaha danjatau Kegiatan Yang W.ajih ..: Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; .. . :. .: 15. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak ~ i n ~ k u n ~ a n Hidup Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Dampak. Penting; 16. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup .. .'Nornor 8 Tahun 2000' tentang Keterlibatan Masyarakat :.;,!clan .Keterbukzan Informasi dalam Proses AMDAL; .. 17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 ~ahun.:>!.596 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingltat 1 Bali Tahur, 1996 N9n~or 125 Seri C Nomor 1 ) sebagaimana -telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2000 Nomor 37 Seri C Nomor 5); 18. Peraturan Daerah Provinsi Bali IVomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3)
  3. 3. Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TEIVTANG PENFTAPAN KEL4YAKAN LINGKUWAN HIDUP RENCANA ?EMBANGUNAN PEMRANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUM1 ( PLTP ) DI KAWASAN BEDUGUL, BALI PERTAMA : Menetapkan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pemoangkit. Listrik Tenaga Panas Bumi ( PLTP ) di Kawasan Redugul, Bali sebagai berikut: Pemrakarsa : PT. Pertamina (Persero) / Bali Energy Ltd. Alamat : 31, I-1 Ridwan IIVo. 4 Patal Senayan Jakarta 122110 JI. By Pass Ngurah Rai Sanur - Denpasar. Telepon /Fax : (021) 57992767 / 57992664 (0361) 7443986 / 287852 Penanggungjawab : Ida Bagus Ngurah Wijaya Jabatan . . : Presiden Direktur B.di Energy Ltd. Lakasi Kegiatan : Kawasan Hutan Lindung Batukaru, Bedugul C KEDUA : Kegiatan tersebut diktum Pertama tidak terpi:;ahkan dengan Dokume~l Analisis Dampak Lingkungan Hidup ( ANDAL ), Rencar~a Pengelolaan Lingkuhgail Hidup (RPL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencane Pernbanyur~an Perr~bangkitListrik Tenaga Panas Bumi-( PLTP ) di Kawasan Bedugul, Bali. KETIGA : Pemrakarsa wajib.melak3anakan RKL dan RPL clan menyampaikan laporan kepada Gubernur Bali dan Instansi - instansi terkait baik di Daerah maupun Pusat setiap 3 .( tiga ) bulan. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Denpasar
  4. 4. Keputusan ini disampaikan kepada : 1 Pler~teri . Dalam Negeri di Jakarta. - 2. IYenteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta. 3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta. 4. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar. - 5. B ~ ~ p a t i B~.~leleng Singaraja. di 6. Bupati Tabanan di Tabanan. 7. Kepala Bappeda Provinsl Bali di denpasar. - 8. Kepala Bawasda Provinsi Bali di denpasar 9. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar (3 eksemplar). 10.Anggota Komisi Penilai AMOAL Daerah Provinsi Bali di Denpasar. - 11. Direktur PT. Pertamina (Persero) di Jakarta 12.Direktur Bali Energy Ltd. di Jakarta 13. Direktur Bali Energy Ltd. di Denpasar - 14. Kepala PPLH UNUD di Denpasar.

×